DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.614 Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
6.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016-2019.

Pasal 1

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. www.peraturan.go.id 2016, No.614

Pasal 2

Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan melalui program:

a.Manajemen Perubahan;
b.Penguatan Pengawasan;
c.Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
d.Penguatan Kelembagaan;
e.Penataan Tata Laksana;
f.Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
g.Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
h.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
i.Quick Wins.

Pasal 3

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 - 2019.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.614 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id 2016, No.614 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…