DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional jdih.polkam.go.id Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
8.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1251); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2015-2019. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator jdih.polkam.go.id Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1251) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sepanjang:

a.terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
b.adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
c.adanya perubahan pada lingkungan sasaran strategis; dan/atau
d.adanya hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1. 2.Ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.polkam.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. WIRANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 158 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, jdih.polkam.go.id Sidiq Mustofa LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2015-2019 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2015-2019
2. 1.Politik Dalam Negeri Kehidupan politik dalam negeri pada era reformasi saat ini, dibangun dengan lebih mengedepankan sistem politik demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan sistem demokrasi lebih mengedepankan pada proses pemenuhan hak-hak politik masyarakat yang berkualitas dengan ditandai meningkatnya kualitas pemilihan umum (yang selanjutnya disebut pemilu) baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden/Wakil jdih.polkam.go.id Presiden, dan terbentuknya pemerintahan yang efisien dan efektif serta menurunnya intensitas permasalahan. Secara garis besar program politik dalam negeri dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kelembagaan terkait dengan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, kondisi organisasi masyarakat sipil, pelaksanaan pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu Presiden/Wakil Presiden, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dan pengelolaan situasi politik di wilayah Aceh, Papua, dan Papua Barat. jdih.polkam.go.id
a.Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 1) Hasil yang dicapai: a) Sejak tahun 2010 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (yang selanjutnya disebut Kemenko Polhukam) telah melaksanakan penyusunan IDI bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan United Nations Development Programme (UNDP). b) Penyusunan IDI yang dibuat merupakan country-led assessment berdasarkan keadaan perkembangan demokrasi di setiap provinsi, yang meliputi 3 aspek (kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi), 11 variabel, dan 28 indikator. Proses penyusunan IDI melibatkan unsur pakar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta media massa. c) Hasil pengukuran IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia dan membantu perencanaan pembangunan politik tingkat provinsi. Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator yang tidak/kurang berkembang, sehingga perlu ditangani oleh pemerintah pusat atau pemda. d) Perkembangan IDI dari tahun ke tahun mengalami perubahan secara fluktuatif, adapun hasil IDI tahun 2009 sebesar 67,30, mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar 63,17, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi sebesar 65,48, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2012 menjadi sebesar 62,63. Selanjutnya pada tahun 2013 capaian IDI mengalami kenaikan menjadi 63,72, sedangkan untuk tahun 2014 masih dalam proses pengkodingan yang dilakukan oleh BPS bersama Tim Ahli.
b.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) jdih.polkam.go.id 1) Hasil yang dicapai: a) Meningkatnya penataan OMS oleh pemerintah pusat dan pemda melalui pendataan dan verifikasi dalam rangka menciptakan sistem informasi dan kemitraan OMS dengan pemerintah. b) Meningkatnya pemberdayaan OMS melalui fasilitasi, pembinaan, dan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c) Meningkatnya koordinasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dengan stakeholder dalam penanganan tindak anarkis bermotif keagamaan. d) Hasil pendataan OMS yang tercatat pada K/L terkait sebanyak 163.362 OMS, terdata pada Kementerian Dalam Negeri 67.735, Kementerian Sosial 25.000, Kementerian Luar Negeri 109, Kementerian Pertanian 85, Kementerian Pemuda dan Olahraga 150, Kementerian Lingkungan Hidup 159, Kementerian Kelautan dan Perikanan 49, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 75, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 70.000 OMS.
c.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1) Hasil yang dicapai: a) Secara umum pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (yang selanjutnya disebut Pemilukada) telah berlangsung dengan aman, lancar, tertib, dan demokratis. Pada tahun 2010-2014 telah dilaksanakan 567 Pemilukada, terdiri dari 32 provinsi, 97 kota, dan 438 kabupaten, dengan rincian tahun 2010: 224 daerah, tahun 2011: 115 daerah, tahun 2012: 77 daerah, tahun 2013: 149 daerah, dan tahun 2014: 2 daerah. b) Berkurangnya sengketa Pemilukada, namun dalam segi kualitas permasalahan Pemilukada semakin memprihatinkan terutama dikaitkan dengan permasalahan yang melibatkan pejabat daerah maupun pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK). jdih.polkam.go.id c) Sengketa perkara Pemilukada direncanakan tidak ditangani lagi oleh MK, hal ini didasari atas Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
d.Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 1) Hasil yang dicapai: a) Ditetapkannya sejumlah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014. b) Putusan MK terkait pelaksanaan pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 sebagai berikut:

(1)Putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden, dimana TNI/Polri tidak menggunakan hak pilihnya.
(2)Keputusan MK untuk mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga pemilu Presiden 9 Juli 2014 diputuskan berlangsung satu putaran karena hanya ada dua calon pasangan.
(3)Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan amar putusan ditolak secara keseluruhan permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. c) Pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, aman, tertib dan lancar serta berkualitas dan jdih.polkam.go.id demokratis, dimana tingkat partisipasi pemilih untuk pemilu legislatif sebesar 75,11% sedangkan untuk pemilu Presiden/Wakil Presiden berkisar 70,91%.
1. e.Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 1) Hasil yang dicapai: a) Sejak tahun 1999 sampai saat ini telah terbentuk 223 daerah otonom baru yang terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian daerah otonom yang ada hingga saat ini berjumlah 542 daerah, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. b) Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Peraturan Pemerintah ini menjadi pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dan memuat persyaratan administrasi, persyaratan fisik, dan persyaratan teknis yang lebih ketat terhadap usulan pembentukan daerah otonom baru. c) Terlaksananya evaluasi terhadap pembentukan daerah otonom baru pada tahun 2011 dengan mengukur 4 (empat) variabel sesuai dengan tujuan dibentuknya daerah otonom, yakni: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki kualitas governance, dan meningkatkan daya saing daerah. Dari hasil evaluasi pada tahun 2011, hampir semua daerah otonom baru belum memenuhi harapan, total nilai tertinggi yang diperoleh daerah otonom baru provinsi sebesar 55,88, sedangkan rangking tertinggi kabupaten 59,43 dan kota 64,61. d) Ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan jdih.polkam.go.id Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri. e) Beberapa rancangan peraturan yang sedang dalam proses finalisasi dan mendesak antara lain:
(1)Rancangan Undang-Undang revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
(2)Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah;
(3)Rancangan Peraturan Presiden tentang Musyawarah Pimpinan Daerah; dan
(4)Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah.
1. f.Pengelolaan Situasi Politik di Provinsi Aceh 1) Hasil yang dicapai: a) Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh terkait dengan penolakan beberapa Qanun. Qanun yang ditolak atau belum disetujui oleh Pemerintah dikembalikan ke Pemerintahan Aceh untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan. b) Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh dalam penyelarasan dan harmonisasi substansi Qanun sesuai peraturan perundang-undangan.
2. g.Pengelolaan Situasi Politik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 1) Hasil yang dicapai: a) Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui kebijakan pembangunan sosial politik dan budaya serta pembangunan sosial ekonomi. b) Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan jdih.polkam.go.id Provinsi Papua Barat, yang memberikan kekhususan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah untuk daerah-daerah terpencil melalui pengadaan langsung. c) Terlaksananya sinkronisasi, koordinasi, dan monitoring serta evaluasi program pembangunan dan pengelolaan permasalahan terkait Papua, baik dalam hubungan internasional maupun pengelolaan permasalahan di dalam negeri, melalui kegiatan antara lain meredam isu pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di beberapa negara, fasilitasi penyelesaian permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, fasilitasi Pemilukada, fasilitasi kunjungan kerja para Menlu Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Papua dan Maluku, membuka website “We Love Papua” dengan 10 (sepuluh) feeder-nya, dialog interaktif media elektronik, dan membuka jaring informasi/komunikasi langsung dengan seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terkait masalah Papua. d) Dilaksanakannya pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Pemerintahan di Tanah Papua yang merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Papua dan saat ini sedang dalam tahap harmonisasi dengan melibatkan K/L terkait.
  1. 2.Politik Luar Negeri Dalam kurun waktu 2009-2014, pelaksanaan koordinasi politik luar negeri telah terlaksana dengan baik dan menunjukkan berbagai kemajuan hubungan Indonesia baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam kurun waktu tersebut, koordinasi politik luar negeri juga melakukan berbagai upaya untuk mendukung penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diantaranya mendorong pembentukan Flight Communication Information System dan Flight Information Region, pengelolaan isu perbatasan, pengelolaan penanganan isu Papua Merdeka di luar negeri, dan pelaksanaan upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. jdih.polkam.go.id Dalam hubungan bilateral, fokus koordinasi politik luar negeri pada kurun waktu tersebut ditekankan pada upaya peningkatan hubungan dengan negara-negara yang memiliki kemitraan strategis atau kemitraan komprehensif dengan Indonesia. Dilakukan pula upaya-upaya pembentukan forum bilateral antara Kemenko Polhukam dengan mitra di negara sahabat. Pada tataran regional, Indonesia berperan aktif dalam memantapkan pembentukan komunitas Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) dalam ketiga pilarnya dan pada saat yang sama mendorong kesiapan nasional guna mendapatkan manfaat optimal bagi kepentingan nasional. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, dan Badan Sektoral di bawah pilar politik dan keamanan ASEAN yang mengadakan pertemuan reguler setiap tahunnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (yang selanjutnya disebut Menko Polhukam) menjadi koordinator pilar politik dan keamanan dan Representative Indonesia pada Dewan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Di bidang hubungan multilateral, koordinasi politik luar negeri diarahkan pada pembahasan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, landasan hukum bagi keberadaan Lembaga atau Badan Kerja Sama Asing di Indonesia, kejahatan lintas batas negara, pemajuan penanganan dan kepentingan nasional terkait pemeliharaan perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Kearifan Lokal, penyusunan dan penegakan konvensi internasional bagi kepentingan nasional, kerja sama maritim, migran ilegal, isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), dan pembangunan ekonomi internasional.
3. a.Kerja Sama Bilateral 1) Hasil yang dicapai: Meningkat dan berkembangnya hubungan kerja sama di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kawasan Amerika dan Eropa dengan hasil meliputi: a) 16 negara telah menjalin kemitraan strategis atau kemitraan komprehensif dengan Indonesia. jdih.polkam.go.id b) Dukungan diplomasi perbatasan dengan Singapura telah ditandatangani untuk segmen timur. Sedangkan dengan Filipina, telah disepakati Exclusive Economic Zone Boundary Line dalam lima segmen, sehingga hal ini akan memberikan dampak positif kerja sama bidang perikanan, patroli terkoordinasi, dan penanganan transnational crimes. c) Telah berjalannya forum bilateral tahunan Menko Polhukam dengan State Councillor Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak 2010. Pertemuan tahun 2014 akan dilaksanakan di Beijing RRT dan untuk tahun 2015 akan dilaksanakan di Kemenko Polhukam. Menko Polhukam juga melaksanakan forum bilateral dengan Secretary of the Security Council of the Russian Federation (sebagai mitra Menko Polhukam di Rusia) yang dikukuhkan melalui Memorandum of Understanding. d) Menjadi peserta aktif dalam pertemuan tahunan International Conference on High Officials Responsible for Security Matter di Rusia dan menjadi focal point dalam pertukaran pengalaman melalui kunjungan 2 (dua) pejabat Colombian Agency for Reintegration ke Aceh, serta focal point dalam beberapa komisi bersama bidang pertahanan dan keamanan seperti dengan Brasil dan Amerika Serikat. e) Memberikan briefing kepada Kepala Perwakilan Asing di Jakarta mengenai situasi politik, hukum dan keamanan Indonesia dalam acara An Update on Political and Security Situation in Indonesia.
