DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MengingatMenimbang MENTER! KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURANMENTER! KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN PENERAPANMANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIANKOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Koordinator mi yang dimaksud dengan:1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian tujuan instansi Kemenko Perekonomian dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN

Pasal 6

(1)Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
(3)Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:a. komitmen pimpman untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat top-down maupun bottom-up; c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi dan pengelolaan Risiko terkait kemitraan. Bidang KoordinatorPerekonomian;Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Industri, dan PerniagaanBidang Perekonomian; 5. Deputi Bidang Koordinasi Koordinator KementerianEkonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,Koordinasi Bidang 4. Deputi Kementerian Bidang Inovasi,KoordinatorPerekonomian;Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Agribisnis dan PanganBidang Perekonomian; 2. Deputi Bidang Koordinasi Koordinator KementerianEkonomi Makro dan Keuangan,Koordinasi Perekonomian;Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 1. Deputi Bidang Ketua PelaksanaHarianAnggota Bidang Koordinator Menteri Ketua Pasal 8
(1)Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: Daerah; 12. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.
(2)Tugas dan tanggung jawab Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut: a. menetapkan kebijakan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. menetapkan piagam Manajemen Risiko Kementerian setiap awal tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penerapan dan piagam Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Eksekutif Manajemen Risiko. Bidang KoordinatorPerekonomian; 11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Bidang Perekonomian; 10. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Alam, Daya SumberKementerianBidang Perekonomian; 9. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Ekonomi, Koordinator KetahananKementerianBidang Perekonomian; 8. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Koordinator Kementerian 7. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Pangan/ Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia/ Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Deputi 5. AsistenFiskal/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; DeputiBidang KoordinatorPerekonomian; 4. AsistenLayanan Informasi, dan Persidangan, KementerianKomunikasi,Kementerian Bidang Organisasi,KoordinatorPerekonomian; 3. Kepala Biro Bidang Perekonomian; 2. Kepala Biro Hukum dan Anggota Umum, Koordinator Kementerian Sekretaris Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;1. Kepala Biro Ketua Pasal 9 ( 1) Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: Perekonomian; 10. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia/ Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 11. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
(2)Togas dan tanggungjawab Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut: a. menyusun kebijakan penerapan pelaksanaan dan piagam Manajemen Risiko; b. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko; c. mengevaluasi penyusunan profil Risiko dan rencana mitigasi risiko unit; d. memantau pelaksanaan rencana mitigasi Risiko unit; dan e. memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen Risiko.
(3)Dalam pelaksanaan dimaksud pada ayat
(2)Komite Pelaksana dapat dibantu oleh Sekretariat Komite Pelaksana. Kementerian Bidang Deputi,KoordinatorBidang Perekonomian; 9. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/ Sekretaris Koordinator KementerianBidang Perekonomian; 8. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi/ Sekretaris Deputi, Koordinator Kementerian Sekretaris Deputi, Ekonomi Deputi 7. AsistenDigital/ Pasal 10
(1)UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:a. UPR tingkat Kementerian; b. UPR tingkat Unit Eselon I; dan c. UPR tingkat Unit Eselon II.
(2)UPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. Pemilik Risiko, meliputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk tingkat kementerian dan pimpinan unit masing-masing untuk tingkat UPR lainnya yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; dan b. Pengelola Risiko, dilaksanakan oleh Strategy Management Office (SMO)yang dipimpin oleh pejabat yang bertugas membantu Pemilik Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada unit kerja yang bersangkutan.
(3)Togas dan tanggung jawab Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a sebagai berikut: a. menyusun profil Risiko unit dan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama unit kerja, dan/ atau target-target kinerja lainnya; b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri Koordinator bidang Perekonomian; dan c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko unit.
(4)Togas dan tanggung jawab Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b sebagai berikut: a. mendukung penyusunan konsep profil dan rencana mitigasinya; b. mendukung penyusunan laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada Pemilik Risiko; Perekonomian; 5. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi/ Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Deputi,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Asisten Deputi Pangan/Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia/ Sekretaris Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Asisten Deputi Ekonomi Digital/Sekretaris Deputi, 1. Asisten Deputi Fiskal/ Sekretaris c. mendukung penyelarasan Manajemen Risiko antara unit kerja level yang lebih tinggi dan unit kerja level yang lebih rendah; d. menyusun konsep rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Pemilik Risiko; e. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko pada unit masing-masing; f. memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai di unit dalam pengelolaan Risiko; dan g. menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit.
(5)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b pada tiap tingkat UPR meliputi: a. Pengelola Risiko Kementerian disebut Manajer Risiko Pusat yang dijalankan oleh Kepala Biro Perencanaan; b. Pengelola Risiko Unit Eselon I disebut Manajer Risiko Unit yang dijalankan oleh: a. melakukan audit, revru, pemantauan, dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman dan petunjuk kebijakan penerapan Manajemen Risiko; b melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman dan petunjuk kebijakan Penerapan Manajemen Risiko; dan c. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 11

(1)Inspektorat bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Tugas Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut: Koordinator Bidang Perekonomian; c. Pengelola Risiko Unit Eselon II disebut Sub Manajer Risiko yang dijalankan oleh Kepala Bidang Program dan Tata Kelola pada deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan d . Pengelola Risiko Unit Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(5)huruf c, dapat dibantu oleh suatu Kelompok Kerja (Pokja) yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Harian Komite Eksekutif Manajemen Risiko. Kementerian Deputi, Asia/ Sekretaris Ekonomi Sama Kerja Deputi 7. Asisten Pasal 13 Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1)dituangkan ke dalam dokumen tata kelola sebagai berikut: a. piagam Manajemen Risiko; b. dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko; dan c. laporan Manajemen Risiko. Pasal 12 ( 1) Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf c sebagai berikut: a. komunikasi dan konsultansi; b. perumusan konteks; c. penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, clan evaluasi risiko; d. mitigasi risiko; clan e. pemantauan dan reviu.
(2)Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
(3)Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mernpunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun anggaran.
