DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian www.peraturan.go.id 2016, No.613 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4.Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG QUICK WINS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Menetapkan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016, yaitu:

1.percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);
2.terjaganya Inflasi Pangan < 6 % (enam perseratus);
3.percepatan Implementasi Proyek Infrastruktur Prioritas; dan
4.tercapainya 6 (enam) Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 2

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.613 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.613 www.peraturan.go.id 2016, No.613 www.peraturan.go.id 2016, No.613 www.peraturan.go.id 2016, No.613 www.peraturan.go.id 2016, No.613 www.peraturan.go.id 2016, No.613 www.peraturan.go.id 2016, No.613 www.peraturan.go.id 2016, No.613 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…