DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun kode etik pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2017, No. 1503 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa dan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-04/M.EKON/12/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kepada Sekretaris Kemeterian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dan atas Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menandatangani Peraturan 2017, No. 1503 dan/atau Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 614); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2.Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai non aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan mendapat imbalan berupa gaji, honorarium dan/atau tunjangan dari pemerintah.
3.Kode Etik Pegawai, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
4.Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak mentaati kewajiban 2017, No. 1503 dan/atau melanggar larangan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5.Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Majelis yang dibentuk oleh Menteri, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk dan bertugas melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
6.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 2

Kode Etik terdiri atas pedoman kewajiban dan larangan yang wajib dipatuhi oleh Pegawai.

Pasal 3

Setiap Pegawai wajib:

1.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
3.menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai;
4.mengucapkan, melaksanakan, dan memegang teguh sumpah/janji Pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
5.menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan; 2017, No. 1503
6.melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
7.menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
8.berpenampilan dan berbusana sesuai dengan tuntutan tugas;
9.bersikap sopan dalam berhubungan dengan rekan kerja, baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun dengan instansi dan lembaga lain yang terkait;
10.bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
11.memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah wajib dirahasiakan;
12.bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
13.dengan segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
14.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
15.mencapai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang ditetapkan;
16.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
17.menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman;
18.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
19.membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
20.memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir dan kompetensi. 2017, No. 1503

Pasal 4

Setiap Pegawai dilarang:

1.bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
2.menyalahgunakan wewenang;
3.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
4.tanpa izin pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
5.tanpa ijin atasan bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
6.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7.melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
8.memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
9.menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
10.menyalahgunakan kartu identitas Pegawai, surat tugas, atau bukti kepegawaian lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan ataupun untuk kepentingan pribadi;
11.menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan tanpa ijin atasan; 2017, No. 1503
12.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
13.melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
14.menghalangi berlangsungnya tugas kedinasan;
15.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a.ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai;
c.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai lain; dan/atau
d.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
1. 16.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, dengan cara:
a.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
b.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
1. 17.memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2017, No. 1503
2. 18.memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara:
a.terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
b.menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
1. 19.membantu, melindungi, bekerja sama, menyuruh, atau memberi kesempatan pihak lain untuk melakukan tindak pidana; dan/atau
2. 20.menggunakan narkotika, obat terlarang, dan minuman keras yang dapat merusak citra dan martabat Pegawai.

Pasal 5

(1)Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dikenakan sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan, tertulis dan/atau pernyataan penyelesaian; dan/atau
2. b.hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam hal terjadi pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil. 2017, No. 1503
(3)Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertutup atau terbuka.

Pasal 6

(1)Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf a, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang Berwenang, yang memuat pelanggaran Pegawai terhadap Kode Etik.
(2)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
(3)Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait, dengan syarat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
(4)Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak tanggal disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
(5)Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, dan/atau forum lain yang sesuai untuk itu.
(6)Penyampaian sanksi moral secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera dan/atau forum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
(7)Penyampaian sanksi moral secara terbuka melalui papan pengumuman dan/atau media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral. 2017, No. 1503
(8)Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang Berwenang dan tempat Pegawai yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat yang Berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut, dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang diberikan sanksi moral.
(9)Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral maka dianggap telah menerima keputusan tersebut.
(10)Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus mengajukan pernyataan permohonan maaf secara lisan, tertulis dan/atau pernyataan penyesalan.
(11)Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan, tertulis dan/atau membuat pernyataan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

(1)Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
1. a.pengaduan tertulis; dan/atau
2. b.temuan atasan.
(2)Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dalam bentuk tertulis dan/atau lisan.
(3)Penyampaian laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi dengan bukti-bukti dan identitas Pelapor, serta ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2017, No. 1503
(4)Atasan yang menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
(5)Atasan yang menemukan sendiri dugaan pelanggaran wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut.
(6)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), atasan dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat meneruskan kepada Pejabat yang Berwenang secara hirarki untuk membentuk Majelis Kode Etik.

Pasal 8

(1)Menteri menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa Pegawai struktural Eselon I atau pejabat yang setara yang diduga melakukan pelanggaran.
(2)Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa Pegawai struktural Eselon II, Eselon III atau Eselon IV atau pejabat yang setara, dan pelaksana yang diduga melakukan pelanggaran.
(3)Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya untuk membentuk Majelis Kode Etik di lingkungannya masing-masing kepada paling rendah pejabat eselon II.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Kode Etik diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 10

Pemimpin setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai dengan jenjang 2017, No. 1503 jabatannya, wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…