4. b.Kerja Sama ASEAN 1) Hasil yang dicapai: a) Adanya percepatan pencapaian Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN dan kesiapan Indonesia menuju pembentukan komunitas ASEAN pada akhir tahun 2015. b) Terbentuknya blueprints Komunitas ASEAN khususnya cetak biru komunitas politik dan keamanan ASEAN pada tahun 2009. jdih.polkam.go.id c) Diselesaikannya penyusunan dan proses ratifikasi ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang berlaku sejak 27 Mei 2011. d) Terbentuknya gagasan dan tindak tindak lanjut ASEAN Common Visa bagi peningkatan people to people termasuk bisnis. e) Terimplementasikannya cetak biru pilar politik keamanan ASEAN dimana Indonesia mengambil prakarsa untuk melaksanakan 13 action lines dari 32 yang belum diimplementasikan pada tataran ASEAN untuk kurun waktu tahun 2014-2015. f) Terbentuknya ASEAN Maritime Forum dan Expanded Maritime Forum sejak tahun 2011. g) Tersusunnya visi ASEAN pasca 2015 terutama prakarsa Indonesia bagi arsitektur keamanan kawasan melalui konsep Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation yang diajukan pada tahun 2013.
5. c.Kerja Sama Multilateral 1) Hasil yang dicapai: a) Peran aktif Indonesia sebagai bagian dari solusi permasalahan global di berbagai forum internasional seperti menginisiasi perlindungan Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF) dan mendorong target Indonesia untuk mencapai peringkat 10 besar dunia melalui pencapaian 4.000 Indonesian peacekeepers dalam multidimensional mission. b) Berperan dalam pembentukan dan kelanjutan mekanisme Bali Process dan Bali Democracy Forum (BDF), penanganan perompakan internasional di perairan laut lepas Somalia dan Semenanjung Afrika serta pencegahan terorisme melalui Financial Action Task Force (FATF). c) Berperan dalam berbagai organisasi dan kegiatan internasional seperti Organisasi Konferensi Islam khususnya dalam isu Aktivitas Arakan Rohingya Union, isu HAM internasional seperti indigenous issue dan self determination, Open Government Partnership (OGP), dan jdih.polkam.go.id berperan aktif dalam pencapaian perdamaian atas konflik di Timur Tengah.
6. d.Pemeliharaan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI 1) Hasil yang dicapai: a) Menangkal kegiatan kelompok Papua merdeka di luar negeri dan mempelopori pembentukan Flight Communication Information System (FCIS). b) Menangkal kampanye kelompok Papua merdeka di luar negeri dan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada perwakilan Republik Indonesia. c) Berperan aktif atas diterimanya Indonesia menjadi observer Melanesian Spearhead Group (MSG) melalui KTT ke-18 di Suva pada tahun 2011. d) Penolakan MSG atas aplikasi West Papua National Coalition for Liberation sebagai anggota MSG (Juni 2014) dan menetralisir isu-isu HAM oleh berbagai pihak dan NGO asing atas isu dalam negeri Indonesia.
7. e.Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) 1) Hasil yang dicapai: a) Menjadi penjuru dalam menangani kasus-kasus WNI yang bersifat masif dan sangat krusial seperti pemulangan WNI overstayers dari Kerajaan Arab Saudi baik melalui laut dan udara serta berperan aktif dalam Satuan Tugas Penanganan Kasus WNI atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. b) Berperan aktif dalam upaya pembebasan WNI awak kapal MV Sinar Kudus yang disandera di perairan Somalia dan pemulangan WNI di Suriah. c) Menangani 442 kasus WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, dimana 190 WNI berhasil lepas dari ancaman hukuman mati.
  1. 3.Kesatuan Bangsa Sejak awal berdirinya NKRI, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. jdih.polkam.go.id Namun, disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut, serta pengaruh negatif globalisasi telah mengakibatkan terjadinya berbagai gesekan dan konflik serta memudarnya implementasi nilai-nilai Pancasila yang berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pada 24 Mei 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono mengadakan pertemuan dengan 7 (tujuh) pimpinan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi guna membahas penguatan Pancasila sebagai ideologi negara.
8. a.Wawasan Kebangsaan 1) Hasil yang dicapai: a) Tersusunnya draf final Desain Induk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Tahun 2012-2025 sebagai pedoman K/L, pemda, dan segenap komponen bangsa dalam memperkokoh kehidupan bangsa yang demokratis berdasarkan Empat Konsensus Dasar (Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). b) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Empat Konsensus Dasar, antara lain dapat dilihat dari makin banyaknya komponen masyarakat yang menyelenggarakan diskusi dan seminar tentang wawasan kebangsaan. c) Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis dan damai melalui pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014.
9. b.Harmonisasi Sosial 1) Hasil yang dicapai: a) Terlaksananya fasilitasi penyelesaian gesekan berbagai kelompok masyarakat yang terkait dengan ajaran umat agama tertentu (Ahmadiyah dan Syiah) dan hubungan antar umat beragama (kasus pendirian rumah ibadah). b) Terlaksananya pencegahan konflik dan terciptanya suasana aman, tenteram, tertib, dan damai sesuai jdih.polkam.go.id Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
10. c.Pemberdayaan Masyarakat 1) Hasil yang dicapai: a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah agar tercipta transparansi dan akuntabilitas. b) Terlaksananya fasilitasi organisasi kemasyarakatan dalam implementasi wawasan kebangsaan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. c) Terlaksananya fasilitasi pembahasan dan penyusunan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
11. d.Masyarakat Kawasan Tertinggal 1) Hasil yang dicapai: a) Terlampauinya target pengentasan kawasan tertinggal yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014, sebesar 70 kabupaten (27 kabupaten di wilayah Timur, 6 kabupaten di wilayah Kalimantan, 35 kabupaten di Wilayah Sumatera, dan 2 kabupaten di wilayah Jawa) dari target minimal 50 kabupaten dari 183 daerah tertinggal. b) Masyarakat di kawasan daerah tertinggal termasuk di kawasan perbatasan pada umumnya tetap bangga dan setia kepada NKRI, walaupun belum sejahtera.
12. e.Pengelolaan Wilayah Khusus 1) Hasil yang dicapai: Terlaksananya koordinasi antar K/L dalam upaya pengelolaan pascakonflik dan pascabencana, antara lain pasca meletusnya Gunung Sinabung, Sumatera Utara dan Banjir Bandang di Manado, Sulawesi Utara. jdih.polkam.go.id
  1. 4.Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Regulasi di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu dioptimalkan pelaksanaannya guna memperlancar proses dan meningkatkan intensitas pembangunan nasional.
13. a.Hasil yang dicapai: 1) Terciptanya iklim kebebasan pers yang semakin kondusif dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan media massa melalui penggunaan hak jawab/hak koreksi. 2) Terbentuknya Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 24 Tahun 2014 untuk mendorong terciptanya ketahanan informasi di lingkungan cyber nasional, meningkatkan kerja sama regional dan global untuk menangani 3 (tiga) isu utama dunia (food security/ketahanan pangan, energy security/ketahanan energi dan cyber space security/ketahanan ruang cyber) serta menjaga kemandirian bangsa dalam pengelolaan informasi di ruang cyber. 3) Dalam rangka mewujudkan transparansi informasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dibentuk Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi di provinsi-provinsi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan-badan publik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, telah dapat diwujudkan pelayanan informasi yang relatif lebih cepat dan transparan. jdih.polkam.go.id 4) Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 5) Penerapan program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online (self-assessment) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. 6) Reformasi birokrasi telah mampu mendorong secara signifikan 8 (delapan) area perubahan terutama menyangkut organisasi, ketatalaksanaan, perundang-undangan, Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset aparatur, dimana Kemenko Polhukam berdasarkan penilaian mandiri telah mencapai hasil rata-rata 71% namun belum diverifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 7) Terbangunnya pelayanan publik melalui mekanisme satu pintu meliputi pelayanan informasi oleh PPID, pelayanan pengadaan barang/jasa oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan pelayanan fungsional yang dilaksanakan oleh masing-masing Deputi. B. BIDANG HUKUM DAN HAM Penegakan supremasi hukum (rule of law), dengan mengedepankan kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Dalam mendukung pencapaian penegakan supremasi hukum, Pemerintah telah melakukan upaya penataan produk hukum maupun penanganan permasalahan bidang hukum, seperti dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan yang diakomodasi melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). jdih.polkam.go.id Beberapa permasalahan penegakan hukum terkait penanganan kasus korupsi, penanggulangan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta pemajuan dan perlindungan HAM belum dapat diselesaikan secara tuntas karena adanya hambatan ego sektoral dari instansi terkait dan adanya aturan hukum yang ketinggalan seiring berkembangnya kasus kejahatan tersebut.
  1. 1.Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan
14. a.Hasil yang dicapai: 1) Dalam Prolegnas tahun 2010-2014, hingga bulan Juli 2014 telah disahkan sebanyak 96 Undang-Undang dari target 340 RUU, khusus Rancangan Undang-Undang terkait bidang politik, hukum, dan keamanan telah disahkan 36 Undang- Undang dari target 137 Rancangan Undang-Undang. 2) Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden bidang politik, hukum, dan keamanan khususnya terkait masalah Aceh baru diselesaikan pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilanjutkan rapat Eselon I di Kemenko Polhukam guna membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagai revisi Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 3) Dalam mendukung terwujudnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan hukum internasional, Kemenko Polhukam telah menyelenggarakan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjaga Laut dan Pantai, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan, Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia, dan revisi Undang- jdih.polkam.go.id Undang Perairan Nomor 6 Tahun 1996 yang didalamnya memuat pembentukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).
  1. 2.Peningkatan Peran dan Profesionalitas Aparat Hukum TNI
15. a.Hasil yang dicapai: Telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Panglima TNI dan Jaksa Agung terkait dengan tugas Liaison Officer kepada pihak Kejaksaan sebagai embrio terbentuknya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.
16. b.Permasalahan yang dihadapi: Belum disetujuinya keberadaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, karena diperlukan beberapa peraturan perundang-undangan pendukung persetujuan dimaksud.
  1. 3.Penataan Organisasi dan Manajemen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
17. a.Hasil yang dicapai: 1) Pemerintah telah menetapkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan asimilasi menjadi lebih diperketat. Substansi dari salah satu perubahan adalah mengatur tentang syarat narapidana harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 2) Diselenggarakannya Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, dengan hasil berupa rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membentuk Tim Terpadu Penataan Organisasi dan Sistem Manajemen Lapas; 3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan transisi melalui restrukturisasi program yang diampu oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan melakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka evaluasi organisasi Lapas.
  1. 4.Penegakan Hukum
18. a.Hasil yang dicapai: jdih.polkam.go.id 1) Terbentuknya Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidana dan Aset dalam Perkara Tindak Pidana. Pada tahun 2014, tugas Tim Terpadu tidak hanya mencari tersangka dan terpidana, akan tetapi diperluas untuk mencari aset yang tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi melainkan juga aset yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang keuangan. Hasil kerja Tim Terpadu yang dicapai antara lain: a) mengajukan permintaan ekstradisi terhadap terpidana Edi Tansil yang melarikan diri ke China. b) mengajukan permintaan ekstradisi terhadap terpidana Adrian Kiki Ariawan ke Australia dan berhasil dipulangkan ke Indonesia pada 22 Januari 2014. c) mengajukan permintaan ekstradisi terhadap terpidana Djoko Soegiarto Tjandra yang melarikan diri ke Papua Nugini. d) melakukan pembahasan dan negosiasi perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Vietnam serta Papua Nugini. 2) Melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan memantapkan koordinasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya melalui koordinasi pelatihan berkala dan pelatihan bersama. 3) Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Polri. 4) Merekomendasikan kepada Presiden bahwa kasus hukum PT Indosat Mega Media (IM2) masih dalam proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Semua pihak baik pemerintah maupun dunia usaha telekomunikasi seyogyanya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 5) Melakukan koordinasi dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia. 6) Memberikan pendapat hukum kepada Presiden atas permohonan grasi kepada terpidana mati. jdih.polkam.go.id 7) Pembentukan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, yang dikenal dengan Badan REDD+ (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut. 8) Melaksanakan koordinasi penanganan kejadian tabrakan di perairan Selat Sunda antara Kapal Ferry Bahuga Jaya dan kapal tanker M.V. Norgas Chantika milik Norwegia; dan ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) untuk mendalami marine safety investigation guna perbaikan sistem transportasi. 9) Melakukan pengkajian ulang mengenai keberadaan Otoritas Pusat (Central Authority) yang saat ini berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengingat tidak lagi menjadi bagian dari integrated criminal justice system. Otoritas Pusat mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama internasional sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan internasional yang telah meratifikasi Konvensi PBB. 10) Melakukan pemantapan dengan K/L terkait dan pakar hukum lingkungan dalam penanganan dampak pencemaran asap lintas batas (transboundary haze pollution) akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau, berupa pengajuan tuntutan, baik hukum pidana maupun perdata dari negara yang dirugikan akibat tercemar asap.
