DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE TENTANG KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional tercantum www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini.

Pasal 2

Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dan acuan bagi pihak terkait untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove.

Pasal 3

(1)Dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional di masing–masing kementerian/lembaga, pimpinan kementerian/lembaga harus menetapkan kegiatan/rencana aksi paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini.
(2)Penetapan kegiatan/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup target dan waktu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini.

Pasal 4

Kementerian/lembaga bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1158

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE, ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id 2017, No. 1158 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…