Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. TEDJO EDHI PURDIJATNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR879 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan, Drs. Subroto, M.M. www.jdih.polkam.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN jdih.polkam.go.id PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Sebagai wujud komitmen terhadap Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berupaya mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan merit sistem, salah satunya dengan melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, guna lebih menjamin terpenuhinya pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara profesional, akuntabel, dan obyektif perlu dilakukan pengaturan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka melalui proses seleksi terbuka berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusun Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai acuan bagi panitia seleksi dalam menyelenggarakan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tujuannya .... www.jdih.polkam.go.id Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel serta mendapatkan jabatan pimpinan tinggi yang berkualitas. C. Sasaran Sasaran disusunnya Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel serta terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan mengacu pada sistem merit. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup disusunnya Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meliputi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tata cara seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, monitoring dan evaluasi. E. Pengertian
1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
3.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
4.Jabatan Pimpinan Tinggi Utama adalah kepala lembaga pemerintah non kementerian.
5.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan yang setara dengan Eselon I a dan Eselon I b.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan Eselon II.
7..... jdih.polkam.go.id
7.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
8.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang Berwenang yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
9.Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
10.Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan seleksi terbuka calon pimpinan tinggi.
11.Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Pejabat yang Berwenang untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon pimpinan tinggi.
12.Tim Penilai Kompetensi adalah tim independen yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Seleksi yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi.
13.Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
14.Assesment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuisioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa assesor. B. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu:
1.Sekretaris Kementerian Koordinator;
2.Deputi Kementerian Koordinator; dan
3.Staf Ahli Kementerian Koordinator. C. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu:
1.Kepala Biro Kementerian Koordinator;
2.Inspektur Kementerian Koordinator;
3.Asisten Deputi Kementerian Koordinator;
4.Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional; dan
5.Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. D. Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Dapat Diisi Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif
1.Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif mengacu pada standar kompetensi jabatan yang ditentukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2.Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui suatu mekanisme tahapan seleksi.
1.Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
a.persyaratan umum: 1) personel dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli; 2) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau jabatan eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun. 3) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; 4) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; 5) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 7) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Orang Pribadi 1 (satu) tahun terakhir; dan 8) sehat fisik dan mental.
b.persyaratan khusus: 1) Pegawai Negeri Sipil: a) pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d; b) telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan c) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun. 2) .... www.jdih.polkam.go.id 2) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara a) pangkat perwira tinggi bintang dua atau perwira tinggi bintang tiga; b) telah mengikuti pendidikan:
(1)Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau
(2)Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia; c) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
2.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
a.Jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator 1) persyaratan umum: a) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau jabatan eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun; b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan g) sehat fisik dan mental. 2) persyaratan khusus: a) Pegawai Negeri Sipil:
(1)pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d;
(2).... jdih.polkam.go.id
(2)telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan
(3)berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun. b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara
(1)pangkat perwira tinggi bintang dua atau perwira tinggi bintang tiga;
(2)telah mengikuti pendidikan; (a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara
(3)pernah menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Utama atau Kepala Kepolisian Daerah; dan
(4)berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
b.Jabatan Deputi 1) persyaratan umum: a) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau jabatan eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun; b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; f) .... www.jdih.polkam.go.id f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan g) sehat fisik dan mental. 2) persyaratan khusus a) Pegawai Negeri Sipil:
(1)pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d;
(2)telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan
(3)berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan). b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara
(1)pangkat perwira tinggi bintang satu atau perwira tinggi bintang dua;
(2)telah mengikuti pendidikan: (a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara
(3)berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
c.Jabatan Staf Ahli 1) persyaratan umum: a) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun. Khusus pelamar dari jabatan fungsional sekurang- kurangnya menduduki jabatan fungsional jenjang madya; b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; d) .... jdih.polkam.go.id d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan g) sehat fisik dan mental. 2) persyaratan khusus a) Pegawai Negeri Sipil:
(1)pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c;
(2)telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan
(3)berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan). b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara
(1)pangkat perwira tinggi bintang satu atau perwira tinggi bintang dua;
(2)telah mengikuti pendidikan: (a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara
(3)berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
a.Jabatan Asisten Deputi/Kepala Biro/Inspektur. 1) persyaratan umum: a) telah menduduki jabatan eselon II atau yang setara, atau eselon III selama minimal 4 (empat) tahun. Khusus pelamar dari jabatan fungsional sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional jenjang madya; b) .... www.jdih.polkam.go.id b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan g) sehat fisik dan mental. 2) persyaratan khusus: a) Pegawai Negeri Sipil;
(1)pangkat sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b;
(2)telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; dan
(3)berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun. b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara
(1)pangkat: (a) Kolonel; (b) Komisaris Besar Polisi; atau (c) perwira tinggi bintang satu.
