Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2015
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
jdih.polkam.go.id
164);
MEMUTUSKAN www.jdih.polkam.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilakukan melalui proses seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh panitia seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 secara berkelanjutan akan dievaluasi, kemudian disesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
jdih.polkam.go.id
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. TEDJO EDHI PURDIJATNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR879 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan, Drs. Subroto, M.M. www.jdih.polkam.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN jdih.polkam.go.id PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai wujud komitmen terhadap Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berupaya mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan merit sistem, salah satunya dengan melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, guna lebih menjamin terpenuhinya pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara profesional, akuntabel, dan obyektif perlu dilakukan pengaturan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka melalui proses seleksi terbuka berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusun Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai acuan bagi panitia seleksi dalam menyelenggarakan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tujuannya .... www.jdih.polkam.go.id Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel serta mendapatkan jabatan pimpinan tinggi yang berkualitas. C. Sasaran Sasaran disusunnya Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel serta terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan mengacu pada sistem merit. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup disusunnya Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meliputi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tata cara seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, monitoring dan evaluasi. E. Pengertian
jdih.polkam.go.id
BAB II www.jdih.polkam.go.id BAB II JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN A. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu: Kepala Badan Keamanan Laut. B. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu:
C. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu:
D. Jabatan Pimpinan Tinggi Yang Dapat Diisi Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif
BAB III jdih.polkam.go.id BAB III TATA CARA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI A. Persyaratan Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaksanakan secara kompetitif oleh Panitia Seleksi dengan persyaratan sebagai berikut:
1) personel dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli; 2) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau jabatan eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun. 3) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; 4) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; 5) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 7) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Orang Pribadi 1 (satu) tahun terakhir; dan 8) sehat fisik dan mental.
1) Pegawai Negeri Sipil: a) pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d; b) telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; dan c) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun. 2) .... www.jdih.polkam.go.id 2) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara a) pangkat perwira tinggi bintang dua atau perwira tinggi bintang tiga; b) telah mengikuti pendidikan:
c) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
1) persyaratan umum: a) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau jabatan eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun; b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan g) sehat fisik dan mental. 2) persyaratan khusus: a) Pegawai Negeri Sipil:
jdih.polkam.go.id
b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara
(a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara
1) persyaratan umum: a) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau jabatan eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun; b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; f) .... www.jdih.polkam.go.id f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan g) sehat fisik dan mental. 2) persyaratan khusus a) Pegawai Negeri Sipil:
b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara
(a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara
1) persyaratan umum: a) telah menduduki jabatan eselon I atau yang setara, atau eselon II yang memiliki pengalaman jabatan terkait selama minimal 5 (lima) tahun. Khusus pelamar dari jabatan fungsional sekurang- kurangnya menduduki jabatan fungsional jenjang madya; b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; d) .... jdih.polkam.go.id d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan g) sehat fisik dan mental. 2) persyaratan khusus a) Pegawai Negeri Sipil:
b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara
(a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara
1) persyaratan umum: a) telah menduduki jabatan eselon II atau yang setara, atau eselon III selama minimal 4 (empat) tahun. Khusus pelamar dari jabatan fungsional sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional jenjang madya; b) .... www.jdih.polkam.go.id b) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; c) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; d) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; f) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; dan g) sehat fisik dan mental. 2) persyaratan khusus: a) Pegawai Negeri Sipil;
b) prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara
(a) Kolonel; (b) Komisaris Besar Polisi; atau (c) perwira tinggi bintang satu.
