DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.polkam.go.id

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan jdih.polkam.go.id Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

(1)Renstra Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 terdiri atas:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
3. c.Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
4. d.Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
5. e.Penutup; dan
6. f.Lampiran.
(2)Renstra Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. jdih.polkam.go.id

Pasal 3

(1)Renstra Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 memuat data dan informasi kinerja.
(2)Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Sistem Informasi KRISNA- Renstra.
(3)Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1251) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.polkam.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2020 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TTD. MOH. MAHFUD MD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1045 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Sidiq Mustofa jdih.polkam.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2020-2024 Peningkatan aspek pemenuhan hak politik pada tahun 2014 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 63,72% meningkat menjadi 70,63 di tahun 2015. Capaian ini menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia bergerak dinamis dengan target mencapai sasaran partisipasi politik di tahun 2019, peningkatan keamanan dan stabilitas nasional. Langkah yang diambil yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar lebih sadar terhadap hak politik mereka. Selain itu juga dilakukan upaya perbaikan dalam proses pelaksanaan pemilu, termasuk perbaikan data pemilih dan transparansi penghitungan suara pemilu. Hasil dari upaya tersebut jdih.polkam.go.id menghasilkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 mencapai 74,01%. Pada bidang hukum, sasaran penegakan dan kesadaran hukum tahun 2015-2019 terfokus pada penegakan hukum yang berkualitas. Namun capaiannya belum mampu meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif. Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015- 2018, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61 (2018). Prognosa Indeks Pembangunan Hukum tahun 2019 mencapai 0,63. Beberapa variabel berpengaruh terhadap peningkatan capaian tersebut, diantaranya adalah Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang mudah dan cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah Anak dengan Bantuan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 provinsi. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian perkara melalui jalur Mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara. Upaya lain yang dilakukan mencapai sasaran IPH di tahun 2019 telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) oleh 8 (delapan) Kementerian/Lembaga (K/L) antara lain: Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jdih.polkam.go.id dan Lembaga Sandi Negara. Upaya yang perlu terus dilakukan dalam mendorong pembangunan hukum diantaranya berupa penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya anti korupsi, serta peningkatan akses terhadap keadilan. Pada bidang Tata Kelola Pemerintahan, secara umum peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional menunjukkan capaian yang baik. Persentase K/L dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi baik (kategori B) menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2015-2018, yaitu 86,84 persen (2015) menjadi 93,98 persen (2018). Prognosa persentase K/L dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi baik (kategori B) ada tahun 2019 mencapai 95 persen. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi berupa penataan proses bisnis dan organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja strategis. Pemerintah juga berhasil dalam melakukan percepatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu percepatan yang dilakukan adalah pengembangan kreativitas dan kompetisi inovasi pelayanan. Jumlah inovasi pelayanan publik terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu 515 inovasi (2014), 1.189 inovasi (2015), dan 2.476 inovasi (2016). Hasil inovasi yang ada berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor dan lini pelayanan (pusat dan daerah). Pada Sektor Pertahanan dan Keamanan, pertahanan Indonesia semakin menguat dengan pengadaan Minimum Essential Force (MEF) yang modern. Pemenuhan MEF semakin meningkat selama periode tahun 2015-2018, yaitu 36,44 persen (2015) menjadi 60,40 persen

