DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); www.peraturan.go.id No.172, 2019

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Peta Skala Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28)
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1401);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1402); www.peraturan.go.id No.172, 2019 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG SINKRONISASI ANTAR INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DALAM RANGKA PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disingkat KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
2.Data adalah data non geospasial yang dapat berupa produk hukum, berita acara, hasil survei, dan data pendukung lainnya.
3.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambil keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
5.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
6.Kementerian/Lembaga adalah kementerian/lembaga terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada www.peraturan.go.id No.172, 2019 Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dan Kementerian/Lembaga lainnya terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Sinkronisasi.
7.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Walidata IGT adalah pimpinan tinggi pratama pada Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut peraturan perundang- undangan dalam penyelenggaraan IGT.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan KSP.
10.Sekretariat Tim Percepatan KSP adalah pemberi dukungan, pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP yang berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
11.Tim Percepatan KSP adalah Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.
12.Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
13.Sinkronisasi adalah rangkaian kegiatan penyelarasan terhadap IGT yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemda.
14.Atribut IGT adalah ciri-ciri kualitatif dan kuantitatif yang dimiliki oleh suatu IGT yang mencerminkan tema dari IGT.
15.Skema adalah kombinasi tumpang tindih antar Atribut IGT. www.peraturan.go.id No.172, 2019
16.Tipologi adalah klasifikasi permasalahan Skema berdasarkan pertimbangan aspek spasial dan hukum.
17.Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT yang selanjutnya disingkat PITTI adalah peta hasil identifikasi Tipologi.
18.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta digunakan sebagai petunjuk operasional bagi kementerian/lembaga dan Pemda.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN SINKRONISASI

Pasal 3

Pelaksanaan Sinkronisasi antar IGT meliputi:

a.melakukan penyelarasan terhadap IGT di kelompok IGT status;
b.melakukan penyelarasan terhadap IGT di kelompok IGT perencanaan ruang;
c.melakukan penyelarasan terhadap IGT di kelompok IGT potensi;
d.melakukan penyelarasan antar kelompok IGT sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
e.merumuskan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih antar IGT; dan
f.melaksanakan penyelesaian tumpang tindih antar IGT.

Pasal 4

(1)Sinkronisasi antar IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tahapan: www.peraturan.go.id No.172, 2019
1. a.Identifikasi Tumpang Tindih;
2. b.Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih; dan
3. c.Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih.
(2)Identifikasi Tumpang Tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses melakukan tumpang susun (overlay) antar IGT dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis untuk menghasilkan PITTI.
(3)Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses menentukan prioritas Skema dan menyusun rekomendasi penyelesaian tumpang tindih.
(4)Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses implementasi rekomendasi, pengambilan keputusan berjenjang, dan pemantauan penyelesaian tumpang tindih.

Pasal 5

Identifikasi Tumpang Tindih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a.Penentuan IGT yang akan ditumpang susunkan;
b.Identifikasi dan penggunaan atribut IGT;
c.Tumpang Susun (overlay) IGT;
d.Identifikasi Skema Hasil Tumpang Susun (overlay);
e.Perumusan Tipologi Setiap Skema;
f.Input Hasil Identifikasi Tipologi;
g.Validasi PITTI; dan
h.Penetapan PITTI.

Pasal 6

Penentuan IGT yang akan ditumpang susunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Sekretariat www.peraturan.go.id No.172, 2019 Tim Percepatan KSP dengan menentukan IGT yang akan dilakukan tumpang susun (overlay).

Pasal 7

Identifikasi dan penggunaan atribut IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP dengan melakukan proses identifikasi dan penggunaan Atribut IGT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tumpang Susun (overlay) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP dengan melakukan tumpang susun (overlay) terhadap IGT yang sudah teridentifikasi untuk menghasilkan Skema dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis.

Pasal 9

Identifikasi Skema Hasil Tumpang Susun (overlay) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP dengan melakukan identifikasi terhadap Skema hasil tumpang susun (overlay) IGT dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis.

Pasal 10

(1)Perumusan Tipologi setiap skema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP dengan merumuskan Tipologi:
1. a.tidak bermasalah;
2. b.tidak bermasalah dalam kondisi tertentu; dan
3. c.indikasi bermasalah.
(2)Tipologi tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal skema teridentifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id No.172, 2019
(3)Tipologi tidak bermasalah dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal skema teridentifikasi diperbolehkan untuk tumpang tindih jika memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tipologi indikasi bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal skema teridentifikasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…