DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA.

Pasal 1

(1)Menetapkan rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta.
(2)Rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan atas rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
(3)Perubahan atas rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.target waktu penyelesaian;
2. b.nomenklatur informasi gospasial tematik;
3. c.skala; dan
4. d.nomenklatur instansi terkait.

Pasal 2

Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2021 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 899 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT A. PENETAPAN MEKANISME DAN TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA

1.Penetapan Walidata IGT Penetapan Walidata IGT pada Kementerian/ Lembaga Keputusan Penetapan Walidata IGT Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait
2.Penetapan Kelompok Kerja Nasional (POKJA) IGT Penetapan POKJA IGT Keputusan Penetapan POKJA IGT Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait
3.Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Peraturan mengenai Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim PKSP Bulan Agustus (B08) 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1.Sekretariat Kabinet;
2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3.Kantor Staf Presiden; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
4.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5.Badan Informasi Geospasial.
4.Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Pembuatan IGT Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja pembuatan IGT Mekanisme dan Tata Kerja pembuatan IGT Bulan Agustus (B08) 2021 Walidata IGT Badan Informasi Geospasial
5.Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6.Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan Menyusun Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bulan Agustus (B08) 2021 Kementerian Dalam Negeri Kementerian dan Lembaga terkait
7.Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta Menyusun Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme Tata Kerja dan Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait B. PERWUJUDAN IGD
1.Perwujudan Peta Dasar Mewujudkan tersedianya Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Peta RBI Skala 1:5.000 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2024 Badan Informasi Geospasial
1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Peta RBI skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Mei (B05) 2021 dengan dukungan Peta Laut Indonesia Badan Informasi Geospasial
4.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Peta RBI skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Oktober (B10) 2022 dengan dukungan Peta Laut Indonesia Badan Informasi Geospasial Penyediaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Wilayah Indonesia (CSRST) Tersedianya Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi optis Resolusi minimal 50 cm Seluruh wilayah Indonesia yang belum tersedia CSRST Bulan Agustus (B08) 2021 Pemutakhiran CSRST wilayah Indonesia, setiap tahun Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6.Kementerian Pertahanan;
7.Pemerintah Provinsi; dan
8.Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyediaan Foto Udara Resolusi Tinggi Wilayah Pulau Terluar Tersedianya Foto Udara Resolusi Tinggi Wilayah pulau terluar Bulan Oktober (B10) 2022 Kementerian Pertahanan
1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Badan Informasi Geospasial;
3.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
4.Kementerian Dalam Negeri;
5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
6.Tentara Nasional Indonesia. Penyediaan Data Penginderaan Jauh Tersedianya Data Penginderaan Jauh untuk Mendukung Penyediaan Peta RBI skala 1:5.000 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2023
1.Badan Informasi Geospasial;
2.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
3.Kementerian Pertahanan. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT C. PEMUTAKHIRAN IGD
1.Pemutakhiran Peta Dasar Memutakhirkan Peta RBI Peta RBI skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan September (B09) 2024 Badan Informasi Geospasial
1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
3.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. D. PERWUJUDAN IGD D.1 Perwujudan IGT Status
1.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum skala 1:50.000
1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:

a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Keuangan;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Pertanian;
6. 5.Kementerian Perindustrian;
7. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. 9.Kementerian Perhubungan;
11. 10.Badan Informasi Geospasial;
12. 11.Pemerintah Provinsi; dan
13. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. 2.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Zona Nilai Tanah minimal skala 1: 10.000
15. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Keuangan;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Pertanian;
6. 5.Kementerian Perindustrian;
7. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. 9.Kementerian Perhubungan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. 10.Badan Informasi Geospasial;
12. 11.Pemerintah Provinsi; dan
13. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. 3.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Penguasaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik) skala 1:5.000
15. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Pertanian;
4. 3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. 7.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 4.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik BUMN minimal skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Keuangan;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Pertanian;
6. 5.Kementerian Perindustrian;
7. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. 9.Kementerian Perhubungan;
11. 10.Badan Informasi Geospasial;
12. 11.Pemerintah Provinsi; dan
13. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
14. 5.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi skala 1:250.000 - 1: 25.000
15. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Bulan September (B09) 2021 tersedia peta kerja indikatif Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran setiap Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12). Kementerian Dalam Negeri
2. 1.Sekretariat Kabinet;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. 4.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. 5.Kementerian Luar Negeri;
7. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. 7.Badan Informasi Geospasial;
9. 8.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
10. 9.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
11. 10.Direktorat Topografi,Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat; dan
12. 11.Pemerintah Provinsi. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
13. 6.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Migas dan Minerba Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi Indonesia skala 1:50.000
14. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08) 2021, Bulan September (B09) dan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. 7.Badan Informasi Geospasial;
9. 8.Pemerintah Provinsi; dan
10. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. 7.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Peta Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peta Kesesuaian Kegiatan
12. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Pemanfaatan Ruang Laut skala 1:50.000
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 4.Kementerian Dalam Negeri;
4. 5.Kementerian Luar Negeri;
5. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 7.Kementerian Pertahanan;
7. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. 9.Kementerian Perhubungan;
9. 10.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. 11.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. 12.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. 13.Sekretariat Kabinet;
13. 14.Badan Informasi Geospasial; dan NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
14. 15.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
15. 8.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi di Laut dan Perizinan Berusaha terkait Kegiatan Pemanfaatan di Laut Peta lzin Lokasi di Laut dan Peta Perizinan Berusaha terkait Kegiatan Pemanfaatan di Laut skala l:50.000
16. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Luar Negeri;
7. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. 7.Kementerian Pertahanan;
9. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
10. 9.Kementerian Perhubungan;
11. 10.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 11.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. 12.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. 13.Sekretariat Kabinet;
15. 14.Badan Informasi Geospasial; dan
16. 15.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
17. 9.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Wilayah Adat Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat skala 1:50.000
18. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Kementerian Pertahanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Perhubungan;
10. 9.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. 10.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. 11.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. 12.Sekretariat Kabinet;
14. 13.Badan Informasi Geospasial; dan
15. 14.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
16. 10.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Berikat dan Kawasan Lainnya Di Bawah Pengawasan Pabean skala 1:50.000
17. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Keuangan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Perdagangan;
5. 4.Kementerian Perindustrian;
6. 5.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. 6.Badan Informasi Geospasial;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 11.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik Negara (BMN) minimal skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Keuangan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Keuangan;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Kementerian Perindustrian;
8. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
10. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. 10.Kementerian Perhubungan;
12. 11.Badan Informasi Geospasial;
13. 12.Pemerintah Provinsi; dan
14. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
15. 12.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan skala 1:50.000
16. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. 7.Kementerian Pertanian;
9. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
10. 9.Kementerian Pertahanan;
11. 10.Badan Informasi Geospasial; dan
12. 11.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
13. 13.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru skala 1:250.000
14. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 7.Kementerian Pertanian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
10. 9.Badan Informasi Geospasial.