(2)telah mengikuti pendidikan: (a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisan Negara
(3)berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
b..... jdih.polkam.go.id
b.Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional: Persyaratan: 1) berasal dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) telah menduduki jabatan eselon II atau yang setara, atau eselon III selama minimal 4 (empat) tahun; 3) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; 4) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; 5) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 7) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; 8) sehat fisik dan mental; 9) pangkat Komisaris Besar Polisi atau perwira tinggi bintang satu; 10) telah mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisan Negara Republik Indonesia; dan 11) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
c.Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Persyaratan umum: 1) personil dari Kejaksaan Republik Indonesia; 2) telah menduduki jabatan eselon II atau yang setara, atau eselon III selama minimal 4 (empat) tahun; 3) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; 4) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; 5) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6) .... www.jdih.polkam.go.id 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 7) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; 8) sehat fisik dan mental; 9) pangkat Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b atau Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c; 10) telah mengikuti pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.III atau Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.II; 11) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun. B. Tahapan Pelaksanaan Seleksi Dalam melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dilakukan tahapan sebagai berikut:
1.Tahap Persiapan Tahap persiapan ini meliputi pembentukan Panitia Seleksi, Sekretariat Panitia Seleksi, dan Tim Penilai Kompetensi.
a.pembentukan Panitia Seleksi 1) Panitia Seleksi dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2) Dalam membentuk Panitia Seleksi, Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Komisi ASN. 3) Panitia Seleksi terdiri atas unsur: a) pejabat terkait dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b) pejabat dari instansi lain yang jenis tugas dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang akan diisi; dan c) akademisi, pakar dan profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi. 4) jumlah Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dari unsur terkait internal dan eksternal instansi. 5) .... jdih.polkam.go.id 5) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi. 6) Panitia Seleksi mempunyai tugas: a) mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat; b) melakukan pendaftaran calon; c) melakukan seleksi administrasi calon; d) mengumumkan daftar nama calon yang lulus seleksi administrasi; e) melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen; f) melakukan uji jejak rekam calon; g) merekomendasikan 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) orang calon tersebut kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA) untuk seleksi calon Pimpinan Tinggi Utama atau Pimpinan Tinggi Madya; dan h) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; 7) Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat. 8) Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sampai dengan diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi.
b.Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi 1) Sekretariat Panitia Seleksi dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Panitia Seleksi dan berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dari unsur terkait. 2) Sekretariat Panitia Seleksi mempunyai tugas: a) memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi; b) menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi; c) merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat; d) .... www.jdih.polkam.go.id d) menyiapkan bahan keperluan rapat; e) menyusun acara rapat; f) menghimpun surat-surat/dokumen; g) membuat notulen rapat; h) mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan i) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi. 3) masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi selama satu tahun anggaran.
c.Pembentukan Tim Penilai Kompetensi 1) Tim Penilai Kompetensi bersifat independen dan ditunjuk oleh Ketua Panitia Seleksi. 2) jumlah Tim Penilai Kompetensi harus ganjil, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang. 3) Tim Penilai Kompetensi bertugas: a) membantu Panitia Seleksi dalam melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi; dan b) melaporkan hasil penilaian beserta peringkatnya kepada Panitia Seleksi.
