DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
2.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
6.Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
7.Kementerian adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
8.Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 2

(1)Tanda Tangan Elektronik dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan suatu Dokumen Elektronik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.
(2)Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.naskah dinas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
2. b.dokumen lain yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Menteri.
(3)Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Penanda Tangan yang merupakan pejabat Kementerian yang berwenang; atau
2. b.Sistem Elektronik atas nama pejabat Kementerian yang berwenang.
(4)Kewenangan penandatanganan Dokumen Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
1. a.identitas Penanda Tangan; dan
2. b.keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
(2)Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3)Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan secara manual.

Pasal 4

(1)Pengelola Tanda Tangan Elektronik dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas di bidang data dan sistem informasi.
(2)Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi negara.

Pasal 5

Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas memastikan bahwa:

a.Data Pembuatan Tanda Tangan Elektik sesuai dengan Identitas Penanda Tangan.
b.Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c.segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d.segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e.terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangan; dan
f.terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik terkait.

Pasal 6

(1)Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a harus memenuhi ketentuan:
1. a.seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiannya;
2. b.jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui perhitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
3. c.data pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
4. d.data terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data.
(2)Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mampu mendeteksi adanya perubahan teknis yang menyebabkan perubahan keautentukan data.

Pasal 7

(1)Sebelum melakukan penandatanganan Penanda Tangan wajib:
1. a.memastikan Tanda Tangan Elektronik: 1) masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik; 2) tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan 3) berada dalam kuasa Penanda Tangan.
2. b.mengetahui dan memahami Informasi Elektronik yang terkandung dalam Dokumen Elektronik.
(2)Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik serta isi Dokumen Elektronik.
(3)Dalam hal Tanda Tangan Elektronik dilakukan oleh Sistem Elektronik, maka isi Dokumen Elektronik menjadi tanggung jawab Penanda Tangan dan pengelola sistem Elektronik.

Pasal 8

(1)Pencabutan kewenangan penggunaan Tanda Tangan Elektrik dilakukan dalam hal Penanda Tangan:
1. a.pensiun;
2. b.berhenti atau diberhentikan;
3. c.meninggal dunia; dan/atau
4. d.melakukan penyalahgunaan kewenangan penggunaan Tanda Tangan Elektronik atau kondisi lainnya yang menyebabkan Penanda Tangan tidak diizinkan melakukan penandatangan Dokumen Elektronik.
(2)Dalam hal Penanda Tangan pensiun, berhenti atau diberhentikan, atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dari unit kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas di bidang sumber daya manusia mengusulkan pencabutan kewenangan Penanda Tangan kepada Pengelola Tanda Tangan Elektronik.
(3)Dalam hal Penanda Tangan Dokumen Elektronik melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat mengusulkan pencabutan kewenangan Penanda Tangan kepada Sekretaris Kementerian.
(4)Penanda Tangan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab atas akibat hukum yang muncul atas penyalahgunaan kewenangan penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 9

(1)Pencabutan kewenangan Penanda Tangan sebagaimana yang diatur pada pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris dengan mengeluarkan keputusan pencabutan kewenangan Penanda Tangan.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Sekretaris Kementerian kepada kepala biro Kementerian yang membawahi bidang data dan sistem informasi.

Pasal 10

(1)Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
(2)Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat membuktikan keaslian dokumen dimaksud.
(3)Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tanda tangan secara manual.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…