DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2016, No. 1467 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5607);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan :

1.Pegawai adalah pegawai negeri sipil, tenaga pendukung dan/atau tenaga pendukung lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2.Keluarga yang Ditanggung adalah isteri/suami dan/atau anak Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Pemeliharaan Kesehatan.
3.Poliklinik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Poliklinik adalah balai www.peraturan.go.id 2016, No.1467 pengobatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung.
4.Kepala Poliklinik adalah dokter yang diberikan tanggung jawab pengurusan pemberian pelayanan kesehatan umum, gigi, dan obat-obatan.
5.Poli Umum adalah tempat pelayanan yang bertugas melakukan penanganan dan perawatan medis umum serta seleksi terhadap pasien.
6.Poli Gigi adalah tempat pelayanan yang bertugas melakukan penanganan dan perawatan kesehatan gigi serta seleksi terhadap pasien
7.Kamar Obat adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penerimaan resep, penyiapan obat, pencampuran, pengemasan dan penyerahan obat.
8.Tata Usaha adalah tempat dilaksanakannya kegiatan ketatausahaan poliklinik;
9.Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk mengatur prosedur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Pegawai dan/atau Keluarga yang Ditanggung secara efektif guna mencegah penyalahgunaan fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah :
1. a.meningkatkan dan menjaga tingkat produktivitas Pegawai dengan tingkat kesehatan yang prima; dan
2. b.meningkatkan dan menjaga kesejahteraan bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung di bidang kesehatan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1467

BAB III

FASILITAS DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa penyediaan Poliklinik yang memberikan pelayanan medis dasar bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung.

Pasal 4

(1)Pelayanan kesehatan yang diberikan Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
1. a.rawat jalan umum;
2. b.rawat jalan gigi; dan
3. c.pemeriksaan penunjang.
(2)Rawat jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pelayanan kesehatan dalam bentuk:
1. a.pelayanan medik dasar yang meliputi pemeriksaan umum, yaitu observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis tanpa rawat inap;
2. b.pelayanan gawat darurat; dan
3. c.pelayanan rujukan.
(3)Rawat jalan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pelayanan kesehatan dalam bentuk:
1. a.penambalan gigi berlubang;
2. b.pembersihan karang gigi;
3. c.pencabutan gigi;
4. d.perawatan saluran akar;
5. e.pengobatan gusi berdarah;
6. f.pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan/atau
7. g.pelayanan rujukan.
(4)Pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan gula darah, asam urat, profil lipid, kolesterol total, dan hemoglobin. www.peraturan.go.id 2016, No.1467

Pasal 5

(1)Yang berhak menerima jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
1. a.Pegawai; dan
2. b.Keluarga yang Ditanggung.
(2)Keluarga yang Ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
1. a.isteri/suami sah pegawai negeri sipil yang telah didaftarkan di bagian Sumber Daya Manusia; dan
2. b.anak kandung dan/atau anak tiri dan/atau anak angkat pegawai negeri sipil yang telah didaftarkan di bagian Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

Prosedur rawat jalan umum, rawat jalan gigi, dan/atau pemeriksaan penunjang sebagai berikut :

a.mendaftar melalui intranet ekon atau mendaftar secara langsung ke Poliklinik;
b.melakukan pemeriksaan di poli yang dituju;
c.penyerahan resep ke kamar obat bila ada pemberian resep obat dari dokter; dan
d.pengambilan obat di kamar obat.

BAB IV

POLIKLINIK

Pasal 7

(1)Poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kepala Poliklinik;
2. b.Poli Umum;
3. c.Poli Gigi;
4. d.Kamar Obat; dan
5. e.Tata Usaha.
(2)Poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lantai 5 Gedung Ali Wardana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat. www.peraturan.go.id 2016, No. 1467

Pasal 8

(1)Kepala Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan di Poliklinik;
2. b.mengoordinasikan tugas dan fungsi poli, kamar obat dan tata usaha;
3. c.membuat daftar standar obat;
4. d.menyusun dan menyampaikan rencana kebutuhan obat, bahan dan peralatan medis setiap tahun anggaran kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. e.mengajukan kebutuhan obat, bahan dan peralatan medis kepada Kepala Biro Umum; dan
6. f.melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan arahan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Poli Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.memberikan pelayanan/konsultasi kesehatan umum kepada Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Keluarga Yang Ditanggung;
2. b.memberikan rujukan ke rumah sakit/pelayanan kesehatan tingkat lanjut kepada Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Keluarga Yang Ditanggung yang membutuhkan perawatan lanjutan/spesialis; dan
3. c.melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan arahan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(3)Poli Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.memberikan pelayanan/konsultasi kesehatan gigi kepada Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Keluarga yang Ditanggung;
2. b.memberikan rujukan ke rumah sakit/pelayanan kesehatan tingkat lanjut kepada Pegawai dan Keluarga www.peraturan.go.id 2016, No.1467 yang ditanggung yang membutuhkan perawatan spesialis/gigi lanjutan; dan
3. c.melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan arahan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(4)Kamar Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melayani pemberian obat sesuai dengan resep yang dibuat oleh dokter;
2. b.membuat laporan penerimaan dan pengeluaran obat;
3. c.membuat rekapitulasi kebutuhan obat dan/atau alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan kamar obat; dan
4. d.melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai dengan arahan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(5)Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan tata usaha rumah tangga dan kepegawaian poliklinik;
2. b.membuat, mendistribusikan, dan menyimpan surat- surat/ arsip surat masuk dan keluar;
3. c.membuat laporan harian, bulanan, triwulanan, semester dan akhir tahun tentang jumlah pasien rawat jalan umum dan gigi, serta pasien yang mendapatkan rujukan ke rumah sakit lain; dan
4. d.melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB V

PENGADAAN OBAT

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Poliklinik menyusun rencana kebutuhan obat, bahan dan alat medis setiap tahun anggaran. www.peraturan.go.id 2016, No. 1467
(2)Berdasarkan rencana kebutuhan obat, bahan dan alat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Poliklinik dapat melakukan pengadaan obat.
(3)Pengadaan obat, bahan dan alat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1467 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…