Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2020
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; SALINAN jdih.polkam.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN. jdih.polkam.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi
BAB III JENIS GRATIFIKASI
BAB III
Jenis Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau jdih.polkam.go.id berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di luar tugas kedinasan.
jdih.polkam.go.id
BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BAB IV
Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
jdih.polkam.go.id
BAB V PELAPORAN GRATIFIKASI
BAB V
jdih.polkam.go.id
jdih.polkam.go.id
Membuka PDF…
Dokumen