DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Koordinator Bidang www.peraturan.go.id 2018, No.1401 Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
6.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); www.peraturan.go.id 2018, No.1401 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KLASIFIKASI KEWENANGAN AKSES UNTUK BERBAGI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA.

Pasal 1

(1)Kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, yang berlaku bagi menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berupa:
1. a.mengunduh;
2. b.melihat; dan/atau
3. c.tertutup.
(2)Mengunduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemegang akses memiliki kewenangan mengunduh dan melihat data dan informasi geospasial secara langsung melalui jaringan informasi geospasial nasional.
(3)Melihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pemegang akses memiliki kewenangan melihat data dan informasi geospasial secara langsung melalui jaringan informasi geospasial nasional.
(4)Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat data dan informasi geospasial.

Pasal 2

Klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. www.peraturan.go.id 2018, No.1401

Pasal 3

(1)Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selaku pemegang akses dapat memberikan mandat akses kepada pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemegang akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap aspek validitas, keamanan dan kerahasiaan data dan informasi geospasial.
(3)Selain pemegang akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melakukan akses atas data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional.

Pasal 4

(1)Pengelolaan akses informasi geospasial dilakukan oleh Sekretariat Jaringan IGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyampaikan secara tertulis daftar pejabat pemegang akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta.
(3)Berdasarkan daftar pejabat penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta memberikan kewenangan akses jaringan informasi geospasial nasional kepada pejabat penerima mandat akses.
(4)Dalam hal terjadi pergantian atau perubahan pejabat penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang akses wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta. www.peraturan.go.id 2018, No.1401

Pasal 5

(1)Penerima akses dan/atau pejabat penerima mandat akses yang menyalahgunakan akses, data, dan/atau informasi geospasial dikenakan sanksi administrasi berupa pemblokiran akses.
(2)Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta atau orang yang mengetahui terjadinya penyalahgunaan pejabat penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pejabat penerima akses atau pemberi mandat untuk diberikan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal terdapat indikasi interaksi dengan sistem yang mencurigakan (suspicious behaviour), sistem jaringan informasi geospasial nasional dapat secara otomatis melakukan pemblokiran akses.
(4)Pembukaan pemblokiran akses dapat dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari pemegang akses kepada Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta.
(5)Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan pemblokiran akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Persetujuan atau penolakan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.1401 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2018 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id 2018, No.1401 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…