(4)Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
(5)Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. . Ktut Hadi Priatna NIP. 197405071999031002Salinan sesuai dengan aslinya, rl-L'·"-'-A-' ....... dan Organisasi, AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANGPEREKONOMIAN REPUBLIKINDONESIA,Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2022 Pasal 15 Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal 14 Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ... _ ... __ I entifik-a i Risik • Anallsis Risiko t Ev:a)uasf Risiko + Utigasi ltisiko ... Pem ntau n d.. n Rcvru Perumusan Konteks I Proses MR r-----~----,, Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterkaitan antar tahapan Proses Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai berikut: A. Proses Manajemen Risiko PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANNO MOR TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN TAHUN 2022 LAMPI RANPERA TU RAN MENTE RI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA C. Penetapan Konteks Penetapan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan Manajemen Risiko pada setiap UPR, dengan tahapan sebagai berikut:1. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko a. Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko merupakan batasan tugas, fungsi, dan mandat dimana Manajemen Risiko akan diterapkan. b. Periode penerapan Manajemen Risiko merupakan kurun waktu penerapan Manajemen Risiko. 2. Menetapkan sasaran organisasi Penetapan sasaran organisasi dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis dalam peta strategis unit organisasi. Selain dokumen peta strategis, sasaran organisasi juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/ atau program/ proyek/kegiatan yang direncanakan/ dilaksanakan. Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko, sedangkan konsultansi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. Komunikasi dan konsultansi dilakukan dalam seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko, dalam bentuk: 1. Rapat Berkala Rapat Berkala dilaksanakan secara periodik setiap triwulan. 2. Rapat Insidental Rapat Insidental dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan arahan pimpinan UPR atau kondisi mendesak terkait risiko. 3. Diskusi Kelompok Terarah (Focused Group Discussion) Diskusi Kelompok Terarah (Focused Group Discussion) bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi terkait risiko yang pelaksanaan diskusi dimaksud dapat melibatkan UPR, para Manajer Risiko dan/ atau pihak yang memiliki pengetahuan mendalam (expert) terkait informasi terse but. B. Komunikasi dan Konsultansi ini. pencapaian sasaran orgarnsasr. 5. Mengidentifikasi peraturan perundangan-undangan yang terkait. Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh organisasi. 6. Mengidentifikasi Kriteria Risiko. Kriteria risiko disusun pada awal penerapan proses Manajemen Risiko dan harus di tinjau secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak. 7. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko. Merupakan kombinasi antara tingkat dampak dan tingkat kemungkinan yang menunjukan besaran risiko. Penuangan besaran risiko dilakukan untuk menentukan Level Risiko. 8. Menetapkan Selera Risiko. Selera risiko merupakan dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kematangan terjadinya risiko dan dampak risiko yang dapat diterima. 9. Menuangkan hasil perumusan konteks Manajemen Risiko dalam Formulir Konteks Manajemen Risiko sebagaimana dalam tabel di bawah b. Deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan 3. Menetapkan struktur UPR Struktur UPR mengacu pada ketentuan organisasi dan tata kerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Mengidentifikasi pemangku kepentingan Identifikasi pemangku kepentingan mencakup: a. Pihak yang menjadi pemangku kepentingan, yaitu pihak yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap output dan/atau outcome organisasi; 7. Selera Risiko <isi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan irii> 6. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko <isi sesuai dengan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko yang ditetapkan dalam Keputusan ini> ena amp.Level Dampak Area Damnak Risiko 1 Tidak Sianifikan <isi berdasarkan kriteria dampak 2 Minor pada unit organisasi tersebut 3 Moderat berdasarkan ketentuan dalam 4 Sianifikan keputusan ini> 5 Sangat Siznifikan B Krit . D ak tena emungl an Level Kemungkinan 1 Hampir Tidak Teriadi <isi berdasarkan kriteria 2 Jarang Terjadi kemungkinan pada unit organisasi 3 Kadang Teriadi tersebut berdasarkan ketentuan 4 Siznifikan dalam Keputusan ini> 5 Sanzat Siznifikan 5. Kriteria RisikoA Kri . k kin era uran erun anz- n anzan vang er ai No. Peraturan terkait Amanat Peraturan yang terkait Unit 1. <isi dengan nama sasaran> <isi dengan amanat atau ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit terse but> dst. d p t k it u d 4. Daftar P t Daftar Pernangku Kepentingan (stakeholders) No. Stakeholders Hubungan 1. <isi dengan nama stakeholders> <isi dengan hubungan antara unit denzan stakeholders tersebut> dst. 3.2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/ Deputi/ Asisten Deputi Pemilik RisikoKoordinator Risiko a saran rganisasi No. I Daftar sasaran Keterangan 1. <isi dengan nama sasaran> <isi dengan penjelasan singkat tentanz sasaran tersebut> dst. 1. S O .