  1. 5.Perjanjian Bilateral Batas Wilayah Laut dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
19. a.Hasil yang dicapai: 1) Telah dilaksanakan perundingan Republik Indonesia- Singapura mengenai batas wilayah laut di segmen timur Selat Singapura antara Tim Teknis Delimitasi Batas Maritim kedua negara selama 9 (sembilan) putaran. Putaran ke-9 jdih.polkam.go.id berlangsung pada 9-10 Desember 2013 di Singapura; dan telah disepakati Peta lampiran draft perjanjian oleh pihak berwenang kedua negara. Untuk Indonesia telah disetujui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dinas Hidrografi TNI AL. 2) Telah dilaksanakan perundingan batas ZEE RI-Filipina mulai tahun 2004 hingga tahun 2007, dengan hasil menyepakati 3 (tiga) segmen (segmen 1, 3, dan 5) dimana garis batas ZEE di segmen tersebut telah terletak pada posisi yang sama/berhimpitan (merged lines), Konstruksi garis dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), menggunakan prinsip proporsionalitas, dan mencari balance kebutuhan dan kepentingan kedua negara.
20. b.Permasalahan yang dihadapi: Belum dilaporkannya hasil 2 (dua) perundingan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, sehingga penandatangan perjanjian kedua negara belum dilaksanakan.
  1. 6.Pembahasan Mengenai Peran TNI Angkatan Udara sebagai Penegak Kedaulatan dan Hukum di Udara (Wacana revisi Undang-Undang tentang Penerbangan)
21. a.Hasil yang dicapai: Pada 11 Februari 2014 telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas peran TNI AU sebagai penegak kedaulatan dan hukum di udara.
  1. 7.Perumusan Rules of Engagement pada Tataran Grand Strategy
22. a.Hasil yang dicapai: Pada 18 Februari 2013 telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas keperluan pembentukan Rules of Engagement (RoE) pada tataran grand strategy, sebagai dasar ketentuan yang legal terkait dengan penggunaan kekuatan dan kekerasan bersenjata sehingga dibenarkan menurut hukum, serta sesuai dengan kepentingan/misi yang harus dicapai. jdih.polkam.go.id
  1. 8.Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Prajurit yang Sedang Tugas Operasi Perdamaian PBB
23. a.Hasil yang dicapai: Pada 19 Maret 2014 telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit yang sedang melaksanakan tugas operasi perdamaian PBB.
  1. 9.Pemajuan dan Perlindungan HAM
24. a.Hasil yang dicapai: 1) Penetapan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014 dan telah terbentuk Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Pusat sebanyak 40 (empat puluh) K/L dan Panitia RANHAM di daerah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) provinsi, dan 451 (empat ratus lima puluh satu) kabupaten/kota. 2) Ratifikasi sejumlah instrumen HAM Internasional: a) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa, masih menunggu waktu pembahasan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata). c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak). d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of jdih.polkam.go.id The Rights of All Migrant Workers and Members Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). 3) Pembentukan kelembagaan untuk perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. 4) Pengelolaan pengungsi dan korban kerusuhan horizontal di Ambon, Sampit, dan Poso, serta korban bencana alam di sejumlah daerah. 5) Pelaksanaan berbagai langkah peningkatan perlindungan TKI di luar negeri berdasarkan: a) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. b) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. 6) Tercapainya peningkatan citra Indonesia di dunia internasional dalam penghormatan HAM, antara lain: a) ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang dibentuk tahun 2009 sebagai Badan HAM ASEAN. b) ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) yang disahkan para Pemimpin ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada 18 November 2012. 7) Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM pada sidang Majelis Umum PBB: a) Dalam kiprahnya sebagai negara anggota, Indonesia pernah menjadi Wakil Presiden Dewan HAM untuk jdih.polkam.go.id periode 2009-2010, yang dijabat oleh Wakil Tetap RI/Duta Besar Dian Triansyah Djani. b) Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan memperoleh jumlah suara 184, yang merupakan suara terbanyak yang diterima oleh seluruh kandidat negara dalam pemilihan. 8) Terlaksananya Universal Periodic Review (Pengkajian Berkala Universal terhadap situasi HAM di negara anggota PBB) di Indonesia. Sidang pembahasan laporan initial dan periodik pertama Indonesia sebagai negara Pihak International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Jenewa, Swiss pada tahun 2013. 9) Pemberian kompensasi dan bantuan lainnya kepada pengungsi eks Timor Timur yang bermukim di wilayah Indonesia. Melalui Direktif Presiden telah dilakukan program pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi NTT yang diperuntukkan bagi Eks warga Timor Timur beserta masyarakat lokal, dan telah dianggarkan sebesar Rp 1 trilliun untuk tahun 2011-2012 (belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena hambatan sistem penganggaran). 10) Disepakatinya pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste pada tahun 2005 untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Timor Timur yang bersifat konstruktif dan didasarkan pada pendekatan restorative justice (penekanan pada pemulihan martabat dan perbaikan kondisi para korban), bukan pada prosecutorial justice. Hasil kerja sama Republik Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste adalah sebagai berikut: a) Terbentuknya Kelompok Kerja Tindak Lanjut Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste tahun 2005-2014, yang beranggotakan dari Kementerian/Lembaga terkait. jdih.polkam.go.id b) Terlaksananya renovasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja Dili di Timor Leste. c) Diberlakukannya Pas Lintas Batas (PLB) di 7 (tujuh) wilayah perbatasan Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, dari 9 (sembilan) yang direncanakan. d) Dilakukan pengembalian/pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Tabungan Perumahan (Taperum), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri dan Pegawai Swasta Indonesia eks Provinsi Timor Timur oleh PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Jamsostek. e) Terbentuknya Kelompok Kerja Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk renovasi dan relokasi TMP Seroja di Republik Demokratik Timor Leste, dengan ketua pejabat Kemlu dan anggota dari K/L terkait. f) Terbentuknya Kelompok Kerja mengenai pembangunan Pusat Budaya Indonesia (PBI) di Dili, dengan ketua dari Kementerian Luar Negeri dan anggota dari Kementerian/Lembaga terkait. g) Dilaksanakannya kerja sama antara Kementerian/Lembaga di Republik Demokratik Timor Leste dengan Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai pelaksanaan pemantapan koordinasi terkait program Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste di bidang pendidikan. h) Dilaksanakannya kerja sama antara K/L di Republik Demokratik Timor Leste dengan rumah sakit, baik negeri maupun swasta, khususnya di Denpasar, Bali dan Surabaya, Jawa Timur sebagai pelaksanaan pemantapan koordinasi program Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan jdih.polkam.go.id Repubik Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste di bidang kesehatan. i) Ditandatanganinya berbagai dokumen Berita Acara Serah Terima Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Taperum, dan Dana Pensiun kepada mantan PNS, Prajurit TNI dan Polri eks Provinsi Timor Timur antara PT. Taspen, Bapertarum, PT. Asabri (Persero), dan Sepfope.
  1. 10.Penanganan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
25. a.Hasil yang dicapai: 1) Kejaksaan Agung telah menangani 7 (tujuh) laporan terkait pelanggaran HAM Berat, antara lain untuk Kasus Semanggi 1 dan 2, Kerusuhan Mei 1998, Kasus Wamena dan Wasior, Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Tahun 1997-1998, Kasus PKI Tahun 1965 dan 1966. Berkas tersebut telah dikembalikan kepada Komnas HAM selaku Penyidik pada 28 Mei 2014. 2) Terhadap kasus Penghilangan Orang secara Paksa, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke DPR untuk pembentukan Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM), untuk 6 kasus lainnya belum ada rekomendasi dari Komnas HAM.
  1. 11.Penanganan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melalui Mekanisme Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR)
26. a.Hasil yang dicapai: Untuk pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, RUU KKR diharapkan dapat menjadi solusi pembentukan Peradilan HAM di Indonesia dan akan segera diajukan ke DPR untuk disahkan.
  1. 12.Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama kurun waktu tahun 2009-Mei 2014, KPK telah menangani total 265 kasus yang meliputi pengadaan barang/jasa 66 kasus, perijinan 7, penyuapan 149, pungutan 5, penyalahgunaan anggaran 22, tindak pidana pencucian uang 13, dan tindakan merintangi proses KPK 3 kasus. jdih.polkam.go.id Keuangan negara yang diselamatkan dari penindakan tindak pidana korupsi dan disetor ke kas negara periode 2005-Mei 2014 total sejumlah Rp 999.947.998.138, sedangkan yang disetorkan ke kas daerah Rp 228.880.475.048 dan dari penindakan tindak gratifikasi Rp 19.628.559.562. Penyelamatan keuangan negara dari tindakan pencegahan terkait pengalihan hak milik negara, sektor migas, dan alokasi gas bumi untuk pupuk sebesar Rp 196.196.305.391.340, sedangkan pencegahan potensi keuangan negara terkait pinjam pakai kawasan hutan dan sumber daya mineral serta batu bara sebesar Rp 51.508.882.241.869,4. C. BIDANG KEAMANAN NASIONAL
  2. 1.Pertahanan Negara Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yang saling terkait, yaitu terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman militer, terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter, terselenggaranya pertahanan yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional, serta terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan sasaran strategis guna mewujudkan pertahanan yang tangguh melalui pembangunan postur pertahanan, meskipun dihadapkan dengan terbatasnya keuangan negara, dengan alokasi anggaran pada awal RPJMN 2004-2009 sebesar 1,1% PDB namun terdapat penurunan belanja pertahanan pada tahun 2007 sebesar 0,92% PDB, 0,70% PDN pada tahun 2008, dan 0,63% pada tahun 2009. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan pertahanan dihadapkan dengan berbagai ancaman dan gangguan kedaulatan NKRI. Sehingga Pemerintah mengambil kebijakan dalam jdih.polkam.go.id pengembangan postur dan struktur pertahanan melalui pemenuhan tahapan Minimum Essential Force (MEF).
27. a.Pembangunan Kekuatan Pertahanan 1) Hasil yang dicapai: Realisasi pencapaian MEF pada Rencana Strategis II (2010 s.d. Mei 2014) telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran program dan anggaran yang telah ditetapkan yang meliputi pencapaian sasaran kekuatan organisasi, personel dan materiil/Alutsista dengan persentase capaian rata-rata sebesar 45,2%, dengan rincian TNI Angkatan Darat 61,6%, TNI Angkatan Laut 25,5%, dan TNI Angkatan Udara 50.7%. Hal tersebut bila dihadapkan pada pelaksanaan tugas pokok serta dukungan anggaran yang tersedia belum dapat meningkatkan kemampuan TNI secara keseluruhan, walaupun demikian TNI tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan cukup memadai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga sangat diperlukan kesinambungan pembangunan MEF sesuai tahapan Rencana Strategis jangka panjang yang telah ditetapkan.
28. b.Penggunaan Kekuatan Pertahanan 1) Hasil yang dicapai: Penggunaan kekuatan TNI pada dasarnya diarahkan untuk mampu mengatasi tantangan dan ancaman pertahanan negara baik isu global, regional maupun nasional utamanya isu kejahatan lintas negara, isu keamanan terkait terorisme internasional, isu keamanan laut dan udara, isu keamanan perbatasan serta isu-isu keamanan yang berdimensi nirmiliter. Dalam menghadapi ancaman digunakan kekuatan yang bersifat gabungan TNI (Tri Matra Terpadu) serta didukung oleh komponen pertahanan lainnya. Penggunaan kekuatan pertahanan yang telah dilakukan antara lain: a) melaksanakan operasi intelijen untuk memantau situasi wilayah terutama di daerah rawan konflik, pascakonflik, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar guna mencegah munculnya embrio separatisme, terorisme, dan kejahatan transnasional. jdih.polkam.go.id b) melaksanakan operasi pengamanan di seluruh wilayah NKRI terutama di wilayah perbatasan, daerah rawan konflik, dan pulau-pulau terluar berdasarkan peraturan perundang-undangan. c) melaksanakan patroli laut dan udara serta patroli terkoordinasi yang diprioritaskan di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, Sulawesi, dan di sepanjang ALKI. d) melaksanakan bantuan bencana alam dan dukungan keamanan kepada Polri sesuai permintaan. e) meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan secara terpadu guna mewujudkan kondisi yang mendukung terselenggaranya Sishanta terutama di daerah rawan konflik, pascakonflik, dan rawan bencana. f) melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB dan organisasi internasional yang diakui oleh pemerintah.
