DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Men teri Koordinator Bidang Perekonornian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional; Menimbang MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBfLAN KEPUTUSAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SALINAN Dewanperaturan perundang-undangan mengenai Sumber Daya Air Nasional.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Sumber Daya Air Nasional, selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional, adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Nasional.
2.Sekretariat Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat adalah unit organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sesuai dengan ketentuan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN SUMBER DAYAAIR NASIONAL.
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 ten tang Peru bahan at as Peraturan Men teri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Menetapkan Pasal 4

(1)Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
(2)Dalam hal Ketua berhalangan, Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Ketua.
(3)Dalam hal Ketua/Wakil Ketua berhalangan, Sidang dipimpin oleh Ketua Harian.
(4)Dalam hal KetuajWakil Ketua/ Ketua Harian berhalangan, Sidang dapat dipimpin oleh salah seorang Anggotayang ditunjuk oleh Ketua Harian.
(1)Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sidang yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja DewanSDA Nasional.
(2)Dewan SDA Nasional dapat melaksanakan Sidang di luar RencanaKerja dalam hal:
1. a.terdapat arahan Presiden;
2. b.terdapat usulan Ketua/Wakil Ketua/Ketua Harian, atau;
3. c.diusulkan oleh Anggotadan disetujui oleh Ketua.

BAB II

TATATERTIB SIDANGDEWANSDA NASIONAL Pasal 3

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan SDA Nasional melaksanakan Sidang.

3.Sidang adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota dan dapat pula dihadiri oleh peserta diluar Anggota.
4.Rencana Kerja adalah agenda tahunan kegiatan Dewan SDA Nasionalyang ditetapkan dalam Sidang.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan Sidang, Dewan SDA Nasional mengundang seluruh Anggota.
(2)Setiap Anggota wajib hadir dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadiran.
(3)Anggota dari unsur pemerintah yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada pejabat eselon I at au minimal pejabat eselon II berdasarkan surat tugas.
(2)Materi dan agenda Sidang disusun dan dirumuskan oleh Anggota dan disiapkan oleh Sekretariat.
(3)Materi Sidang disampaikan oleh Sekretaris kepada para Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Sidang.
(4)Penyampaian materi Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media elektronik.
(4)Perubahan waktu pelaksanaan Sidang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 6

( 1) Perlengkapan Sidang disediakarr/ disiapkan oleh Sekretariat.

Pasal 5

(1)Sidang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang jadwalnya ditetapkan dalam Rencana Kerja.
(2)Sidang dilaksanakan pada hari kerja dengan waktu yang ditetapkan oleh Ketua.
(3)Undangan Sidang disampaikan kepada Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang dilaksanakan.

Pasal 11

(1)Pimpinan Sidang menutup Sidang setelah semua agenda Sidangyang ditetapkan selesaidibicarakan.

Pasal 10

(1)Pimpinan sidang mengaturjalannya Sidang.
(2)Pimpinan Sidang menyampaikan dan menjelaskan tentang materi dan agendaSidang, mengarahkan kepada pokok bahasan materi Sidang, dan menyimpulkan serta memutuskan hasil Sidang. Pasa19
(1)Sidang dibuka oleh pimpinan Sidang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
(2)Apabila pada waktu yang telah ditentukan, Anggotayang hadir belum mencapai setengah dari jumlah Anggota ditambah satu, pimpinan Sidang mengumumkan penundaan pembukaan sidang.
(3)Penundaan sidang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh] menit atau sesuai kebijaksanaanpimpinan Sidang.
(4)Apabila jumlah kehadiran Anggota pada akhir waktu penundaan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, pimpinan Sidang menyatakan Sidang tetap dilanjutkan dan hasil keputusannya dianggapsah. Pasa18 Sidang dapat dilaksanakan melalui telekonferensi apabila memungkinkan.
(4)Anggota dari unsur nonpemerintah yang berhalangan hadir dapat menunjuk seseorang yang kompeten di bidangnya dari organisasi nonpemerintah untuk mewakilinya melalui surat kuasa.
(5)Pemberiansurat kuasa sebagaimanadimaksud pada ayat
(4)hanya dapat dilakukan paling banyak untuk 2 (dua) kali Sidangdalam 1 (satu) tahun.
(6)Peserta Sidang terbatas pada Anggota atau wakilnya sebagaimanadimaksud pada ayat (3)dan ayat (4).

Pasal 13

(1)Dalam setiap Sidang wajib dibuat risalah Sidang yang disiapkan oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.
(2)Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan pelaksanaan Sidang yang berisi pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan Zatau keputusan yang dihasilkan dalam Sidang serta dilengkapi dengan informa si mengenai:
1. a.J en is Sidang;
2. b.Hari dan tanggal Sidang;
3. c.Tempat Sidang;
4. d.Agenda Sidang;
5. e.Waktu pembukaan dan penutupan Sidang;
6. f.Pimpinan Sidang ;
7. g.Jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir;

Pasal 12

(1)Dalam setiap sidang, Sekretaris secepatnya menyusun laporan singkat yang ditandangani oleh pimpinan Sidang dan segera dibagikan kepada seluruh Anggota serta pihak lain yang berkepentingan.
(2)Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan Sidang. 8agian Kelima Laporan Singkat dan Risalah Sidang
(2)Dalam hal ada agenda Sidang yang belum terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, pimpinan Sidang dapat menunda penyelesaian agenda Sidang tersebut untuk dibicarakan dalam Sidang berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda Sidang tersebut atas persetujuan Anggota.
(3)Pimpinan Sidang menyampaikan pokok-pokok keputusan dan/ atau kesimpulan yang dihasilkan sebelum Sidang ditu tup.

Pasal 16

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan SDA Nasional dapat menyelenggarakan rapat teknis.
(2)Rapat teknis hanya dapat diselenggarakan oleh Ketua/Wakil Ketua/ Ketua Harian atau Sekretaris.
(3)Peserta rapat teknis ditetapkan dan diundang oleh penyelenggara rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat teknis pacta Dewan SDA Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 15

(1)Pengambilan keputusan dalam Sidang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
(2)Dalam hal keputusan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pimpinan Sidang dapat menentukan cara pengambilan keputusan lainnya.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…