DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

terkait ketentuan umum manajemen risiko infrastruktur manajemen risiko yang terdiri dari budaya risiko,struktur manajemen risiko, sistem infomasi manajemen risiko, dan anggaran manajemen risiko

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan manajemen risiko yang baik, tertib, dan berkepastian, perlu disusun pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115); 2023, No.150 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2.Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, struktur, dan proses untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
3.Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penepatan konteks, penilaian Risiko, mitigasi Risiko, dan pemantauan dan reviu.
4.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
5.Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
6.Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
7.Inspektorat adalah unit kerja di Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator dilakukan untuk:

a.meningkatkan tata kelola dan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
b.mewujudkan manajemen yang proaktif dan antisipatif, khususnya terhadap Risiko yang signifikan;
c.memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
d.meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
e.meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi; dan
f.meningkatkan level maturitas penerapan Manajemen Risiko. 2023, No.150

Pasal 3

Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

a.infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b.penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.budaya Risiko;
b.struktur Manajemen Risiko;
c.sistem informasi Manajemen Risiko; dan
d.anggaran Manajemen Risiko.

Pasal 6

(1)Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko pada unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator.
(2)Budaya Risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Koordinator.
(3)Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. b.komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
3. c.penghargaan terhadap pengelola Risiko;
4. d.integrasi Manajemen Risiko dalam proses bisnis di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
5. e.pengelolaan Risiko berkaitan dengan kemitraan.
(4)Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan nilai organisasi Kementerian Koordinator. 2023, No.150

Pasal 7

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.komite Manajemen Risiko;
b.UPR; dan
c.Inspektorat.

Pasal 8

(1)Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.ketua pelaksana harian; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri Koordinator.
(3)Ketua pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 9

Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas:

a.mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
b.menerima hasil laporan penerapan Manajemen Risiko pada setiap UPR sebagai bahan masukan dalam kebijakan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator pada tahun selanjutnya.

Pasal 10

UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a.UPR tingkat Kementerian Koordinator;
b.UPR tingkat unit kerja eselon I; dan
c.UPR tingkat unit kerja eselon II.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…