11. 14.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000
12. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021 Integrasi.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. 6.Kementerian Pertanian;
8. 7.Badan Informasi Geospasial; dan
9. 8.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 15.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK- HA/HT/RE) skala 1:50.000/ Peta Penetapan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Perizinan Berusaha) skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. 5.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. 6.Kementerian Pertanian;
8. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. 8.Badan Informasi Geospasial; dan
10. 9.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. 16.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan skala 1:50.000
12. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 17.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Hak Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 18.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 19.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri
4. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 4.Kementerian Pertanian;
6. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
7. 6.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
8. 20.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000
9. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Dalam Negeri
4. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 5.Kementerian Pertanian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 2.Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
7. 6.Badan Informasi Geospasial; dan
8. 7.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
9. 21.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan skala 1:50.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Badan Informasi Geospasial;
8. 7.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
9. 8.Pemerintah Provinsi; dan
10. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. 22.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000
12. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perindustrian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 4.Kementerian Perdagangan;
6. 5.Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. 6.Pemerintah Provinsi; dan
8. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. 23.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 24.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) skala 1:5.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
4. 3.Kementerian Dalam Negeri.
5. 25.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000
6. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021. Kementerian Perindustrian
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. 3.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
6. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. 6.Kementerian Perdagangan;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. 10.Pemerintah Provinsi; dan
12. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. 26.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Proyek Strategis Peta Proyek Strategis Nasional (PSN) skala 1:50.000
14. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 4.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. 5.Kementerian Perhubungan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. 7.Kementerian Perindustrian;
9. 8.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. 10.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
12. 11.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
13. 12.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. 13.Pemerintah Provinsi; dan
15. 14.Pemerintah Kabupaten/Kota. D.2 Perwujudan IGT Perencanaan Ruang
16. 1.Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Recana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan skala 1:500.000
17. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Dalam Negeri; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
2. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. 5.Badan Informasi Geospasial;
4. 6.Pemerintah Provinsi; dan
5. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. 2.Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) skala 1:5.000
7. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. 4.Badan Informasi Geospasial;
6. 5.Pemerintah Provinsi; dan
7. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. 3.Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah skala 1:500.000 - 1:50.000
9. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Luar Negeri;
7. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Perhubungan;
10. 9.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. 10.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. 11.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
13. 12.Sekretariat Kabinet;
14. 13.Badan Informasi Geospasial; dan
15. 14.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
16. 4.Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu skala 1:500.000 - 1:5.000
17. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Luar Negeri;
7. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. 7.Kementerian Pertahanan;
9. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
10. 9.Kementerian Perhubungan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. 10.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. 11.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. 12.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. 13.Sekretariat Kabinet;
15. 14.Badan Informasi Geospasial; dan
16. 15.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
17. 5.Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional skala 1:500.000 - 1:5.000 (Diintegrasikan dengan Peta RTR KSN skala 1:250.000 - 1:5.000)
18. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 4.Kementerian Perdagangan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. 7.Kementerian Perhubungan;
9. 8.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. 9.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. 10.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. 11.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. 12.Sekretariat Kabinet;
14. 13.Badan Informasi Geospasial; dan
15. 14.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT D.3 Perwujudan IGT Potensi
16. 1.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Neraca Penatagunaan Tanah skala 1: 50.000
17. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Pemerintah Provinsi; dan
7. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. 2.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi minimal skala 1:5.000
9. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 3.Kementerian Dalam Negeri;
4. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Perindustrian;
10. 9.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. 10.Badan Informasi Geospasial;
12. 11.Pemerintah Provinsi; dan
13. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. 3.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Kawasan Gudang BUMN skala 1:50.000
15. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 3.Kementerian Dalam Negeri;
4. 4.Kementerian Perdagangan;
5. 5.Kementerian Pertanian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
7. 6.Kementerian Perindustrian; dan
8. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. 4.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 1:250.000 IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 4.Kementerian Dalam Negeri;
5. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. 7.Badan Informasi Geospasial;
8. 8.Pemerintah Provinsi; dan
9. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 5.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kerentanan Likuifaksi skala 1:100.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 3.Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
a.2021: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten;
b.2022: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat; Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 3.Kementerian Dalam Negeri;
4. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. 6.Badan Informasi Geospasial;
7. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. 8.Pemerintah Provinsi; dan
9. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
c.2023: Bengkulu, Jambi, dan Lampung;
d.2024: Sulawesi Tengah dan Gorontalo.
1. 6.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Patahan Aktif Indonesia minimal skala 1:50.000
2. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 3.Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
a.2021: Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera; Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. 4.Badan Informasi Geospasial;
5. 5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. 6.Pemerintah Provinsi; dan
7. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.2022: Kalimantan;
c.2023: Sulawesi;
d.2024: Papua.
1. 7.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan Terminal LPG skala 1:50.000
2. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. 6.Kementerian Perindustrian;
8. 7.Kementerian Perdagangan; dan
9. 8.Kementerian Perhubungan. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 8.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Lokasi Kilang Minyak skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. 6.Kementerian Perindustrian;
8. 7.Kementerian Perdagangan; dan
9. 8.Kementerian Perhubungan.
