Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2017
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 29
SALINAN jdih.polkam.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
jdih.polkam.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.polkam.go.id
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.polkam.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2017 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. WIRANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 835 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Gamal Haryo Putro jdih.polkam.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejalan dengan upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), terutama dalam hal penyelenggaraan ketatalaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, Tata Naskah Dinas merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan Administrasi Umum dan pengelolaan arsip dinamis. Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur Administrasi Umum meliputi antara lain pengaturan jenis dan format Naskah Dinas, penyusunan Naskah Dinas, penggunaan Lambang Negara, penggunaan Logo dan cap dinas, perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas. Sedangkan dalam pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengaturan terkait Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun dengan adanya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata jdih.polkam.go.id Naskah Dinas dan seiring dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat ini, maka Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut perlu disesuaikan kembali. B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran Sasaran penetapan Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah:
jdih.polkam.go.id D. Asas Asas-asas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut:
jdih.polkam.go.id BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS E. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas arahan merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berupa Naskah Dinas yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Jenis Naskah Dinas yang termasuk dalam golongan ini adalah sebagai berikut:
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Peraturan Menteri termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas tidak berlaku terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
1) Pengertian Pedoman adalah Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam petunjuk pelaksanaan dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. jdih.polkam.go.id 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani pedoman adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala pedoman terdiri dari unsur sebagai berikut.
b) Bagian batang tubuh pedoman terdiri atas:
c) Kaki Bagian kaki pedoman terdiri atas:
Format pedoman tercantum pada contoh 1 jdih.polkam.go.id CONTOH 1 FORMAT PEDOMAN PEDOMAN NOMOR …… TAHUN……….. TENTANG ………………………………… BAB I PENDAHULUAN
BAB III …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… dan seterusnya. Ditetapkan di …..................... pada tanggal ................... MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Lambang Negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak
1) Pengertian Petunjuk pelaksanaan adalah Naskah Dinas yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani petunjuk pelaksanaan adalah Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala petunjuk pelaksanaan terdiri dari unsur sebagai berikut.
jdih.polkam.go.id b) Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri atas:
c) Kaki Bagian kaki petunjuk pelaksanaan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:
Format petunjuk pelaksanaan tercantum pada contoh 2a dan 2b jdih.polkam.go.id CONTOH 2a FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KOORDINATOR PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR …… TAHUN…… TENTANG ………………………………… BAB I PENDAHULUAN
BAB III …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… dan seterusnya. Ditetapkan di …..................... pada tanggal ................... MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Lambang Negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak
TENTANG ………………………………… BAB I PENDAHULUAN
BAB III …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… dan seterusnya. Ditetapkan di …..................... pada tanggal ................... NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Logo dan nama Kementerian yang telah dicetak
1) Pengertian Instruksi adalah Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani instruksi adalah Menteri Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Wewenang penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala instruksi terdiri dari unsur sebagai berikut.
jdih.polkam.go.id b) Konsiderans Bagian konsiderans Instruksi terdiri dari:
c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi. d) Kaki Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
Format instruksi sebagaimana tercantum pada contoh 3 jdih.polkam.go.id CONTOH 3 FORMAT INSTRUKSI INSTRUKSI MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR …… TAHUN ….. TENTANG ……………………………………………………………… MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Menimbang : a. bahwa …………………………………………………..
Mengingat : 1. …………………………………………………………..
MENGINSTRUKSIKAN : Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;
Untuk : ……………………………………………………………… KESATU : ……………………………………………………………… KEDUA : ……………………………………………………………… KETIGA : dan seterusnya …………………………………………. Dikeluarkan di ………………………………...... pada tanggal ……………………...................... MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Lambang Negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkan instruksi Daftar pejabat yang menerima instruksi Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda- tanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis kapital tanpa gelar jdih.polkam.go.id
1) Pengertian Surat edaran adalah Naskah Dinas yang bersifat mengatur hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak untuk dilaksanakan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani surat edaran adalah Menteri Koordinator, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pimpinan pejabat tinggi pratama sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat edaran terdiri dari unsur sebagai berikut.
jdih.polkam.go.id
dan
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:
c) Kaki Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri dari:
dan
4) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. jdih.polkam.go.id Format surat edaran sebagaimana tercantum pada contoh 4a dan 4b. CONTOH 4a FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KOORDINATOR Yth. 1. …………………………….
