DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Pasal 2 Pelaksanaan perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bertujuan untuk: a. memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/marjin bagi Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); b. menjaga keberlangsungan usaha Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan c. mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu perpanjangan restrukturisasi kredit usaha rakyat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti hasil keputusan rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 28 November 2022, perlu diatur kembali perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 2 –

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
3.Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR. - 3 –
4.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
5.Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
6.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
7.Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri- sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR.
8.Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
9.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

Pasal 2

Pelaksanaan perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bertujuan untuk:

a.memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/marjin bagi Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b.menjaga keberlangsungan usaha Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
c.mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). - 4 –

BAB II

PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS KUR

Pasal 3

(1)Penerima KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
1. a.terjadi penurunan pendapatan/omzet karena mengalami gangguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
2. b.mengalami gangguan proses produksi karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kualitas kredit/pembiayaan sebagai berikut:
  1. 1.kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; atau
  2. 2.kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat: a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan b) tidak memiliki tunggakan bunga/marjin dan/atau angsuran pokok; dan
2. b.bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

Pasal 4

(1)Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi:
1. a.Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah; atau
2. b.Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemulangan sementara setelah Pekerja Migran Indonesia berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berakhir. - 5 –
(2)Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diumumkan oleh World Health Organization.
(3)Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kualitas kredit/pembiayaan kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; dan
2. b.bersedia diberangkatkan ke negara tujuan pada saat kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan kondisi lainnya yang menjadi kendala berakhir serta apabila kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di negara tujuan sudah berakhir.

Pasal 5

(1)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
1. a.pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu sesuai penilaian Penyalur KUR dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. b.relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR.
(2)Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Pemerintah membayarkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sesuai dengan baki debet KUR yang dilaporkan dalam SIKP.
(3)Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(4)Pelaksanaan ketentuan khusus KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. - 6 –
(5)Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

Pasal 6

(1)Dalam hal Penerima KUR yang telah menerima ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
(2)Penjamin KUR berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(3)Mekanisme Penjaminan atas KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

BAB III

Pelaporan Pelaksanaan Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 7

(1)Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui SIKP.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau secara daring menggunakan aplikasi kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui deputi bidang koordinasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi makro dan keuangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian. - 7 –
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
1. a.direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
2. b.deputi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
(5)Dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP maka Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan pelaksanaan pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Penyalur KUR menyusun petunjuk teknis pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Penjamin KUR menyusun petunjuk teknis pemberian Penjaminan terhadap KUR dengan perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(3)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku pemilik proses bisnis dan SIKP melakukan penyesuaian sistem sesuai dengan kebijakan bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(4)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku pemilik proses bisnis dan SIKP menyusun petunjuk teknis penggunaan SIKP untuk keperluan pengelolaan data Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mendapatkan perlakuan khusus.
(5)Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap perlakuan khusus KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). - 8 –

Pasal 9

(1)Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 78); dan
2. b.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 307), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari:
1. a.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 78); dan
2. b.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 307), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir. - 10 – LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 RELAKSASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KUR TERHADAP PENERIMA KUR YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) I. Perpanjangan jangka waktu bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2023 (Tahun) Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR (tahun) Super Mikro KI 5 tahun 7 8 4 tahun 7 7 3 tahun 7 7 2 tahun 7 7 1 tahun 7 7 3 – 11 bulan 7 7 Super Mikro KMK 3 tahun 4 6 2 tahun 4 5 1 tahun 4 4 3 – 11 bulan 4 4 Mikro KI 5 tahun 7 8 4 tahun 7 7 3 tahun 7 7 2 tahun 7 7 1 tahun 7 7 3 – 11 bulan 7 7 Mikro KMK 3 tahun 4 6 2 tahun 4 5 1 tahun 4 4 3 – 11 bulan 4 4 - 11 – Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2023 (Tahun) Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR (tahun) Kecil KI 5 tahun 7 8 4 tahun 7 7 3 tahun 7 7 2 tahun 7 7 1 tahun 7 7 3 – 11 bulan 7 7 Kecil KMK 4 tahun 5 7 3 tahun 5 6 2 tahun 5 5 1 tahun 5 5 3 – 11 bulan 5 5 II. Penambahan Limit Plafon KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Jenis KUR Limit Aktif Default (Maks.Outstanding) Total Limit Default (Akumulasi Plafon) I. Penerima KUR dengan Akad KUR Tahun 2023 KUR Super Mikro Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp10 juta Tidak Dibatasi KUR Mikro (Sektor Produksi Diluar Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan) Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp100 juta Rp200 juta KUR Mikro (Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan) Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp100 juta Rp400 juta KUR Mikro (Sektor Nonproduksi) Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp100 juta Rp200 juta KUR Kecil Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta Rp500 juta KUR Khusus Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta Rp500 juta II. Penerima KUR dengan akad tahun 2020-2022 KUR Super Mikro Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp10 juta Tidak Dibatasi

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…