DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang .. -2-
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran dengan Undang-Undang Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5.Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. Pasal I ... -3- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pegawai yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN adalah seluruh Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kecuali yang telah memiliki kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, mekanisme, dan implementasi pemantauan dan evaluasi LHKASN dilakukan sesuai ketentuan di bidang penyampaian LHKASN di lingkungan instansi pemerintah. Pasal II ... -4- Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2022 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, I Ktut Hadi Priatna NIP 197405071999031002

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…