DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu SALINAN jdih.polkam.go.id

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN. jdih.polkam.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
2.Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan.
3.Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumentasi hukum.
4.Dokumentasi dan Informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan publikasi dokumen hukum.
5.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
6.Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga jdih.polkam.go.id Pemerintahan Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7.Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
8.Sekretaris Kementerian Koordinator adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 2

Dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang dikelola JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

a.produk hukum yang berupa peraturan perundang- undangan yaitu Peraturan Menteri Koordinator.
b.produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang berbentuk keputusan yaitu:
1. 1.Keputusan Menteri Koordinator, dan
2. 2.Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
c.produk hukum lainnya yaitu:
1. 1.berita hukum;
2. 2.buku hukum; dan
3. 3.jurnal hukum.

Pasal 3

Dokumen hukum tersebut dalam Pasal 2 ditautkan ke dalam website Pusat JDIHN. jdih.polkam.go.id

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
b.menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
c.meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan Anggota JDIHN.
(2)JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berkedudukan di Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan. jdih.polkam.go.id

Pasal 7

JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.pembangunan sistem informasi hukum yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
e.pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pendayagunaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan jaringan nasional;
f.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
g.penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIHN. jdih.polkam.go.id

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 9

(1)JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dikelola oleh Tim Pengelola JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pengarah;
2. b.Penanggung jawab;
3. c.Ketua;
4. d.Anggota; dan
5. e.Sekretariat.
(3)Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
(4)Bagan struktur organisasi Tim Pengelola JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a adalah Sekretaris Kementerian Koordinator.
(2)Pengarah JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan pengarahan pelaksanaan tugas pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan faktual pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. jdih.polkam.go.id

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012