DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa proyek non proyek strategis nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penanganan dampak so sial kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pem bangunan Nasional; so sialdampakpenanganganuntuka. bahwaMenimbang MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PROYEK NON PROYEK STRATEGIS NASIONALUNTUK PENANGANANDAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAMRANGKAPENYEDIAANTANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SALINAN PEREKONOMIAN TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PROYEK NON PROYEK STRATEGIS NASIONAL UNTUK PENANGANANDAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL. KOORDINATOR BIDANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MENTERIPERATURAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);

5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681); KoordinatorKemen terian 37 Tahun 2020 tentang Bidang Perekonomian Peraturan Presiden Nomor4.
1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ten tang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130); dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ten tang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Proyek Non Proyek Strategis Nasional untuk Penanganan Oampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional; pertim banganberdasarkan se bagaimanabahwac. Menetapkan Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator im yang dimaksud dengan:

1.Proyek Non Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disebut Proyek Non PSN dalah proyek danj atau program yang tidak termasuk dalam Daftar Proyek Strategis Nasional yang tereantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pereepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2.Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
3.Dokumen Persyaratan Teknis adalah kelengkapan surat dan dokumen yang wajib dipenuhi dalam rangka pengajuan proyek untuk dapat ditetapkan sebagai Proyek Non PSN;
4.Reneana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTRadalah rene ana seeara terperinei ten tang tata ruang wilayah kabupatenjkota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupatenj kota.
5.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRWadalah reneana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah pulau/kepulauan, provinsi, dan kabupaten/kota.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi kebijakan perekonomian.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupatr/walikota atau direktur badan usaha milik negara dapat mengajukan proyek untuk dapat ditetapkan sebagai Proyek Non PSN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Pengajuan proyek oleh menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan.
(3)Pengajuan proyek oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh prOVlDSl yang bersangku tan.
(4)Pengajuan proyek oleh bupatr/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh kabupateny kota yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)Kriteria Proyek Non PSN, yaitu:
1. a.proyek untuk melaksanakan atau mendukung kebijakan strategis nasional;
2. b.proyek dengan luasan paling sedikit 5 (lima) hektar dan z atau nilai 100 (seratus) milyar; dan
3. c.lokasi proyek sesuai dengan RDTR.
(2)Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum ditetapkan, lokasi proyek mengacu pada RTRW Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, RTRW Provinsi, dan/ atau RTRWKabupaten/ Kota. kesesuaian data yang digunakan dalam dokumen yang diajukan.
(4)Verifikasi Dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) terhadap kelengkapan dokumen yang meliputi:
1. a.surat bukti kesesuaian Non Proyek Strategis Nasional terhadap RDTR;
2. b.surat keterangan pendaftaran tanah dari kepala kantor pertanahan setempat yang menyatakan bahwa status lahan sudah terdaftar dan merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
3. c.dokumen masterplan proyek, rencana aksi, dan skema pendanaan yang komprehensif; keaslian dokumen sertamengecek kelengkapan, Pasa14
(1)Terhadap perigaj uan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya pengajuan secara tertulis.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: I. verifikasi dokumen persyaratan teknis; dan II. verifikasi lapangan.
(3)Verifikasi dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk
(5)Pengajuan proyek oleh direktur badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, melingkupi tanah yang menjadi barang milik negara, barang milik daerah, badan usaha milik negara, dan y atau badan usaha milik daerah yang akan dikelola oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah sesuai kriteria dan! atau dokumen telah lengkap dan benar, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan kepada Menteri untuk dibahas dalam rapat koordinasi.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak sesuai kriteria dan zatau dokumen tidak lengkap dan benar, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas nama Menteri mengembalikan perigajuan dokumen kepada menter iy kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota atau direktur badan usaha milik negara un tuk disesuaikan dengan kriteria dan/ atau dilengkapi.
1. d.surat komitmen dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah atau badan usaha milik negara terkait untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek; dan
2. e.surat komitmen dari instansi yang membutuhkan tanah terkait ketersediaan anggaran yang memadai untuk penyediaan tanah dan pelaksanaan kontruksi proyek.
