DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perhitungan kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perhitungan Capaian Kinerja dalam Rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2016, No.1235 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4.Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA BULANAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. www.peraturan.go.id 2016, No.1235

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kinerja Pegawai adalah realisasi kinerja pegawai yang dicapai berdasarkan target kinerja yang sudah ditetapkan oleh atasan langsung pegawai tersebut.
2.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4.Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
5.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6.Capaian Kinerja Bulanan adalah realisasi kinerja pegawai yang dicapai dalam waktu kurun 1 (satu) bulan berdasarkan target kinerja yang sudah ditetapkan oleh atasan langsung pegawai tersebut.
7.Inovasi adalah gagasan, ide, pendapat, atau penemuan baru dari Pegawai untuk menyelesaikan hambatan dan/atau percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya.
8.Kontribusi Kinerja Pegawai adalah kontribusi atau keterkaitan antara capaian kinerja pegawai kepada indikator kinerja utama unit kerja di atasnya.
9.Perilaku Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat Tun adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang www.peraturan.go.id 2016, No.1235 dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diterima pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
11.Pemberian Tambahan Tunjangan Tahunan Terbatas, yang selanjutnya disebut Tambahan Tunjangan adalah pemberian tambahan tunjangan di luar pemberian tunjangan kinerja yang telah diberikan sesuai peraturan yang berlaku sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja pegawai.

BAB II

KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

(1)Pencapaian Kinerja Pegawai dinyatakan dalam Nilai Kinerja Pegawai.
(2)Nilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan hasil capaian Kinerja Pegawai yang merupakan gabungan dari:
1. a.nilai Capaian SKP;
2. b.nilai PKP;
3. c.nilai Kontribusi Kinerja Pegawai terhadap IKU unit kerja; dan
4. d.nilai Inovasi, terhadap pencapaian kinerja unit kerja dalam 1 (satu) tahun.
(3)Nilai Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil penilaian dari capaian SKP dalam penilaian prestasi kerja pegawai tahun www.peraturan.go.id 2016, No.1235 sebelumnya.
(4)Nilai PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil penilaian PKP dalam penilaian prestasi kerja pegawai tahun sebelumnya.
(5)Nilai Kontribusi Kinerja Pegawai terhadap IKU Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil penilaian Kontribusi Kinerja Pegawai terhadap IKU unit organisasi yang diberikan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja untuk penilaian tahun sebelumnya.
(6)Nilai Inovasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d merupakan hasil penilaian inovasi pegawai dari atasannya atau pimpinan unit kerja berdasarkan jumlah ide, pendapat, atau penemuan baru dari Pegawai yang diberikan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerja untuk penilaian tahun sebelumnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1)Jumlah Nilai Capaian SKP paling tinggi 60 (enam puluh).
(2)Jumlah Nilai PKP paling tinggi 40 (empat puluh).
(3)Jumlah Nilai kontribusi Kinerja Pegawai paling tinggi 7 (tujuh).
(4)Jumlah Nilai Inovasi Pegawai paling tinggi 8 (delapan).

Pasal 4

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai sebagai berikut:

a.amat baik apabila nilai kinerja Pegawai mempunyai jumlah nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 115 (seratus lima belas);
b.baik apabila nilai kinerja Pegawai mempunyai jumlah nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh);
c.cukup apabila nilai kinerja Pegawai mempunyai jumlah nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima);
d.kurang apabila nilai kinerja Pegawai mempunyai jumlah nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam www.peraturan.go.id 2016, No.1235 puluh); dan
e.buruk apabila nilai kinerja Pegawai mempunyai jumlah nilai 50 (lima puluh) kebawah.

Pasal 5

(1)Capaian Kinerja Bulanan merupakan penjabaran dari SKP dalam rangka mendukung pencapaian IKU atasannya yang dilakukan setiap bulan.
(2)Target Kinerja Bulanan disusun oleh Pegawai bersama dengan atasan langsung Pegawai paling lama tanggal 19 (sembilan belas) bulan sebelumnya.

Pasal 6

(1)Laporan Capaian Kinerja Bulanan pegawai ditetapkan oleh atasan langsung Pegawai dan diserahkan pada Unit Kerja yang menangani Program dan Tata Kelola pada masing-masing Deputi atau yang menangani Kepegawaian pada Sekretariat paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
(2)Rekapitulasi laporan Capaian Kinerja Bulanan pegawai dibuat oleh Unit Kerja yang menangani Program dan Tata Kelola pada masing-masing Kedeputian atau yang menangani Kepegawaian pada Sekretariat, dan disampaikan kepada unit kerja yang menangani urusan Kepegawaian paling lambat tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya.

Pasal 7

(1)Format laporan Capaian Kinerja Bulanan Pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(2)Format rekapitulasi Kinerja Bulanan Pegawai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. www.peraturan.go.id 2016, No.1235

Pasal 8

(1)Pencatatan nilai Capaian Kinerja Pegawai dilakukan bulanan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja bulanan.
(2)Pencatatan nilai Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai, serta pelaksanaan cuti pegawai, dilakukan tiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang terjadi antara tanggal 19 (sembilan belas) bulan pertama sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dan dilakukan secara berulang.

Pasal 9

(1)Pencatatan nilai Capaian Kinerja Bulanan Pegawai dilakukan oleh Unit Kerja yang menangani Program dan Tata Kelola pada masing-masing Deputi atau yang menangani Kepegawaian pada Sekretariat untuk membuat Laporan Rincian Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Bulanan.
(2)Dalam hal penyampaian laporan Capaian Kinerja Bulanan pegawai melewati batas tenggat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,capaian kinerja pegawai pada bulan tersebut ditetapkan paling tinggi sebesar 97% (sembilan puluh tujuh perseratus).
(3)Perhitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. www.peraturan.go.id 2016, No.1235

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 10

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan berdasarkan perhitungan atas:
1. a.tingkat pencapaian kinerja pegawai;
2. b.tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja; dan
3. c.ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan setiap bulannya sesuai dengan kelas jabatan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersendiri tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(3)Tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja dan ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…