<iai dengan nama Unit Pemilik Risiko> :<isi dengan tugas dan fungsi Unit Pemilik Risiko> :<isi dengan tahun penerapan Profil Risiko> Unit OrganisasiRuang Lingkup penerapan Periode Penerapan Formulir Konteks Manajemen Risiko •. Identifikasi Risiko bertujuan untuk menentukan semua risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak risiko, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.Kejadian Risiko merupakan penyataan kondisional atau peristiwa/keadaaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran. 2. Penyebab Risiko merupakan peristiwa/keadaan yang menjadi penyebab langsung dari kejadian risiko yang diidentifikasi. Penyebab Risiko dapat berupa peristiwa atau keadaan baik berasal dari internal maupun eksternal UPR. Dalam hal penyebab langsung suatu risiko lebih dari satu, penyebab risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan signifikansi sebagai penyebab kejadian. 3. Dampak Risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi. Dalam hal dampak langsung lebih dari satu, dampak risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan urutan signifikansi sebagai dampak risiko. 4. Perumusan kejadian, penyebab, dan dampak risiko dapat menggunakan berbagai metode analisis masalah misalnya Fishbone Diaqram. 5. Menetapkan Kategori Risiko 1) Risiko diklasifikasikan dalam kategori untuk: a) Menggambarkan seluruh jenis risiko yang terdapat pada orgarusasr; b) Menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dilakukan secara komprehensif; dan c) Menentukan mitigasi risiko yang tepat. 2) Kategori Risiko ditetapkan sebagai berikut: D. Identifikasi Risiko 6. Menuangkan hasil identifikasi risiko dalam Formulir Profil dan Peta Risiko sebagaimana dalam tabel dibawah ini: Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu. RisikoOperasional Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan ekstemal terhadap organisasi. Risiko Reputasi Risiko yang berkaitan dengan perbuatan mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa yang dilakukan oleh satu 22able22dua tau lebih di lingkungan organisasi. Risiko Fraud Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/ gugatan hukum kepada orgamsasi atau jabatan. Risiko Legal Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan orgamsast atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan a tau ketentuan lain yang berlaku. Risiko Kepatuhan Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun ekstemal orgamsasi yang berdampak terhadap organisasi. Risiko Kebijakan Def"misi Kategori Risiko
2.Peta Risiko Matriks Analisis Risiko Tidak Signifikan 5 I lampir Pasti 'l'N'acll @ 4 Sering Terjadi i 3 Kadang Terjadi 3 9 12 15 ~§ r's 2 4 6 8 10II.) 2 .Jarang Terjadi ~ Hamp\r Tidak 2 3 4 s Terjrult - -~ - --- IUalb 9,,t I( lll1•nl,k"""" l>MilNll II Rlaik9 llioid!IIIWM-.i,. '11,,j!UU,W Aldllo ... 'tlt•••CWtl~ .... 1~ l(.a!c.1.or i;...,11rr,4 IL,, M-..,,Q l>l•j'" K"f. IIIU..1 01"'1nh,a., 11.1.n,i. '(g... I ,ii... LA JI .... I ~llip I i,,u~n, ~o ~J,11.tJJ P•11oy,1,,;iJ, Pill!lp Daldt1U1"'lu• l.K PlolljJob w l'lln lll .. Lll Lb U.l !Qr•• Nkl.o ~dui:i "-~.t111J"°p·~,J.:I clr.1'!:llti •ia11,;,.1 d~r.g1t.1:I I ••bn~• .i,., .. 'h,f')i'llli.lTI •l!:u1: •dUiil• d.11~': •idn-.·1 d<tl"l~..&.U ".<lui.1 1~111.,ll)JMlll'.lt.llJ'I tleui11n "-rlll'\I d.fr.ig,..r .. ..,l-::1\: I dJ1\.l lli,1:t,4n lh:;:."'~o •1h..u1, tll~r:,tl":t. 11.-n-i,,n "'6u,..1 -,bu: •d1n.16rnt•ll f~n!AU <Ir"!"'"' -<,cfo,•,-1 ~l':'lp::4rt .tl~U;l!r\tl .,..,,.,..,1,..'h ~ .."""" • rl\,,.,d,111.,,,n HQ~ li\p!·.kr. .. 1 rt:.. ,, ve 1 .i., ..... I) ..iir nF;ttr, 111ln1-an r.ie,,1,1111 drnr.•" fl:1'>1<~ tir.... i d•n.,,.,r1 <lt'O!M) ! r .. ~•r, M•k 1),in-.,.,, 1uln1~t.1.1. ll.J.flli"I Odl'TIR tet}tlr{llr1,Y,. .tnr..pnk t;,.IOf'i')II ~·.,.1,l \"U!llnp.P-, k~ni.01::ip; ~11«\IWUI 1"1,i,1 ~U~l'11\Mn ~lllUl.1 t ...... ,: tJitrdo1~ft.t~ kflnc-,u:ir. 1 .. ~, ........""f"l ;,I:,. d,t>.-nd1<1~· lr,,l1~lc-1 •UOJtn, ,.,it11 ...:1 I" lt...,~,lwo l:o;,.,.,0r1 Ro•'ll(o • !!,,ii<<>• t~~-'"t!l.1 s.,,:t-m :,-~.n.a.:, :.e•;r-~ kt-m.ih'lt· dM11:-.~ l" •I d.>.mpal( A..:u11la.1-:. !h>,lo:•• KM }:w.. ,,n. -:1nn,1>nk lb~~· :.C.n.de-u!,n' RL":illw ':,->.t.>J, ,1"!a1 tt__.i.i..'"-:1)• R11.>:~· (N'llt.•UC,i\11"'1 n~M 11'.ml:o • k1n,.1~ Rlr:ako I" tt.1r.L:.:..·.'.'I ~ Mutt{I> 11\, .... μ~,1~11,.,,-~,n R.a~i..lco, I'll··~. ~~,tt,c.._ R&~~'kn,. l-t.O!Til'I'• rl~n ~MJ.~ 0:.IU\\H,I). it-1~.fmn .. Jt.J!IU((\·· I t b!1.'n',1h [fl.L' , '· I I I
1.Pm fil Riaiko : <isi dcngan narna UPR> :<isi dengan tahun penernpnn Profil Risiko> Unit Organisasi Periode Penerapan Formulir Profil dan Peta Risiko Tahapan ini bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko. Analisis Risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada, dengan tahapan sebagai berikut: a. Menginventarisasi sistem pengendalian internal yamg telah dilaksanakan.1) Sistem pengendalian internal dalam kerangka Manajemen Risiko mencakup perangkat manajemen yang bertujuan menurunkan Besaran Risiko dan/ atau Level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran orgarnsasi. 2) Sistem pengendalian internal dapat berupa Standard Operating Procedure (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Manajemen Risiko. b. Menetapkan Kriteria Risiko Kriteria Risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak risiko, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (likelyhood) a) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko dapat menggunakan pendekatan statistik, frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan pendapat ahli (expert judgement). b) Penentuan peluang terjadinya risiko di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Dalam hal kejadian risiko melebihi 1 (satu) tahun, maka analisis kriteria kemungkinan menggunakan periode sesuai rentang waktu data yang dibutuhkan. c) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi: E. Analisis Risiko 2) Kriteria Dampak Risiko ( consequences) Dampak Risiko diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis dampak kejadian risiko yang mungkin terjadi. Area dampak risiko diurutkan dari bobot tertinggi hingga terendah yang meliputi:1. Behan Keuangan Negara Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan/atau barang. Dampak risiko beban keuangan negara disebabkan oleh fraud dan non fraud yang diukur dengan:a) FraudPengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak. b) Non FraudPengukuran dampak risiko berdasarkan persentase dari belanja/ aset yang dikelola oleh UPR terse but. 2. Penurunan Reputasi Dampak risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Kriteria Kemungkinan Persentase Tingkat Jumlah frekuensi kemungkinan kemungkinan kemungkinan terjadinya terjadinya dalam dalam 1 periode 1 periode Hampir tidak x< 5% Sangat jarang: kurang dari 2 terjadi