10. 9.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kerentanan Pesisir skala 1:250.000 - 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. 2.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
3. 3.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 4.Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika;
3. 5.Badan Informasi Geospasial;
4. 6.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
5. 7.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
6. 10.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Pembudidayaan Ikan skala 1:50.000
7. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. 3.Badan Informasi Geospasial; dan
5. 4.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 11.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) skala 1:50.000
7. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Perhubungan;
4. 3.Badan Informasi Geospasial;
5. 4.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
6. 5.Pemerintah Provinsi.
7. 12.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Potensi Sumberdaya Arkeologi Maritim skala 1:250.000 dan 1:100.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. 3.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. 4.Badan Informasi Geospasial; dan
6. 5.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. 13.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Garam skala 1:25.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Perindustrian;
5. 4.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. 5.Badan Informasi Geospasial;
7. 6.Badan Pusat Statistik;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 14.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasilitas Sosial Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Akses Layanan Keuangan skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1. 1.Kementerian Keuangan;
2. 2.Kementerian Perdagangan;
3. 3.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4. 4.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. 5.Bank Indonesia;
6. 6.Badan Pusat Statistik;
7. 7.Otoritas Jasa Keuangan; dan NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 15.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Rawan Erosi skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan September (B09) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Marves;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
8. 7.Badan Informasi Geospasial. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. 16.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Kritis skala 1:50.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan September (B09) 2022;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2022.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
8. 7.Badan Informasi Geospasial.
9. 17.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
12. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
a.Kompilasi Bulan Desember (B12) 2021;
b.Integrasi Bulan Maret (B03) 2022.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 3.Kementerian Dalam Negeri;
3. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. 7.Kementerian Pertanian;
7. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. 9.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. 10.Badan Informasi Geospasial;
10. 11.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
11. 12.Pemerintah Provinsi; dan
12. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
13. 18.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Mangrove Nasional skala 1:50.000 - 1:25.000
14. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. 5.Badan Informasi Geospasial;
7. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
8. 7.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
9. 8.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. 19.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) minimal skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
15. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
a.Kompilasi Bulan September (B09) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. 7.Kementerian Pertanian;
7. 8.Badan Informasi Geospasial;
8. 9.Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika;
9. 10.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
10. 11.Pemerintah Provinsi; dan
11. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 20.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. 8.Kementerian Perhubungan;
10. 9.Badan Informasi Geospasial;
11. 10.Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 11.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
13. 12.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
14. 21.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Daerah Irigasi Rawa skala 1:5.000
15. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun;
2. 3.Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
a.2021 : Kalimantan dan Sumatera;
b.2022 : Papua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Pertanian;
4. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 6.Badan Informasi Geospasial;
7. 7.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
8. 8.Pemerintah Provinsi; dan
9. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 22.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Daerah Irigasi Tambak skala 1:5.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun;
2. 3.Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
a.2021: Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan;
b.2022: Sumatera. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Pertanian;
4. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 5.Kementeran LHK;
6. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. 7.Badan Informasi Geospasial;
8. 8.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
9. 9.Pemerintah Provinsi; dan
10. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. 23.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Neraca Sumber Daya Air skala 1:50.000
12. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Kementerian Pertanian
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. 24.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lokasi Danau, Situ dan Embung skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. 4.Kementerian Dalam Negeri;
3. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. 6.Kementerian Pertanian;
5. 7.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 8.Badan Informasi Geospasial;
7. 9.Pemerintah Provinsi; dan
8. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. 25.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
6. 5.Kementerian Dalam Negeri;
7. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
8. 7.Kementerian Kesehatan.
9. 26.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Lokasi Kegiatan Logistik dan Pergudangan skala 1:50.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perdagangan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Perindustrian;
5. 4.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. 5.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. 6.Badan Informasi Geospasial;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 27.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Pasar Rakyat dan Pasar Desa skala 1:50.000 - 1:5.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Perdagangan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. 5.Kementerian Perindustrian;
4. 6.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. 7.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. 8.Badan Informasi Geospasial;
7. 9.Pemerintah Provinsi; dan
8. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. 28.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Pasar Induk, Terminal Agribisnis, Pasar Komoditi dan Pusat Distribusi Regional skala 1:50.000 - 1:5.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. Kementerian Perdagangan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
6. 5.Kementerian Perindustrian;
7. 6.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. 7.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. 29.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Alur Pelayaran Laut skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. 4.Badan Informasi Geospasial; dan
6. 5.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. 30.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran skala 1:50.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. 3.Badan Informasi Geospasial;
5. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
6. 5.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
7. 31.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Penyeberangan skala 1:50.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. 3.Badan Informasi Geospasial;
5. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. 5.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. 6.Pemerintah Provinsi; dan
8. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. 32.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Ruang Udara skala 1:50.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. 4.Kementerian Pertahanan; dan
6. 5.Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
7. 33.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Cetak Sawah Indonesia skala 1:5.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. Kementerian Pertanian
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 5.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
7. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 34.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Perdagangan;
6. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. 7.Badan Informasi Geospasial;
9. 8.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 35.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Pertanian Hortikultura skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Badan Informasi Geospasial;
7. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 36.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. Kementerian Pertanian
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 5.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
7. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 37.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Peternakan skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Badan Informasi Geospasial;
7. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 38.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Rawan Banjir skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Badan Informasi Geospasial
2. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Badan Informasi Geospasial;
8. 7.Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika;
9. 8.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. 9.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
11. 10.Pemerintah Provinsi; dan
12. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
13. 39.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Seismisitas Gempa Bumi skala 1:50.000 - 1:25.000
14. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika
2. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 2.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
4. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 4.Badan Informasi Geospasial; dan
6. 5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. 40.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Terumbu Karang skala 1:50.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. 3.Pemerintah Provinsi; dan
5. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 41.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Objek Vital Nasional skala 1:50.000
7. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kepolisian Negara (POLRI)
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Sekretariat Negara;
6. 5.Sekretariat Kabinet;
7. 6.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Perindustrian;
10. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. 10.Kementerian Perhubungan;
12. 11.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
13. 12.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. 13.Badan Intelijen Negara; dan
15. 14.Badan Informasi Geospasial. E. PEMUTAKHIRAN IGT E.1 Pemuktahiran IGT Status
16. 1.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Guna Usaha (HGU), minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
17. 1.Kementerian Pertanian;
18. 2.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
19. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
21. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
23. 7.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
24. 8.Pemerintah Provinsi; dan
25. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
26. 2.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Pengelolaan (HPL), minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
27. 1.Kementerian Pertanian;
28. 2.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
29. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
31. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
32. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
33. 7.Badan Informasi Geospasial;
34. 8.Pemerintah Provinsi; dan
35. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
36. 3.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Guna Bangunan (HGB) minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. 1.Kementerian Dalam Negeri;
38. 2.Kementerian Perindustrian,
39. 3.Kementerian Pertanian;
40. 4.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
41. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
42. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
43. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
44. 8.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
45. 9.Badan Informasi Geospasial;
46. 10.Pemerintah Provinsi; dan
47. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
48. 4.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Ulayat, minimal skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
49. 1.Kementerian Dalam Negeri;
50. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
51. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
52. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
53. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
54. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
55. 7.Badan Informasi Geospasial;
56. 8.Pemerintah Provinsi; dan
57. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
58. 5.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Peta Izin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
59. 1.Kementerian Dalam Negeri;
60. 2.Kementerian Pertanian;
61. 3.Kementerian Perindustrian;
62. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
63. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
64. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
65. 7.Kementerian Perhubungan
66. 8.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
67. 9.Badan Informasi Geospasial;
68. 10.Pemerintah Provinsi; dan
69. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota.
