DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
3.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. MEMUTUSKAN www.jdih.polkam.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk mengelola Aparatur Sipil Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
2.Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (Hardware), perangkat lunak (Software), sumber daya manusia (Brainware), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
3.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang selanjutnya disebut Simpeg adalah sistem yang terkait dalam rangkaian proses mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan data dan informasi kepegawaian guna mendukung manajemen kepegawaian di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4.Perangkat Keras (Hardware) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
5.Perangkat Lunak (Software) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
6.Data adalah keterangan yang benar dan nyata dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
7.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
8.Database …. www.jdih.polkam.go.id
8.Database Kepegawaian adalah kumpulan data kepegawaian dalam bentuk data elektronik, terorganisasi secara sistematis yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi di bidang kepegawaian.
9.Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data kepegawaian guna mencapai kondisi data yang akurat dan terkini.
10.Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat Yang Berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
11.Pengguna adalah pegawai yang memiliki tingkatan otoritas sesuai tingkatannya.

Pasal 2

(1)Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi pengelola kepegawaian di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengelola dan mengembangkan Simpeg.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menstandarisasi prosedur kerja;
2. b.meningkatkan pelayanan data dan informasi kepegawaian;
3. c.pedoman pengembangan Simpeg; dan
4. d.memberikan pengamanan bagi pengguna Simpeg.

Pasal 3

Ruang lingkup Simpeg meliputi:

a.pengelolaan;
b.penerapan;
c.pengembangan;
d.pemanfaatan; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PENGELOLAAN SIMPEG

Pasal 4

(1)Pengelolaan Simpeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi terhadap perangkat dan data dalam penerapan Simpeg.
(2)Pengelolaan Simpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jaringan lokal (local area network).
(3)Jaringan lokal (local area network) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaringan komputer dengan perangkat pendukungnya yang saling berkomunikasi sesamanya dalam area kerja tertentu.

Pasal 5

Pengelolaan Simpeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

a.pengelolaan perangkat;
b.pengelolaan data;
c.data kepegawaian; dan
d.pengamanan.

Pasal 6

(1)Pengelolaan perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan rangkaian kegiatan merencanakan kebutuhan perangkat, efektifitas penggunaan, pemeliharaan, pengembangan perangkat, dan evaluasi hasil penggunaan perangkat.
(2)Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perangkat keras, yang terdiri dari:
  1. 1.server primer;
  2. 2.server cadangan;
  3. 3.komputer kerja;
  4. 4.printer, scanner, dan lain-lain;
  5. 5.perangkat keras pendukung seperti uninterruptible power supply (UPS), kabel coax, kabel utp, media penyimpanan data.
2. b.perangkat …. www.jdih.polkam.go.id
3. b.perangkat lunak berupa sistem komputer terdiri dari:
  1. 1.sistem operasi, baik jaringan maupun stand alone berbasis windows maupun open source;
  2. 2.program tools dan basis data;
  3. 3.sistem pengamanan data meliputi antivirus, firewall, dan lain-lain;
  4. 4.customized aplication program, baik yang dikembangkan sendiri maupun hasil modifikasi;
  5. 5.perangkat lunak lainnya yang dapat diaplikasikan secara mudah.
(3)Jaringan internet dengan bandwidth lebar.

Pasal 7

Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan rangkaian kegiatan:

a.pengumpulan;
b.pemutakhiran;
c.penyajian; dan
d.penyimpanan.

Pasal 8

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk mendapatkan sumber data atau dokumen kepegawaian tentang status pegawai sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil hingga pensiun atau diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan memasukan data sesuai perubahan data pegawai, misalnya: telah menyelesaikan pendidikan formal, mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan, workshop atau kursus, dan perubahan lainnya.

Pasal 10

Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk menampilkan profil pegawai secara lengkap atau menampilkan secara tepat dan akurat hal-hal yang terkait informasi di bidang kepegawaian.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…