(1)kali dalam 1 tahun Jarang Jarang: 2 kali s.d. 5 kali 5% < x :S 10% terjadi
(2)dalam 1 tahun Kadang 10% < x :S 20% Cukup sering: 6 kali s.d. 9 terjadi
(3)kali dalam 1 tahun Sering terjadi Sering: 10 kali s.d. 12 kali 20% < x :S 50%
(4)dalam 1 tahun Hampir pasti x> 50% Sangat sering: lebih dari 12 terjadi
(5)kali dalam 1 tahun 3. Penurunan Kinerja Dampak risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya. Tingkat Dampak Area Dampak Tingkat Tidak Signifikan Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) Sangat ( 1) Signifikan (5) Kernenterian Rp 100 Juta s x x ~ Rp 1 Miliar < Rp 1 Miliar Fraud Rp lOJutasx< Beban Es.I x ~ Rp 100 juta Keuangan Rp 100 Juta Negara Es.II x < Rp 10 Juta x ~ Rp 10 Juta Kementerian, 0,01 per mil « x s 0, 1 per mil < x s 1 per mil « x sNon Es.I, dan Es. 0,01 per mil z x x > 10 per mil Fraud 0, 1 per mil 1 per mil 10 per mil II • Tingkat • Tingkat • Pemberitaan • Pemberitaan • Tingkat kepercayaan kepercayaan negatif di media negatif di kepercayaan stakeholders stakeholders sosial media mass a stakeholders Kernenterian Penurunan Reputasi sangat baik baik • Pemberitaan nasional dan sangatrendah dan Es.I • Tingkat • Tingkat negatif di media internasional • Layanan s 2,5 kepuasan kepuasan massa lokal • Tingkat (skala 4) pengguna pengguna kepercayaan media massa nasional dan internasional • Tingkat kepuasan pengguna Sangat Signifikan ( 5) Tingkat kepuasan • Pemberitaan • Pemberitaan • Pemberitaan pengguna negatif di media negatif di negatif di lokal • Tingkat kepuasan pengguna layanan media massasosial •Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar sedang kepuasan • Tingkat pengguna kepuasan layanan pengguna sebesar 2,5 < x layanan sebesar :5 3 (skala 4) 3 < x s 3,25 (skala 4) stakeholders rend ah • Tingkat Signifikan ( 4) kepercayaan stakeholders pengguna layanan sebesar layanan 3,25 < x :5 3,5 sebesar 3,5 < x (skala 4) :5 4 (skala 4) 3,25 < x :5 3,5 (skala 4) layanan sebesar • Tingkat Moderat (3) Tingkat Dampak Minor (2) • Tingkat kepuasan layanan sebesar 3,5 < x :5 4 (skala 4) Tidak Signifikan ( 1) Es.II TingkatArea Dampak Tingkat Dampak Area Dampak Tingkat Tidak Signifikan Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) Sangat
(1)Signifikan ( 5) 3 < x s 3,25 sebesar 2,5 < x layanan s 2,5 (skala 4) s 3 (skala 4) (skala 4) Es.I dan Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Realiasasi Kinerja Realisasi Kinerja Realisasi Penurunan Kinerja Es.II x ~ 95% 90% s x < 95% 80% s x < 90% 75% s x < 80% Kinerja x < 75% dilaksanakan, proyeksi, dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. b) Menganalisis darnpak berdasarkan data risiko yang terjadi pada tahun sebelurnnya. c) Menganalisis darnpak berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. 2) Level Darnpak Risiko ditentukan berdasarkan area darnpak dan estirnasi darnpak sesuai kriteria darnpak risiko. 3) Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan untuk rnengukur Level Darnpak Risiko akan ditetapkan kernudian oleh Ketua Kornite Pelaksanan Manajernen Risiko. yang setelah apabila risiko terjadi sis tern pengendalian internal rnernpertirn bangkan identifikasi risiko, ditentukan area darnpak yang relevan dan estirnasi darnpak dengan cara: a) Mengukur darnpak c. Mengestirnasi Level Kernungkinan Risiko 1) Estirnasi Level Kernungkinan Risiko dilakukan dengan rnengukur peluang terjadinya risiko dalarn 1 (satu) tahun setelah rnernpertirnbangkan sistern pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko terse but. Estirnasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data risiko yang terjadi pada tahun sebelurnnya. 2) Apabila Risiko yang diidentifikasi tidak rnerniliki data historis terkait frekuensi kejadian risiko pada tahun sebelurnnya, rnaka estirnasi level kernungkinan risiko dapat dilakukan dengan rnenggunakan rnetode lain sesuai prioritas urutan sebagai berikut: a) Teknik prioritas;b) Mernpertirnbangkan pendapat ahli; atau c) Konsensus UPR berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. 3) Level Kernungkinan Risiko ditentukan berdasarkan estirnasi kernungkinan risiko sesuai kriteria kernungkinan risiko. 4) Perhitungan Risiko Indeks Kualitas Kebijakan untuk rnengukur Level Kernungkinan akan ditetapkan kernudian oleh Ketua Kornite Pelaksana Manajernen Risiko. d. Mengestirnasi Level Darnpak Risiko 1) Berdasarkan darnpak risiko yang telah diidentifikasi pada tahap -30 - f. Menuangkan hasil Analisis Risiko dalam Formulir Profil dan Peta Risiko. Sangat Tinggi (5) 20-25 Tinggi (4) 15-19 Sedang
(3)9-14 Rendah
(2)5-8 Sangat Rendah ( 1) 1-4 Besaran Risiko Level Risiko Warna 2) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko yang meliputi Risiko Sangat Tinggi (5), Tinggi (4), Sedang
(3), Rendah