29. c.Pengelolaan Wilayah Perbatasan 1) Hasil yang dicapai: a) Telah dilaksanakannya perundingan batas negara:
(1)Batas darat: (a) Diselesaikannya 1 Unresolved Segment di perbatasan darat Repubik Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste, yaitu di wilayah Dilumil Memo. (b) Diperoleh kemajuan pembahasan Outstanding Boundary Problems (OBP) Republik Indonesia- Malaysia, yaitu di wilayah timur (Sabah- Kalimantan Utara). (c) Disepakatinya rencana pembangunan monumen di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia pada tahun 2014 dan rencana survei bersama untuk perapatan monumen batas MM.
(2)Batas maritim: (a) Terkait batas maritim Republik Indonesia- Malaysia, telah dirundingkan konstruksi usulan jdih.polkam.go.id garis batas laut wilayah di Laut Sulawesi, Laut China Selatan di perairan sekitar Tanjung Datu dan Selat Malaka bagian Selatan. (b) Tercapainya kesepakatan oleh Tim Teknis Perunding untuk penetapan titik-titik batas laut wilayah Segmen Timur RI-Singapura. (c) Ditandatanganinya penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Filipina di 5 (lima) segmen pada area delimitasi sepanjang 599,5 mil laut setara dengan 1.109,35 km. (d) Terkait batas maritim Republik Indonesia- Thailand, telah disepakati untuk melanjutkan perundingan penetapan batas ZEE di tingkat Tim Teknis. (e) Terkait batas maritim Republik Indonesia-Vietnam, telah disepakati penyelesaian guide lines penyelesaian batas ZEE Republik Indonesia- Vietnam. b) Pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar
(1)Telah dilaksanakan koordinasi pembangunan sarana prasarana infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau- pulau kecil terluar.
(2)Telah dilaksanakan rapat-rapat dalam rangka percepatan pembangunan jalan di sepanjang perbatasan Kalimantan dan Malaysia.
1. d.Pengelolaan Industri Pertahanan 1) Hasil yang dicapai: a) Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Pemerintah berupaya membangkitkan industri pertahanan dengan mewajibkan pemenuhan Alutsista TNI diupayakan dari produksi dalam negeri atau membeli material dari luar negeri dengan menyertakan teknologinya atau Transfer of Technology (TOT). jdih.polkam.go.id b) Sampai dengan tahun 2014 telah terpenuhi Alutsista yang didukung oleh produksi dalam negeri sebesar 43,6% sesuai program MEF.
  1. 2.Keamanan Terciptanya rasa aman secara umum diwujudkan dengan adanya ketenteraman merupakan kebutuhan mendasar dari setiap individu yang harus terpenuhi di dalam usahanya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang senantiasa mengharapkan suasana yang aman sehingga interaksi sosial dapat terwujud secara harmonis, demikian juga untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, sangat diperlukan adanya situasi keamanan yang kondusif. Situasi keamanan dewasa ini secara umum cukup kondusif namun masih terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan gangguan keamanan, antara lain dampak sengketa Pemilukada dan Pemilu Legislatif, separatisme dan terorisme, konflik sosial, kejahatan transnasional, dan unjuk rasa anarkis.
2. a.Pengelolaan Keamanan 1) Hasil yang dicapai: a) Meningkatnya peran Polri dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. b) Terselenggaranya kerja sama penanganan masalah keamanan nasional antara TNI dan Polri. c) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan stabilitas keamanan melalui Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dalam rangka penyelesaian permasalahan di Aceh dan Papua. d) Terlaksananya pengamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014. e) Meningkatnya efektivitas peran dan fungsi intelijen keamanan. f) Meningkatnya peran masyarakat dalam memelihara keamanan. jdih.polkam.go.id
3. b.Pemberantasan Terorisme 1) Hasil yang dicapai: a) Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah dalam memerangi isu terorisme, salah satunya adalah dengan meningkatkan kerja sama internasional yang kuat dan berkelanjutan dalam memerangi kejahatan-kejahatan internasional bagi keamanan, ketenangan masyarakat, dan perdagangan. Upaya Indonesia dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme dilakukan secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional, bilateral, regional, maupun multilateral. b) Indonesia terus menyempurnakan peraturan perundang- undangan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, termasuk menyesuaikan rekomendasi-rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Pada tingkat regional, Indonesia berperan aktif dalam kegiatan Asia Pacific Group on Money Laundering, dan sebagai co-chair Southeast Asia Working Group dari Global Counter-Terrorism Forum dan tindak lanjut dari Konvensi Anti Terorisme ASEAN. Mekanisme regional lainnya adalah melalui ASEAN Regional Forum dan ASEAN Defense Ministrial Meeting. Pada tingkat multilateral, Indonesia telah meratifikasi sejumlah Konvensi Internasional dan Protokol terkait terorisme, yaitu 1963 Convention on Effences and Certain Other Acts Commited on Board Aircraft, Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, 1980 Conventions on the Physical Protection of Nuclear Material, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, Amandment to the Conventions on the Physical Protection of Nuclear Material, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation, dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime jdih.polkam.go.id (UNTOC). Saat ini Indonesia sedang dalam proses meratifikasi International Convention on the Suppression of the Acts of Nuclear Terrorism yang diharapkan dapat diratifikasi pada awal tahun 2014. c) Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dan menyambut baik setiap keinginan masyarakat internasional dalam melakukan kerja sama guna penanggulangan segala bentuk kejahatan internasional. Di tingkat bilateral, Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian mengenai pemberantasan terorisme. Keterpaduan strategi, kebijakan dan pendekatan perlu dilakukan bukan hanya pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat internasional yang memerlukan koordinasi antar K/L terkait.
4. c.Tindak Pidana Kejahatan Konvensional, Transnasional, Kontijensi dan Kekayaan Negara 1) Hasil yang dicapai: a) Sepanjang tahun 2013, tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung naik. Data yang disajikan oleh Markas Besar Polri per 8 Januari 2014 menyebutkan terjadi peningkatan kasus kejahatan sebanyak 4.854 (1,56%). b) Tren tersebut antara lain kejahatan konvensional sebanyak 293.047 kasus (2012: 291.228), kejahatan transnasional 18.429 kasus (2012: 15.450), kejahatan terhadap kekayaan negara 4.144 kasus (2012: 3.837) dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi 398 kasus (2012: 649). Dengan demikian, jumlah keseluruhan kasus kejahatan tahun 2013 sebanyak 316.018 kasus (2012: 311.164). Sedangkan jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan hingga akhir November 2013 sebanyak 167.956 kasus atau naik 7.031 kasus, dengan penyelesaian kasus sebesar 53% (2012: 52%). c) Kasus kejahatan narkoba berdasarkan data akhir Badan Narkotika Nasional dan Badan Reserse Kriminal Polri sebanyak 14.441 kasus (2013: 35.586 kasus), dengan jdih.polkam.go.id jumlah tersangka 18.017 WNI dan 88 Warga Negara Asing (WNA) (2013: 43.683 WNI dan 149 WNA), sedangkan jumlah barang bukti ganja 17.790.323,76 gr (tahun 2013), heroin 7.889,6 gr, kokain 7.597,24 gr (tahun 2012), sabu 164.063,32 gr dan ekstasi 9.155 butir. 1.2 Potensi dan Permasalahan A. Potensi / Kekuatan
  1. 1.Secara umum stabilitas di bidang poltik, hukum dan keamanan semakin kondusif. Kehidupan politik yang sehat, kepastian hukum, dan stabilitas keamanan merupakan prasyarat dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
  2. 2.Konsolidasi Demokrasi menunjukan kemajuan (Data Indeks Demokrasi Indonesia).
  3. 3.Komitmen terhadap penegakan hukum semakin tinggi.
  4. 4.Secara umum kondisi keamanan dalam negeri dalam rangka menciptakan Kamtibnas menunjukan kemajuan.
  5. 5.Komitmen menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI ditunjukan oleh seluruh elemen bangsa.
  6. 6.Ketersediaan sumber daya aparatur dan infrastruktur pendukung dalam rangka koordinasi serta implementasi reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam sejak tahun 2010. B. Permasalahan / Kelemahan
  7. 1.Ancaman terhadap wibawaan negara Negara dianggap kurang memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, memberikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial.
  8. 2.Intoleransi dan krisis keperibadaian bangsa Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik kesektarian dan berbagai bentuk intolerensi dan menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.
  9. 3.Kuatnya arogansi sektoral.
  10. 4.Perlunya penguatan tata kerja koordinasi antara kementerian koordinator dengan kementerian teknis yang ada di bawahnya. jdih.polkam.go.id
  11. 5.Potensi pemaknaan demokratisasi yang berlebihan.
  12. 6.Adanya fenomena regulation trap dan debotllenecking dalam peraturan perundang-undangan.
  13. 7.Masih adanya potensi separatisme dan terorisme yang menjadi faham sebagian kelompok tertentu yang mengganggu kedaulatan bangsa dan negara. C. Peluang
  14. 1.ASEAN Community 2015 merupakan peluang terutama dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
  15. 2.Secara geopolitik Indonesia sangat diuntungkan terutama dalam perwujudan keamanan kawasan.
  16. 3.Bonus demografi merupakan peluang tersedianya sumber daya manusia produktif dalam rangka pembangunan nasional.
  17. 4.Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kegiatan ilegal, pengembangan demokrasi, dan penguatan negara kesatuan. D. Tantangan
  18. 1.Peningkatan stabilitas keamanan negara Target utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara ke- bhineka-an Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan memperkuat Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur penegak hukum khususnya Polri, dan meningkatkan kekuatan Alutsista pada seluruh Matra.
  19. 2.Pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara jdih.polkam.go.id pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah masyarakat dan masyarakat.
  20. 3.Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. E. Lingkungan Strategis
  21. 1.Lingkungan Geo-Politik Global Kontelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Kontelasi politik global ditandai dengan munculnya aktor non-negara yang memiliki kapasitas dan jejaring internasional. Terorisme global dan indikasi perang teknologi informasi merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang masih akan dihadapi.
  22. 2.Lingkungan Geo-Politik Regional Indonesia secara geo-politik akan menghadapi kepentingan negara- negara terdekat dalam konsentriknya seperti negara-negara anggota ASEAN dan Asia Pasifik, negara-negara yang berkepentingan dengan sumber daya alam termasuk perikanan, negara-negara yang memiliki armada niaga besar, memiliki kekuatan maritim, dan negara-negara besar dalam rangka mencapai tujuan global strateginya.
  23. 3.Lingkungan Geo-Politik Nasional Pada lingkungan strategis nasional, Indonesia akan menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non diskriminasi. Konflik- jdih.polkam.go.id konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius. Permasalahan dalam lingkungan strategis yang akan dihadapi dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi Kemenko Polhukam tergambar jelas dalam kondisi umum, potensi dan analisis permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Pencapaian tujuan Nasional yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional dapat ditangani secara baik, apabila seluruh jajaran institusi pemerintah yang terkait dapat dikoordinasikan oleh satu institusi dalam jajaran pemerintah atau kabinet secara efektif. Selama ini koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam jajaran kabinet dilakukan oleh Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan isu politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam. Kondisi tersebut sebagai konsekuensi logis karena bidang politik, hukum, dan keamanan adalah bidang yang memiliki irisan atau overlapping dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Kemenko Polhukam sebagai organisasi Pemerintah seharusnya memiliki kemampuan merespon secara cerdas kondisi dinamis lingkungan yang secara alamiah tumbuh, berkembang, dan pengaruh mempengaruhi. Terdapat fakta bahwa dinamika atau perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun dunia dengan munculnya isu- isu diseminasi nilai-nilai universal dan percepatan. Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, jdih.polkam.go.id kompetensi, dan kesanggupan baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2015-2019 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010 – 2014. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2015-2019 disepakati sebagai berikut: “Terciptanya koordinasi yang efektif untuk mewujudkan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum”. Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dengan demikian Kemenko Polhukam memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan Kementerian/Lembaga melaksanakan kebijakan politik, hukum, dan keamanan baik yang dihasilkan oleh Kemenko Polhukam maupun dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu politik, hukum, dan keamanan. Dengan visi tersebut, keberadaan Kemenko Polhukam sebagai koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi semakin penting dan bernilai manfaat yang tinggi, karena dapat diakui, dipercaya dan dihormati oleh semua pihak. Kemenko Polhukam bukan hanya bagian dari pemerintah, melainkan juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Visi Kemenko Polhukam tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum” dan “Mewujudkan Indonesia aman, jdih.polkam.go.id damai, dan bersatu”, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 2.2 Misi Kementerian/Lembaga Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi Kemenko Polhukam bertujuan untuk mampu:
5. a.mencakup semua maksud yang terkandung di dalam pernyataan visi;
6. b.menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang terkait;
7. c.menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kemenko Polhukam; dan
8. d.menjembatani penjabaran visi Kemenko Polhukam ke dalam tujuan Kemenko Polhukam. Pernyataan misi Kemenko Polhukam yang dikaitkan dengan visi Kemenko Polhukam dijabarkan sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.” 2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga
  1. 1.Tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan.