70. 6.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000 Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Dalam Negeri
71. 1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
72. 2.Kementerian Luar Negeri;
73. 3.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
74. 4.Badan Informasi Geospasial;
75. 5.Direktorat Topografi,Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat;
76. 6.Pemerintah Provinsi; dan
77. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
78. 7.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta Batas Administrasi Kelurahan minimal skala 1:10.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun: Desa: 2021: 10 Provinsi; 2022: 12 Provinsi; 2023: 11 Provinsi. Kelurahan: 2021: 5 Provinsi; 2022: 13 Provinsi; 2023: 15 Provinsi. Kementerian Dalam Negeri
79. 1.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
80. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
81. 3.Badan Informasi Geospasial;
82. 4.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
83. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
84. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
85. 7.Direktorat Topografi,Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Darat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
86. 8.Pemerintah Provinsi; dan
87. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
88. 8.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
89. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
90. 2.Kementerian Dalam Negeri;
91. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
92. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
93. 5.Kementerian Pertanian;
94. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
95. 7.Kementerian Perhubungan;
96. 8.Badan Informasi Geospasial;
97. 9.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
98. 10.Pemerintah Provinsi; dan
99. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
100. 9.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
101. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
102. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
103. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
104. 4.Kementerian Pertanian;
105. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
106. 6.Kementerian Perhubungan;
107. 7.Badan Informasi Geospasial;
108. 8.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
109. 9.Pemerintah Provinsi; dan
110. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
111. 10.Pemutakhiran IGT Status Memutakhiran IGT Migas dan Minerba Peta Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
112. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
113. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
114. 3.Kementerian Dalam Negeri;
115. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
116. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
117. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
118. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
119. 8.Kementerian Perhubungan;
120. 9.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
121. 10.Badan Informasi Geospasial;
122. 11.Komisi Pemberantasan Korupsi; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
123. 12.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
124. 13.Pemerintah Provinsi; dan
125. 14.Pemerintah Kabupaten/Kota.
126. 11.Pemutakhiran IGT Status Memutakhiran IGT Migas dan Minerba Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
127. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
128. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
129. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
130. 4.Kementerian Dalam Negeri;
131. 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
132. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
133. 7.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
134. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
135. 9.Badan Informasi Geospasial;
136. 10.Pemerintah Provinsi; dan
137. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota.
138. 12.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap ada perubahan/penetapan baru Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
139. 1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
140. 2.Kementerian Perdagangan;
141. 3.Kementerian Perindustrian;
142. 4.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
143. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
144. 6.Kementerian Dalam Negeri;
145. 7.Badan Koordinasi Penanaman Modal;
146. 8.Badan Informasi Geospasial;
147. 9.Pemerintah Provinsi; dan
148. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
149. 13.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap ada perubahan/penetapan baru Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
150. 1.Kementerian Dalam Negeri;
151. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
152. 3.Kementerian Perdagangan;
153. 4.Kementerian Perhubungan;
154. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
155. 6.Badan Koordinasi Penanaman Modal;
156. 7.Badan Informasi Geospasial;
157. 8.Pemerintah Provinsi; dan
158. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
159. 14.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
160. 1.Kementerian Dalam Negeri;
161. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
162. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
163. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
164. 5.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
165. 6.Kementerian Pertanian;
166. 7.Kementerian Perindustrian;
167. 8.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
168. 9.Badan Informasi Geospasial;
169. 10.Pemerintah Provinsi; dan
170. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota.
171. 15.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Darat Negara skala 1: 25.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhitaran Bulan Desember (B12) setiap ada kesepakatan/ penetapan baru Kementerian Luar Negeri
172. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
173. 2.Kementerian Dalam Negeri;
174. 3.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
175. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
176. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
177. 6.Kementerian Pertahanan;
178. 7.Direktorat Topografi,Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat;
179. 8.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
180. 9.Pemerintah Provinsi; dan
181. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
182. 16.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada kesepakatan/ penetapan baru Kementerian Luar Negeri
183. 1.Kementerian Pertahanan;
184. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
185. 3.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
186. 4.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
187. 5.Badan Informasi Geospasial.
188. 17.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Penetapan Kawasan Hutan pada skala 1:100.000 - 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
189. 1.Kementerian Dalam Negeri;
190. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
191. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Desember (B12) setiap tahun.
192. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
193. 5.Badan Informasi Geospasial;
194. 6.Pemerintah Provinsi; dan
195. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
196. 18.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000/ Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
197. 1.Kementerian Dalam Negeri;
198. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
199. 3.Badan Informasi Geospasial; dan
200. 4.Pemerintah Provinsi. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
201. 19.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000/Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
202. 1.Kementerian Dalam Negeri;
203. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
204. 3.Kementerian Pertanian;
205. 4.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
206. 5.Badan Informasi Geospasial;
207. 6.Pemerintah Provinsi; dan
208. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
209. 20.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada sakala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
210. 1.Kementerian Dalam Negeri;
211. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
212. 3.Badan Informasi Geospasial;
213. 4.Pemerintah Provinsi; dan
214. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
215. 21.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Hutan Adat, Minimal pada skala 1:50.000/ Peta Penetapan Hutan Adat minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
216. 1.Kementerian Dalam Negeri;
217. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
218. 3.Kementerian Pertanian;
219. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
220. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
221. 6.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
222. 7.Badan Informasi Geospasial;
223. 8.Pemerintah Provinsi; dan
224. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
225. 22.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Desember (B12) setiap tahun atau setiap ada penetapan baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
226. 1.Kementerian Dalam Negeri;
227. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
228. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
229. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
230. 5.Kementerian Pertanian;
231. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
232. 7.Badan Informasi Geospasial;
233. 8.Pemerintah Provinsi; dan
234. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
235. 23.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA skala 1:50.000/ Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan minimal skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
236. 1.Sekretariat Kabinet;
237. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
238. 3.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
239. 4.Kementerian Dalam Negeri;
240. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
241. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
242. 7.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
243. 8.Pemerintah Provinsi; dan
244. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
245. 24.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perindustrian
246. 1.Kementerian Dalam Negeri;
247. 2.Kementerian Pertanian;
248. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
249. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
250. 5.Badan Informasi Geospasial;
251. 6.Pemerintah Provinsi; dan
252. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
253. 25.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
254. 1.Kementerian Dalam Negeri;
255. 2.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
256. 3.Kementerian Pertahanan;
257. 4.Kementerian Perindustrian;
258. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
259. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
260. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
261. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
262. 9.Kementerian Pertanian;
263. 10.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
264. 11.Pemerintah Provinsi; dan
265. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
266. 26.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
267. 1.Kementerian Dalam Negeri;
268. 2.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
269. 3.Kementerian Pertahanan;
270. 4.Kementerian Perindustrian;
271. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
272. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
273. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
274. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
275. 9.Kementerian Pertanian;
276. 10.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
277. 11.Pemerintah Provinsi; dan
278. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. E.2 Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang
279. 1.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTRW Nasional (RTRWN) skala 1:1.000.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
280. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
281. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
282. 3.Kementerian Dalam Negeri;
283. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
284. 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
285. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
286. 7.Kementerian Perhubungan;
287. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
288. 9.Kementerian Pertanian;
289. 10.Badan Informasi Geospasial;
290. 11.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
291. 12.Pemerintah Provinsi.
292. 2.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTRW Provinsi skala 1:250.000 Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
293. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
294. 2.Kementerian Dalam Negeri;
295. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
296. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
297. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
298. 6.Kementerian Perhubungan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
299. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
300. 8.Kementerian Pertanian;
301. 9.Badan Informasi Geospasial;
302. 10.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
303. 11.Pemerintah Provinsi; dan
304. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
305. 3.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan RTRW Kota skala 1:25.000 Seluruh Wilayah Indonesia Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
306. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
307. 2.Kementerian Dalam Negeri;
308. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
309. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
310. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
311. 6.Kementerian Perhubungan;
312. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
313. 8.Kementerian Pertanian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
314. 9.Badan Informasi Geospasial;
315. 10.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
316. 11.Pemerintah Provinsi; dan
317. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
318. 4.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTR KSN 1:250.000 - 1:5.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
319. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
320. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
321. 3.Kementerian Dalam Negeri;
322. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
323. 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
324. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
325. 7.Kementerian Perhubungan;
326. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
327. 9.Kementerian Pertanian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
328. 10.Badan Informasi Geospasial;
329. 11.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
330. 12.Pemerintah Provinsi; dan
331. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
332. 5.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap 5 tahun (setiap ada perubahan/ penetapan baru). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
333. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
334. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
335. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
336. 4.Kementerian Pertanian;
337. 5.Kementerian Perhubungan;
338. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
339. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
340. 8.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
341. 9.Kementerian Perindustrian;
342. 10.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
343. 11.Kementerian Kesehatan;
344. 12.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
345. 13.Badan Informasi Geospasial;
346. 14.Pemerintah Provinsi; dan
347. 15.Pemerintah Kabupaten/Kota.
348. 6.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RKP skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
349. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
350. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
351. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
352. 4.Kementerian Pertanian;
353. 5.Kementerian Perhubungan;
354. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
355. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
356. 8.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
357. 9.Kementerian Perindustrian;
358. 10.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
359. 11.Kementerian Kesehatan;
360. 12.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
361. 13.Badan Informasi Geospasial;
362. 14.Pemerintah Provinsi; dan
363. 15.Pemerintah Kabupaten/Kota.