TENTANG ………………………………………………………………
Ditetapkan di ………………………………...... pada tanggal ……………………...................... MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Tembusan:
TENTANG ………………………………………………………………
Ditetapkan di ………………………………...... pada tanggal ……………………...................... NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Tembusan:
Memuat pemberitahu- an tentang hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanga- nan jdih.polkam.go.id
1) Pengertian Surat perintah adalah Naskah Dinas dari Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama kepada seseorang dan/atau beberapa orang pejabat/pegawai yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan bersifat mendesak di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah serendah-rendahnya adalah pejabat pimpinan tinggi pratama berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat perintah terdiri dari:
penomoran surat perintah disusun dengan format (nomor urut/KKA/bulan/tahun). jdih.polkam.go.id Contoh: SURAT PERINTAH NOMOR 5/KKA/6/2016 b) Bagian batang tubuh surat perintah terdiri atas:
dan
c) Kaki Bagian kaki surat perintah ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari:
4) Distribusi dan Tembusan a) surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah; dan b) tembusan surat perintah disampaikan kepada pejabat/instansi terkait. jdih.polkam.go.id 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar pertimbangan; b) jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, jabatan, dan keterangan; dan c) surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. Format surat perintah tercantum pada contoh 5a dan 5b jdih.polkam.go.id CONTOH 5a FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KOORDINATOR SURAT PERINTAH NOMOR …/…./…/…. Menimbang : a. bahwa ………………………………………………;
Dasar : 1. ………………………………………………………..;
Memberi Perintah Kepada : 1. Nama : ………………………….. Jabatan : ……………………………
Untuk : 1. ………………………………;
Dikeluarkan di …… pada tanggal ……….. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
Tanggal : ……………………… Judul ……………………………………………… No. Nama Jabatan Keterangan Jumlah kolom disesuaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap jdih.polkam.go.id CONTOH 5b FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT SELAIN MENTERI KOORDINATOR SURAT PERINTAH NOMOR …/…./…/…. Menimbang : a. bahwa ………………………………………………;
Dasar : 1. ………………………………………………………..;
Memberi Perintah Kepada : 1. Nama : ………………………….. Jabatan : ……………………………
Untuk : 1. ………………………………;
Dikeluarkan di …… pada tanggal ……….. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
Nomor : …./……/…./….. Tanggal : ……………………… Judul ……………………………………………… No. Nama Jabatan Keterangan Jumlah kolom disesuaikan Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap jdih.polkam.go.id
1) Pengertian Surat tugas adalah Naskah Dinas dari Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama kepada seseorang dan/atau beberapa orang pejabat/pegawai yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat tugas serendah-rendahnya adalah pejabat pimpinan tinggi pratama berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat tugas terdiri dari:
penomoran surat tugas disusun dengan format (nomor urut/KKA/bulan/tahun) Contoh: SURAT TUGAS NOMOR 5/KKA/2/2016 jdih.polkam.go.id b) Bagian batang tubuh surat tugas terdiri atas:
c) Kaki Bagian kaki surat tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari:
4) Distribusi dan Tembusan a) surat tugas disampaikan kepada pihak yang mendapat tugas; dan b) tembusan surat tugas disampaikan kepada pejabat/instansi terkait. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar pertimbangan; b) apabila tugas bersifat tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, jabatan, dan keterangan; dan c) surat tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. jdih.polkam.go.id Format surat tugas tercantum pada contoh 6a dan 6b CONTOH 6a FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KOORDINATOR SURAT TUGAS NOMOR …/…./…/…. Menimbang : a. bahwa ………………………………………………;
Dasar : 1. ………………………………………………………..;
Memberi Tugas Kepada : 1. Nama : ………………………….. Jabatan : ……………………………
Untuk : 1. ………………………………;
Dikeluarkan di …… pada tanggal ……….. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
Tanggal : ……………………… Judul ……………………………………………… No. Nama Jabatan Keterangan Jumlah kolom disesuaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap jdih.polkam.go.id CONTOH 6b FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT SELAIN MENTERI KOORDINATOR SURAT TUGAS NOMOR …/…./…/…. Menimbang : a. bahwa ………………………………………………;
Dasar : 1. ………………………………………………………..;
Memberi Tugas Kepada : 1. Nama : ………………………….. Jabatan : ……………………………