(5)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengecek kesesuaian dokumen persyaratan teknis dengan fisik proyek di lapangan.
(6)Pelaksanaan verifikasi lapangan melibatkan kementerian/ lembaga, pemerintah provmsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan penetapan proyek sebagai Proyek Non PSN.
(7)Pelaksanaan verifikasi lapangan dapat melibatkan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.

Pasal 7

(1)Proyek yang telah ditetapkan sebagai Proyek Non PSN dapat melaksanakan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Pasa16
(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara pengusul, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau pemangku kepentingan yang terkait.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.
(3)Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(4)Hasil keputusan rap at koordinasi dapat menyetujui dan menetapkan usulan proyek sebagai Proyek Non PSN atau tidak menyetujui dan tidak menetapkan proyek sebagai Proyek Non PSN.
(5)Hasil keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri/kepala, gubernur, bupatiJwalikota atau direktur badan usaha milik negara yang mengajukan proyek untuk ditetapkan sebagai Proyek Non PSN paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan rapat koordinasi.
(6)Dalam hal hasil keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyetujui dan tidak menetapkan proyek sebagai Proyek Non PSN, penyampman hasil keputusan rapat koordinasi disertai dengan alasan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa19 Pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sebelum peraturan Menteri Koordinator ini berlaku dan telah diverifikasi, dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini dibebankan kepada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kemen terian I lembaga;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; darr/ atau
c.sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kernenteriarr/Iembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha milik negara secara tertulis kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1740 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar I. surat bukti kesesuaian Proyek Non Proyek Strategis Nasional terhadap Rencana Detail Tata Ruang; (Form lA, Form IB, Form IC) II. surat keterangan pendaftaran tanah dari kepala kantor pertanahan setempat yang menyatakan bahwa status lahan sudah terdaftar dan merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; III. dokumen masterplan proyek, rencana aksi, dan skema pendanaan yang kom prehensif; IV. surat komitmen dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, badan usaha milik negara terkait untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek; (Form 2A, Form 2B, atau Form 2C); dan V. surat komitmen dari instansi yang membutuhkan tanah terkait ketersediaan anggaran yang memadai un tuk penyediaan tanah dan pelaksanaan kontruksi proyek. (Form 3A, Form 3C, atau Form 3C) FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN NASIONAL KEMASYARAKATAN DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK SOSIAL RANGKA NASIONAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK REPUBLIKBIDANG PEREKONOMIAN INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PROYEK NON PROYEK STRATEGIS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR Tembusan Yth:

1.Meriteri/Kepala Lembaga 2 . ( ) Sekretaris Jenderal Kementerianl Sekretaris Kernenterian ' Sekretaris Lembaga ................. , . "" Berdasarkan hasil pengecekan terhadap tanah tersebut kami berkesimpulan bahwa Rencana Pemanfaatan Tanah diatas untuk Proyek .......... telah sesuai dengan Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang, yang pada Pasal/Bab Peraturan ..... dimaksud berbunyi: ............... m?Luas Tanah dimohon Rencana Pemanfaatan Nama Proyek/Program Menyatakan bahwa karni telah rnelakukan pengecekan kesesuaian dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang terhadap rencana pemanfaatan tanah untuk Proyek sebagaimana dimaksud dibawah ini: Letak Tanah dimohon Desai Kelurahan Kecamatan . Kabupaten/Kota Provinsi . Alarnat Kantor Sekretaris J enderal Kernen ter ian ' Sekretaris Kernen terian I Sekretaris Lernbaga ... Posisr/ Jabatan Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama . TENTANG KESESUAIAN PROYEK ... TERHADAP PERATURAN ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... (RDTR) SURAT PERNYATAANSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN/SEKRETARIS KEMENTERIANI SEKRETARIS LEMBAGA ... Nomor: . KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA Form lA Tembusan Yth:
