DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 10 Tahun 2013

Nomor: 10
Tahun: 2013
Ditetapkan: 27 Agustus 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
9.Peraturan… MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 02/Menko/Polhukam/08/2011 Tentang Disiplin Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 03/Menko/Polhukam/08/2011 Tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
11.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-07/Menko/Polhukam/1/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan
12.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Tahun 2013 Tentang Penetapan Peringkat/ Grade Jabatan Di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.Tunjangan kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
b.Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
c.Pegawai Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah pegawai yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan;
e.Pegawai… Jdih.polkam.go.id Jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
d.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
e.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, selain mendapatkan penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang:

a.Nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
b.Diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau dinonaktifkan oleh pejabat yang berwenang;
c.Diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
d.Diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
e.Diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
f.Pensiun (Terhitung Mulai Tanggal Pensiun).

BAB II

HARI DAN JAM KERJA SERTA PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 4

1) Hari dan jam kerja di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dan Keamanan ditentukan 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu dan diatur sebagai berikut:

a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 07.30 - 16.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 - 13.00 WIB
b.Hari…. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
b.Hari Jumat : pukul 07.30 - 16.30 WIB Istirahat : pukul 11.30 - 13.00 WIB 2) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja pada unit organisasi yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3) Pegawai yang terlambat datang, diberikan kelonggaran waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit dari ketentuan jam masuk dan dicatat sebagai kekurangan jam kerja; 4) Kekurangan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diganti dan dipenuhi oleh pegawai yang bersangkutan pada saat setelah jam kepulangan pada hari yang sama sesuai dengan lamanya kekurangan jam kerja pegawai tersebut; 5) Apabila pemenuhan kekurangan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, maka dianggap sebagai kekurangan jam kerja; 6) Pegawai yang terlambat datang melebihi batas waktu kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kekurangan jam kerja dihitung mulai menit pertama dari ketentuan masuk menurut jam kerja; 7) Pemenuhan kekurangan jam kerja pada masa kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meniadakan ketentuan penjatuhan pemotongan tunjangan kinerja; 8) Kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pegawai yang jam kerjanya diatur tersendiri dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 5

1) Setiap pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran; 2) Penanggungjawab pencatatan kehadiran pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia; 3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melaporkan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan kepada Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diteruskan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selambat- lambatnya setiap tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 12 (dua belas) jatuh pada hari libur; 4) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dalam hal:

a.mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi;
b.pegawai belum terdaftar dalam mesin pencatat kehadiran;
c.sidik jari tidak terekam dalam mesin pencatat kehadiran;
d.terjadi... Jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
d.terjadi keadaan kahar [force majeur). 5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ay at (4) huruf d merupakan kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; 6) Pencatatan kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengisi Formulir Daftar Hadir seperti tersebut pada Lampiran 3 (tiga) Peraturan ini; 7) Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pimpinan unit kerja yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk; 8) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkewajiban menyampaikan Daftar Hadir tersebut kepada Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia cq Kepala Bagian Umum paling lambat pukul 09.00 WIB hari berikutnya.

Pasal 6

1) Pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran, wajib menyampaikan surat perintah penugasan atau surat keterangan sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 (satu) Peraturan ini, kepada Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia cq Kepala Bagian Umum; 2) Surat perintah penugasan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia cq Kepala Bagian Umum, selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya sesudah melaksanakan tugas kedinasan; 3) Jenis-jenis tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.Kunjungan kerja ke daerah dan/atau ke luar negeri;
b.Koordinasi dengan kementerian/lembaga lain;
c.Konsultasi, mediasi, negoisasi dan tugas-tugas nonlitigasi;
b.Sosialisasi;
c.Supervisi;
d.Inspeksi;
e.Peliputan;
f.Mengikuti persidangan;
g.Penugasan intelijen;
h.Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
i.Rapat, seminar, ceramah, Focus Group Discussion, dan workshop;
j.Mengajar dan atau penelitian dalam mendukung tugas kedinasan;
k.Penyuluhan, dan;
l.Tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Pasal 7… Jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Pasal 7

1) Pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang karena alasan yang sah tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran, wajib menyampaikan Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 (satu) Peraturan ini, kepada Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia cq Kepala Bagian Umum; 2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia cq Kepala Bagian Umum, selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya sesudah melaksanakan tugas kedinasan; 3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Keperluan keluarga inti (orang tua, mertua, anak, suami, istri, kakak, adik);
b.Tetangga dekat meninggal dunia;
c.Keadaan kahar.

Pasal 8

1) Pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang telah mendapatkan ijin cuti, wajib menyampaikan surat ijin cuti kepada Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia cq Kepala Bagian Umum, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum melaksanakan cuti; 2) Pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau tugas belajar atau tugas dinas lainnya wajib menyampaikan surat perintah dimaksud kepada Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia cq Kepala Bagian Umum; 3) Pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya, dan menyampaikan surat keterangan tidak masuk kerja selambat-lambatnya satu hari kerja berikutnya kepada Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia cq Kepala Bagian Umum setelah terlebih dahulu diketahui oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerjanya; 4) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)lebih dari 1 (satu) hari, wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya, dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter selambat-lambatnya pada hari pegawai yang bersangkutan masuk kerja, kepada Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia cq Kepala Bagian Umum.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia cq Kepala Bagian Umum, paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur; 2) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan, sekurang- kurangnya selama satu bulan mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

BAB IV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 10

1) Pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dianggap melakukan pelanggaran apabila:

a.Kekurangan jam kerja karena terlambat datang;
b.Kekurangan jam kerja karena pulang sebelum waktunya;
c.Tidak masuk kerja, kecuali karena alasan kedinasan dan alasan yang sah;
d.Meninggalkan pekerjaan pada jam kerja;
e.Tidak mencatatkan kehadiran. 2) Pegawai di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja yang besarnya dinyatakan dalam %, sebesar-besarnya 100% dalam satu bulan.

Pasal 11

Untuk setiap kali kekurangan jam kerja karena terlambat datang, kecuali karena alasan kedinasan dan alasan yang sah, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja, dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Terlambat… Jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
a.Terlambat 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, sebesar 0,5% perhari dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan;
b.Terlambat 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit, sebesar 1% perhari dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan;
c.Terlambat 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, sebesar 1,25% perhari dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan;
d.Terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau pulang kerja, sebesar 1,5% perhari dari jumlah tunjangan selama 1 (satu) bulan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…