DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 858), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan dengan ketentuan:
1. a.paling lambat sampai dengan tanggal 30 November dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.tidak dapat diubah dalam bentuk uang tunai;
3. c.dapat digunakan untuk lebih dari satu Pelatihan; dan
4. d.tidak dapat digunakan untuk membeli Pelatihan yang lebih mahal dari pada bantuan Pelatihan yang diperoleh.
(2)Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak menggunakan bantuan Pelatihan sampai dengan tanggal 30 November dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan Pelatihan dikembalikan ke rekening kas negara.
(3)Mekanisme pengembalian bantuan Pelatihan ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam hal terdapat sisa bantuan Pelatihan sampai dengan tanggal 30 November dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), maka:

a.bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Kas Negara; dan
b.penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.
1. 3.Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah:
1. a.menyelesaikan pelatihan pertama;
2. b.menerima Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan
3. c.memberikan ulasan dan penilaian terhadap Pelatihan.
(2)Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dan besarannya ditetapkan oleh Komite.
(3)Komite dapat melakukan penyesuaian besaran Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(4)Dalam hal penerima Kartu Prakerja menyelesaikan lebih dari satu Pelatihan, Insentif biaya mencari kerja hanya diberikan pada Pelatihan yang pertama.
(5)Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan pada Pelatihan pertama yang diselesaikan paling lambat tanggal 4 Desember dalam tahun anggaran berjalan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah mengisi Survei Evaluasi paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran berjalan yang dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana.
(2)Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk setiap penerima Kartu Prakerja.
(3)Besaran Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komite.
(4)Komite dapat melakukan penyesuaian besaran Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

5.Ketentuan huruf e Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut

Pasal 33

Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja memiliki kewajiban:

a.menyelenggarakan Pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja;
b.memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja;
c.tidak membedakan materi pembelajaran untuk suatu Pelatihan antara peserta Pelatihan umum dengan penerima Kartu Prakerja;
d.melaporkan penyelesaian Pelatihan beserta nilai, dan Sertifikat Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana melalui Platform Digital secara berkala; dan
e.memastikan penyelenggaraan Pelatihan luring selesai paling lambat pada tanggal 4 Desember pada tahun anggaran berjalan.
1. 6.Ketentuan huruf l Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Platform Digital yang melaksanakan kerja sama dengan Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi dan tugas:

a.mencari Lembaga Pelatihan yang berpotensi menyediakan Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja;
b.memfasilitasi pendaftaran Lembaga Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana;
c.menginventarisasi dan memvalidasi pemenuhan syarat dan kriteria Lembaga Pelatihan;
d.menyediakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan Program Kartu Prakerja;
e.memfasilitasi pemilihan Pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan dan penggunaan bantuan Pelatihan oleh penerima Kartu Prakerja;
f.menyampaikan informasi terkait daftar peserta Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan dan Manajemen Pelaksana;
g.menyampaikan kemajuan pelaksanaan Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana;
h.melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pelatihan;
i.melaporkan hasil penyelenggaraan Pelatihan secara berkala kepada Manajemen Pelaksana;
j.menyalurkan pembayaran biaya Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan; dan
k.menyediakan informasi Lembaga Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja, yang meliputi paling sedikit:
1. 1.Pelatihan;
2. 2.deskripsi kurikulum yang berisikan informasi materi pembelajaran;
3. 3.informasi instruktur yang berisikan kapasitas instruktur;
4. 4.kuota dan biaya Pelatihan;
5. 5.jadwal Pelatihan; dan
6. 6.hasil ulasan dan penilaian untuk masing-masing Lembaga Pelatihan.
l.memastikan penjualan Pelatihan paling lambat pada tanggal 30 November pada tahun anggaran berjalan. Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…