Untuk : 1. ………………………………;
Dikeluarkan di …… pada tanggal ……….. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
Nomor : …./……/…./….. Tanggal : ……………………… Judul ……………………………………………… No. Nama Jabatan Keterangan Jumlah kolom disesuaikan Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap jdih.polkam.go.id F. Naskah Dinas Korespondensi Naskah Dinas korespondensi adalah Naskah Dinas yang digunakan untuk berkomunikasi, baik antar instansi, antar unit organisasi dalam satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jenis Naskah Dinas yang termasuk dalam golongan ini adalah sebagai berikut:
1) Pengertian Nota dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat yang setara atau lebih tinggi. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin dan/atau hal lain sesuai dengan kebutuhan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota dinas dibuat oleh pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala nota dinas terdiri dari:
jdih.polkam.go.id b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). 4) Penomoran Nomor nota dinas secara berurutan terdiri dari: a) kode derajat perlakukan pengamanan nota dinas (B/R/SR/T); b) tanda hubung (-), yang merupakan penghubung antara kode derajat perlakukan nota dinas; c) nomor, yang dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun takwim/kalender, untuk nomor 1 s.d. 9 tidak diawali dengan angka 0 (nol); d) garis miring (/); e) Kode Klasifikasi Arsip (KKA); f) garis miring (/); g) bulan (dalam angka arab), untuk nomor 1 s.d. 9 tidak diawali dengan angka 0 (nol); h) garis miring (/); dan i) tahun. Contoh: Format penomoran Nota Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang NOTA DINAS NOMOR B-10/KKA/5/2016 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan b) Tembusan nota dinas berlaku dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Format nota dinas sebagaimana tercantum pada contoh 7 jdih.polkam.go.id CONTOH 7 FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOTA DINAS NOMOR …/…./…/…. Yth. : …………………………………………………. Dari : ………………………………………………….. Hal : ……………………………………………… Tanggal : …………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………. Tanda Tangan Nama lengkap Tembusan:
LEMBAR CATATAN Kepada Yth. Catatan/Nota Tindakan Nomor Naskah Surat dari : Nomor : Tanggal : Hal :
1) Pengertian Surat undangan intern adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat dan/atau pegawai intern di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat undangan intern ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya (dapat dilihat pada tabel kewenangan penandatangan). 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat undangan intern terdiri dari: jdih.polkam.go.id
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri dari:
c) Kaki Bagian kaki surat undangan intern terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 4) Penomoran Nomor surat undangan intern secara berurutan terdiri dari: a) kode naskah surat undangan intern (UN); b) tanda hubung (-), yang merupakan penghubung antara kode naskah surat undangan dengan nomor; c) nomor, yang dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun takwim/kalender, untuk nomor 1 s.d. 9 tidak diawali dengan angka 0 (nol); d) garis miring (/); e) Kode Klasifikasi Arsip (KKA); f) garis miring (/); g) bulan (dalam angka arab), untuk nomor 1 s.d. 9 tidak diawali dengan angka 0 (nol); jdih.polkam.go.id h) garis miring (/); dan i) tahun. Contoh: Format penomoran Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Nomor : UN-8/KKA/8/2016 5) Hal yang Perlu Diperhatikan Format surat undangan intern sama dengan format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat undangan intern dapat ditulis pada lampiran. Format Surat undangan intern sebagaimana tercantum pada contoh 8 jdih.polkam.go.id CONTOH 8 FORMAT SURAT UNDANGAN INTERN Nomor : …./…./…./…. (Tempat), (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : …………….. Lampiran : ………………… Hal : Undangan ………………. Yth. …………………… …………………………. …………………………. …….…(alinea pembuka dan alinea isi) ………………………. ……………………………………………………………………………………….. pada hari, tanggal : ………………………………….. waktu : pukul …………………….. tempat : …………………….. acara : …………………….. …….…(alinea penutup) ………………….………………………. ……………………………………………………. Nama Jabatan, (tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap Tembusan:
Nomor : ……………….. Tanggal : ………………… DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan cap Dinas) Nama Lengkap Diisi dengan nama lengkap pegawai/ pejabat disertai nama jabatannya Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital jdih.polkam.go.id