1.. . 2 . ( ) Gubernur /Wali Kota ................. , . "" Berdasarkan hasil pengecekan terhadap tanah terse but kami berkesimpulan bahwa Rencana Pemanfaatan Tanah diatas untuk Proyek .......... telah sesuai dengan Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang, yang pada Pasal/Bab Peraturan ..... dimaksud berbunyi: ............... m-'Luas Tanah dimohon Rencana Pemanfaatan Nama Proyek/Program Menyatakan bahwa kami telah melakukan pengecekan kesesuaian dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang terhadap rencana pemanfaatan tanah untuk Proyek sebagaimana dimaksud dibawah ini: Letak Tanah dimohon Desay Kelurahan Kecamatan . Kabupaten ' Kota Provinsi .. Alamat Kantor Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama . Posisi/ Jabatan Gubernur /Bupati/Wali Kota . TENTANG KESESUAIAN PROYEK ... TERHADAP PERATURAN ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... (RDTR) Nomor: . SURAT PERNYATAANGUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH Form IB Tembusan Yth: 1 . 2 . ( ) Direktur ................. , . "" Berdasarkan hasil pengecekan terhadap tanah tersebut kami berkesimpulan bahwa Rencana Pemanfaatan Tanah diatas untuk Proyek : .. telah sesuai dengan Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang, yang pada Pasal/Bab Peraturan ..... dimaksud berbunyi: ............... rn?Luas Tanah dimohon Rencana Pemanfaatan Nama Proyek/Program Menyatakan bahwa kami telah melakukan pengecekan kesesuaian dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang terhadap rencana pemanfaatan tanah untuk Proyek sebagaimana dimaksud dibawah ini: Letak Tanah dimohon Desai Kelurahan Kecamatan . Kabupaten/Kota Provinsi . Direktur ... Nama PosisiJ Jabatan Alamat Kantor Saya yang bertanda tangan dibawah ini: TENTANG KESESUAIAN PROYEK ... TERHADAP PERATURAN ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... (RDTR) Nomor: . SURAT PERNYATAANDIREKTUR BADAN USAHA MILIK NEGARA I KOP SURAT BADAN USAHA MILIK NEGARA I Form Ie Tembusan Yth:
1.. .
2.. . ( ) Sekretaris Jenderal Kementerianj Sekretaris Kementerianj Sekretaris Lembaga . , . Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh. ketentuan perundang-undangan. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.Berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan Proyek . sesuai dokumen masterplan kawasan, rencana aksi, dan skema pendanaan yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2.Seluruh proses pelaksanaan Proyek dilakukan sesuai dengan Alamat Kantor Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama . Posisij Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerianj Sekretaris Kementerianj Sekretaris Lembaga ..... TENTANG KOMITMENUNTUK MELAKSANAKANDAN MENYELESAlKANPROYEK ... Nomor: . SURAT PERNYATAANSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIANjSEKRETARIS KEMENTERIANj SEKRETARIS LEMBAGA .... KOP SURAT KEMENTERIANjLEMBAGA Form 2A 2. Tembusan Yth:
1.. . ( ) Gubernur /Bupati/Wali Kota . , , . Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh. Menyatakan derigan sesungguhnya bahwa:
1.Berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan Proyek . sesuai dokumen masterplan kawasan, rencana aksi, dan skema pendanaan yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2.Seluruh proses pelaksanaan Proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gubernur /Bupati/Wali KotaPosisr/ J abatan Alamat Kantor Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama TENTANG KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKANDAN MENYELESAlKANPROYEK ... Nomor: . SURAT PERNYATAANGUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH Form 2B Tembusan Yth: 1 .
2.. . ( ) Direktur . , . Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.Berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan Proyek . sesuai dokumen masterplan kawasan, rencana aksi, dan skema pendanaan yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2.Seluruh proses pelaksanaan Proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DirekturPosisi/ Jabatan Alamat Kantor Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama TENTANG KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKANDAN MENYELESAlKAN PROYEK ... Nomor: . SURAT PERNYATAANDIREKTUR BADAN USAHA MILIK NEGARA I KOP SURAT BADAN USAHA MILIK NEGARA I Form 2C Tembusan Yth:
1.. .
