DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat Menimbang MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG TATACARATUNTUTANGANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARAATAUPEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya se bagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
3.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Menetapkan
3.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja zdiserahi tugas selain tugas bendahara.
4.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6.Pengampu adalah orang atau badan yang mernpunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/ atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara.
11.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dari y atau pengakuan Pasa12

(1)Peraturan Menteri ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas uang, surat berharga, danj atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
1. a.Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil; atau
2. b.Pejabat Lain: 1) pejabat negara; dan 2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
  1. 16.Kepala Satuan Kerja adalah pemimpin pada unit eselon I atau unit eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. BidangKoordinatorKementerianlingkungan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di yang yang bahwa Kerugian Negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
  2. 13.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri Koordinator Bidang PerekonomianjKepala Satuan Kerjajatasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
  3. 14.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mernpunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
  4. 15.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selanjutnya disebut Menteri adalah pejabat Pasal 4 Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersumber dari:
3. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; BABII INFORMASIDANPELAPORANKERUGIANNEGARA kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan Zatau
4. b.uang dan ' atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara at au Pejabat Lain di lingkungan Kernenterian Koordinator Bidang Perekonomian yang melanggar hukum at au melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. daripenguasaannyadalamberadayang Pasal 3
(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, darr/ atau barang milik negara
(2)Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan ' atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negari Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerin tahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pasa16 Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Keuangan, un tuk indikasi kerugian negara yang terj adi di lingkungan satuan kerjanya.
(4)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lamb at 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Melaporkan kepada Menteri; dan
2. b.Memberitahukan kepada Badan Atasan langsung atau Kepala(2) Satuan Kerja dapat Sipil Negara untuk terhadap informasi Aparatur verifikasi Pegawai tugas menunjuk melakukan Pasal 5
(1)Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
1. b.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan zatau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
2. c.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
3. d.laporan tertulis yang bersangkutan;
4. e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
5. f.perhitungan ex officio; dany atau
6. g.pelapor secara tertulis. Pasa19
(1)Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota TPKNyang berasal dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(3)Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
(1)Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
(2)Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan Kerja. Pasa17 Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri selaku PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 10

(1)TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
(2)Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jarruriari penyelesaian Kerugian Negara; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja.
6. a.minimal pejabatj pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
7. b.memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
(4)Dalam hal terdapat keterbatasanjumlah dan kompetensi pejabatj pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKNsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(5)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKN.
(6)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 13

(1)Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
(2)Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKNpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
(3)Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKNmemperbaiki hasil pemeriksaan.
(4)Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja./ atasan Kepala Satuan Kerja paling lamb at 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
(5)Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
(6)Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja.' atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.

Pasal 12

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

a.pengumpulan dokumen pendukung; danl atau
b.permin taan keterangan I tanggapan I klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat./ diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 15

(1)Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8)menyatakan bahwa:
1. a.kekurangan uang, surat berharga, da.n/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
2. b.kekurangan uang, surat berharga, danl atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
(2)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
2. b.jumlah Kerugian Negara.
(3)Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb, paling sedikit memuatjumlah kekurangan uang/ surat berharga/barang.
(7)Dalam hal TPKNtidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak keberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
(8)Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak keberatan sebagimana dimaksud pada ayat
(7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu penyampman tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

(1)Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui, Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
(2)Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan,
1. a.menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
2. b.tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
(2)Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
(3)Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang se belumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bukti pend ukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disetujui, Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 segera menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 17

(1)Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
(2)Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada PengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris.
(3)Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan danjatau pengakuan Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
(4)SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris;
2. b.jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
3. c.cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
4. d.pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
5. e.pernyataan dari Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
(5)Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
1. a.daftar barang yang menjadi jaminan;
2. b.bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
3. c.surat kuasa menjual.
(3)Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
(4)Dalam hal kondisi tertentu Menteri dapat menetapkan jangka waktu penggantian Kerugian Negara selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
1. a.pihak yang Merugikanj Pengampuj Yang Memperoleh Hakj Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
2. b.adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gajijtunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
3. c.jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari at au sarna dengan Rp250. 000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(6)Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gajij tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
(7)Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki mas a pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

Pasal 18

(1)Dalam hal Pihak Yang Merugikan/PengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam j angka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
(2)Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
(8)Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri u.p. Sekretaris Kementerian melalui Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja.
(9)Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan se bagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri u. p. Sekretaris Kementerian dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
(10)Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian atas nama Menteri dan disampaikan kepada Pihak yang MerugikanjPengampuj Yang Memperoleh Hakj Ahli Waris.
(11)Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
(12)Dalam hal Pihak yang Merugikan/PengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis. Pasa120 Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lamb at 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 19

(1)Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja.
(2)Paling lamb at 7 (tujuh) hari kerja setelah menenma laporan dari TPKNsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKNmenerbitkan SKP2KS.
(3)SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
1. a.identitas Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris;
2. b.perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
3. c.jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
4. d.cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
5. e.daftar harta kekayaan milik Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris.
(4)Kepala Satuan Kerjajatasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris.
(3)Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris dinyatakan wanprestasi. Pasa123 Menteri selaku PPKNmelakukan penyelesaian Kerugian Negara rnengenai:
1. a.kekurangan uang, surat berharga, danj atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
(1)Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
(2)Dalam hal Pihak yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pihak yang Merugikanj Pengampuj Yang Memperoleh Hakj Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerjaj atasan Kepala Satuan Kerja dengan disertai bukti.
(4)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak menunda kewajiban Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. untukhukum Pasa121
(1)SKP2KS merripuriyai kekuatan pelaksanaan sita jaminan.
(2)Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai Pasa125 Majelis mernpunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKNatas:
1. a.penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, danj atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b;
2. b.penggan tian Kerugian Negara setelah Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
3. c.penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). Pasa124
(1)Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri selaku PPKNmembentuk Majelis.
(2)Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(3)Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Menteri selaku PPKN,terdiri dari:
1. a.pejabatjpegawai pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.pejabatj pegawai pada inspektorat; dan
3. c.pejabatj pegawai lain yang diperlukan sesuar dengan keahliannya.
4. b.Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); atau
5. c.penerimaan atau pengajuan keberatan Pihak Yang MerugikanjPengampujYang Memperoleh Hakj Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…