1) Pengertian Surat dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat dinas dibuat oleh pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri dari:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. jdih.polkam.go.id c) Kaki Bagian kaki surat ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
4) Penomoran Nomor surat dinas secara berurutan terdiri dari: a) kode derajat perlakukan pengamanan surat dinas, yaitu B (Biasa), R (Rahasia), Sangat Rahasia (SR), dan Terbatas (T); b) tanda hubung (-), yang merupakan penghubung antara kode derajat perlakuan dan nomor surat dinas; c) nomor, yang dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun takwim/kalender, untuk nomor 1 s.d. 9 tidak diawali dengan angka 0 (nol); d) garis miring (/); e) Kode Klasifikasi Arsip (KKA); f) garis miring (/); g) bulan (dalam angka arab), untuk nomor 1 s.d. 9 tidak diawali dengan angka 0 (nol); h) garis miring (/); dan i) tahun. Contoh: Format penomoran Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Nomor: R-5/KKA/2/2016 jdih.polkam.go.id 5) Distribusi Surat dinas disampaikan kepada alamat tujuan dan alamat tembusan, seluruhnya dibubuhi cap sesuai dengan aturan penggunaan cap. 6) Hal yang Perlu Diperhatikan a) dalam hal surat dinas lebih dari satu halaman, kop Naskah Dinas dengan Lambang Negara atau Logo hanya digunakan pada lembar pertama. b) surat dinas yang ditandatangani dengan pelimpahan wewenang atas nama (a.n.) dilakukan menurut pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan pejabat pemberi wewenang diberikan tembusannya (diatur lebih lanjut pada Bab V). c) jika surat dinas disertai dengan lampiran atau salah satu kalimat di dalam isinya dapat diartikan mengantarkan berkas kepada alamat yang dituju, pada kolom lampiran disebutkan jumlah dengan angka arab atau satuannya saja dan tidak ditulis kedua-duanya. Jika jumlah lampiran itu dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, angka arab itu ditulis dengan huruf. contoh: Lampiran : Dua Lembar Lampiran : Dua Belas Lembar Lampiran : 23 Lembar d) pemberian delegasi wewenang atau kuasa dalam penandatanganan surat dinas dilakukan secara tertulis. e) hal yang memuat pokok surat harus dirumuskan sesingkat mungkin, tetapi masih tetap dapat dimengerti oleh penerima surat. Isi Hal ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diakhiri dengan tanda baca. contoh: Hal : Penunjukan sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim f) tembusan surat dinas dibuat dengan cara menggandakan surat asli dan dibubuhi dengan cap dinas. jdih.polkam.go.id Format surat dinas sebagaimana tercantum pada contoh 9a, 9b, 9c, dan 9d CONTOH 9a FORMAT SURAT DINAS MENTERI KOORDINATOR Nomor : …./…./…./…. (Tempat),(Tgl., Bln., Thn.) Sifat : …………….. Lampiran : ………………… Hal : Undangan ………………. Yth. …………………… …………………………. …………………………. …….…(alinea pembuka) .....................………………………. ……………………………………………………………………………………….. .......................... (alinea isi) ............................................. .................................................................................................... ................................ (alinea penutup) ............................. .......................................................................................... Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (tanda tangan dan cap jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
…………………………. …………………………. Dear/Your Excellency, …….…(opening) .....................………………………. ……………………………………………………………………………………….. .......................... (body) ............................................. .................................................................................................... ................................ (closing) ............................. .......................................................................................... Sincerely yours/Yours sincerely, Coordinating Minister For Political, Legal, and Security Affairs of the Republic of Indonesia, (sign) Full Name CC:
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110 Phone (021) 3521121, 3520145; Fax (021) 3860354, 34830612 Kop surat dinas yang berupa lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri Isi surat dinas Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital jdih.polkam.go.id CONTOH 9c FORMAT SURAT DINAS UNTUK NON PEJABAT NEGARA Nomor : …./…./…./…. (Tempat),(Tgl., Bln., Thn.) Sifat : …………….. Lampiran : ………………… Hal : Undangan ………………. Yth. …………………… …………………………. …………………………. …….…(alinea pembuka) .....................………………………. ……………………………………………………………………………………….. .......................... (alinea isi) ............................................. .................................................................................................... ................................ (alinea penutup) ............................. .......................................................................................... Nama Jabatan, (tanda tangan dan cap dinas) Nama lengkap Tembusan:
