DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); www.peraturan.go.id 2020, No.297
3.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
2.Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
3.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan www.peraturan.go.id 2020, No.297 kewajiban antara Pekerja/Buruh dan pengusaha.
6.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
7.Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
8.Survei Kebekerjaan adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk penulusuran status kerja peserta Kartu Prakerja.
9.Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan.
10.Kurasi adalah proses pengumpulan informasi dan penilaian yang relevan terhadap suatu lembaga.
11.Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.
12.Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.
13.Komite Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk oleh Presiden untuk menyelenggarakan Program Kartu Prakerja.
14.Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
15.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melaui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. www.peraturan.go.id 2020, No.297
17.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA

Pasal 2

(1)Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
(2)Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
(3)Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
1. a.Pekerja/Buruh yang terkena PHK; atau
2. b.Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja.
(4)Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi syarat:
1. a.warga negara Indonesia, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
2. b.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
3. c.tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
(5)Pemberian Kartu Prakerja dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite.

Pasal 3

(1)Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
(2)Pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.
(3)Pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri www.peraturan.go.id 2020, No.297 atau melalui instansi pemerintah, pemerintah daerah atau pihak lain, baik secara individual maupun kolektif.

Pasal 4

(1)Setiap pendaftar Program Kartu Prakerja wajib memasukkan data yang meliputi:
1. a.nama lengkap;
2. b.Nomor Induk Kependudukan;
3. c.tanggal lahir;
4. d.surat elektronik (surel);
5. e.nomor telepon;
6. f.alamat domisili;
7. g.pendidikan terakhir;
8. h.status kerja; dan
9. i.jenis pelatihan yang diinginkan.
(2)Selain mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftar Program Kartu Prakerja wajib mengunggah swafoto bersama kartu tanda penduduk.

Pasal 5

Manajemen Pelaksana selaku pengelola situs resmi Program Kartu Prakerja wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pendaftar Program Kartu Prakerja dari penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

(1)Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memasukkan data dan mengunggah swafoto bersama kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diverifikasi oleh Manajemen Pelaksana.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemeriksaan kebenaran data dan dilakukan melalui sistem yang dikembangkan oleh Manajemen Pelaksana dengan menggunakan hak akses data www.peraturan.go.id 2020, No.297 kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Data Pokok Pendidikan dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta data dari Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

Pasal 7

(1)Pendaftar Program Kartu Prakerja yang lulus verifikasi dilakukan seleksi oleh Manajemen Pelaksana.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tes pengetahuan dasar dan motivasi.

Pasal 8

(1)Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana.
(2)Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kuota penerima Kartu Prakerja dan skala prioritas.
(3)Kuota peserta program pelatihan prakerja yang mendaftar secara kolektif melalui fasilitas instansi pemeritah atau pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total alokasi peserta tahun berjalan.
(4)Kuota peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(5)Kuota peserta program pelatihan Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dapat diubah oleh Komite.
(6)Penyampaian hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara langsung melalui sistem Manajemen Pelaksana setelah peserta menyelesaikan seleksi.
(7)Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan Kartu Prakerja dalam bentuk digital. www.peraturan.go.id 2020, No.297
(8)Ketentuan teknis mengenai kuota peserta, dan jangka waktu penyampaian hasil penetapan dan penyerahan Kartu Prakerja diatur Manajemen Pelaksana.

Pasal 9

Kartu Prakerja digunakan dengan ketentuan:

a.hanya diberikan 1 (satu) kali dan berlaku hingga peserta menyelesaikan keseluruhan proses Program Kartu Prakerja; dan
b.hanya dapat dipergunakan oleh peserta yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan ke orang lain.

BAB III

MANFAAT KARTU PRAKERJA

Pasal 10

Penerima Kartu Prakerja menggunakan Kartu Prakerja untuk mendapatkan manfaat:

a.Pelatihan; dan
b.Insentif.

Pasal 11

(1)Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan dalam bentuk saldo nontunai pada Platform Digital.
(2)Bantuan dalam bentuk saldo nontunai pada Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Komite. www.peraturan.go.id 2020, No.297
(3)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan penerima Kartu Prakerja untuk biaya mengikuti Pelatihan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

MANFAAT KARTU PRAKERJA

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

MANFAAT KARTU PRAKERJA

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 11 Tahun 2020