2.Tahapan Seleksi
a.pengumuman: 1) diumumkan secara terbuka melalui website Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (www.polkam.go.id), melalui surat edaran kepada instansi lain dan/atau media cetak. 2) pengumuman tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya (setara dengan eselon Ia dan Ib) diumumkan terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional; b) untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat kementerian yang bersangkutan; dan c) .... jdih.polkam.go.id c) pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) dalam pengumuman tersebut harus memuat : a) nama jabatan; b) persyaratan jabatan; c) persyaratan administrasi; d) batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi; e) materi atau tahapan seleksi; dan f) prosedur lain yang diperlukan. 4) dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal pelamar maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan perubahan jadwal seleksi.
b.Tata Cara: 1) pendaftaran a) Panitia Seleksi hanya menerima berkas yang dikirimkan ke alamat yang telah ditentukan. b) berkas yang sudah dikirimkan menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali. c) berkas yang dikirimkan atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku. d) berkas pendaftaran 1 (satu) rangkap harus disusun dengan urutan sebagai berikut:
(1)fotokopi ijazah;
(2)fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
(3).... www.jdih.polkam.go.id
(3)fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir
(4)fotokopi sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terakhir;
(5)fotokopi hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
(6)fotokopi bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;
(7)formulir persetujuan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang (dapat diunduh dalam website www.polkam.go.id); dan
(8)Daftar Riwayat Hidup (dapat diunduh dalam website www.polkam.go.id). e) setiap pelamar wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati dan diisikan pada formulir persetujuan. f) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi. g) dalam hal pada saat seleksi jumlah peserta yang mendaftar atau yang memenuhi persyaratan administrasi setelah dilakukan perpanjangan pengumuman kurang dari 3 (tiga) orang maka:
(1)untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang dapat menunjuk calon untuk diajukan sebagai peserta seleksi untuk mengisi jabatan tersebut; dan
(2)untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat yang Berwenang dapat menunjuk calon untuk diajukan sebagai peserta seleksi untuk mengisi jabatan tersebut. h) .... jdih.polkam.go.id h) calon sebagaimana dimaksud pada huruf g) angka (1) dan (2) dapat mengirimkan berkas lamaran langsung ditujukan kepada Panitia Seleksi untuk selanjutnya tetap mengikuti tahapan proses seleksi berikutnya. 2) Pelaksanaan seleksi a) seleksi administrasi:
(1)penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
(2)penetapan calon peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi.
(3)kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(4)syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
(5)pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
(6)Tata cara penilaian pada seleksi kompetensi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia Seleksi. b) seleksi kompetensi
(1)penilaian kompetensi dititikberatkan pada penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang.
(2)penilaian kompetensi manajerial menggunakan metode assessment center atau menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus dan presentasi.
(3).... www.jdih.polkam.go.id
(3)kriteria penilaian kompetensi mengacu pada standar kompetensi manajerial masing-masing jabatan.
(4)penilaian kompetensi bidang menggunakan metode tertulis, wawancara, dan pembuatan makalah. Penilaian meliputi aspek presentasi, penguasaan masalah, kemampuan berpikir strategis, upaya terobosan, dan kendali waktu.
(5)penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
(6)Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta berdasarkan hasil penilaian diluar peminatan yang dicantumkan.
(7)hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi. c) hasil seleksi:
(1)Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
(2)Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi kepada peserta seleksi.
(3)Panitia Seleksi membuat peringkat hasil penilaian dan menyampaikan 3 (tiga) orang calon sesuai urutan tertinggi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
(4)Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) orang calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA) dengan tembusan KASN.
(5)Panitia Seleksi membuat peringkat hasil penilaian dan menyampaikan 3 (tiga) orang calon sesuai urutan tertinggi kepada Pejabat yang Berwenang untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(6)Pejabat yang Berwenang mengusulkan 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
3..... jdih.polkam.go.id
3.Tahapan Seleksi Untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b.Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjuk 3 (tiga) orang calon peserta seleksi berdasarkan hasil sidang Wanjakti;
c.3 (tiga) orang calon peserta seleksi yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikuti seleksi kompetensi sesuai mekanisme sebagaimana terdapat pada ketentuan seleksi kompetensi;
d.hasil penilaian seleksi kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi;
e.Panitia Seleksi membuat peringkat hasil penilaian 3 (tiga) orang calon dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama serta Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
f.Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA) dengan tembusan KASN;
g.Panitia Seleksi membuat peringkat hasil penilaian 3 (tiga) orang calon dan disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
h.Pejabat yang Berwenang mengusulkan 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. B. Status kepegawaian bagi kandidat terpilih yang berasal dari instansi luar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 5 (lima) tahun. C. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. D. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka kepada KASN dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. TEDJO EDHI PURDIJATNO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan, Drs. Subroto, M.M.