…………………………. Dear/Your Excellency, …….…(opening) .....................………………………. ……………………………………………………………………………………….. .......................... (body) ............................................. .................................................................................................... ................................ (closing) ............................. .......................................................................................... Deputy for …………………, (sign) Full Name CC:
Kop surat dinas yang berupa Logo dan alamat lengkap yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri Isi surat dinas Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital jdih.polkam.go.id
1) Pengertian Surat undangan ekstern adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat undangan ekstern ditandatangani oleh Menteri Koordinator atau pejabat serendah-rendahnya pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya (dapat dilihat pada tabel kewenangan penandatangan). 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat undangan ekstern terdiri dari:
jdih.polkam.go.id b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan ekstern terdiri dari:
c) Kaki Bagian kaki surat undangan ekstern terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 4) Penomoran Nomor surat undangan ekstern secara berurutan terdiri dari: a) kode naskah surat undangan ekstern (UN); b) tanda hubung (-), yang merupakan penghubung antara kode naskah surat undangan dengan nomor; c) nomor, yang dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun takwim/kalender, untuk nomor 1 s.d. 9 tidak diawali dengan angka 0 (nol); d) garis miring (/); e) Kode Klasifikasi Arsip (KKA); f) garis miring (/); g) bulan (dalam angka arab), untuk nomor 1 s.d. 9 tidak diawali dengan angka 0 (nol); h) garis miring (/); dan i) tahun Contoh: Format penomoran surat undangan ekstern yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang Nomor: UN-5/KKA/2/2016 jdih.polkam.go.id 5) Penomoran dan distribusi Tata cara penomoran dan distribusi surat undangan ekstern adalah sama dengan penomoran dan distribusi untuk surat dinas. 6) Hal yang Perlu Diperhatikan a) format surat undangan ekstern sama dengan format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan ekstern dapat ditulis pada lampiran. b) surat undangan ekstern untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. c) tingkat pengamanan surat undangan ekstern ditentukan oleh tingkat pengamanan suatu kegiatan yang akan diadakan atau dilaksanakan, misalnya apabila suatu kegiatan akan membahas rencana pengamanan seorang kepala negara yang berkunjung ke Indonesia, maka surat undangan ekstern bagi pejabat terkait yang diminta hadir mengikuti rapat pembahasan bisa bersifat rahasia atau sangat rahasia. d) apabila alamat yang dituju pada surat undangan ekstern cukup banyak, para pejabat yang diundang dibuat daftar tersendiri yang merupakan lampiran dari surat undangan ekstern. e) jika surat undangan ekstern disertai dengan lampiran atau salah satu kalimat di dalam isinya dapat diartikan mengantarkan berkas kepada alamat yang dituju, pada kolom lampiran disebutkan jumlah dengan angka arab atau satuannya saja dan tidak ditulis kedua-duanya. Jika jumlah lampiran itu dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, angka arab itu ditulis dengan huruf. contoh: Lampiran : Dua Lembar Lampiran : Dua Belas Lembar Lampiran : 23 Lembar jdih.polkam.go.id f) tembusan surat undangan ekstern dibuat dengan cara menggandakan surat asli dan dibubuhi dengan cap dinas. Format surat undangan ekstern sebagaimana tercantum pada contoh 10a, 10b, 10c, 10d, 10 e, dan 10 f. jdih.polkam.go.id CONTOH 10a FORMAT SURAT UNDANGAN EKSTERN DITANDATANGANI OLEH MENTERI KOORDINATOR Nomor : …./…./…./…. (Tempat),(Tgl., Bln., Thn.) Sifat : …………….. Lampiran : ………………… Hal : Undangan ………………. Yth. …………………… …………………………. …………………………. …….…(alinea pembuka dan alinea isi) ………………………. ……………………………………………………………………………………….. pada hari, tanggal : ………………………………….. waktu : pukul …………………….. tempat : …………………….. acara : …………………….. …….…(alinea penutup) ………………….………………………. ……………………………………………………. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (tanda tangan dan cap jabatan) Nama lengkap Tembusan:
