DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
8.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini yang dimaksud dengan:

1.Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
2.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo, dan stempel dinas.
5.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Kemenko Perekonomian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian.
6.Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat Kemenko Perekonomian dengan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Perekonomian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
7.Deputi adalah Pejabat yang memimpin unit kerja dengan tugas menyelenggarakan unsur pelaksana pada lingkungan Kemenko Perekonomian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
8.Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur Pembantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
9.Inspektur adalah Pejabat yang memimpin Inspektorat dengan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemenko Perekonomian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian.
10.Satuan kerja adalah satuan organisasi di lingkungan Kemenko Perekonomian yang dipimpin oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi, dan Inspektur.
11.Jabatan Eselon Ia dan Ib setara dengan jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
12.Jabatan Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan struktural yang memimpin Biro, Inspektorat, dan Keasdepan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
13.Jabatan Eselon III setara dengan Jabatan Administrator adalah jabatan struktural yang memimpin Bagian, Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
14.Jabatan Eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas adalah jabatan struktural yang memimpin subbagian, subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16.Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
17.Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18.Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Kemeterian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas di lingkungan Kemenko Perekonomian disusun dengan tujuan:

a.sebagai panduan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kemenko Perekonomian; dan
b.memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di lingkungan Kemenko Perekonomian maupun antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi:

a.jenis dan format naskah dinas;
b.pembuatan naskah dinas;
c.pengamanan naskah dinas; dan
d.kewenangan penandatanganan dan pengendalian naskah dinas.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenko Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. DARMIN NASUTION LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS SISTEMATIKA BAB I JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan

1.Naskah Dinas Pengaturan a) Peraturan 1) Peraturan Menteri 2) Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian b) Instruksi c) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah d) Surat Edaran
2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)
3.Naskah Dinas Penugasan a) Surat Perintah b) Surat Tugas B. Naskah Dinas Korespondensi
1.Naskah Dinas Korespondensi Internal a) Nota Dinas b) Disposisi c) Surat Undangan Intern
2.Naskah Dinas Korespondensi Eksternal a) Surat Dinas b) Surat Undangan Eksternal C. Naskah Dinas Khusus
1.Surat Perjanjian a) Perjanjian Dalam Negeri b) Perjanjian Internasional
2.Surat Kuasa
3.Berita Acara
4.Surat Keterangan
5.Surat Pengantar
6.Pengumuman D. Laporan E. Telaah Staf F. Naskah Dinas Lainnya
1.Notula
2.Sertifikat
3.Piagam G. Naskah Dinas Elektronik BAB II Pembuatan Naskah Dinas A. Prinsip B. Prosedur
1.Persetujuan Konsep dan Pembubuhan Paraf a) Pembubuhan paraf secara hierarkis b) Pembubuhan paraf koordinasi
2.Penomoran Naskah Dinas
3.Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas C. Penulisan
1.Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta a) Penggunaan Kertas b) Amplop c) Warna Tinta
2.Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung
3.Penentuan Batas/ Ruang Tepi
4.Nomor Halaman
5.Tembusan
6.Lampiran D. Penggunaan Lambang Negara, Logo Kementerian, dan Cap
1.Penggunaan Lambang Negara
2.Penggunaan Logo
3.Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerjasama
4.Penggunaan Cap BAB III PENGAMANAN NASKAH DINAS A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses
1.Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses
2.Security Printing BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENGENDALIAN NASKAH DINAS A. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas B. Garis Kewenangan dan Penandatanganan
1.Penggunaan Garis Kewenangan
2.Penandatanganan C. Pengendalian Naskah Dinas
1.Naskah Dinas Masuk
2.Naskah Dinas Keluar
1.Naskah Dinas Pengaturan Naskah Dinas Pengaturan terdiri dari a) Peraturan 1) Peraturan Menteri Peraturan Menteri adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mencakup pula Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis. Adapun bentuk, susunan dan penandatanganan Peraturan Menteri disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2) Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, dengan susunan: (a) Kepala Bagian kepala Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian terdiri dari:

(1)kop Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian menggunakan lambang garuda hitam yang disertai nama Kementerian dengan huruf kapital secara simetris;
(2)jenis huruf yang digunakan adalah Bookman Old Style ukuran 12;
(3)kata Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)nomor Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(5)kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(6)judul Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
(7)kata Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa diikuti kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris. (b) Konsiderans Bagian konsiderans memuat latar belakang penetapan dan/atau dasar hukum sebagai landasan penetapan Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian. (c) Batang Tubuh Batang tubuh memuat substansi Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian. (d) Kaki Bagian kaki Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat kementerian) dan tanggal penetapan Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian;
(2)nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
(3)tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. CONTOH FORMAT PERATURAN SEKRETARIS KEMENKO PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) ) PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ) Menimbang : a. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Mengingat : 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG XXXXXXX )

BAB I

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.