364. 7.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Kawasan Wilayah Pertahanan Negara skala 1:1.000.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Pertahanan
365. 1.Kementerian Dalam Negeri;
366. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
367. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
368. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
369. 5.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
370. 6.Badan Informasi Geospasial;
371. 7.Pemerintah Provinsi; dan
372. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
373. 8.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rinci Wilayah Pertahanan Negara skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertahanan
374. 1.Kementerian Koordinator Pertahanan dan Keamanan;
375. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
376. 3.Kementerian Dalam Negeri;
377. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
378. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
379. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
380. 7.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
381. 8.Badan Informasi Geospasial;
382. 9.Pemerintah Provinsi; dan
383. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
384. 9.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Tata Ruang Laut skala 1:1.000.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan
385. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
386. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
387. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
388. 4.Kementerian Dalam Negeri;
389. 5.Kementerian Luar Negeri;
390. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
391. 7.Kementerian Pertahanan;
392. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
393. 9.Kementerian Perhubungan;
394. 10.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
395. 11.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
396. 12.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
397. 13.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
398. 14.Badan Informasi Geospasial; dan
399. 15.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
400. 10.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RZWP3K Provinsi skala 1:250.000 Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
401. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
402. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
403. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
404. 4.Kementerian Dalam Negeri; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
405. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
406. 6.Kementerian Pertahanan;
407. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
408. 8.Kementerian Perhubungan;
409. 9.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
410. 10.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
411. 11.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
412. 12.Badan Informasi Geospasial;
413. 13.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
414. 14.Pemerintah Provinsi; dan
415. 15.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
416. 11.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Bagian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) skala 1:50.000 Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
417. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
418. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
419. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
420. 4.Kementerian Dalam Negeri;
421. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
422. 6.Kementerian Pertahanan;
423. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
424. 8.Kementerian Perhubungan;
425. 9.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
426. 10.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
427. 11.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
428. 12.Badan Informasi Geospasial;
429. 13.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
430. 14.Pemerintah Provinsi; dan
431. 15.Pemerintah Kabupaten/Kota. E.3 Pemutakhiran IGT Potensi
432. 1.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Penggunaan Tanah minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
433. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
434. 2.Kementerian Pertanian;
435. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
436. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
437. 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
438. 6.Badan Informasi Geospasial;
439. 7.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
440. 8.Pemerintah Provinsi. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
441. 2.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Baku Sawah Nasional skala minimal 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
442. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
443. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
444. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
445. 4.Kementerian Pertanian;
446. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
447. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
448. 3.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
449. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
450. 2.Kementerian Dalam Negeri;
451. 3.Kementerian Perindustrian;
452. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
453. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
454. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
455. 7.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
456. 8.Kementerian Perhubungan; dan
457. 9.Pemerintah Provinsi.
458. 4.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
459. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
460. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
461. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
462. 4.Kementerian Dalam Negeri;
463. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
464. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
465. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
466. 8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
467. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
468. 10.Kementerian Perindustrian;
469. 11.Badan Informasi Geospasial;
470. 12.Pemerintah Provinsi; dan
471. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
472. 5.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Gardu Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
473. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
474. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
475. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
476. 4.Kementerian Dalam Negeri;
477. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
478. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
479. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
480. 8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
481. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
482. 10.Kementerian Perindustrian;
483. 11.Badan Informasi Geospasial;
484. 12.Pemerintah Provinsi; dan
485. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
486. 6.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
487. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
488. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
489. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
490. 4.Kementerian Dalam Negeri; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
491. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
492. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
493. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
494. 8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
495. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
496. 10.Kementerian Perindustrian;
497. 11.Badan Informasi Geospasial;
498. 12.Pemerintah Provinsi; dan
499. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
500. 7.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
501. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
502. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
503. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
504. 4.Kementerian Dalam Negeri;
505. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
506. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
507. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
508. 8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
509. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
510. 10.Kementerian Perindustrian;
511. 11.Badan Informasi Geospasial;
512. 12.Pemerintah Provinsi; dan
513. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
514. 8.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Geologi skala 1:100.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan baru. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
515. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
516. 2.Kementerian Dalam Negeri;
517. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
518. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
519. 5.Badan Informasi Geospasial;
520. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
521. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
522. 8.Pemerintah Provinsi; dan
523. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
524. 9.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Hidrogeologi skala 1:100.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan baru. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
525. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
526. 2.Kementerian Dalam Negeri;
527. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
528. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
529. 5.Badan Informasi Geospasial;
530. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
531. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
532. 8.Pemerintah Provinsi; dan
533. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
534. 10.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
535. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
536. 2.Kementerian Dalam Negeri;
537. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
538. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
539. 5.Kementerian Perhubungan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
540. 6.Badan Informasi Geospasial;
541. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
542. 8.Pemerintah Provinsi; dan
543. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
544. 11.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
545. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
546. 2.Kementerian Dalam Negeri;
547. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
548. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
549. 5.Kementerian Perhubungan;
550. 6.Badan Informasi Geospasial;
551. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
552. 8.Pemerintah Provinsi; dan
553. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
554. 12.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
555. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
556. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
557. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
558. 4.Kementerian Perhubungan;
559. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
560. 6.Badan Informasi Geospasial;
561. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
562. 8.Pemerintah Provinsi; dan
563. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
564. 13.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
565. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
566. 2.Kementerian Dalam Negeri;
567. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
568. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
569. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
570. 6.Kementerian Perhubungan;
571. 7.Badan Informasi Geospasial;
572. 8.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
573. 9.Pemerintah Provinsi; dan
574. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
575. 14.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber daya Lingkungan Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
576. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
577. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
578. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
579. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
580. 5.Badan Informasi Geospasial;
581. 6.Pemerintah Provinsi; dan
582. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
583. 15.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba Peta Sumber Daya Mineral Skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
584. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
585. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
586. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
587. 4.Kementerian Perindustrian;
588. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
589. 6.Badan Informasi Geospasial;
590. 7.Badan Tenaga Nuklir;
591. 8.Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
592. 9.Pemerintah Provinsi; dan
593. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
594. 16.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba Peta Sumber Daya Batubara skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
595. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
596. 2.Kementerian Keuangan;
597. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
598. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
599. 5.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
600. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
601. 7.Badan Informasi Geospasial;
602. 8.Pemerintah Provinsi; dan
603. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
604. 17.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba Peta Sumber Daya Panas Bumi skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
605. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
606. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
607. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
608. 4.Kementerian Perindustrian;
609. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
610. 6.Badan Informasi Geospasial;
611. 7.Pemerintah Provinsi; dan
612. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
613. 18.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Jaringan Serat Optik skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Komunikasi dan Informatika
614. 1.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
615. 2.Kementerian Perhubungan;
616. 3.Badan Keamanan Laut; dan
617. 4.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
618. 19.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Potensi Wilayah Penangkapan Ikan skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
619. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
620. 2.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
621. 3.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
622. 4.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
623. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
624. 6.Pemerintah Provinsi. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
625. 20.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
626. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
627. 2.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
628. 3.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
629. 4.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
630. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
631. 6.Pemerintah Provinsi.
632. 21.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada penetapan baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan
633. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
634. 2.Kementerian Perhubungan;
635. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
636. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
637. 5.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
638. 6.Pemerintah Provinsi; dan
639. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
640. 22.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada penetapan baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan
641. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
642. 2.Kementerian Dalam Negeri;
643. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
644. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
645. 5.Kementerian Pertanian;
646. 6.Badan Informasi Geospasial;
647. 7.Pemerintah Provinsi; dan
648. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
649. 23.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
650. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
651. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
652. 3.Badan Informasi Geospasial;
653. 4.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
654. 5.Pemerintah Provinsi.
