DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2013

Nomor: 14
Tahun: 2013
Ditetapkan: 19 Desember 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kemampuan, wawasan pengetahuan, dan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
b.bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3 . ……. : : jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
3.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; 5 . Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6.Peraturan Menteri Koordina:or Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per -2/Menko/Polhukam/8/2011 tentang Disiplin Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
7.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan kepada pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mer.untut ilmu dan mendapat pendidikan dengan biaya Negara; 2 . …… : jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
2.Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3.Kewajiban adalah ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang menugaskan;
4.Hak adalah sesuatu yang diterima akibat melaksanakan kewajiban yang dipercayakan;
5.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan tentang disiplin pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
1.Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai;
2.Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan sedang menjalani hukuman disiplin;
3.Pendidikan:

a.SMA dan golongan ruang minimal II/a;
b.Diploma III dan golongan ruang minimal II/c;
c.Sarjana dan golongan ruang minimal III/a;
1. 4.Mendapat izin tertulis dari atasan langsung minimal Eselon II dan disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. 5.Program Studi yang dipilih sesuai dengan bidang tugas pekerjaan atau Program Studi yang ditentukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 6 ........... jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
3. 6.Lulus seleksi untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditentukan dengan program studi minimal terakreditasi b dari lembaga yang berwenang;
4. 7.Usia minimal 25 (dua puluh lima) Usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat masuk perkuliahan; 8. 9.

BAB III

PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Biaya-biaya yang ditanggung oleh negara meliputi:

1.Biaya pendaftaran dan seleksi/wawancara apabila pegawai yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi;
2.Uang kuliah, uang ujian, tunjangan buku, referensi, tunjangan riset, dan transport serta biaya lainnya yang terkait dengan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya-biaya yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas besarannya tidak melebihi Standar Biaya Umum (SBU) tahun anggaran yang berjalan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik: Membuat surat pernyataan tertulis di atas materai yang diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai kesanggupan menjalankan ikatan dinas dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun setelah lulus. jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Pasal 5 Segala biaya untuk keperluan tugas belajar dibebankan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

1.Strata Dua (S2) adalah 4 (empat) semester;
2.Strata Satu (S 1) adalah 8 (delapan) semester;
3.Diploma Tiga (D3) adalah 6 (enam) semester.

BAB IV

MASA TUGAS BELAJAR Pasal 6 Masa tugas belajar paling lama:

Pasal 7

Perpanjangan masa tugas belajar hanya dapat diberikan dengan persetujuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan apabila:

1.Sakit sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas belajar tepat pada waktunya dengan disertai Surat Keterangan Dokter.
2.Adanya tugas kedinasan yang mendesak sehingga dapat menghambat penyelesaian tugas belajar.

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama dua semester dengan mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. jdih.polkam.go.id MENTER! KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Pasal 9

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu dua semester, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama dua semester, dengan perubahan status menjadi ijin belajar.

BAB V

KEWAJIBAN DALAM TUGAS BELAJAR

Pasal 10

Pegawai yang menjalankan tugas belajar wajib:

1.Mengikuti semua program perkuliahan;
2.Melaporkan kemajuan belajar secara berkala setiap semester kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3.Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu serta mentaati semua ketentuan yang berlaku;
4.Melapor kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setelah menyelesaikan program pendidikan.

BAB VI

SANKSI DALAM TUGAS BELAJAR

Pasal 11

Pegawai yang memperoleh tugas belajar dikenakan sanksi apabila:

1.Tidak dapat menyelesaikan program pendidikan atas dasar adanya unsur kesengajaan;
2.Melampaui lamanya tugas belajar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 di atas yang bukan dikarenakan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2; 3 ....... jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
3.Mengundurkan diri sebagai Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan atau Pindah Instansi atas kemauan sendiri sebelum ikatan dinas berakhir sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (9) di atas.

Pasal 12

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:

1.Untuk ayat 1, yaitu mengembalikan keseluruhan jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas negara secara tunai atau diangsur, selarnbat-lambatnya sama dengan masa tugas belajar yang dijalani atau dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2.Untuk ayat 2, yaitu segala biaya tugas belajar yang melampaui masa tugas belajar yang telah ditentukan dalam Pasal 6 di atas, ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
3.Untuk ayat 3 , yaitu mengembalikan 2 (dua) kali lipat dari jumlah keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan disetor ke rekening kas negara. Apabila dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan tidak mengembalikan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BABVII

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan …… jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. DJOKO SUYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…