  2. 2.Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan. 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut di atas maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu: jdih.polkam.go.id a) Tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang poltik, hukum dan keamanan. Sasaran Indikator Semakin mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola
  3. 1.Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Terwujudnya penegakan hukum
  4. 1.Indeks Persepsi Korupsi
  5. 2.Indeks Perilaku Anti Korupsi Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi
  6. 1.Indeks Demokrasi Indonesia
  7. 2.Jumlah Perjanjian dan Kerja Sama Internasional yang disepakati dalam bidang politik, hukum, dan keamanan Terciptanya stabilitas keamanan
  8. 1.Tahap Minimum Essential Force (MEF)
  9. 2.Persentase kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap Minimum Essential Force (MEF) Terlaksananya Koordinasi/Konsolidasi Pengarusutamaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
  10. 1.Jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan koordinasi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (sesuai RPJMN) b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan. Sasaran Indikator Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemenko Polhukam
  11. 1.Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
  12. 2.Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kemenko Polhukam Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran jdih.polkam.go.id Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2015-2019 sub bab 2.2., bahwa terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi, (2) jdih.polkam.go.id dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan, dan (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. Berdasarkan dinamika tantangan tersebut, dalam strategi pembangunan nasional ditekankan pada beberapa hal berikut: pada konteks norma maka perlu diterapkan bahwa (i) membangun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, (ii) upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar, dan (iii) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak ekosistem. Selain itu pada konteks dimensi pembangunan terdapat juga dimensi pembangunan yaitu (i) pembangunan manusia dan masyarakat, (ii) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan (iii) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Mencermati kondisi tersebut, nampak bahwa aspek-aspek sumber daya manusia dan masyarakat sangat diperhatikan dalam strategi pembangunan Nasional. Selanjutnya untuk menunjukkan prioritas pembangunan, pada jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Untuk mencapai Visi dan terlaksana dan tercapainya agenda pembangunan nasional 2015-2019 maka sasaran utama Pembangunan adalah: (i) Sasaran Makro, (ii) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, (iii) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, (iv) Sasaran Dimensi Pemerataan, (v) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah, dan (vi) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Kemenko Polhukam berperan strategis dalam rangka mendukung dimensi pembangunan nasional yaitu, dimensi pembangunan manusia, jdih.polkam.go.id dimensi sektor unggulan serta dimensi pemerataan antar kelompok dan antar wilayah. Prakondisi yang harus diwujudkan adalah :
  13. 1.Kepastian dalam penegakan hukum;
  14. 2.Rasa aman dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat;
  15. 3.Kondisi politik yang sehat dan demokrasi yang substansial;
  16. 4.Dukungan birokrasi yang profesional sebagai cerminan dari kesuksesan implementasi reformasi birokrasi; dan
  17. 5.Terlaksananya konsolidasi pengarusutamaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Peran strategis Kemenko Polhukam sejalan dengan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) Presiden Jokowi yaitu:
  18. 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.
  19. 2.Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  20. 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  21. 4.Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  22. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
  23. 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
  24. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi dan domestik.
  25. 8.Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
  26. 9.Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan ke-Bhineka-an dan menciptakan ruang dialog antar warga. jdih.polkam.go.id Peran strategis Kemenko Polhukam berdasarkan Nawa Cita dapat dirinci dengan sasaran dan arah kebiijakan sebagai berikut: Nawa Cita Bidang Sasaran Arah Kebijakan Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas- aktif Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif  Meningkatnya konsistensi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif  Menata kembali kebijakan luar negeri bebas aktif  Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga Penguatan Sistem Pertahanan  Peningkatan Kapasitas Pertahanan Nasional  Pemenuhan Alutsista  Meningkatkan Kesiapan Operasi TNI  Meningkatakan Fasilitas Perumahan dan pelatihan prajurit TNI Meningkatkan kualitas perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri  Meningkatnya kualitas WNI dan BHI di luar negeri  Peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia pada WNI/BHI  Mengedepankan keberpihakan dan kepedulian dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI  Pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri  Penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI jdih.polkam.go.id Nawa Cita Bidang Sasaran Arah Kebijakan Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran  Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri  Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penempatan  Memperluas kerja sama dalam rangka meningkatkan perlindungan  Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian  Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja Memperkuat peran dalam kerja sama global dan regional  Penguatan peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional  Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global  Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN  Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan - selatan dan trilangular  Pemajuan demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional Pembangunan Industri pertahanan nasional  Meningkatnya kemandirian pertahanan dengan semakin terpenuhinya alutsista TNI yang didukung Industri pertahanan dalam negeri.  Meningkatkan kontribusi Industri Pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan Alutsista TNI;  Meningkatkan kontribusi Litbang Pertahanan dalam menciptakan prototipe alpalhan TNI; jdih.polkam.go.id Nawa Cita Bidang Sasaran Arah Kebijakan Membangun Polri yang Profesional  Terwujudnya Polri yang profesional  Peningkatan profesionalisme personil Polri  Peningkatan pelayanan publik  Penguatan SDM  Pemantapan Manajemen Internal Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik  Terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diukur dengan angka indeks demokrasi Indonesia mencapai 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik mencapai 77,5 persen pada tahun 2019, dan terselenggaran ya pemilu yang aman, adil dan demokratis pada tahun 2019  Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil  Memperbaiki perundang- undangan bidang politik  Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan  meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan  meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di  Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan  Meningkatkan peran perempuan di bidang politik  Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) jdih.polkam.go.id Nawa Cita Bidang Sasaran Arah Kebijakan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan  meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan  Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik  Penerapan e- government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan  Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi  Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik  Restrukturisasi birokrasi pemerintah  Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional  Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit.  Peningkatan kualitas pelayanan publik jdih.polkam.go.id Nawa Cita Bidang Sasaran Arah Kebijakan Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik  Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik  Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik  Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Peletakkan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris:
  27. 1.Pengembangan wilayah perbatasan
  28. 2.Pengembangan daerah tertinggal  Berkembangnya kawasan perbatasan negara  Pendekatan pembangunan lintas batas sektor  Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang  Promosi potensi daerah tertinggal  Pemenuhan pelayan dasar publik  Pengembangan perekonomian dasar rakyat Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan  Meningkatnya kualitas penegakan hukum  Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.  Meningkatkan kualitas penegakan hukum  Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana  Melaksanakan sistem reformasi hukum perdata  Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum  Membangun budaya hukum  Meningkatkan pendidikan HAM Pencegahan dan pemberantasan korupsi  Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas  Harmonisasi peraturan undang-undang di bidang korupsi  Penguatan jdih.polkam.go.id Nawa Cita Bidang Sasaran Arah Kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi kelembagaan pemberantasan korupsi  Meningkatkan implementasi kebijakan anti korupsi  Meningkatkan pencegahan korupsi Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar  Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar  Mengurangi perikanan liar  Meningkatnya pelaksanaan pertambangan berkelanjutan  Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa izin  Peningkatan efektivitas dan instrumen penegakan hukum  Penguatan lembaga pengawasan laut  Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan  Penyederhanaan proses perizinan kegiatan pertambangan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba  Menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahguna- an narkoba  Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba  Meningkatkan upaya terapi pecandu narkoba  Meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah  Cakupan peta dasar pertanahan tahun 2015- 2019 mencapai 60% dari wilayah darat nasional bukan  Pendaftaran tanah stelsel jdih.polkam.go.id Nawa Cita Bidang Sasaran Arah Kebijakan hutan Melakukan Revolusi Karakter Bangsa  Meningkatnya kualitas pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan  Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah  Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah  Meningkatkan permasyarakatan budaya produksi  Meningkatkan iklim kondusif bagi inovasi Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia  Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong- royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat.  Memperkuat pendidikan ke- Bhineka-an  Membangun kembali modal sosial  Meningkatkan peran lembaga sosial 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga Kemenko Polhukam dalam menciptakan stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan melaksanakan arah kebijakan dan strategi yaitu: Arah Kebijakan Strategi  Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat  Akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik  Penguatan pilar demokrasi dan tata kelola pemerintahan  Koordinasi dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat  Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik  Koordinasi penguatan pilar jdih.polkam.go.id Arah Kebijakan Strategi yang bersih  Peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional  Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih  Koordinasi peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional  Koordinasi peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa  Kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN  Partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia  Promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM  Perlindungan WNI/BHI di luar negeri  Penguatan kerja sama internasional/ diplomasi  Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral  Koordinasi meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN  Koordinasi meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia  Koordinasi dan sinkronisasi dalam promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM  Koordinasi perlindungan WNI/BHI di luar negeri  Koordinasi penguatan kerja sama internasional/ diplomasi  Koordinasi penguatan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral  Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu  Sistem hukum perdata yang mudah dan cepat  Harmonisasi peraturan di bidang korupsi  Efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi  Pencegahan tindak pidana korupsi  Pemantapan penegakan hukum  Koordinasi mengembangkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu  Koordinasi mewujudkan sistem hukum perdata yang mudah dan cepat  Kordinasi dan sinkronisasi mewujudkan harmonisasi peraturan di bidang korupsi  Koordinasi meningkatkan efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi  Koordinasi dalam pencegahan jdih.polkam.go.id Arah Kebijakan Strategi tindak pidana korupsi  Pemenuhan MEF  Upaya pemeliharaan dan perawatan (harwat)  Kontribusi industri pertahanan  Peningkatan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar  Koordinasi pemenuhan MEF  Koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan perawatan (harwat)  Koordinasi meningkatkan kontribusi industri pertahanan  Koordinasi peningkatan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar  Kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan sinergis  Pengelolaan reformasi birokrasi nasional  Penerapan Manajemen ASN berbasis Merit  Kualitas pelayanan publik  Penerapan e-government  Koordinasi mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan sinergis  Koordinasi dalam pengelolaan reformasi birokrasi nasional  Koordinasi pada penerapan Manajemen ASN berbasis Merit  Koordinasi meningkatkan kualitas pelayanan publik  Koordinasi menerapkan e-government  Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dan sosialisasinya.  Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi aparatur negara.  Penguatan karakter dan  Koordinasi dalam rangka pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dan sosialisasinya.  Koordinasi dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter jdih.polkam.go.id Arah Kebijakan Strategi wawasan kebangsaan bagi masyarakat.  Pemetaan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat wawasan kebangsaan.  Internalisasi nilai revolusi mental di kalangan aparatur pemerintah dan BUMN/BUMD. bangsa bagi aparatur negara.  Koordinasi dalam rangka penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.  Koordinasi dalam rangka pemetaan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat wawasan kebangsaan.  Koordinasi dalam rangka internalisasi nilai revolusi mental di kalangan aparatur pemerintah dan BUMN/BUMD. 3.2.1 Program dan Kegiatan
9. a.Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 1) Kegiatan Prioritas Nasional : Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
10. a.Koordinasi Wawasan Kebangsaan, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti 003 Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 004 Jumlah rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan 005 Persentase rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan 006 Analisis kebijakan terkait Wawasan Kebangsaan. jdih.polkam.go.id 2) Kegiatan prioritas bidang :
11. a.Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan demokrasi, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan Organisasi Masyarakat Asing (OMA) 002 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan demokrasi, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Organisasi Masyarakat Asing (OMA) yang ditindaklanjuti 003 Skor indikator “Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat” (dihitung dari hasil IDI)” 004 Skor indikator “Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat” (dihitung dari hasil IDI)” 005 Skor indikator “Ancaman kekerasan atau pengunaan kekerasan dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama (dihitung dari hasil IDI)” 006 Skor indikator “Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya’ (dihitung dari hasil IDI)” 007 Skor Indikator “Demonstrasi / mogok yang bersifat kekerasan (dihitung dari hasil IDI)”
12. b.Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan peningkatan pelayanan publik jdih.polkam.go.id 002 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan peningkatan pelayanan publik yang ditindaklanjuti 003 Jumlah provinsi yang menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat
13. c.Koordinasi Penegakan Hukum, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan penegakan hukum 002 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan penegakan hukum yang ditindaklanjuti
14. d.Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan yang ditindaklanjuti
15. e.Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan konflik, kontijensi, koonflik, dan keamanan transportasi 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan konflik, kontijensi, konflik, dan keamanan transportasi yang ditindaklanjuti
16. f.Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional, jdih.polkam.go.id dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan objek vital nasional 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan objek vital nasional yang ditindaklanjuti.
