DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Pasal 9 Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Bidang I Sherpa Track Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, melalui Penanggung Jawab secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk kelompok kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
c.bahwa Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
d.bahwa … MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Susunan Keanggotaan dan Matriks Agenda Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

2.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
3.Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
5.Peraturan … MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN MATRIKS AGENDA KELOMPOK KERJA SHERPA TRACK PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja.

Pasal 2

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Penanggung Jawab; dan
b.Anggota.

Pasal 3

(1)Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki tugas:
1. a.menghadiri pertemuan dan memimpin pertemuan tingkat Sherpa dan pertemuan lainnya yang terkait dengan Sherpa Track;
2. b.mengoordinasikan substansi dan usulan prioritas Pemerintah Republik Indonesia pada Sherpa Track serta menyinergikan dengan Finance Track;
3. c.membantu … MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
4. c.membantu pelaksanaan tugas Ketua Bidang Sherpa Track;
5. d.mengoordinasikan penyusunan rencana induk dalam rangka penyelenggaraan rangkaian pertemuan Sherpa Track pada Presidensi G20 Indonesia;
6. e.mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pertemuan KTT G20 Tahun 2022, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, pertemuan tingkat Engagement Group, program Side Events, dan program Road to G20 Indonesia 2022 bekerja sama dengan Troika G20, negara anggota G20, dan organisasi internasional;
7. f.melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Bidang Sherpa Track; dan
8. g.menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang Sherpa Track.
(2)Dalam menjalankan tugasnya, Penanggung Jawab dibantu oleh Anggota Penanggung Jawab.
(3)Anggota Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab; dan
2. b.melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Penanggung Jawab.
(4)Susunan keanggotaan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Anggota Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

Pasal 4

… MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Pasal 4

(1)Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :
1. a.Parliament 20 dan Supreme Audit Institution 20 (Engagement Group);
2. b.Bidang Working Group dan Initiative; dan
3. c.Bidang Engagement Group.
(2)Parliament 20 dan Supreme Audit Institution 20 (Engagement Group) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
1. a.menyusun dan merumuskan substansi dan strategi;
2. b.melakukan persiapan, penyelenggaraan dan memimpin pelaksanaan rangkaian pertemuan; dan
3. c.memberikan masukan, pendapat, dan rekomendasi kepada Penanggung Jawab; terkait pelaksanaan rangkaian pertemuan pada Engagement Group di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, pada bidang tugas parlemen dan lembaga pemeriksa keuangan negara.
(3)Bidang Working Group dan Initiative dan Bidang Engagement Group sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun dan merumuskan substansi dan strategi koordinasi pelaksanaan rangkaian pertemuan pada Working Group dan Engagement Group di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
2. b.melakukan persiapan, penyelenggaraan, dan memimpin pelaksanaan rangkaian pertemuan pada Working Group dan Engagement Group di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
3. c.menyampaikan … MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
4. c.menyampaikan masukan, pendapat, dan rekomendasi kepada Penanggung Jawab terkait pelaksanaan rangkaian pertemuan pada Working Group dan Engagement Group di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
5. d.melakukan evaluasi rangkaian pertemuan pada Working Group dan Engagement Group di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
6. e.menyiapkan strategi dan/atau melaksanakan kerja sama terkait dukungan pendanaan dalam rangka pelaksanaan rangkaian pertemuan pada Engagement Group di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022; dan
7. f.melakukan tugas terkait lainnya dalam rangka koordinasi pelaksanaan rangkaian pertemuan pada Working Group dan Engagement Group di bawah Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
(4)Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

Pasal 5

(1)Setiap Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan Matriks Agenda Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
(2)Matriks Agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kelompok Kerja, Agenda Prioritas (Priority Agenda), dan Jadwal Pertemuan.
(3)Perubahan … MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
(3)Perubahan terhadap Matriks Agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua I Bidang Sherpa Track Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Pasal 6

(1)Setiap Chair/Co-Chair/Alternate Chair Kelompok Kerja menyampaikan laporan untuk setiap penyelenggaraan Pertemuan sebagaimana tercantum dalam Matriks Agenda kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua I Bidang Sherpa Track Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Laporan Persiapan; dan
2. b.Laporan Pelaksanaan.
(3)Laporan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan acara, yang meliputi:
1. a.Agenda dan pengaturan administratif (administrative circular);
2. b.Agenda Prioritas yang diusung;
3. c.Pokok pembahasan (issue notes), latar belakang pembahasan (background brief), pengaturan pertemuan;
4. d.Catatan pimpinan sidang (chair’s note) dan kertas kerja (run sheet);
5. e.Pengaturan pembicara dan intervensi utama (lead intervention);
6. f.Draf … MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
7. f.Draf siaran pers atau materi jumpa pers; dan
8. g.Hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan acara.
(4)Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan acara, yang meliputi:
1. a.Notulensi acara (minutes of meeting);
2. b.Posisi atau intervensi setiap negara dan organisasi internasional;
3. c.Catatan terhadap isu legasi yang dapat dijadikan manfaat nyata (concrete deliverables) bagi Indonesia;
4. d.Tindak lanjut (way forward) pertemuan selanjutnya;
5. e.Catatan terhadap perbedaan pendapat (conflicting issues) yang perlu dinegosiasikan lebih lanjut;
6. f.Siaran pers atau materi jumpa pers;
7. g.Kesimpulan sidang (chair’s summary) dan analisis hasil dari negosiasi;
8. h.Tindak lanjut (follow-up) dengan Troika, anggota negara G20, negara undangan, dan organisasi internasional; dan
9. i.Hal-hal lain yang terkait dengan hasil pelaksanaan acara.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi elektronik Document Management System (DMS) yang terintegrasi pada website www.g20.org.
(6)Kementerian/Lembaga Focal Point Working Group dan Lembaga Tinggi Negara/Kementerian/Lembaga Pengampu Engagement Group:
1. a.mendapatkan … MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2. a.mendapatkan akses atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
3. b.melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Pertemuan sebagaimana tercantum dalam Matriks Agenda.
(7)Lembaga Tinggi Negara/Kementerian/Lembaga Pengampu Engagement Group sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Pasal 8

Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Bidang I Sherpa Track Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, melalui Penanggung Jawab secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…