(2), dan Sangat Rendah ( 1). Level Risiko Matriks Analisis Risiko Tingkat Dampak Matriks Analisis 1 2 3 4 5 Risiko Tidak Sangat Minor Moderat Signifikan Signifikan Signifikan Hampir 5 Pas ti 5 10 lS Terjadi ~ Sering a!~ 4 4 8 12 :.:;;; Terjadi 00~ Kadang ;:$ 6 e 3 3 9 12 15 Q) Terjadi :::.:::...., Jarang a!~ 2 2 4 00~ Terjadi .....f--, Harnpir 1 Tidak 1 2 Terjadi e. Menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko 1) Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan mengkombinasikan Level Kemungkinan dan Level Dampak Risiko sesuai Matriks Analisis Risiko. F. Evaluasi Risiko Tahapan ini bertujuan untuk menentukan Prioritas Risiko, Besaran/Level Risiko Residual Harapan, Keputusan Mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU). a. Prioritas Risiko Prioritas Risiko disusun sesuai tahapan berikut: 1) Prioritas Risiko diurutkan berdasarkan Besaran Risiko dari yang tertinggi hingga terendah. 2) Apabila hal terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki Besaran Risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area Dampak Risiko dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak. 3) Dalam hal terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki Besaran Risiko dan Dampak Risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Prioritas Kategori Risiko. 4) Dalam hal terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki Besaran Risiko, area Dampak Risiko, dan Kategori Risiko yang sama maka Prioritas Risiko ditentukan berdasarkan penilaian dan keputusan pimpinan UPR. b. Besaran/Level Risiko Residual Harapan Besaran/Level Risiko Residual merupakan target Besaran/Level Risiko pada akhir periode penerapan Proses Manajemen Risiko. Penentuan Besaran/ Level Risiko Residual Harapan dengan mempertimbangkan selera Pimpinan UPR dan sumber daya yang dimiliki organisasi. c. Keputusan Mitigasi Risiko Keputusan Mitigasi Risiko merupakan keputusan mengenai perlu atau tidak dilakukannya upaya Mitigasi Risiko dikaitkan dengan Selera Risiko. 1) Menetapkan Selera Risiko a) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan Toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko. b) Selera Risiko ditetapkan sebagai berikut: ( 1) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah merupakan risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan Mitigasi Risiko. d. lndikator Risiko Utama (IRU) lndikator Risiko Utama (IRU) merupakan suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan atau penurunan Besaran Risiko yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 2) Menetapkan Mitigasi Risiko dengan ketentuan sebagai berikut: a) Mitigasi Risiko dilakukan terhadap seluruh risiko utama, baik risiko yang merupakan hasil penurunan/mandatory dari UPR tingkat lebih tinggi maupun risiko UPR yang bersangkutan. b) Risiko yang bukan merupakan risiko utama tidak harus dilakukan mitigasi. Namun demikian, dalam hal terdapat potensi peningkatan Besaran Risiko melampaui area penerimaan risiko maka risiko perlu dilakukan mitigasi. Area Penerimaan Risiko 3 2 1 6 4 10 3 9 12 12 4 ~ 4 Sering :g Terjadi bO~ 1---l--::-::------::---~-+~~~-:=--+--'---tt--~~--+~~~~ ::i Kadang S 3 ~ Terjadi ~ r---t--~~~--t-~~~~t--~--t .... -...i!!llllm-..--------.-~~~-----i w Jarang 'Qi 2 ~ Terjadi ~ r-t=~----:----t~~~-t~~-t-~~---t~"'--~~~~~-! Hampir 1 TidakTerjadi 15 t6 5 10 Hampir 5 PastiTerjadi Minor Moderat Sangat Signifi.kan Signifikan Tidak Signifikan 5 2 3 4 1 Matriks Analisis Risiko5x5 Tingkat Dampak 5 4
(2)Risiko dengan tingkat sedang, tinggi dan sangat tinggi disebut sebagai risiko utama yang harus memiliki lndikator Risiko Utama (IRU) serta dilakukan mitigasi untuk menurunkan Besaran Risiko dan/ atau Level Risikonya.
(3)Selera Risiko sebagaimana pada angka
(1)dan
(2)digambarkan sebagai berikut: b) Indikator Risiko Utama (IRU)dapat ditetapkan dari penyebab atau akar masalah. Semakin dekat Indikator Risiko Utama (IRU) dengan akar masalah maka Indikator Risiko Utama (IRU)semakin memberikan informasi yang lebih dini akan terjadinya suatu pencapaian sasaran orgarusasi. 3) Penyusunan Indikator Risiko Utama (IRU) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a) Identifikasi urutan sebab akibat kejadian risiko Suatu kejadian risiko diakibatkan oleh peristiwa yang disebut penyebab risiko. Suatu penyebab risiko diakibatkan oleh peristiwa yang muncul lebih awal yang disebut akar masalah. Contoh urutan sebab akibat kejadian yang menyebabkan kejadian risiko terjadi. 1) Setiap risiko utama memiliki paling sedikit 1 (satu) Indikator Risiko Utama (IRU). 2) Tujuan penetapan Indikator Risiko Utama (IRU) berbeda dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)karena Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur kinerja pencapaian sasaran strategis sedangkan Indikator Risiko Utama (IRU) merupakan indikator yang mengukur adanya peningkatan besaran risiko, baik kemungkinan terjadinya maupun dampaknya, yang membahayakan risiko. Namun demikian, Indikator Risiko Utama (IRU)harus tetap memberikan informasi yang signifikan terkait peningkatan potensi terjadinya risiko. c) Dalam hal terdapat lebih dari satu penyebab atau akar masalah, penetapan Indikator Risiko Utama (IRU) diprioritaskan dari penyebab atau akar masalah yang paling dominan. d) Memastikan lndikator Risiko Utama (IRU) memenuhi kriteria Proactive, yaitu: ( 1) Projective: dapat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya risiko dimasa mendatang;
(2)Accountable: dapat diukur secara kuantitatif misalnya dengan ukuran jumlah, persentase;
(3)Trackable: dapat menggambarkan tren risiko; dan
(4)Informative: memberikan informasi tentang status risiko yang relevan dengan kejadian risiko. e) Indikator Risiko Utama (IRU) yang ditetapkan memiliki periode pemantauan paling lama kuartalan, dalam hal tidak terdapat Indikator Risiko Utama (IRU) dengan periode kuartalan maka dapat ditetapkan Indikator Risiko Utama (IRU) yang memiliki periode pemantauan semesteran. f) Contoh Perumusan Indikator Risiko Utama (IRU): Misal, akar masalah dominan adalah:
(1)Kegagalan sistem keamanan IT (information technology).