(a) Sekolah Staf dan Komando Angkatan atau Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia; atau (b) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisan Negara
jdih.polkam.go.id
Persyaratan: 1) berasal dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) telah menduduki jabatan eselon II atau yang setara, atau eselon III selama minimal 4 (empat) tahun; 3) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; 4) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; 5) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 7) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; 8) sehat fisik dan mental; 9) pangkat Komisaris Besar Polisi atau perwira tinggi bintang satu; 10) telah mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisan Negara Republik Indonesia; dan 11) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
1) personil dari Kejaksaan Republik Indonesia; 2) telah menduduki jabatan eselon II atau yang setara, atau eselon III selama minimal 4 (empat) tahun; 3) memiliki kompetensi yang terkait dengan jabatan dan pengalaman pada bidang yang sesuai; 4) kualifikasi pendidikan umum minimal sarjana (S-1) atau yang setara; 5) semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6) .... www.jdih.polkam.go.id 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin; 7) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada jabatan terakhir dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi (SPT) 1 (satu) tahun terakhir; 8) sehat fisik dan mental; 9) pangkat Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b atau Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c; 10) telah mengikuti pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.III atau Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.II; 11) berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun. B. Tahapan Pelaksanaan Seleksi Dalam melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dilakukan tahapan sebagai berikut:
1) Panitia Seleksi dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2) Dalam membentuk Panitia Seleksi, Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Komisi ASN. 3) Panitia Seleksi terdiri atas unsur: a) pejabat terkait dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b) pejabat dari instansi lain yang jenis tugas dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang akan diisi; dan c) akademisi, pakar dan profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi. 4) jumlah Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dari unsur terkait internal dan eksternal instansi. 5) .... jdih.polkam.go.id 5) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi. 6) Panitia Seleksi mempunyai tugas: a) mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat; b) melakukan pendaftaran calon; c) melakukan seleksi administrasi calon; d) mengumumkan daftar nama calon yang lulus seleksi administrasi; e) melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen; f) melakukan uji jejak rekam calon; g) merekomendasikan 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) orang calon tersebut kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA) untuk seleksi calon Pimpinan Tinggi Utama atau Pimpinan Tinggi Madya; dan h) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; 7) Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat. 8) Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sampai dengan diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi.
1) Sekretariat Panitia Seleksi dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Panitia Seleksi dan berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dari unsur terkait. 2) Sekretariat Panitia Seleksi mempunyai tugas: a) memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi; b) menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi; c) merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat; d) .... www.jdih.polkam.go.id d) menyiapkan bahan keperluan rapat; e) menyusun acara rapat; f) menghimpun surat-surat/dokumen; g) membuat notulen rapat; h) mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan i) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi. 3) masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi selama satu tahun anggaran.
1) Tim Penilai Kompetensi bersifat independen dan ditunjuk oleh Ketua Panitia Seleksi. 2) jumlah Tim Penilai Kompetensi harus ganjil, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang. 3) Tim Penilai Kompetensi bertugas: a) membantu Panitia Seleksi dalam melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi; dan b) melaporkan hasil penilaian beserta peringkatnya kepada Panitia Seleksi.
1) diumumkan secara terbuka melalui website Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (www.polkam.go.id), melalui surat edaran kepada instansi lain dan/atau media cetak. 2) pengumuman tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya (setara dengan eselon Ia dan Ib) diumumkan terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional; b) untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat kementerian yang bersangkutan; dan c) .... jdih.polkam.go.id c) pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) dalam pengumuman tersebut harus memuat : a) nama jabatan; b) persyaratan jabatan; c) persyaratan administrasi; d) batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi; e) materi atau tahapan seleksi; dan f) prosedur lain yang diperlukan. 4) dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal pelamar maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan perubahan jadwal seleksi.
1) pendaftaran a) Panitia Seleksi hanya menerima berkas yang dikirimkan ke alamat yang telah ditentukan. b) berkas yang sudah dikirimkan menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali. c) berkas yang dikirimkan atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku. d) berkas pendaftaran 1 (satu) rangkap harus disusun dengan urutan sebagai berikut:
www.jdih.polkam.go.id
e) setiap pelamar wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati dan diisikan pada formulir persetujuan. f) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi. g) dalam hal pada saat seleksi jumlah peserta yang mendaftar atau yang memenuhi persyaratan administrasi setelah dilakukan perpanjangan pengumuman kurang dari 3 (tiga) orang maka:
h) .... jdih.polkam.go.id h) calon sebagaimana dimaksud pada huruf g) angka (1) dan (2) dapat mengirimkan berkas lamaran langsung ditujukan kepada Panitia Seleksi untuk selanjutnya tetap mengikuti tahapan proses seleksi berikutnya. 2) Pelaksanaan seleksi a) seleksi administrasi:
b) seleksi kompetensi
www.jdih.polkam.go.id
c) hasil seleksi:
jdih.polkam.go.id
BAB IV www.jdih.polkam.go.id BAB IV MONITORING DAN EVALUASI A. Kandidat yang sudah dipilih, ditetapkan dan dilantik harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang Berwenang selama 1 (satu) bulan. B. Status kepegawaian bagi kandidat terpilih yang berasal dari instansi luar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 5 (lima) tahun. C. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. D. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka kepada KASN dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB V jdih.polkam.go.id BAB V PENUTUP Dengan dibuatnya pedoman ini diharapkan pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat terselenggara secara profesional, akuntabel, dan obyektif berdasarkan sistem merit, sehingga dapat menghasilkan pejabat yang berintegritas, professional, dan kompeten. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. TEDJO EDHI PURDIJATNO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan, Drs. Subroto, M.M.
Membuka PDF…