(2018). Prognosa pemenuhan MEF pada tahun 2019 mencapai 68,90 persen. Pencapaian MEF sejalan dengan target 2019 dan capaian secara fisik akan terlihat signifikan setelah tahun 2019. Pencapaian tersebut didukung dengan perbaikan kebijakan kualitas produk industri pertahanan. jdih.polkam.go.id 1.1.2 Capaian Kemenko Polhukam Periode 2015-2019 A. Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi Gambar 1. Capaian Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi Kualitas demokrasi dan hubungan diplomasi Indonesia periode 2015-2019 relatif stabil dan membaik walaupun terjadi fluktuasi pada implementasinya dilapangan sejalan dengan dinamika yang terjadi. Semakin dewasanya kondisi demokrasi di Indonesia dapat di lihat dari penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah yang berhasil di hak asasi manusiapir seluruh wilayah Indonesia, khususnya sepanjang tahun 2015 – 2019. 72,82 70,09 72,11 72,39 68,5 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 2015 2016 2017 2018 Capaian IDI Capaian IDI Gambar 2. Indeks Demokrasi Indonesia jdih.polkam.go.id Evaluasi atas pelaksanaan demokrasi Indonesia lima tahun sebelumnya menghasilkan catatan yang perlu menjadi perhatian pada pelaksanaan Rencana Strategis kedepan diantaranya, yaitu masih lemahnya kinerja lembaga demokrasi di Indonesia terutama partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masih maraknya praktik politik uang di Indonesia menjadi hak asasi manusiabatan proses konsolidasi demokrasi, Pemerintah Daerah belum merespon dengan baik tuntutan keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tingkat kesadaran dan pemahak asasi manusiaan politik masyarakat masih rendah untuk mendukung konsolidasi demokrasi, dan masih tingginya potensi konflik sosial politik terkait demonstrasi dengan tindakan kekerasan dan perusakan. Hal ini dilakukan dengan memberikan penekanan kepada isu- isu meliputi meningkatkan perbaikan dan proses demokrasi internal partai politik melalui perbaikan peraturan perundang-undangan bidang politik agar tercapai peningkatan kinerja politik mulai dari pusat sampai daerah, meningkatkan pemahak asasi manusiaan masyarakat terhadap politik, Pemerintah perlu merumuskan skema bantuan parpol yang lebih baik dan efisien serta mengedepankan akuntabilitas. Sebagai salah satu bentuk implementasi atas amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa Pancasila merupakan dasar Negara dan ideologi bangsa. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, yaitu antara lain dengan persatuan dan kesatuan dapat membawa bangsa kita ke alam kemerdekaan, serta menempatkan bangsa dan Negara Indonesia sejajar dengan bangsa lain sebagai bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang mendasar untuk selalu diprioritaskan guna mengisi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua perbedaan, permasalahan bangsa dapat diselesaikan dengan persatuan. Bapak Presiden Jokowi-pun menegaskan dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2014, “Karena persatuan itu, kita tetap menjadi bangsa yang merdeka dan bermartabat”. jdih.polkam.go.id B. Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Gambar 3. Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Upaya pembangunan hukum yang semakin berkualitas di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terfokus pada pelaksanaan koordinasi terkait penataan regulasi, kemudahan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, analisa, dan evaluasi Peraturan Perundangan dan integrasi data Peraturan Perundang- undangan dalam Sistem Informasi Jaringan Data Informasi dan Hukum (JDIH) dan penyelesaian Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia serta koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi yaitu melalui penerapan Sistem Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). jdih.polkam.go.id 0,48 0,57 0,6 0,61 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 2015 2016 2017 2018 Capaian IPH Capaian IPH Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Gambar 4. Indeks Pembangunan Hukum Indeks Pembangunan Hukum menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015-2018, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61
(2018). Prognosa Indeks Pembangunan Hukum tahun 2019 mencapai 0,63. Beberapa variabel yang perkembangannya baik yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang mudah dan cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah Anak dengan Bantuan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 provinsi. Adapun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. jdih.polkam.go.id Penyelesaian perkara melalui jalur Mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara. Selama periode tahun 2015-2018, yaitu 3,59 (2015) menjadi 3,66 (2018). Prognosa IPAK tahun 2019 mencapai 3,80. Pengukuran IPAK berada pada skala 0-5 semakin tinggi artinya semakin anti korupsi. Tidak ada angka IPAK pada tahun 2016 karena BPS tidak melakukan survei tersebut. Upaya anti korupsi difokuskan pada strategi untuk meminimalisir praktik suap, serta menguatkan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan akan didorong dalam rangka pencegahan praktik korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis supremasi hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia antara lain belum terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam hal penanganan perkara, belum adanya dukungan regulasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dukungan fasilitas pelaksanaan yang belum maksimal dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan diversi tahapan, dan belum terkonsolidasinya kebijakan dan program terkait pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi secara nasional. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dalam rangka perlunya sistem terpadu antar komponen penegak hukum, peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum dan aparat lainnya, dan peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dukungan moral anti korupsi yang masif oleh masyarakat, dan peningkatan strategi yang terkonsolidasi untuk memberikan dampak lebih besar terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. jdih.polkam.go.id C. Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Gambar 5. Capaian Meningkatnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan pembangunan pertahanan yang mampu mengatasi semua bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dewasa ini Indonesia dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam menghadapai tantangan tersebut Kemenko Polhukam berupaya untuk meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan pada Tahun 2015 – 2019 dengan mendorong peningkatan Minimum Essential Forces (MEF), penyelesaian kasus tindak pidana oleh Kepolisian, dan peningkatan ranking Keamanan Siber Indonesia di dunia yang diupayakan oleh Kemenko Polhukam dengan membentuk Badan Siber dan Sandi Negara. jdih.polkam.go.id 36,44 44,66 52,3 60,4 0 10 20 30 40 50 60 70 2015 2016 2017 2018 Capaian MEF (%) Capaian MEF (%) Sumber: Kementerian Pertahanan Gambar 6. Capaian Pemenuhan MEF Upaya Kemenko Polhukam mengawal target capaian pemenuhan MEF antara lain pencapaian MEF belum menggambarkan capaian fisik yang sesungguhnya, permasalahan kebijakan dan kualitas produk industri pertahanan, belum adanya kontrak jangka panjang antara user dan industri pertahanan sehingga menyebabkan industri pertahanan tidak memiliki perencanaan jangka panjang, dan lambatnya proses produksi dan penyerahan produk dari industri ke user. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemenko Polhukam melaksanakan upaya koordinasi antara lain kebijakan mengarah pada transformasi tata kelola pengadaan Alutsista baik dari dalam maupun luar negeri, mendukung industri pertahanan dalam negeri untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan MEF, dan mendorong adanya kebijakan untuk menciptakan grand design pengadaan Alutsista jangka panjang dan perlunya memfasilitasi industri pertahanan dalam negeri bekerjasama dalam peningkatan teknologi dengan industri pertahanan luar negeri. jdih.polkam.go.id 58 64 67 52 54 56 58 60 62 64 66 68 2017 2018 2019 Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana (%) Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana (%) Sumber: Lakip Kemenko Polhukam Gambar 7. Capaian Pemenuhan MEF Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara di Indonesia selama tahun 2015 telah memberikan kemajuan positif. Hal ini tercermin pada peningkatan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara sesuai aturan yang berlaku. Beberapa kejadian kejahatan tersebut masih dilatarbelakangi oleh kesenjangan tingkat kesejahteraan yang menjadi alasan masyarakat melakukan kegiatan illegal. Melalui pelaksanaan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi penyusunan database, koordinasi stakeholder dan analisa penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara yang intensif dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, dapat menurunkan angka kejahatan konvensional dan kejahatan tehadap kekayaan negara. Ranking Indonesia di Global Cybersecurity Index (GCI) pada tahun 2017 berada di peringkat ke-69 dari 164 negara dunia dengan skor 0,424. Pada bulan Mei 2019 ITU mengeluarkan pengumuman final GCI, dengan hasil Indonesia pada tahun 2018 memiliki skor 0,776 dengan skala 0,00-1,00 dan peringkat Indonesia di GCI tahun 2018 menduduki peringkat 41 dari 175 Negara. Sedangkan untuk wilayah Asia Pasifik, peringkat Indonesia juga mengalami kenaikan menjadi posisi ke-9 yang sebelumnya berada di posisi 16. jdih.polkam.go.id Selain itu, Indonesia juga perlu menyikapi dinamika perkembangan kerja sama siber di ASEAN, sehingga dapat memperkuat mekanisme kooordinasi internal untuk mengantisipasi dan menyatukan pandangan dalam merespon berbagai isu keamanan dan ketahanan siber di tingkat nasional, kawasan dan internasional. Hal ini salah satunya dalam rangka penyusunan strategi nasional dalam mengimplementasikan rekomendasi 11 Norma United Nation Group of Governmental Experts (UN GGE) 2015. D. Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Gambar 8. Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, antara lain diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pelaksanaan tujuan tersebut Kemenko Polhukam berperan dalam mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkelanjutan ditandai dengan keberlangsungan perbaikan Indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan sampai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dalam rangka mengawal perubahan dari era konvensional menuju era digital, jdih.polkam.go.id Kemenko Polhukam mengawal penyelesaian permasalahan bidang informasi publik dan media massa yang juga menunjukan trend yang positif dari waktu ke waktu. 