17. g.Koordinasi Otonomi Khusus, dengan indikator: 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan otonomi khusus 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan otonomi khusus yang ditindaklanjuti 003 Peningkatan capaian nilai IDI di wilayah otonomi khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat 004 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan isu Papua dan Papua Barat 005 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan khusus yan ditindaklanjuti terkait isu Papua dan Papua Barat.
18. h.Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan Asia, Pasifik, dan Afrika 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan Asia, Pasifik, dan Afrika yang ditindaklanjuti
19. i.Koordinasi Organisasi Internasional, dengan indikator : jdih.polkam.go.id 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan organisasi internasional 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan organisasi internasional yang ditindaklanjuti.
20. j.Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan 002 persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan yang ditindaklanjuti.
21. k.Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan dan Kejahatan Luar Biasa, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa yang ditindaklanjuti
22. l.Koordinasi Kesadaran Bela Negara, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kesadaran bela negara 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kesadaran bela negara yang ditindaklanjuti 003 Jumlah rekomendasi terkait dengan penguatan bela negara.
23. m.Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, jdih.polkam.go.id dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan informasi publik dan media massa 002 persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan informasi publik dan media massa yang ditindaklanjuti. 3) Kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga:
24. a.Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti 003 Skor indikator “Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat” (dihitung dari hasil IDI) 004 Skor indikator “Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya” (dihitung dari hasil IDI) 005 Skor indikator “Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya” (dihitung dari hasil IDI) 006 Skor indikator “Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita terhadap total APBD” (dihitung dari hasil IDI) 007 Skor indikator “Persentase jumlah peraturan daerah yang berasal dari hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap jumlah jdih.polkam.go.id total Perda yang dihasilkan” (dihitung dari hasil IDI) 008 Skor indikator “Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada eksekutif” (dihitung dari hasil IDI).
25. b.Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan tata kelola pemerintahan 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti.
26. c.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, dengan indikator : 001 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 002 Persentase penurunan jumlah temuan 003 Persentase realisasi penyerapan anggaran 004 Persentase barang milik negara dalam kondisi baik 005 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 006 Nilai akuntabilitas kinerja
27. d.Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan doktrin dan strategi pertahanan 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan doktrin dan strategi pertahanan yang ditindaklanjuti.
28. e.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, dengan indikator : 001 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 002 Persentase penurunan jumlah temuan 003 Persentase realisasi penyerapan anggaran jdih.polkam.go.id 004 Persentase barang milik negara dalam kondisi baik 005 Persentase realisasi program dan kegiatan 006 Nilai akuntabilitas kinerja 007 Persentase surat yang ditindaklanjuti
29. f.Koordinasi Hukum Internasional, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan permasalahan hukum internasional 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan hukum internasional yang ditindaklanjuti
30. g.Koordinasi Intelijen Pertahanan, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan intelijen pertahanan 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan intelijen pertahanan yang ditindaklanjuti.
31. h.Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan kerja sama Amerika dan Eropa 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan kerja sama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti
32. i.Koordinasi Kerja Sama ASEAN, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan dan peningkatan kerja sama ASEAN 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan permasalahan jdih.polkam.go.id dan peningkatan kerja sama ASEAN yang ditindaklanjuti 003 Jumlah langkah aksi implementasi blueprint ASEAN Political-Security Community (APSC) 2025
33. j.Koordinasi Kewaspadaan Nasional, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kewaspadaan nasional 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kewaspadaan nasional yang ditindaklanjuti 003 Jumlah rekomendasi tentang pencegahan paham radikal 004 Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Forum Koordinasi Pemberantasan Terorisme (FKPT) 005 Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk dan membina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
34. k.Koordinasi Materi Hukum, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan materi hukum 002 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan materi hukum yang ditindaklanjuti
35. l.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, dengan indikator : 001 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 002 Persentase penurunan jumlah temuan 003 Persentase realisasi penyerapan anggaran 004 Persentase barang milik negara dalam kondisi baik jdih.polkam.go.id 005 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 006 Nilai akuntabilitas kinerja
36. m.Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, dengan indikator : 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan telekomunikasi dan informatika 002 persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan telekomunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti 003 Persentase (%) rekomendasi kebijakan tentang ketahanan dan keamanan teknologi informasi
37. n.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan indikator: 001 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 002 Persentase penurunan jumlah temuan 003 Persentase realisasi penyerapan anggaran 004 Persentase barang milik negara dalam kondisi baik 005 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 006 Nilai akuntabilitas kinerja
38. o.Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM, dengan indikator: 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 002 Persentase (%) kebijakan debottlenecking permasalahan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditindaklanjuti
39. p.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dengan indikator: 001 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 002 Persentase penurunan jumlah temuan jdih.polkam.go.id 003 Persentase realisasi penyerapan anggaran 004 Persentase barang milik negara dalam kondisi baik 005 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 006 Nilai akuntabilitas kinerja
40. q.Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinekaan, dengan indikator: 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan memperteguh kebhinekaan 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan memperteguh kebhinekaan yang ditindaklanjuti 003 Skor variabel toleransi indeks kerukunan umat beragama 004 Skor variabel kesetaraan indeks kerukunan umat beragama 005 Skor variabel kerja sama indeks kerukunan umat beragama 006 Jumlah provinsi yang membentuk dan membina Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)
41. r.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator: 001 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 002 Persentase penurunan jumlah temuan 003 Persentase realiasasi penyerapan anggaran 004 Persentase barang milik negara dalam kondisi baik 005 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 006 Nilai akuntabilitas kinerja
42. s.Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, dengan indikator: jdih.polkam.go.id 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara yang ditindaklanjuti
43. t.Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, dengan indikator: 001 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik 002 Persentase (%) rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik yang ditindaklanjuti 003 Skor indikator “Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat” (dihitung dari hasil IDI) 004 Skor indikator “Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih” (dihitung dari hasil IDI) 005 Skor indikator “Kualitas daftar pemilih tetap” (dihitung dari hasil IDI) 006 Skor indikator “Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu/voters turnout” (dihitung dari hasil IDI) 007 Skor indikator “Persentase perempuan terpilih dalam total anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi” (dihitung dari hasil IDI) jdih.polkam.go.id 008 Skor indikator “Kejadian yang menunjukkan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan pemilu” (dihitung dari hasil IDI) 009 Skor indikator “Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara” (dihitung dari hasil IDI) 010 Skor indikator “Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta Pemilu” (dihitung dari hasil IDI) 011 Skor indikator “Persentase perempuan dalam pengurusan partai politik tingkat Provinsi” (dihitung dari hasil IDI)
44. u.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, dengan indikator: 001 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 002 Persentase penurunan jumlah temuan 003 Persentase realisasi penyerapan anggaran 004 Persentase barang milik negara dalam kondisi baik 005 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 006 Nilai akuntabilitas kinerja IV.2.b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam, dengan kegiatan : 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan, dan Data, dengan indikator : 001 Nilai kinerja reformasi birokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi 002 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kemenko Polhukam 003 Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam ke jdih.polkam.go.id Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 004 Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh unit organisasi 005 Persentase realisasi penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi 006 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada 2) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol, dan Keamanan, dengan indikator : 001 Indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan Kemenko Polhukam 002 Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang ditindaklanjuti 003 Persentase pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa 004 Jumlah utilisasi Barang Milik Negara Kemenko Polhukam 005 Hasil rekonsiliasi atas pencatatan Barang Milik Negara dan pelaporan Barang Milik Negara 006 Nilai Gaps kompetensi pegawai Kemenko Polhukam 007 Persentase tingkat kedisiplinan pegawai Kemenko Polhukam 008 Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 009 Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 010 Indeks kepuasan pelayanan ketatusahaan di Kemenko Polhukam. 3) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga, dengan indikator : 001 Persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti jdih.polkam.go.id 002 Persentase risalah persidangan yang tepat waktu 003 Jumlah himpunan naskah persidangan 004 Persentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti. 4) Kegiatan Pengelolaan Pengawasan Internal, dengan indikator : 001 Persentase angka temuan eksternal yang ditindaklanjuti 002 Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 003 Angka maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenko Polhukam 004 Jumlah unit kerja yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi 005 Peningkatan kapabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 006 Persentase unit kerja dengan kategori nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal B 5) Kegiatan Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan indikator : 001 Jumlah laporan hasil telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dengan indikator: 001 Laporan rekomendasi hasil penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat 002 Laporan saran pertimbangan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia 003 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 004 Persentase penurunan jumlah temuan 005 Persentase realisasi penyerapan anggaran 006 Persentase barang milik negara dalam kondisi baik jdih.polkam.go.id 007 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 008 Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 7) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI), dengan indikator: 001 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 002 Persentase penurunan jumlah temuan 003 Persentase realisasi penyerapan anggaran 004 Persentase barang milik negara dalam kondisi baik 005 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 006 Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi. IV.2.c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenko Polhukam, dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan Indikator 001 Jumlah utilisasi Barang Milik Negara Kemenko Polhukam 3.3 Kerangka Kelembagaan Dengan dibentuknya Kementerian Kabinet Kerja dengan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 pada tanggal 27 Oktober 2014, maka struktur organisasi Kemenko Polhukam telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Adapun sebagai tindak lanjut, perumusan tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Kemenko Polhukam telah ditetapkan dengan:
  1. 1.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
  2. 2.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Menteri Koordinator jdih.polkam.go.id Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dibantu oleh:
  3. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, terdiri dari:
45. a.Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam);
46. b.Deputi: 1) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Deputi I); 2) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Deputi II); 3) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Deputi III); 4) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Deputi IV) 5) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Deputi V); 6) Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Deputi VI); dan 7) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Deputi VII);
47. c.Staf Ahli: 1) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; 2) Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; 3) Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman; 4) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan 5) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
48. d.Staf Khusus (3 orang)
  1. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:
49. a.Asisten Deputi sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dengan masing-masing Deputi membawahi 4 (empat) orang Asisten Deputi;
50. b.Sekretaris Deputi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan masing- masing Deputi membawahi 1 (satu) orang Sekretaris Deputi;
51. c.Kepala Biro sebanyak 3 (tiga) orang di bawah Sesmenko Polhukam; dan
52. d.Inspektur sebanyak 1 (satu) orang yang bertanggungjawab kepada Menko Polhukam dan secara administrasif dikoordinasikan oleh Sesmenko Polhukam.
