Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi perencanaan, penyusunan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan keamanan.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) merupakan lembaga vital yang bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian di bidang politik dan keamanan. Kehadiran lembaga ini sangat penting untuk memastikan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden dapat terlaksana secara inklusif dan terintegrasi, menjadikannya pilar strategis dalam menjaga stabilitas negara.
Ruang lingkup Kemenko Polhukam meliputi aspek regulasi melalui perumusan dan penetapan kebijakan, serta aspek pelayanan sebagai koordinator dan penyelesai permasalahan antar kementerian/lembaga. Selain itu, lembaga ini juga mengawal program prioritas nasional dan melakukan pemantauan serta evaluasi kebijakan di bidang politik dan keamanan.
Intervensi Kemenko Polhukam mencakup koordinasi kementerian/lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, serta instansi terkait lainnya. Mereka juga mengelola isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan, serta mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan transformasi digital nasional.
Dalam isu nasional, Kemenko Polhukam berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan lintas sektor yang tidak dapat diselesaikan oleh kementerian/lembaga terkait. Lembaga ini juga mengawal program prioritas nasional dan kebijakan Presiden, memastikan implementasinya berjalan sesuai rencana, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan untuk mencapai agenda pembangunan nasional.
Meskipun warga negara tidak secara langsung berinteraksi dengan Kemenko Polhukam dalam pelayanan publik sehari-hari, mereka merasakan dampak dari kinerjanya melalui stabilitas politik dan keamanan. Ketika terjadi isu keamanan nasional atau konflik antar lembaga yang berdampak pada masyarakat, peran Kemenko Polhukam dalam mencari solusi dan koordinasi menjadi krusial.
Sebagai pilar penting dalam arsitektur pemerintahan Indonesia, Kemenko Polhukam mengemban mandat luas dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan di bidang politik dan keamanan. Kontribusinya terhadap isu-isu nasional dan efektivitas pemerintahan sangat signifikan, dengan fokus pada koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar lembaga demi stabilitas dan pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024
Permenko Polhukam ini mengatur mengenai tata naskah dinas di lingkungan Permenko Polhukam. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan ini mengatur mengenai acuan dalam penyusunan dan pengelolaan Naskah Dinas di Kementerian Koordinator.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-6/MENKO/POLHUKAM/11/2011 Tahun 2011
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu tentang bagian dari Sekretariat Kementrian Koordinator, tugas bagian persidangan, subbagian pengelolaan persidangan, fungsi biro umum, bagian administrasi, Bagian Administrasi dan Tata Usaha, Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator, Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan, subbagian dukungan administrasi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, bidang penguatan demokrasi, asisten deputi koordinasi pengeloaan pemilihan umum, asisten deputi koordinasi otonomi khusus, deputi bidang koordinasi politik luar negeri,Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral, asisten deputi koordinasi materi hukum, bidang materi hukum privat, bidang materi hukum publik,Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an dan Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik,
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2024
Jabatan Manajerial, Jabatan Nonmanajerial, Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan Manajerian, Kelas Jabatan Fungsional, Kelas Jabatan Pelaksana.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-15/MENKO/POLHUKAM/12/2012 Tahun 2012
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2019
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023
terkait ketentuan umum manajemen risiko infrastruktur manajemen risiko yang terdiri dari budaya risiko,struktur manajemen risiko, sistem infomasi manajemen risiko, dan anggaran manajemen risiko