2.. . ( ) Sekretaris Jenderal Kementerian/ Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Lembaga . , . Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh. peraturan. dan monitoring terhadap progres pada angka 2 dan 3 sesuai dengan 4. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.Berkomitmen dan bersedia untuk mernbayarkan uang kerohiman/ santunan terkait lahan yang kami butuhkan seluas ......... m? yang terletak di Desa/Kelurahan ...... Kecamatan ...... Kabupaten/Kota ...... Provinsi .....
2.Uang kerohirnan y sa ntu nan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dibayarkan APBN Kementerian/Lembaga ...... Tahun Anggaran ......
3.Berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan kontruksi Proyek ................ yang ditargetkan selesai pada Bulan Tahun , dengan sumber anggaran yang berasal dari APBN Kementerian/Lembaga .......... dan/ atau sumber lainnya yang dianggap sah sesuai dengan ketentuan perundang -undangan. Bersedia dilakukan verifikasi pelaksanaan pekerjaan terse but Alamat Kantor Sekretaris J enderal Kernen terian / Sekretaris Kernenterian/ Sekretaris Lembaga .... Nama Posisi/ Jabatan Saya yang bertanda tangan dibawah ini: TENTANG KETERSEDIAAN ANGGARANYANGBERASAL DARI ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)UNTUK PENYEDIAANTANAHDAN PELAKSANAANKONSTRUKSI PROYEK ... SURAT PERNYATAANSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN/SEKRETARIS KEMENTERIAN/ SEKRETARIS LEMBAGA Nomor: . KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA Form 3A 2. Tembusan Yth:
1.. . ( ) Gubernur/Bupati/Wali Kota . , . Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.Berkomitmen dan bersedia untuk membayarkan uang kerohiman/ santunan terkait lahan yang kami butuhkan seluas m? yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaterr/ Kota Provinsi .
2.Uang kerohiman/ santunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dibayarkan APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota . Tahun Anggaran .....
3.Berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan kontruksi Proyek ................ yang ditargetkan selesai pada Bulan Tahun , dengan sumber anggaran yang berasal dari APBD Provinsi dan/ atau APBD Kabupaten/Kota ..... dan/ atau sumber lainnya yang dianggap sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4.Bersedia dilakukan verifikasi dan monitoring terhadap progres pelaksanaan pekerjaan tersebut pada angka 2 dan 3 sesuai dengan peraturan. Gubernur /Bupati/Wali KotaPosisi/ Jabatan Alamat Kantor Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama . SURAT PERNYATAANGUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA Nomor: . TENTANG KETERSEDIAAN ANGGARANYANG BERASAL DARI ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK PENYEDIAANTANAH DAN PELAKSANAANKONSTRUKSI PROYEK ..... KOP SURAT KEPALA DAERAH Form 3B 2. Tembusan Yth: 1 . ( ) Direktur . " . Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab penuh. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.Berkomitmen dan bersedia untuk membayarkan uang kerohiman/ santunan terkait lahan yang kami butuhkan seluas rn? yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaterr/Kota Provinsi .
2.Uang kerohiman/santunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dibayarkan Tahun Anggaran .....
3.Berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan kontruksi Proyek ................ yang ditargetkan selesai pada Bulan Tahun )
4.Bersedia dilakukan verifikasi dan monitoring terhadap progres pelaksanaan pekerjaan terse but pada angka 2 dan 3 sesuai dengan peraturan. Direktur Nama Posisi/ Jabatan Alamat Kantor Saya yang bertanda tangan dibawah ini: SURAT PERNYATAANDIREKTUR BADANUSAHA MILIKNEGARA Nomor: . TENTANG KETERSEDIAANANGGARANUNTUK PENYEDIAANTANAHDAN PELAKSANAANKONSTRUKSI PROYEK ..... KOP SURAT BADANUSAHA MILIKNEGARA Form 3C di Priatna ~::::J:j~:;r-'9. 405071999031002 . irian sesuai dengan aslinya ~::=::::::::::- ..... iro Hukum dan Organisasi, AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Pembangunan Nasional. Kriteria dan Mekanisrne Penetapan Non Proyek Strategis Nasional yang Layak Mendapatkan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional ini disusun agar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penetapan non proyek strategis nasional yang layak mendapatkan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dapat melaksanakan skema dan mekanisme kegiatan dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Koordinator ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 ten tang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…