Pasal 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx )

Pasal 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ) Dikeluarkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN TTD NAMA LENGKAP Nomor dan judul Peraturan Sekretaris Kemenko Batang tubuh yang berisi pasal-pasal Konsiderans Lambang garuda hitam dan nama kementerian Tempat dan tanggal pembuatan naskah dinas b) Instruksi Instruksi Menteri adalah Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang Penetapan dan Instruksi Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan susunan: 1) Kepala Bagian kepala Instruksi terdiri dari: (a) kop Instruksi yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris; (b) jenis huruf yang digunakan untuk Instruksi yaitu Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Instruksi menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12; (c) kata Instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (d) nomor Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (e) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (f) judul Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan (g) nama jabatan pejabat yang menetapkan Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris. 2) Konsiderans Bagian konsiderans Instruksi memuat latar belakang penetapan instruksi dan/atau dasar hukum sebagai landasan penetapan Instruksi. 3) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi Instruksi. 4) Kaki Bagian kaki Instruksi ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari: (a) tempat (kota sesuai dengan alamat kementerian) dan tanggal penetapan Instruksi; (b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; (c) tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi; dan (d) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 5) Distribusi dan Tembusan Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian Instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian. 6) Hal yang Perlu Diperhatikan (a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga Instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang- undangan. (b) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. CONTOH FORMAT INSTRUKSI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) ) INSTRUKSI XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ) NAMA JABATAN XXXXXX XXXXXXXXXX ) Dalam rangka xxx xxxxxx xxxxxxx, dengan ini memberi instruksi ) Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;

2.Nama/Jabatan Pegawai;
3.dst. ) ) Untuk : PERTAMA : xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx KEDUA : xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx KETIGA : xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dan seterusnya. ) ) Dikeluarkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN TTD NAMA LENGKAP Tembusan:
1.................
2................. Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya instruksi Daftar pejabat yang menerima instruksi Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital c) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kemenko Perekonomian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. d) Surat Edaran Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Dengan susunan: 1) Kepala Bagian kepala Surat Edaran terdiri dari: (a) kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris; (b) kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang garuda hitam, yang disertai nama kementerian dan nama unit kerja dengan huruf kapital secara simetris; (c) jenis huruf yang digunakan untuk Surat Edaran yaitu Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Surat Edaran menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12; (d) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi Surat Edaran; (e) tulisan Surat Edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/logo kementerian, ditulis dengan huruf kapital serta nomor Surat Edaran di bawahnya secara simetris; (f) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan (g) rumusan judul Surat Edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri dari: (a) latar belakang tentang perlunya dibuat Surat Edaran; (b) maksud dan tujuan dibuatnya Surat Edaran; (c) ruang lingkup diberlakukannya Surat Edaran; (d) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran; (e) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; dan (f) penutup. 3) Kaki Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri dari: (a) tempat dan tanggal penetapan; (b) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; (c) tanda tangan pejabat penanda tangan; (d) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital; dan (e) cap kementerian. 4) Distribusi Surat Edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. CONTOH FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) ) Yth. 1. ..........................
2...........................
3.dan seterusnya ) SURAT EDARAN NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ) )
1.Latar Belakang .............................. ....................................
2.Maksud dan Tujuan ................. .............. ..........................
3.Ruang Lingkup ........... .................... ...................... ..........
4.Dasar ............. ................... ........................ ......................
5.Isi Edaran ....................... ....................... .................... ......
6.Penutup ................. ....................... .................................. ) ) Ditetapkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD dan Cap NAMA LENGKAP Tembusan:
1.................
2.................
3.dan seterusnya Lambang Negara dan nama Jabatan yang telah dicetak Daftar pejabat yang menerima SE. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul SE. yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya SE. Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya SE. Memuat isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan tanggal Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Daftar pejabat yang menerima tembusan SE. CONTOH FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN ) ) Yth. 1. ..........................
2...........................
3.dan seterusnya ) SURAT EDARAN NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ) )
1.Latar Belakang .............................. ....................................
2.Maksud dan Tujuan ................. .............. ..........................
3.Ruang Lingkup ........... .................... ...................... ..........
4.Dasar ............. ................... ........................ ......................
5.Isi Edaran ....................... ....................... .................... ......
6.Penutup ................. ....................... .................................. ) ) Ditetapkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD dan Cap NAMA LENGKAP Tembusan:
1.................
2.................
3.dan seterusnya Lambang garuda hitam dan nama kementerian serta nama unit kerja yang telah dicetak Daftar pejabat yang menerima SE. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul SE. yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya SE. Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya SE. Memuat isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan tanggal Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Daftar pejabat yang menerima tembusan SE
2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) a) Keputusan adalah Naskah Dinas yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan dasar hukum pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal; atau 2) menetapkan/mengubah suatu hal selain status kepegawaian antara lain susunan kepanitiaan/keanggotaan/tim, pelimpahan wewenang dan peristiwa lainnya. b) Naskah Dinas Penetapan ditandatangani oleh: 1) Menteri, apabila: (a) substansi bersifat strategis; dan (b) melibatkan semua unit eselon I dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I atas nama (a.n.) Menteri, apabila: (a) substansi bersifat teknis; dan (b) melibatkan internal unit eselon I, atau seluruh/beberapa unit eselon I lain di lingkungan Kemenko Perekonomian. 3) Pejabat struktural yang juga berfungsi sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran menandatangani naskah dinas berupa keputusan kuasa pengguna anggaran. c) Susunan 1) Kepala Bagian kepala keputusan terdiri dari (a) Kop surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris; (b) Kop surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang garuda hitam, yang disertai nama kementerian dan nama unit kerja dengan huruf kapital secara simetris; (c) Jenis huruf yang digunakan untuk Surat Keputusan yaitu Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Surat Keputusan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12; (d) Kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (e) Nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (f) Kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (g) Judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan (h) Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma. 2) Konsiderans Bagian konsiderans keputusan terdiri dari: (a) Kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan (b) Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. 3) Diktum (a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital; (b) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan (c) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 4) Batang tubuh Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. 5) Kaki Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari: (a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; (b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; (c) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan (d) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar d) Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan. e) Hal yang perlu diperhatikan Naskah yang asli yang diparaf harus disimpan sebagai arsip. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI ) MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMAN ) ) KEPUTUSAN XXXXXXXXX XXXXXXXX ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXXX XXXXXX ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMAN REPUBLIK INDONESIA, ) ) Menimbang : a. bahwa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