(2)Gangguan pada hardware, software, dan jaringan. Maka Indikator Risiko Utama (IRU)dari akar masalah dominan:
(1)Frekuensi pengujian sistem keamanan IT (information technology).
(2)Tingkat downtime layanan IT ( information technology) yang disebabkan oleh gangguan pada hardware, software, dan jarmgan. 4) lndikator Risiko Utama (IRU)harus memiliki nilai ambang batas yang digunakan untuk menetapkan status lndikator Risiko Utama (IRU) dan terdiri atas: a) Batas aman, yaitu rentang nilai yang diharapkan dan menunjukkan bahwa Indikator Risiko Utama (IRU)terse but masih dalam kondisi normal, agar mencapai proyeksi Besaran Risiko pada akhir tahun yang telah ditetapkan dalam Piagam Nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU) pada awal tahun sebesar 45 (empat puluh lima} artikel/hari, sehingga batas atas Indikator Risiko Utama (IRU) ditetapkan sebesar 45 (empat puluh lima) artikel/hari. Untuk mencapai proyeksi Besaran Risiko akhir tahun sebesar 8 (delapan), maka diharapkan jumlah berita dengan tone negative paling banyak artikel/hari, sehingga batas Kejadian Risiko Ketidakpercayaan publik terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penyebab Pemberitaan negative yang massif di media massa dan media social. Jumlah berita dengan tone negative terkait Indikator Risiko Kementerian Koordinator Bidang Utama (IRU) Perekonomian yang muncul di media cetak dan media online. Besaran Risiko awal tahun 20 (dua puluh) Proyeksi BesaranRisiko akhir 8 (delapan) tahun Manajemen Risiko. Penetapan batas aman mengacu pada proyeksi nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan sesuai proyeksi Besaran Risiko pada akhir tahun. b) Batas atas, yaitu nilai batas tertinggi Indikator Risiko Utama (IRU) yang ditoleransi, agar Besaran Risiko selama periode pemantauan tidak melampaui Besaran Risiko pada awal tahun yang telah ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko. Penetapan batas atas mengacu pada nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU)awal tahun. c) Batas bawah, yaitu nilai batas terendah lndikator Risiko Utama (IRU) yang dapat ditoleransi, agar Besaran Risiko pada awal tahun yang telah ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko. Penetapan batas bawah mengacu pada nilai aktual Indikator Risiko Utama (IRU)awal tahun sesuai Besaran Risiko pada awal tahun.Contoh: am.an Indikator Risiko Utama (IRU) ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) artikel/hari. 5) Ambang Batas Indikator Risiko Utama (IRU)bersifat kuantitatif dan ditentukan berdasarkan data historis, benchmark, dan/ atau penilaian dan keputusan pimpinan UPR. 6) Berdasarkan Ambang Batas, Indikator Risiko Utama (IRU) dapat dibedakan menjadi: a) Indikator Risiko Utama (IRU)yang hanya memiliki batas aman dan batas atas, yaitu Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin rendah (polarisasi minimize) b) Indikator Risiko Utama (IRU)yang hanya memiliki batas aman dan batas bawah, yaitu Indikator Risiko Utama (IRU)yang diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin tinggi (polarisasi maximize). c) Indikator Risiko Utama (IRU)yang memliki batas am.an, batas atas, dan batas bawah, yaitu Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan memiliki nilai aktual yang berada pada rentang nilai tertentu dalam batas aman (polarisasi stabilizer}. 7) Status Indikator Risiko Utama (IRU) memberikan informasi dini tentang adanya peningkatan dan/atau penurunan Besaran Risiko. 8) Menyusun Manual Indikator Risiko Utama (IRU) Manual Indikator Risiko Utama (IRU) merupakan penjelasan rinci yang mencakup definisi Indikator Risiko Utama (IRU),batasan nilai, formula, satuan pengukuran, jenis konsolidasi, periode, jerns konsolidasi lokasi, polarisasi, penanggung jawab, penyedia data, sumber data, periode pelaporan, dan data aktual Indikator Risiko Utama (IRU). Manual Indikator Risiko Utama (IRU) menjadi acuan dalam menyusun dan melaporkan aktual Indikator Risiko Utama (IRU). e. Hasil Evaluasi Risiko Hasil Evaluasi Risiko mencakup Prioritas Risiko, Keputusan Mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU) dituangkan dalam Formulir dan Peta Risiko. f. Menyusun Peta Risiko 1) Peta Risiko merupakan gambaran kondisi risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh risiko yang dikelola oleh UPR dalam Matriks Analisis Risiko. 2) Posisi setiap risiko menunjukkan urutan Prioritas Risiko. F. Mitigasi Risiko Mitigasi Risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/ atau menjaga Besaran dan/ atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi Mitigasi Risiko, menyusun rencana Mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut, dengan tahapan sebagai berikut: a. Memilih Opsi Mitigasi RisikoOpsi Mitigasi Risiko dapat berupa: 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu mitigasi terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dipilih dalam hal UPR mampu mempengaruhi penyebab kejadian risiko. 2) Mengurangi dampak risiko, yaitu mitigasi terhadap dampak risiko agar dampak risiko semakin kecil. Opsi ini dipilih dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika risiko itu terjadi. 3) Membagi risiko yaitu mitigasi risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, kepada instansi/ entitas lain. Opsi ini diambil dalam hal: a) instansi/entitas lain memiliki kompetensi/kemampuan menjalankan kegiatan dalam rangka menangani risiko terse but; b) proses membagi risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;dan c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan Pemilik Risiko. 