DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2018, No.1285

2.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KOORDINASI PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK STABILISASI HARGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah melalui Perum BULOG yang berasal dari pengadaan dalam negeri maupun luar negeri, dengan arah penggunaan untuk menjaga stabilitas harga beras.
2.Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perum BULOG sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional atau perubahannya.
3.Rapat Koordinasi adalah rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. www.peraturan.go.id 2018, No.1285

Pasal 2

(1)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan Rapat Koordinasi pengelolaan CBP untuk stabilisasi harga terkait:
1. a.kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga;
2. b.pelepasan stok CBP; dan
3. c.keperluan lain sesuai dengan kepentingan pemerintah.
(2)Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melibatkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Direktur Utama Perum BULOG.
(3)Dalam hal dipandang perlu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka pengelolaan CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan menteri, pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.

Pasal 3

(1)Rapat Koordinasi terkait kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan untuk stabilisasi harga di tingkat produsen dan/atau konsumen apabila produksi gabah dan/atau beras mengalami gangguan, dan/atau gejolak harga;
(2)Rapat Koordinasi terkait pelepasan stok CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan jumlah dan mutu CBP antardaerah dan antarwaktu;
(3)Rapat Koordinasi terkait keperluan lain sesuai dengan kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan untuk stabilisasi harga diluar kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, serta pelepasan stok CBP. www.peraturan.go.id 2018, No.1285

Pasal 4

Untuk melaksanakan hasil keputusan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Keuangan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

a.pembayaran penggantian dana CBP kepada Perum BULOG atas penggunaan persediaan beras milik Perum BULOG sesuai arah penggunaan CBP; dan
b.pembayaran kompensasi penugasan dengan tingkat kewajaran kepada Perum BULOG

Pasal 5

Menteri lainnya, pimpinan lembaga terkait, gubernur, bupati/wali kota, dan/atau Direktur Utama Perum BULOG melaksanakan hasil keputusan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan CBP.

Pasal 7

(1)Perum BULOG melaporkan perkembangan stok dan pengelolaan CBP kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap minggu.
(2)Kementerian/lembaga yang menggunakan CBP melaporkan secara berkala penggunaan CBP kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CBP untuk stabilisasi harga diatur oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Direktur Utama Perum BULOG. www.peraturan.go.id 2018, No.1285

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Keputusan Bersama antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor: 34/KEP/MENKO/KESRA/08/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, sepanjang terkait koordinasi pengelolaan cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi harga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…