Nomor : ……………….. Tanggal : ………………… DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (tanda tangan dan cap jabatan) Nama lengkap Diisi dengan nama jabatan disertai nama instansi Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital jdih.polkam.go.id CONTOH 10c FORMAT SURAT UNDANGAN EKSTERN DITANDATANGANI OLEH NON PEJABAT NEGARA Nomor : …./…./…./…. (Tempat),(Tgl., Bln., Thn.) Sifat : …………….. Lampiran : ………………… Hal : Undangan ………………. Yth. …………………… …………………………. …………………………. …….…(alinea pembuka dan alinea isi) ………………………. ……………………………………………………………………………………….. pada hari, tanggal : ………………………………….. waktu : pukul …………………….. tempat : …………………….. acara : …………………….. …….…(alinea penutup) ………………….………………………. ……………………………………………………. Nama Jabatan, (tanda tangan dan cap dinas) Nama lengkap Tembusan:
Nomor : ……………….. Tanggal : ………………… DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
Nama Jabatan, (tanda tangan dan cap dinas) Nama lengkap Diisi dengan nama lengkap pegawai/ pejabat disertai nama jabatannya Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital jdih.polkam.go.id CONTOH 10e FORMAT KARTU UNDANGAN MENTERI KOORDINATOR Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ……………………………………………… Hari …………../ (tanggal) …………………., pukul …………….. WIB bertempat di …………………….. Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa Konfirmasi …………………….. Pakaian : Laki-laki : Perempuan : TNI/Polri : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110 Telepon (021) 3521121, 3520145; Faksimile (021) 3860354, 34830612 jdih.polkam.go.id CONTOH 10f FORMAT KARTU UNDANGAN NON PEJABAT NEGARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ………………………………………… ……………………………………… hari, tanggal : ………………………. pukul : ……………………… tempat : ………………………. Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa Konfirmasi …………………….. Pakaian Laki-laki : …………….. Perempuan : ……………… TNI/Polri : ……………… jdih.polkam.go.id G. Naskah Dinas Khusus
1) Perjanjian Dalam Negeri Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Pemerintah dengan pihak swasta dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama. a) Wewenang dan penandatanganan Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Pemerintah dengan pihak swasta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. b) Susunan
(a) Lambang Negara untuk Menteri Koordinator diletakkan secara simetris sedangkan Logo untuk pejabat selain Menteri Koordinator diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama instansi; (b) nama instansi; (c) judul perjanjian; dan (d) nomor.
Format surat perjanjian dalam negeri sebagaimana tercantum pada contoh 11a, 11b,11 c, dan 11 d jdih.polkam.go.id CONTOH 11a FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR LEMBAGA DALAM NEGERI UNTUK PEJABAT NEGARA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA ...................................................................... DAN ......................................................... TENTANG .................................................................. NOMOR ................................ NOMOR ................................ Pada hari ini, ......, tanggal ..., bulan ...., tahun ...., bertempat di ...... yang bertanda tangan di bawah ini
yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
BAB III
TUJUAN KERJA SAMA .......................................................................................................... .........................................................................................
RUANG LINGKUP KERJA SAMA .......................................................................................................... .........................................................................................
PELAKSANAAN KEGIATAN .......................................................................................................... ......................................................................................... Judul perjanjian (nama naskah dinas para pihak, obyek perjanjian) Lambang Negara garuda emas yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat identitas pihak yang mengadakan dan menanda- tangani perjanjian Memuat materi perjanjian, yang ditulis dalam bentuk pasal-pasal jdih.polkam.go.id
PEMBIAYAAN .......................................................................................................... .........................................................................................
PENYELESAIAN PERSELISIHAN .......................................................................................................... .........................................................................................
LAIN-LAIN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)