655. 24.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Lingkungan Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 (Klasifikasi DAS) Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
656. 1.Kementerian Dalam Negeri;
657. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
658. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
659. 4.Kementerian Pertanian;
660. 5.Badan Informasi Geospasial;
661. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
662. 7.Pemerintah Provinsi; dan
663. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
664. 25.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Lingkungan Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
665. 1.Kementerian Dalam Negeri;
666. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
667. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 2021 : 30 Kawasan TWA 2022 : 50 Kawasan TWA 2023 : 50 Kawasan TWA
668. 4.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
669. 5.Badan Informasi Geospasial;
670. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
671. 7.Pemerintah Provinsi; dan
672. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
673. 26.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
674. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
675. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
676. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
677. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
678. 5.Badan Informasi Geospasial;
679. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
680. 7.Pemerintah Provinsi; dan
681. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
682. 27.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Rusunawa skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
683. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
684. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
685. 3.Badan Informasi Geospasial;
686. 4.Pemerintah Provinsi; dan
687. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota.
688. 28.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Jalan Nasional Tol dan Jalan Nasional Non Tol, dan Peta Jalan Provinsi Peta Jalan Kabupaten/Kota skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
689. 1.Kementerian/Lembaga terkait;
690. 2.Pemerintah Provinsi; dan
691. 3.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
692. 29.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
693. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
694. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
695. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
696. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
697. 5.Kementerian Kesehatan;
698. 6.Badan Informasi Geospasial;
699. 7.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
700. 8.Pemerintah Provinsi; dan
701. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
702. 30.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
703. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
704. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
705. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
706. 4.Pemerintah Provinsi; dan
707. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota.
708. 31.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
709. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
710. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
711. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
712. 4.Pemerintah Provinsi; dan
713. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
714. 32.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Lingkungan Peta Air Tanah skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
715. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
716. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
717. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
718. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
719. 5.Kementerian Pertanian;
720. 6.Badan Informasi Geospasial;
721. 7.Badan Pusat Statistik;
722. 8.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
723. 9.Pemerintah Provinsi; dan
724. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
725. 33.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:5.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
726. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
727. 2.Kementerian Pertanian;
728. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
729. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
730. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
731. 6.Badan Informasi Geospasial;
732. 7.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
733. 8.Pemerintah Provinsi; dan
734. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
735. 34.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting dan Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun: 2021 : 4 bendungan 2022 : 6 bendungan 2023 : 5 bendungan 2024 : 5 bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
736. 1.Kementerian Pertanian;
737. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
738. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
739. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
740. 5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
741. 6.Pemerintah Provinsi; dan
742. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
743. 35.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada pembangunan baru. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
744. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
745. 2.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
746. 3.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
747. 4.Pemerintah Provinsi; dan
748. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota.
749. 36.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap 10 tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
750. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
751. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
752. 3.Kementerian Pertanian;
753. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
754. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
755. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
756. 7.Badan Informasi Geospasial;
757. 8.Pemerintah Provinsi; dan
758. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
759. 37.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Perhubungan
760. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
761. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
762. 3.Kementerian Dalam Negeri;
763. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
764. 5.Kementerian Perindustrian;
765. 6.Badan Informasi Geospasial;
766. 7.Pemerintah Provinsi; dan
767. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
768. 38.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Perhubungan
769. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
770. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
771. 3.Kementerian Dalam Negeri;
772. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
773. 5.Kementerian Perindustrian;
774. 6.Badan Informasi Geospasial;
775. 7.Pemerintah Provinsi; dan
776. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
777. 39.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Perhubungan
778. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
779. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
780. 3.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
781. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
782. 5.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
783. 6.Badan Informasi Geospasial;
784. 7.Pemerintah Provinsi; dan
785. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
786. 40.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Perhubungan
787. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
788. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
789. 3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
790. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
791. 5.Badan Informasi Geospasial;
792. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
793. 7.Pemerintah Provinsi; dan
794. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
795. 41.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Perhubungan
796. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
797. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
798. 3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
799. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
800. 5.Badan Informasi Geospasial;
801. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
802. 7.Pemerintah Provinsi; dan
803. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
804. 42.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
805. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
806. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ;
807. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
808. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
809. 5.Badan Informasi Geospasial;
810. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
811. 7.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
812. 43.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Tanah Semi- Detail skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
813. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
814. 2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
815. 3.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
816. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
817. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
818. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
819. 44.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia minimal skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
820. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
821. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
822. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
823. 4.Badan Informasi Geospasial;
824. 5.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
825. 6.Pemerintah Provinsi; dan
826. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
827. 45.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Sistem Lahan (Morfologi) dan Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Badan Informasi Geospasial
828. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
829. 2.Kementerian Pertanian;
830. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
831. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
832. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
833. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
834. 46.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Penutup Lahan skala 1:50.000 Catatan: Peta Penutup Lahan merupakan salah satu unsur peta dasar/peta Rupa Bumi Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Badan Informasi Geospasial
835. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
836. 2.Kementerian Pertanian;
837. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
838. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
839. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
840. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
841. 47.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Potensi Desa (Sosial-Ekonomi), minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada sensus baru. Badan Pusat Statistik
842. 1.Kementerian/ Lembaga terkait;
843. 2.Pemerintah Provinsi; dan
844. 3.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
845. 48.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika
846. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
847. 2.Kementerian Pertanian;
848. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
849. 4.Badan Informasi Geospasial; dan
850. 5.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
851. 49.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika
852. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
853. 2.Kementerian Pertanian;
854. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
855. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
856. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
857. 6.Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT F. INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
858. 1.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Sosialisasi Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
859. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
860. 2.Kementerian Dalam Negeri;
861. 3.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
862. 4.Badan Standardisasi Nasional; dan
863. 5.Pemerintah Provinsi.