4) Menghindari risiko, yaitu mitigasi risiko dengan tidak melakukan atau menghentikan kegiatan yang akan menimbulkan risiko. Opsi ini diambil dalam hal: a) upaya penurunan Besaran/Level Risiko di luar kemampuan UPR; b) kegiatan yang tidak dilakukan atau dihentikan tersebut tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan; dan c] penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pimpinan UPR. 3) Dalam hal diperlukan, UPR dapat menyusun Peta Risiko yang lebih rinci per kategori risiko. 4) Peta Risiko dituangkan dalam Formulir Profil dan Peta Risiko. - 38 - 5) Menerirna risiko, yaitu rnitigasi risiko dengan tidak rnelakukan tindakan apapun terhadap risiko pada Besaran/Level Risiko yang dapat diterirna. Opsi ini diarnbil apabila: a) Besaran/Level Risiko bukan rnerupakan risiko utarna; b) upaya penurunan Besaran/Level Risiko di luar kernarnpuan UPR; dan c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pirnpinan UPR. Prioritas opsi rnitigasi risiko dipilih berdasarkan urutan opsi rnitigasi sebagairnana tersebut di atas. Mitigasi Risiko dapat rnerupakan kornbinasi beberapa opsi. b. Menyusun Rencana Mitigasi Risiko 1) Rencana rnitigasi risiko disusun berdasarkan opsi rnitigasi risiko yang rnencakup rencana rnitigasi risiko yang diturunkan dari UPR yang lebih tinggi (mandatory) dan yang ditetapkan oleh UPR yang bersangkutan. 2) Kriteria rencana rnitigasi risiko, yaitu: a) Rencana rnitigasi risiko bukan rnerupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan rnerupakan bagian dari Standard Operating Procedures (SOP) yang berlaku; b) Rencana rnitigasi risiko rnerupakan kegiatan terobosan dan bukan kegiatan rutin; c) Rencana rnitigasi risiko harus diupayakan rnarnpu rnenurunkan dan rnencapai Besaran/Level Risiko Residual Hara pan; d) Pernilihan rencana rnitigasi risiko rnernpertirnbangkan biaya dan rnanfaat atau nilai tarnbah; dan e) Rencana rnitigasi risiko rnerupakan kegiatan yang berada pada kewenangan dan tanggung jawab UPR. 3) Rencana Mitigasi Risiko rnernuat informasi sebagai berikut: a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi rnitigasi yang dipilih; b) output yang diharapkan atas kegiatan tersebut; c) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan; d) jadwal irnplernentasi kegiatan rnitigasi risiko; e) penanggung jawab yang berisi unit/ pejabat yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan mitigasi risiko; dan f) kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan mitigasi. 4) Mitigasi Risiko yang efektif menurunkan Besaran/level Risiko dimasukkan .sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya. 5) Menjalankan rencana mitigasi risiko. 6) Memantau Risiko Residual aktual. 7) Menuangkan rencana mitigasi risiko dan penetapan Besaran/Level Risiko Residual Harapan dalam formulir mitigasi risiko sebagai berikut: -40 - Rencana Mitigasi Rencana Opsi Mitigasi Aksi Output Kendala Sumber Daya Jadwal No Kejadian Risiko Risiko Mitigasi Target yang dibutuhkan Im plemen tasi Risiko <diisi <diisi dengan <diisi dengan <diisi <diisi <diisi <diisi dengan <diisi <diisi dengan kejadian opsi mitigasi dengan dengan dengan kendala yang dengan dengan jadwal nomor risiko risiko> risiko yang nama output target berpotensi sumberdaya pelaksanaan pada lembar dipilih> kegiatan yang sesuai menghambat yang setiap kegiatan Formulir dan diharapk output pelaksanaan dibutuhkan > Profil dan tahapan an atas yang telah mitigasi> seperti biaya, Peta Risiko> kegiatan kegiatan ditetapkan SDM, regulasi, mitigasi terse but > atau fasilitas risiko> > lainnya, termasuk rencana kontingensi apabila diperlukan> : <diisi dengan nama UPR> : <diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko> Unit Organisasi Periode Penerapan Formulir Mitigasi Risiko G. Pemantauan dan Reviu Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempumaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan dan reviu risiko dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. PemantauanBentuk pemantauan yang dilakukan oleh UPR terdiri atas: a. Pemantauan Berkelanjutan (on-going monitoring) Pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus, tanpa periode waktu tertentu, atas perubahan kondisi lingkungan organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Pemantauan berkelanjutan dilakukan terhadap seluruh risiko. b. Pemantauan Berkala 1) Pemantauan berkala dilakukan secara semesteran yaitu pada bulan Juli dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan semesteran dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko. 2) Laporan pemantauan semesteran dan tahunan dituangkan dalam format sebagai berikut: -42 - Mitigasi Risiko Indikator Risiko Utama Prioritas Aksi/ Waktu Penanggung Batasan Nilai Tren Status Risiko Risiko Pengendalian Output Target Realisasi Implementasi Jawab Nama Nilai Aktual <diisi <diisi dengan <diisi <diisi <diisi <diisi dengan <diisi dengan <diisi <diisi <diiei <diisi <diisi dengan nama dengan dengan dengan waktu unit yang dengan dengan dengan dengan dengan prioritas kegiatan output rencana realisasi pelaksanaan bertanggung- nama batas nilai warn a tren risiko berdasarkan yang jumlah pelaksa- setiap jawab atas IRU aman, aktual status risiko> yang perlu opsi diharap pelaksa- naan kegiatan> setiap sesuai batas IRU> IRU penanganan penanganan kan atas naan rencana pelaksanaan formulir bawah, sesuai sesuai risiko yang kegiatan kegiatan penanga atas setiap profil dan dengan formulir terpilih> terse but> terse- nan kegiatan> dan peta batas nilai profil dan but> risiko> risiko> atas IRU