DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; www.peraturan.go.id 2018, No. 608 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bi dang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk operasional bagi tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan, pemerintah www.peraturan.go.id daerah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka proses pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No. 608 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2018 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN, ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2018, No. 608 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…