Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2017
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; SALINAN jdih.polkam.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
jdih.polkam.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.polkam.go.id
jdih.polkam.go.id
BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIDELEGASIKAN
BAB II
jdih.polkam.go.id
BAB III KLASIFIKASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Penggunaan BMN
BAB III
Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait penetapan status Penggunaan diatur sebagai berikut:
Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait Penggunaan sementara diatur sebagai berikut:
jdih.polkam.go.id
Bagian Kedua Pemindahtanganan BMN
jdih.polkam.go.id
Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme Penjualan diatur sebagai berikut:
jdih.polkam.go.id
jdih.polkam.go.id
Tata cara pelaksanaan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu terkait Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme Hibah diatur sebagai berikut:
Bagian Ketiga Pemusnahan BMN
jdih.polkam.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)