DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun,

Menetapkan

menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan, dan kondisi lingkungan;

b.bahwa Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
c.bahwa penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu disusun dengan mengacu pada quick wins reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENT ANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SALINAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
1. 3.Standar ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator mi yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Penyelenggara Pelayanan adalah satuan kerja di lingkungan Kernen terian Koordinator Bi dang Perekonomian yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
2.Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disebut Pedoman Standar Pelayanan adalah panduan dan pedoman dalam penyusunan standar layanan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang prof esional oleh seluruh unit pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. MEMUTUSKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); ten tang Negara
2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Menetapkan Mengingat Pasal 4 ...

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan ini meliputi:

a.mekanisme penyusunan Standar Pelayanan;
b.mekanisme penetapan Standar Pelayanan;
c.penetapan Maklumat Pelayanan;
d.penerapan Standar Pelayarian;
e.evaluasi Pelayanan; dan
f.evaluasi Standar Pelayanan.

Pasal 2

Pengguna layanan di lingkungan Kement nan Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari:

a.Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan/ atau unit orgarusasr di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian se bagai penenma manfaat pelayanan.
b.Seluruh pihak baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penenma manfaat pelayanan.
1. 3.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan dalam pemberian layanan dan acuan dalam mengukur kualitas pelayanan.
2. 4.Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan internal organisasi maupun eksternal organisasi baik dari pengguna layanan maupun pemangku kepen tingan lainnya (stakeholder).
3. 5.Unit Pelayanan adalah unit kerj a Eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses identifikasi jenis layanan, pengusulan penetapan standar layanan, penerapan standar layanan, dan evaluasi penerapan standar layanan.
4. 6.Penyelenggara Pelayanan adalah setiap unit kerja Eselon III clan setiap unit kerja yang sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola.

(2)Tim ...

Pasal 5

(1)Dalam penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), Organisasi Penyelenggara Pelayanan membentuk Tim Standar Pelayanan di lingkungan satuan kerja sesuai kewenangannya. lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(4)Pengertian mengenai prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mekanisme penyusunan, penetapan, penerapan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. dibirokrasireformasiurusanmenyelenggarakan yangorganisasiunitolehpengkoordinasiannya di ban tudapatPerekonomianBidangKoordinator penetapan, penerapan, dan evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian
1. a.Sederhana;
2. b.Partisi patif;
3. c.Akuntabel;
4. d.Berkelanjutan;
5. e.Transparansi;
6. f.Keadilan;
7. g.Konsistensi;
8. h.Berdayaguna; dan
  1. 1.Aksesibilitas.
(3)Pelaksanaan penyusunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip: Standar Pelayananmenerapkandanmenetapkan, Pasal 4
(1)Organisasi Penyelenggara Pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan di lingkungan satuan kerja sesuai kewenangannya.
(2)Organisasi Penyelenggara Pelayanan dalam menyusun,
(3)Komponen ...

Pasal 6

(1)Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari komponen sebagai berikut:
1. a.komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery); dan
2. b.komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing).
(2)Komponen Standar Pelayanan service delivery sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.persyaratan;
2. b.sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. c.jangka waktu layanan;
4. d.biaya/ tarif;
5. e.produk pelayanan; dan
6. f.penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
(2)Tim Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
1. a.Ketua Tim Standar Pelayanan;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota.
(3)Tugas Tim Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit terdiri dari:
1. a.melaksanakan identifikasi jenis layanan;
2. b.melakukan penyusunan rancangan Standar Pelayanan;
3. c.melakukan penyusunan konsep Maklumat Pelayanan,
4. d.melaksanakan publikasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan; dan
5. e.melakukan persiapan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan.
(4)Penetapan keanggotaan dan rincian tugas Tim Standar Pelayanan diatur dengan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya satuan kerja sesuai kewenangannya.
(4)Dalam ...

Pasal 7

(1)Dalam penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tim Standar Pelayanan wajib melibatkan pengguna layanan dan/ a tau pemangku kepen tingan (stakeholder).
(2)Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
1. a.diskusi grup terfokus (Focus Group Discussion);
2. b.dengar pendapat (Public Hearing); dan
3. c.rapat bersama.
(3)Hasil pembahasan penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dituangkan dalam berita acara penyusunan rancangan Standar Pelayanan yang memuat kesepakatan dan tandatangan dari Unit Pelayanan dan pengguna layanan.
(3)Komponen Standar Pelayanan manufacturing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.dasar hukum;
2. b.sarana, prasarana dan/ atau fasilitas;
3. c.kompetensi pelaksana;
4. d.pengawasan internal;
5. e.jumlah pelaksana;
6. f.Jaminan pelayanan;
7. g.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
8. h.evaluasi kinerja pelaksana.
(4)Tim Standar Pelayanan wajib melaksanakan publikasi mengenai Komponen Standar P layanan service delivery sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat dilaksanakan secara daring dan/ atau luring.
(5)Pengertian komponen penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. b.sosialisasi ...
2. a.internalisasi, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran Penyelenggara Pelayanan; dan telah ditetapkan sebagaimana 7 ayat (5), diterapkan oleh di satuan kerja sesuai
(1)Standar Pelayanan yang dimaksud dalam Pasal Penyelenggara Pelayanan kewenangannya.
(2)Dalam penerapan Standar Pelayanan, Penyelenggara Pe lay an an melakukan:

Pasal 8

(1)Penyelenggara Pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan sebelum menerapkan Standar Pelayanan.
(2)Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. b.pernyataan memberikan pelayanan se suai dengan kewajiban dan akan melakukan secara terus-menerus; dan
3. c.pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
(3)Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Penyelenggara Pelayanan secara daring dan/ a tau luring. Pelayanan, Tim Standar Pelayanan mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan dimaksud kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(5)Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai kewenangannya masing-masing. Standarpenyusunankegiatanpelaksanaan(4) Dalam

Pasal 11

(1)Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)Organisasi Penyelenggara Pelayanan wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan pengguna layanan secara daring dan/ atau luring.
(3)Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat membentuk tim penilai pelayanan. ( 4) Langkah- langkah pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan penilaian dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan, Penyelenggara Pelayanan melaksanakan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan.
(2)Pelaksanaan pemantauan clan evaluasi Stanclar Pelayanan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan menggunakan metode:
1. a.analisis dokumen;
2. b.survei;
3. c.wawancara;
4. d.observasi; dan
5. e.pengelolaan pengaduan layanan.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam pengukuran kinerja layanan clan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
1. b.sosialisasi, untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan Unit Pelayanan.
(3)Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didokumentasikan secara baik oleh Penyelenggara Pelayanan. ~ , I ' <c- .,_ . . /' ). h .._ ,, 11 • -- > ,/ · 1.1(Jμt'Ij.a: i Priatna .......... --· NIP 197405071999031002 AIRLANGGAHARTARTO ttd MENTERI KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2022 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 13

menyelenggarakan urusan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan evaluasi ketentuan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. unitdanPenyelenggara yang

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…