b.bahwa xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ) Mengingat : 1. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
1. 2.xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ) MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN xxxxx xxxxx xxxx TENTANG xxxxx xxxxx xxxxx ) ) KESATU : mengangkat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx KEDUA : menugaskan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx KETIGA : xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ) ) Ditetapkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD NAMA LENGKAP Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNIT KERJA ) ) KEPUTUSAN XXXXXXXXX XXXXXXXX ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXXXX ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NAMA JABATAN XXXX XXXXX XXXXXX ) Menimbang : a. bahwa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx
b.xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ) Mengingat : 1. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
1. 2.xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ) MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN xxxxx xxxxx xxxx TENTANG xxxxx xxxxx xxxxx ) ) KESATU : mengangkat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx KEDUA : menugaskan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx KETIGA : xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ) ) Ditetapkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD NAMA LENGKAP Lambang garuda hitam beserta nama kementerian dan unit kerja yang telah dicetak Kata Keputusan dan nama jabatan pejabat yang Penomoran yang berurutan dalam satu Tahun takwin Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan Tanggal Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital SALINAN Lambang garuda hitam dan nama kementerian serta nama unit kerja yang telah dicetak CONTOH FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNIT KERJA ) ) KEPUTUSAN XXXXXXXXX XXXXXXXX ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXXXX ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NAMA JABATAN XXXX XXXXX XXXXXX ) Menimbang : a. bahwa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
b.xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ) Mengingat : 1. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
1. 2.xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ) MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN xxxxx xxxxx xxxx TENTANG xxxxx xxxxx xxxxx ) ) KESATU : mengangkat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx KEDUA : menugaskan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx KETIGA : xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ) ) Ditetapkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD NAMA LENGKAP Salinan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat Unit kerja dan tanggal Pencantuman ttd. Di antara nama jabatan dan nama lengkap Ruang Pengabsahan CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN SELAIN KEPUTUSAN STATUS KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) ) KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG YYYY XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ) Menimbang : a. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Mengingat : 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG XXXXXXX )

Pasal 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx )

Pasal 2

Pasal 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx )

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…