864. 2.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Sosialisasi Spesifikasi Produk Data, Metadata dan Informasi Kualitas IG Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
865. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
866. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
867. 3.Kementerian Dalam Negeri;
868. 4.Kantor Staf Presiden;
869. 5.Sekretariat Kabinet;
870. 6.Pemerintah Provinsi; dan
871. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
872. 3.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersediannya Katalog IG akses terbatas maupun publik dalam Geoportal KSP (Penghubung Simpul Jaringan) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
873. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
874. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
875. 3.Kementerian Dalam Negeri;
876. 4.Pemerintah Provinsi; dan
877. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota.
878. 4.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Ketersediaan Katalog IGD untuk mendukung KSP dalam Geoportal Simpul Jaringan Badan Informasi Geospasial berbasis Geospatial Open Linked Data (GOLD) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
879. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
880. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
881. 3.Kementerian Dalam Negeri;
882. 4.Sekretariat Kabinet;
883. 5.Pemerintah Provinsi; dan
884. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
885. 5.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersediannya standar berbagi data melalui Geospatial Open Linked Data (GOLD) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
886. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
887. 2.Kementerian Dalam Negeri;
888. 3.Pemerintah Provinsi; dan
889. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota.
890. 6.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya Katalog berbagi data di Geoportal KSP (Penghubung Simpul Jaringan ) melalui Geospatial Open Linked Data (GOLD) Bulan Desember (B12) 2021 Badan Informasi Geospasial
891. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
892. 2.Kementerian Dalam Negeri;
893. 3.Pemerintah Provinsi; dan
894. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota.
895. 7.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya skema integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (decision support system) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
896. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
897. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
898. 3.Kementerian Dalam Negeri;
899. 4.Pemerintah Provinsi; dan NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
900. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota.
901. 8.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Sosialisasi skema integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (decision support system) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
902. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
903. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
904. 3.Kementerian Dalam Negeri;
905. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
906. 5.Pemerintah Provinsi; dan
907. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota.
908. 9.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Penyiapan integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (decision support system) Bulan September (B09) 2021 Badan Informasi Geospasial
909. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
910. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
911. 3.Kementerian Dalam Negeri;
912. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
913. 5.Pemerintah Provinsi; dan
914. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
915. 10.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya fungsi geoportal KSP (Penghubung simpul Jaringan) sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan (decision support system) Bulan Desember (B12) 2022 Badan Informasi Geospasial
916. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
917. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
918. 3.Kementerian Dalam Negeri;
919. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
920. 5.Pemerintah Provinsi; dan
921. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota.
922. 11.Penyerbarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal KSP Tersedianya IGT melalui skema Content Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi Bulan Desember (B12) 2021 Badan Informasi Geospasial
923. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
924. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
925. 3.Kementerian Dalam Negeri;
926. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
927. 5.Pemerintah Provinsi; dan
928. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
929. 12.Penyerbarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal KSP Tersedianya IGT melalui skema Content Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi 1 lokasi Bulan Desember (B12) 2021 Badan Informasi Geospasial
930. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
931. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
932. 3.Kementerian Dalam Negeri;
933. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
934. 5.Pemerintah Provinsi; dan
935. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota.
936. 13.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya IGT KSP melalui replika Conten Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi 2 lokasi Bulan Desember (B12) 2023 Badan Informasi Geospasial
937. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
938. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
939. 3.Kementerian Dalam Negeri;
940. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
941. 5.Pemerintah Provinsi ;
942. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
943. 14.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya IGT KSP melalui replika Conten Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi 3 lokasi Bulan Desember (B12) 2024 Badan Informasi Geospasial
944. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
945. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
946. 3.Kementerian Dalam Negeri;
947. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
948. 5.Pemerintah Provinsi; dan
949. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota.
950. 15.Penyusunan Grand Design Pembangunan Pusat Data Nasional Penyusunan Grand Design Produk PKSP dalam Pusat Data Nasional Dokumen Kajian Grand Design Produk PKSP dalam Pusat Data Nasional Bulan Desember (B12) 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
951. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
952. 2.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
953. 3.Kementerian Keuangan;
954. 4.Kementerian Dalam Negeri;
955. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
956. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
957. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
958. 8.Kantor Staf Presiden;
959. 9.Sekretariat Kabinet;
960. 10.Badan Informasi Geospasial; dan
961. 11.Badan Sandi dan Siber Negara. G. SINKRONISASI IGT
962. 1.Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Identifikasi Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
963. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
964. 2.Kementerian Dalam Negeri;
965. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
966. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
967. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
968. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
969. 7.Kementerian Pertanian;
970. 8.Kementerian Perindustrian;
971. 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
972. 10.Badan Informasi Geospasial;
973. 11.Pemerintah Provinsi; dan
974. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun Tahun 2021: 10 Provinsi Tahun 2022: 14 Provinsi Tahun 2023: 10 Provinsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
975. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
976. 2.Kementerian Dalam Negeri;
977. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
978. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
979. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
980. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
981. 7.Kementerian Pertanian;
982. 8.Kementerian Perindustrian;
983. 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
984. 10.Badan Informasi Geospasial;
985. 11.Pemerintah Provinsi; dan
986. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Rencana Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun Tahun 2021: 10 Provinsi Tahun 2022: 14 Provinsi Tahun 2023: 10 Provinsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
987. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
988. 2.Kementerian Dalam Negeri;
989. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
990. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
991. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
992. 6.Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
993. 7.Kementerian Pertanian;
994. 8.Kementerian Perindustrian;
995. 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
996. 10.Badan Informasi Geospasial;
997. 11.Pemerintah Provinsi; dan
998. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
999. 2.Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kepada Presiden RI Penyusunan Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Bulan Bulan Agustus (B08) 2021; Bulan Desember (B12) 2021; Bulan Juni (B06) 2022; Bulan Desember (B12) 2022; Bulan Juni (B06) 2023; Bulan Desember (B12) 2023; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1000. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
1001. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
1002. 3.Kantor Staf Presiden;
1003. 4.Sekretariat Kabinet; dan
1004. 5.Badan Informasi Geospasial. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Bulan Juni (B06) 2024; Bulan Desember (B12) 2024; MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2021