  1. 3.Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebanyak 141 orang. jdih.polkam.go.id 4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Kemenko Polhukam untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang jdih.polkam.go.id mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kemenko Polhukam dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut: jdih.polkam.go.id Kementerian/ Lembaga Tujuan/Sasaran Indikator Target Unit Penanggung jawab Rencana 2015 Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan Semakin mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola Menko Polhukam 1 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 55% 60% 65% 70% 75% Terwujudnya penegakan hukum Menko Polhukam 1 Indeks Persepsi Korupsi 34 36 38 40 42 2 Indeks Perilaku Anti Korupsi 34 35 36,5 37 38 Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Menko Polhukam 1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (1-100) 70 72 74,3 75 77 jdih.polkam.go.id Kementerian/ Lembaga Tujuan/Sasaran Indikator Target Unit Penanggung jawab Rencana 2015 Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 2 Jumlah Implementasi Blue Print ASEAN Political- Security Community (APSC) 3 3 3 3 3 3 Persentase kerja sama luar negeri dengan negara lain yang ditindaklanjuti 92 92 92 92 92 4 Jumlah kebijakan nasional penguatan bela negara - - 1 Peraturan 1 Rancangan Rencana Induk Bela Negara 1 Rencana Induk Bela Negara Terciptanya Stabilitas Keamanan Menko Polhukam 1 Pemenuhan MEF TNI 28% 35% 43,7% 50% 55% jdih.polkam.go.id Kementerian/ Lembaga Tujuan/Sasaran Indikator Target Unit Penanggung jawab Rencana 2015 Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 2 Penyelesaian Kasus Tindak Pidana 60% 65% 70% 75% 80% jdih.polkam.go.id 4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, Kemenko Polhukam akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing- masing program dan kegiatan Kemenko Polhukam dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 034.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan Sekretariat Kemenko Polhukam Tersedianya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam 1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kemenko Polhukam 60 65 70 75 80 2 Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam ke Bappenas dan Kemenkeu 100 100 100 100 100 3 Persentase Teknologi Infromasi Komputer dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan total TIK yang ada 70 75 80 85 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Opini BPK atas pengelolaan BMN Kemenko Polhukam WTP WTP WTP WTP WTP 5 Jumlah utilisasi BMN Kemenko Polhukam 70 75 80 85 90
  2. 6.Persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti 60 65 70 75 80
  3. 7.Persentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti 60 65 70 75 80 2440 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data Terselenggaranya penyusunan dokumen rencana kerja, evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, perpustakaan dan data Biro Perencanaan dan Organisasi 1 Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi 50 55 60 65 70 2 Nilai AKIP Setmenko 60 65 70 75 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 3 Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam ke Bappenas dan Kemenkeu 100 100 100 100 100 4 Persentase rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditindaklanjuti oleh unit organisasi 60 65 70 75 80 5 Persentase realiasasi penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi 90 90 90 90 90 6 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada 70 75 80 85 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2441 Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga Terselenggaranya pelayanan persidangan dan Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan 1 Persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti 60 65 70 75 80 2 Persentase risalah persidangan yang tepat waktu 40 45 50 55 60 3 Jumlah himpunan naskah persidangan 40 45 50 55 60 4 Persentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti 60 65 70 75 80 2442 Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol, dan Keamanan Terwujudnya Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol, dan keamanan Biro Umum jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 Indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan Kemenko Polhukam 60 65 70 75 80 2 Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 3 Persentase pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa 70 75 80 85 90 4 Jumlah utilisasi BMN Kemenko Polhukam 70 75 80 85 90 5 Opini BPK atas pengelolaan BMN Kemenko Polhukam WTP WTP WTP WTP WTP 6 Indeks kompetensi dan integritas lingkup Kemenko Polhukam 70 75 80 85 90 7 Opini BPK atas LK Kemenko Polhukam WTP WTP WTP WTP WTP 8 Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 100 100 100 100 100 9 Indeks kepuasan pelayanan ketatausahaan di Kemenko Polhukam 60 65 70 75 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2443 Pengelolaan Pengawasan Internal Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif di lingkungan Kemenko Polhukam Inspektorat 1 Persentase angka temuan eksternal yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 2 Opini BPK RI atas laporan keuangan Kemenko Polhukam WTP WTP WTP WTP WTP 3 Angka maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenko Polhukam 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4 Jumlah unit kerja yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi 1 1 1 2 3 5 Peningkatan kapabilitas APIP 2 2 2 2 2 6 Persentase unit kerja dengan kategori nilai SAKIP minimal B 70 75 80 85 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2444 Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam Terselenggaranya telaahan dan rekomendasi Biro Umum 1 Jumlah laporan hasil telaahan dan rekomendasi Kebijakan Bidang Ideologi dan Konstitusi 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 2 Jumlah laporan hasil telaahan dan rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Manusia dan Teknologi 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 3 Jumlah laporan hasil telaahan dan rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam dan Ligkungan Hidup 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 4 Jumlah laporan hasil telaahan dan rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan 10 Laporan, 6 Telaahan jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5 Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan Bidang Ketahanan Nasional 10 Laporan, 6 Telahaan 10 Laporan, 6 Telahaan 10 Laporan, 6 Telahaan 10 Laporan, 6 Telahaan 10 Laporan, 6 Telahaan 5041 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Sekretariat Kompolnas 1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 2 Persentase penurunan jumlah temuan 50 50 50 50 50 3 Persentase realiasasi penyerapan anggaran 90 90 90 90 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi Baik 90 90 90 90 90 5 Persentase realisasi program dan kegiatan yang di rencanakan 90 90 90 90 90 6 Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 100 100 100 100 100 5042 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) Sekretariat Komjak RI 1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 2 Persentase penurunan jumlah temuan 50 50 50 50 50 3 Persentase realisasi penyerapan anggaran 90 90 90 90 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik 70 70 70 70 70 5 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 90 90 90 90 90 6 Persentase Jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi 100 100 100 100 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan Sekretariat Kemenko Polhukam Memadainya sarana dan prasarana aparatur jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2445 Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Biro Umum 1 Terpenuhinya sarana dan prasarana di Kemenko Polhukam 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan Sekretariat Kemenko Polhukam Semakin mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola Deputi VII 1 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 55% 60% 65% 70% 75% Terwujudnya penegakan hukum Deputi III 1 Indeks Persepsi Korupsi 34 36 38 40 42 2 Indeks Perilaku Anti Korupsi 34 35 36,5 37 38 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Deputi I, Deputi II, dan Deputi VI 1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (1- 100) 70 72 74,3 75 77 2 Jumlah Implementasi Blue Print APSC 3 3 3 3 3 3 Persentase kerja sama luar negeri dengan negara lain yang ditindaklanjuti 92 92 92 92 92 4 Jumlah kebijakan nasional penguatan bela negara - - 1 Perpres 1 Rancanga n Rencana Induk Bela Negara 1 Rencana Induk Bela Negara Terciptanya Stabilitas Keamanan Deputi IV dan Deputi V 1 Pemenuhan MEF TNI 28% 35% 43,7% 50% 55% jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Penyelesaian Kasus Tindak Pidana 60% 65% 70% 75% 80% 2448 Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Terselenggaranya Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Deputi IV 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan doktrin dan strategi pertahanan 1 1 1 1 1 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan doktrin dan strategi pertahanan yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 2451 Koordinasi Hukum Internasional Terselenggaranya Koordinasi Hukum Internasional Deputi III jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah rekomendasi kebijakan permasalahan Hukum Internasional 3 3 3 3 3 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 2453 Koordinasi Intelijen Pertahanan Terselenggaranya Koordinasi Intelijen Pertahanan Deputi IV 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalan intelijen pertahanan 2 2 2 2 2 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalah intelijen pertahananyang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2454 Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Deputi II 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan kerja sama Amerika dan Eropa 2 2 2 2 2 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan kerja sama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti 92 92 92 92 92 2455 Koordinasi Kerja Sama ASEAN Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama ASEAN Deputi II 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan dan peningkatan Kejasama ASEAN 2 2 2 2 2 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan dan peningkatan keja sama ASEAN yang ditindaklanjut 92 92 92 92 92 Jumlah langkah aksi implementasi Blueprint APSC 2025 4 4 4 4 4 2456 Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Deputi II 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan Asia, Pasifik, dan Afrika 2 2 2 2 2 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan Asia, Pasifik, dan Afrika yang ditindaklanjuti 92 92 92 92 92 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2458 Koordinasi Materi Hukum Terselenggaranya Koordinasi Materi Hukum Deputi VI 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan materi hukum 5 5 5 5 5 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan materi hukum yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 2461 Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Terselenggaranya Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Deputi VII 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan telekomunikasi dan informatika 2 2 2 2 2 2 Persentase Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan 85 85 85 85 85 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 telekomunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti 2464 Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM Terselenggaranya Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM Deputi III 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 3 3 3 3 3 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditindaklanjuti 75 75 75 75 75 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2465 Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Terselenggaranya Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Deputi I 1 Jumlah rekomendasi debottlenecking permasalahan OMS dan OMA 1 1 1 1 1 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan demokrasi, OMS dan OMA yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 3 Skor indikator “Ancaman Kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat" (dihitung dari hasil IDI) 86 86 86 86 86 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Skor indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat" (dihitung dari hasil IDI) 47 47 47 47 47 5 Skor Indikator Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama (dihitung dari hasil IDI) 81 81 81 81 81 6 Skor lndikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya" 91 91 91 91 91 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 (dihitung dari hasil IDI) 7 Skor lndikator "Demonstrasi/ mogok yang bersifat kekerasan (dihitung dari hasil IDI) 32 33 34.30 36 37 2466 Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terselenggaranya Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Deputi I 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah 1 1 1 1 1 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti 90 90 90 90 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 3 Skor lndikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat" (dihitung dari hasil IDI). 60 62 65.40 68 70 4 Skor indikator “Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya (dihitung dari hasil IDI) 70 80 84 90 95 5 Skor indikator “Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya” (dihitung dari hasil IDI) 80 85 89 93 97 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 6 Skor indikator "Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita terhadap total APBD" (dihitung dari hasil IDI) 50 52 57.30 60 62 7 Skor indikator "Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan" (dihitung dari hasil 101) 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 8 Skor indikator "Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif' (dihitung dari hasil IDI) 11 13 14.50 16 17 9 Skor indikator "Kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara" (dihitung dari hasil IDI) 55 60 63 68 73 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 10 Skor lndikator "Upaya penyediaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pemerintah daerah" (dihitung dari hasil IDI) 35 40 45 50 55 2467 Koordinasi Otonomi Khusus Terselenggaranya Koordinasi Otonomi Khusus Deputi I 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan otonomi khusus 2 2 2 2 2 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan otonomi khusus yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 3 Peningkatan capaian nilai IDI di wilayah Otonomi Khusus (Aceh : 68.30, DKI Jakarta : 85.75, D.I. Yogyakarta : 83.30, Papua 58, dan Papua Barat 60 67 69 71.07 73 75 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking terkait permasalahan Papua dan Papua Barat 3 3 3 3 3 5 Persentase rekomendasi kebijakan debotlenecking permasalahan isu Papua dan Papua Barat 75 75 75 75 75 2471 Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Deputi V 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan konflik, kontijensi, dan keamanan transportasi 3 3 3 3 3 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Peresentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan konflik, kontijensi, dan keamanan transportasi 80 80 80 80 80 2472 Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Deputi V 1 Jumlah Rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan kejahatan konvensional dam kejahatan terhadap kekayaan negara 2 2 2 2 2 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Peresentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 2473 Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Deputi V 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa 2 2 2 2 2 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase Rekomendasi Kebijakan debottlenecking Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 2474 Koordinasi Penegakan Hukum Terselenggaranya Koordinasi Penegakan Hukum Deputi III 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan penegakan hukum 4 4 4 4 4 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan penegakan hukum yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2475 Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Terselenggaranya Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Deputi I 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik 4 4 4 4 4 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik yang ditindaklanjuti 75 75 75 75 75 3 Skor indikator "Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat" (dihitung dari hasil IDI) 85 90 95.30 97 99 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Skor indikator "Kejadian yang menunjukkan ketiadaan /kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih" (dihitung dari hasil IDI) 50 55 60 65 70 5 Skor indikator "Kualitas daftar pemilih tetap" (dihitung dari hasil IDI) 70 72 74.30 77 79 6 Skor indikator "Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu voters turnout" (dihitung dari hasil IDI) 68 72 75 77 82 7 Skor lndikator "Persentase perempuan terpilih dalam total anggota 48 51 53.30 57 60 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 DPRD Provinsi" (dihitung dari hasil IDI) 8 Skor lidikator "Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaran pemilu" (dihitung dari hasil IDI) 56 58 60.30 62 64 9 Skor indikator "Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara" (dihitung dari hasil IDI) 88 90 92 94 96 10 Skor indikator "Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu" (dihitung dari hasil IDI) 51 54 56.75 59 62 11 Skor indikator "Persentase perempuan dalam pengurusan parpol tingkat provinsi" (dihitung dari hasil IDI) 77 81 84 87 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5906 Koordinasi Kesadaran Bela Negara Terselenggaranya Koordinasi Kesadaran Bela Negara Deputi VI 1 Rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kesadaran bela negara 1 1 3 3 3 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kesadaran bela negara yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 2477 Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan Terselenggaranya Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan Deputi IV 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan kekuatan, kemampuan dan 2 2 2 2 2 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 kerja sama pertahanan 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 5907 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Deputi II 1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 2 Persentase penurunan jumlah temuan 60 60 60 60 60 3 Persentase realisasi penyerapan anggaran 95 95 95 95 95 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik 90 90 90 90 90 5 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 92 92 92 92 92 6 Nilai akuntabilitas kinerja 65 70 75 80 85 2479 Koordinasi Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Koordinasi Wawasan Kebangsaan Deputi VI 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan wawasan kebangsaan 1 1 2 2 2 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 3 Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 27 29 29 30 32 4 Jumlah rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan 3 3 3 3 3 5 Peresentase Rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 2480 Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Deputi IV 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan 14 14 14 14 14 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 5893 Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Terselenggaranya Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Deputi VII 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan tata kelola pemerintahan 2 2 2 2 2 2 Persentase Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti 85 85 85 85 85 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5894 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Deputi IV 1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 2 Persentase penurunan jumlah temuan 50 50 50 50 50 3 Persentase realisasi penyerapan anggaran 90 90 90 90 90 4 Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik 80 80 80 80 80 5 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 90 90 90 90 90 6 Nilai akuntabilitas kinerja 60 65 70 75 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5895 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Deputi VI 1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 90 90 90 90 90 2 Persentase penurunan jumlah temuan 50 50 50 50 50 3 Persentase realisasi penyerapan anggaran 90 90 90 90 90 4 Persentase BMN dalam kondisi baik 90 90 90 90 90 5 Persentase realisasi program dan kegiatan 90 90 90 90 90 6 Nilai akuntabilitas kinerja 65 70 75 80 85 7 Persentase surat yang ditindaklanjuti 85 85 85 85 85 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5896 Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional Deputi II 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan organisasi internasional 1 1 1 1 1 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan pengelolaan organisasi internasional yang ditindaklanjuti 92 92 92 92 92 5897 Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Terselenggaranya Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Deputi V jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan objek vital nasional 6 6 6 6 6 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan objek vital nasional yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 5898 Koordinasi Kewaspadaan Nasional Terselenggaranya Koordinasi Kewaspadaan Nasional Deputi VI 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kewaspadaan nasional 1 1 3 3 3 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan kewaspadaan nasional yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 3 Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Forum Koordinasi Pemberantasan Terorisme (FKPT) 29 29 27 29 31 4 Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk dan membina Forum Kewaspadaan Masyarakat (FKDM) 350 400 425 430 435 5899 Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Terselenggaranya Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Deputi VII 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan informasi publik dan media massa 2 2 2 2 2 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan informasi publik dan media massa yang ditindaklanjuti 85 85 85 85 85 5900 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Deputi VII 1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 2 Persentase penurunan jumlah temuan 60 60 60 60 60 3 Persentase realisasi penyerapan anggaran 95 95 95 95 95 4 Persentase BMN dalam kondisi baik 90 90 90 90 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 90 90 90 90 90 6 Nilai akuntabilitas kinerja 65 70 75 80 85 5901 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Terselenggaranya Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Deputi VII 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan peningkatan pelayanan publik 2 2 2 2 2 2 Persentase jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan peningkatan pelayanan publik 85 85 85 85 85 3 Jumlah provinsi yang menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat 22 22 22 22 22 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Jumlah rekomendasi kebijakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) 16 16 16 16 16 5902 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi I 1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 2 Persentase penurunan jumlah temuan 50 50 50 50 50 3 Persentase realisasi penyerapan anggaran 90 90 90 90 90 4 Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik 90 90 90 90 90 5 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 90 90 90 90 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 6 Nilai akuntabilitas kinerja 65 70 72 80 85 5903 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Deputi III 1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 2 Persentase penurunan jumlah temuan 50 50 50 50 50 3 Persentase realisasi penyerapan anggaran 90 90 90 90 90 4 Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik 80 80 80 80 80 5 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 90 90 90 90 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 6 Nilai akuntabilitas kinerja 60 65 70 75 80 5904 Koordinasi Memperteguh Ke- Bhineka-an Terselenggaranya Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an Deputi VI 1 Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan memperteguh ke- bhinneka-an 2 2 3 3 3 2 Persentase jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking pengelolaan memperteguh ke- bhinneka-an yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 3 Skor variabel toleransi indeks kerukunan umat beragama 65 69 75 77 79 4 Skor variabel kesetaraan indeks kerukunan umat beragama 70 73 75 77 79 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5 Skor variabel kerja sama indeks kerukunan umat beragama 36 40 40 44 48 6 Jumlah provinsi yang membentuk dan membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - 32 33 34 34 5905 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Deputi V 1 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 2 Persentase penurunan jumlah temuan 50 50 50 50 50 3 Persentase realisasi penyerapan anggaran 90 90 90 90 90 4 Persentase BMN dalam kondisi baik 90 90 90 90 90 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5 Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 90 90 90 90 90 6 Nilai akuntabilitas kinerja 60 65 70 75 80 jdih.polkam.go.id 4.2 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasasaran strategis Kemenko Polhukam. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut: Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam 176.295.700,00 266.718.659,00 280.054.592,00 294.057.321,50 308.760.187,60 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam 101.349.000,00 153.042.339,00 160.694.456,00 168.729.178,70 177.165.637,70 Sekretariat Kemenko Polhukam 2440 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan, dan Data 2.764.844,00 4.230.000,00 4.441.500,00 4.663.575,00 4.896.753,80 Biro Perencanaan dan Organisasi 2441 Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga 415.530,00 670.000,00 703.500,00 738.675,00 775.608,80 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2442 Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol, dan Keamanan 79.402.298,00 110.445.739,00 115.968.026,00 121.766.427,20 127.854.748,60 Biro Umum 2443 Pengelolaan Pengawasan Internal 1.428.070,00 1.784.000,00 1.873.200,00 1.966.860,00 2.065.203,00 Inspektorat 2444 Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam 1.166.900,00 2.550.000,00 2.677.500,00 2.811.375,00 2.951.943,80 Biro Umum 5041 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 16.817.500,00 19.820.000,00 20.811.000,00 21.851.550,00 22.944.127,50 Sekretariat Kompolnas 5042 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI 9.542.600,00 13.542.600,00 14.219.730,00 14.930.716,50 15.677.252,30 Sekretariat Komjak RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam 7.073.300,00 20.696.604,00 21.731.434,20 22.818.005,90 23.958.906,20 Sekretariat Kemenko Polhukam jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2445 Peningkatan Sarana dan Prasarana 7.073.300,00 20.696.604,00 21.731.434,20 22.818.005,90 23.958.906,20 Biro Umum Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 67.873.400,00 92.979.716,00 97.628.701,80 102.510.136,90 107.635.643,70 Sekretariat Kemenko Polhukam 2448 Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan 962.106,00 1.132.106,00 1.188.711,30 1.248.146,90 1.310.554,20 Deputi IV 2451 Koordinasi Hukum Internasional 659.000,00 859.000,00 901.950,00 947.047,50 994.399,90 Deputi III 2453 Koordinasi Intelijen Pertahanan 816.132,00 2.018.732,00 2.119.668,60 2.225.652,00 2.336.934,60 Deputi IV 2454 Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa 1.572.963,00 1.210.363,00 1.270.881,20 1.334.425,20 1.401.146,50 Deputi II 2455 Koordinasi Kerja Sama ASEAN 1.220.924,00 1.334.324,00 1.401.040,20 1.471.092,20 1.544.646,80 Deputi II 2456 Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika 1.124.928,00 1.250.928,00 1.313.474,40 1.379.148,10 1.448.105,50 Deputi II jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2458 Koordinasi Materi Hukum 739.800,00 939.800,00 986.790,00 1.036.129,50 1.087.936,00 Deputi III 2461 Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika 2.685.170,00 3.078.900,00 3.232.845,00 3.394.487,30 3.564.211,60 Deputi VII 2464 Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM 1.663.200,00 1.063.200,00 1.116.360,00 1.172.178,00 1.230.786,90 Deputi III 2465 Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil 9.876.723,00 11.196.475,00 11.756.298,80 12.344.113,70 12.961.319,40 Deputi I 2466 Koordinasi Desentralisai dan Otonomi Daerah 929.300,00 2.229.300,00 2.340.765,00 2.457.803,30 2.580.693,40 Deputi I 2467 Koordinasi Otonomi Khusus 12.196.674,00 19.912.319,00 20.907.935,00 21.953.331,70 23.050.998,30 Deputi I 2471 Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi 6.899.666,00 12.035.516,00 12.637.291,80 13.269.156,40 13.932.614,20 Deputi V jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2472 Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 1.223.500,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 2.431.012,50 Deputi V 2473 Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa 1.540.200,00 4.078.506,00 4.282.431,30 4.496.552,90 4.721.380,50 Deputi V 2474 Koordinasi Penegakan Hukum 2.002.700,00 3.211.700,00 3.372.285,00 3.540.899,30 3.717.944,20 Deputi III 2475 Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik 2.469.519,00 3.875.522,00 4.069.298,10 4.272.763,00 4.486.401,20 Deputi I 2477 Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan 1.203.650,00 1.871.050,00 1.964.602,50 2.062.832,60 2.165.974,30 Deputi IV jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2479 Koordinasi Wawasan Kebangsaan 3.032.579,00 8.975.433,00 9.424.204,70 9.895.414,90 10.390.185,60 Deputi VI 2480 Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan 2.426.542,00 10.606.542,00 11.136.869,10 11.693.712,60 12.278.398,20 Deputi IV 5893 Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan 609.000,00 1.076.086,00 1.129.890,30 1.186.384,80 1.245.704,10 Deputi VII 5894 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 644.375,00 1.324.375,00 1.390.593,80 1.460.123,40 1.533.129,60 Deputi IV 5895 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 569.900,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 Deputi VI 5896 Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional 1.134.700,00 1.235.500,00 1.297.275,00 1.362.138,80 1.430.245,70 Deputi II jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5897 Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional 869.500,00 9.484.968,00 9.959.216,40 10.457.177,20 10.980.036,10 Deputi V 5898 Koordinasi Kewaspadaan Nasional 659.000,00 869.000,00 912.450,00 958.072,50 1.005.976,10 Deputi VI 5899 Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa 827.700,00 1.577.700,00 1.656.585,00 1.739.414,30 1.826.385,00 Deputi VI 5900 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 714.086,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 Deputi VII 5901 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1.127.730,00 1.016.000,00 1.066.800,00 1.120.140,00 1.176.147,00 Deputi VII 5902 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 929.300,00 2.260.625,00 2.373.656,30 2.492.339,10 2.616.956,00 Deputi I 5903 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 609.000,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 Deputi III jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5904 Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an 569.900,00 769.000,00 807.450,00 847.822,50 890.213,60 Deputi VI 5905 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.944.528,00 2.278.404,00 2.392.324,20 2.511.940,40 2.637.537,40 Deputi V 5906 Koordinasi Kesadaran Bela Negara 569.900,00 869.000,00 912.450,00 958.072,50 1.005.976,10 Deputi VI 5907 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 776.780,00 799.180,00 839.139,00 881.096,00 925.150,70 Deputi II 176.295.700,00 266.718.659,00 280.054.592,00 294.057.321,50 308.760.187,60 jdih.polkam.go.id 136 Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Kerja. Demikian juga, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut diatas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Presiden melalui Nawa Cita. Rencana Strategis ini berbeda dengan Rencana Strategis sebelumnya, karena memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur (hasil/outcome). Rencana Strategis Kemenko Polhukam ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dan unit-unit kerja dalam kantor Kemenko Polhukam. jdih.polkam.go.id 137 Mengingat bahwa Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi segenap pejabat terkait, maka penetapannya dilakukan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. WIRANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Sidiq Mustofa

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…