aktual peta risiko> terse- IRU> but> : <diisi dengan nama UPR> : <diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko> Unit Organisasi Periode Penerapan Formulir Laporan Pemantauan Semesteran .... <diisi dengan semester I atau II> B. Peta Hasil Penan anan Tingkat Dampak Matriks Analisis Risiko 1 2 3 4 5 Tidak Signifikan Minor Moderat Signifikan Sangat Signifikan 5 Hampir pasti terjadi 5 10 15 @ 4 Sering terjadi 4 8 12 +-' i:::: ro :Q 3 Kadang terjadi 3 6 9~ b.O b.O i:::: .5 ::s 2 Jarang terjadi 2 4 6 8E--< s (l) ~ Hampir tidak pernah 1 terjadi l 2 3 4 ~· Keterangan LK: Level Kemungkinan; LD: Level Dampak; LR: Level Risiko em aian e 1v1 as enanganan Prioritas Risiko Tingkat Risiko Sebelum Risiko Residual Harapan Tingkat Risiko Aktual Tren Risiko DeviasiJ Kesenjangan Rekomendasi LK LO LR LK LO LR LK LO LR <diisi dengan <diisi berdasarkan <diisi berdasarkan Rekomendasi Prioritas Risiko apakah terdapat apakah terdapat penangan periode yang perlu <diisi sesuai hasil <diisi berdasarkan penurunan a tau penurunan atau berikutnya <diisi sesuai hasil risiko residual yang pengukuran risiko ditangani <Risiko evaluasi risiko pada diharapkan sesuai aktual setelah peningkatan Tingkat peningkatan Tingkat Utama>sesuai Formulir Profil dfl'n Formulir rencana penangan Risiko dari Harapan Risiko dari Harapan Peta Risiko> Penanganan RJ.siko> risiko dijalankan pada Formulir Profil akhir t~h.lUI> dengan Aktual> dengan Aktual dan Peta Risiko> p i<diisi dengan nama UPR> i<diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko> Unit Organisasi Periode Penerapan A. P 'l . E~ kt' it Formulir Laporan Pemantauan Tahunan 2. ReviuPelaksanaan reviu terdiri dari dua jenis, yaitu: 1) Reviu Implementasi Manajemen Risiko Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh Pengelola Risiko . 2) Reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) Reviu TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko. Reviu dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan Manajemen Risiko, yaitu Kementerian, Unit Eselon I, dan Unit Eselon II. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKMPR). 4) Jumlah Koordinator Risiko yang wajib hadir pada setiap rapat pemantauan Risiko minimal 50% dari seluruh koordinator risiko. No Tingkat Periode Peserta Rapat Penanggung Pemantauan Jawab 1. Kementerian Semesteran Menteri Sekretariat Koordinator Manajemen dan Pejabat Risiko Eselon I 2. Eselon I Semesteran Masing- Koordinator masmg Risiko UPR Pimpinan Unit Eselon I Eselon I dan PejabatEselon II 3. Eselon II Semesteran Masing- Koordinator masmg Risiko UPR Pimpinan Unit Eselon II Eselon II dan PejabatEselon III 3) Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantauan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tabel berikut: -45 - < ... tempat ... , ... tanggal penetapan ... > Ditetapkan Oleh: <Jabatan pimpinan UPR> <ttd> <Nama pimpinan UPR> Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada ... <diisi dengan nama UPR>, saya menyatakan bahwa:

1.Perumusan konteks, identi:fikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2.Rencana mitigasi risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3.Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko. ... <diisi dengan nama UPR> KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANGPEREKONOMIAN TAHUN... <diisi dengan tahun penerapan Manajemen Risiko> PIAGAM MANAJEMEN RISIKO 3. Audit Manajemen Risiko Audit Manajemen Risko dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakukan risiko yang ada. 4. Tata Kelola Proses Manajemen Risiko Dalam rangka menjaga proses Manajemen Risiko yang efektif, akuntabel, dan transparan, UPR menyusun dan menyampaikan dokumen Manajemen Risiko sebagaimana berikut: a. Piagam Manajemen Risiko Piagam Manajemen Risiko merupakan dokumen pemyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR, dengan format sebagai berikut: - 46 - Dokumen Periode Keterangan Piagam Manajemen Paling lam bat 31 Dokumen Risiko dan dokumen Januari disampaikan oleh pendukungnya Pimpinan UPR kepada Pimpinan UPR tingkat Laporan Pemantauan Bulan Juli dan Semesteran/Tahunan Januari lebih tinggi dan ditembuskan kepada Komite Pelaksana Manajemen Risiko Laporan Insidentil Paling lam bat 5 hari kerja setelah kondisi abnormal b. Laporan Manajemen Risiko 1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait perkembangan dan proyeksi risiko serta pelaksanaan mitigasi risiko yang disusun oleh Pimpinan UPR dan dilaporkan kepada Pimpinan UPR tingkat lebih tinggi, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. 2) Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi: a) Laporan Manajemen Risiko Insidentil Laporan Manajemen Risiko Insidentil disusun apabila terdapat kondisi abnormal untuk memberikan masukan mengenai peristiwa kontingensi, yaitu kondisi tidak normal yang mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis organisasi. Bentuk dan isi laporan Manajemen Risiko insidentil disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatarbelakanginya b) Laporan pemantauan berkala yang terdiri atas Laporan Pemantauan Semesteran (Formulir Laporan Pemantauan Semesteran) dan Laporan Pemantauan Tahunan (Formulir Laporan Pemantauan Tahunan). c. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tabel berikut: -47 - NIP. 197405071999031002 Salinansesuai dengan aslinya, .-.;u.~;.-pciaa:-sJ,.,Jiro H ukumdan Organisasi, u,r. ..,- AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, a tau sesuai batas waktu yang ditetapkanpu:npman

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…