DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian www.peraturan.go.id 2017, No. 1502 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF.

Pasal 1

(1)Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Dewan Nasional dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
(2)Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Ketua Harian;
4. d.Wakil Ketua Harian I;
5. e.Wakil Ketua Harian II; dan
6. f.Anggota.

Pasal 2

(1)Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI); www.peraturan.go.id 2017, No. 1502
2. b.mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI.
(2)Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
1. a.Kelompok Kerja; dan
2. b.Sekretariat.
(3)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Kelompok Kerja Edukasi Keuangan;
2. b.Kelompok Kerja Hak Properti Masyarakat;
3. c.Kelompok Kerja Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan;
4. d.Kelompok Kerja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah;
5. e.Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen;
6. f.Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi; dan
7. g.Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas yang kedudukannya secara administratif berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Dewan Nasional Keuangan Inklusif wajib menerapkan:

a.sistem akuntabilitas kinerja; dan
b.prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 4

(1)Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
1. a.unsur pimpinan; dan www.peraturan.go.id 2017, No. 1502
2. b.unsur anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
(2)Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Ketua; dan
2. b.Wakil Ketua.
(3)Unsur anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
1. a.Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
2. b.Non-Pegawai Negeri Sipil.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretariat dan Kelompok Kerja ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Pasal 5

(1)Ketua Sekretariat menyampaikan data dan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan tahunan Sekretariat kepada Ketua Harian Dewan Nasional.
(2)Ketua Sekretariat menyampaikan kepada Ketua Harian Dewan Nasional:
1. a.rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan
2. b.kajian dan analisis pelaksanaan SNKI.
(3)Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat dapat menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Standart Operational Procedure) yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Pasal 6

(1)Ketua Kelompok Kerja menyampaikan data dan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan www.peraturan.go.id 2017, No. 1502 pemantauan kegiatan tahunan masing-masing Kelompok Kerja kepada Ketua Harian Dewan Nasional melalui Ketua Sekretariat Dewan Nasional.
(2)Ketua Kelompok Kerja menyampaikan kepada Ketua Harian Dewan Nasional:
1. a.laporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja;
2. b.rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja; dan
3. c.kajian dan analisis tematik terkait dengan pelaksanaan SNKI masing-masing Kelompok Kerja.

Pasal 7

(1)Dewan Nasional dalam menjalankan tugasnya dapat berkoordinasi dengan unsur kepentingan terkait.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi.
(3)Forum rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Rapat Dewan Nasional;
2. b.Rapat Koordinasi Keuangan Inklusif;
3. c.Rapat Koordinasi antar Kelompok Kerja;
4. d.Rapat Kelompok Kerja; dan
5. e.Rapat Sekretariat.

Pasal 8

(1)Rapat Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan rapat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Nasional yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian II, Anggota, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Dewan Nasional.
(2)Rapat Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diikuti oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, pejabat tertentu, serta www.peraturan.go.id 2017, No. 1502 unsur-unsur lain yang terkait dianggap perlu oleh Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Ketua Harian Dewan Nasional.
(3)Rapat Dewan Nasional dapat bersifat terbuka yang diikuti oleh seluruh peserta rapat ataupun tertutup yang terbatas pada beberapa peserta rapat saja sesuai arahan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Ketua Harian Dewan Nasional.
(4)Dalam hal Ketua Dewan Nasional berhalangan, Rapat Dewan Nasional dipimpin oleh Wakil Ketua atau Ketua Harian atau Wakil Ketua Harian I atau Wakil Ketua Harian II atau Anggota Dewan Nasional sesuai tata urutan struktur Dewan Nasional.
(5)Rapat Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
(6)Penjadwalan Rapat Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Ketua Sekretariat Dewan Nasional.

Pasal 9

(1)Kuorum diperlukan dalam Rapat Dewan Nasional yang mengambil keputusan.
(2)Kuorum dihitung hanya terhadap seluruh anggota Dewan Nasional dan kuorum dinyatakan sah apabila anggota yang hadir berjumlah diatas 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Nasional.
(3)Kehadiran Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian, dan anggota Dewan Nasional dibuktikan dengan pengisian daftar hadir yang disiapkan oleh Sekretariat untuk rapat yang bersangkutan.
(4)Dalam hal Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian, atau anggota Dewan Nasional tidak dapat hadir, maka kehadirannya dapat diwakilkan kepada seorang pejabat di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkemententerian yang ditunjukan dengan memberikan surat kuasa khusus dengan otorisasi dari www.peraturan.go.id 2017, No. 1502 Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian, atau anggota Dewan Nasional untuk memutuskan dan/atau menyetujui hasil Rapat Dewan Nasional.
(5)Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional/pimpinan rapat pada saat pelaksanaan Rapat Dewan Nasional.
(6)Dalam hal surat kuasa khusus belum dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional/pimpinan rapat, maka Ketua Dewan Nasional/pimpinan rapat dapat mengambil kebijakan untuk menetapkan status wakil dari Ketua Harian, Wakil Ketua Harian I, Wakil Ketua Harian, atau anggota Dewan Nasional yang tidak hadir untuk dihitung atau tidak dalam kuorum.

Pasal 10

(1)Pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Nasional dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh peserta rapat.
(2)Dalam hal keputusan tidak dapat dicapai secara musyawarah dan mufakat, maka pimpinan rapat dapat menentukan upaya lain agar keputusan dapat tercapai.
(3)Terhadap setiap Rapat Dewan Nasional, Sekretariat melakukan pencatatan rapat, menyusun risalah rapat, notulen rapat dan pendokumentasian rapat.
(4)Salinan notulen rapat yang telah lengkap disampaikan Ketua Sekretariat Dewan Nasional kepada Ketua dan Anggota Dewan Nasional untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…