1) Kendala yang dihadapi: a) tata kelola yang belum terintegrasi dan bersifat substantif mulai dari kelembagaan sampai program pembangunan; b) belum berkembangnya etos kerja, integritas dan produktifitas kinerja yang tinggi dari aparatur birokrasi; dan c) pelayanan publik dan pengaturan terhadap sanksi dan penghargaan belum dilakukan secara menyeluruh sehingga menimbulkan potensi tindakan koruptif. 2) Upaya: a) penataan kebijakan yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas reformasi birokrasi seperti penerapan Sistem Manajemen ASN; b) pelaksanaan e-government secara menyeluruh pada berbagai instansi pemerintah mulai dari pusat sampai daerah; c) percepatan penerapan standar pelayanan di seluruh penyelenggara pelayanan publik; d) evaluasi pelaksanaan regulasi peningkatan kualitas pelayanan publik; dan e) perubahan indikator dalam sasaran pokok reformasi birokrasi dari skor pelayanan publik pusat dan daerah menjadi tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah. jdih.polkam.go.id E. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Polhukam Gambar 9. Capaian Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam Tahun 2015–2019 Pelaksanaan peningkatan kinerja tidak hanya dilaksanakan pada tugas teknis yang diamanatkan kepada Kemenko Polhukam namun juga melibatkan semua unsur termasuk dukungan manajemen internal yang dilaksanakan melalui perbaikan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Kemenko Polhukam. 0 20 40 60 80 100 120 2015 2016 2017 2018 2019 Kinerja Capaian Dukungan Administrasi Kemenko Polhukam Tahun 2015 - 2019 SAKIP RB Gambar 10. Capaian Meningkatnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan jdih.polkam.go.id Dalam kurun waktu lima tahun dari Tahun 2015 - 2019 Kemenko Polhukam telah melaksanakan berbagai perbaikan kinerja dukungan manajemen yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan perolehan opini WTP sepanjang Tahun 2015–2019. 1.1.3 Aspirasi Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi strategis dalam mengoordinasikan Kementerian dan Lembaga dibawahnya. Hampir seluruh aspek bidang politik, hukum, pertahanan serta keamanan negara berhubungan langsung dengan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Rekomendasi Kebijakan dimaksud meliputi bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, hukum dan hak asasi manusia, pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, kesatuan bangsa, dan komunikasi, informasi dan aparatur. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kemenko Polhukam dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dalam lima tahun terakhir Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang telah diberikan, diantaranya terkait rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Penilaian tingkat kepuasan itu sendiri terdiri dari indikator tangibles, realibility, responsiveness, assurance, dan emphaty. Survei dimaksud dilakukan selama periode tahun 2015-2018 pada Kementerian dan Lembaga dibawah koordinator Kemenko Polhukam. Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi terkait dengan kondisi pelayanan saat ini yang tertuang dalam skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, serta harapan stakeholders sebagai dasar pengambilan kebijakan Peningkatan Kinerja Layanan. jdih.polkam.go.id Hasil dari survei menunjukkan peningkatan trend skor Indeks Kepuasan Stakeholder dari tahun ke tahun. Indeks Kepuasan Stakeholder Kemenko Polhukam (skala likert 1-5) dari tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah sebagaimana dalam grafik berikut. 3,93 3,85 4,29 4,35 2015 2016 2017 2018 Indeks Kepuasan Stakeholder (Skala Likert 1-5) Grafik 1.1 Indeks Kepuasan Stakeholder Kemenko Polhukam Hasil survei pada grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan trend skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan adanya perbaikan pelayanan dari tahun ke tahun di Kemenko Polhukam terhadap stakeholders dibawah koordinasi Kemenko Polhukam. Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 50 (lima puluh) responden pada stakeholders dibawah koordinasi Kemenko Polhukam didapatkan hasil rata-rata kepuasan pelayanan Kemenko Polhukam pada tahun 2015 sebesar 3,93. Pada tahun 2016 tingkat kepuasan pelayanan stakeholders dibawah koordinasi Kemenko Polhukam mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan hanya sebesar 0,08 poin yaitu 3,85. Pada tahun 2017 tingkat kepuasan pelayanan kepada stakeholders dibawah koordinasi Kemenko Polhukam mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,44 poin menjadi 4,29. Hal tersebut dikarenakan Kemenko Polhukam terus melakukan pembenahan atas pelayanan yang diberikan. Serta pada tahun 2018 tetap terjadi peningkatan tingkat kepuasan pelayanan Kemenko Polhukam hanya saja tidak terlalu signifikan yakni sebesar 0,06 poin menjadi 4,35. jdih.polkam.go.id Hasil analisis hasil survei diatas menunjukkan bahwa masih perlu adanya perbaikan kinerja pelayanan yang diberikan Kemenko Polhukam terhadap stakeholders dibawah koordinasi Kemenko Polhukam. Masih terdapat unsur-unsur layanan yang memang masih perlu perbaikan. Hasil survei tersebut akan dipergunakan untuk bahan evaluasi pelayanan yang diberikan pada stakeholders dibawah koordinasi Kemenko Polhukam. 1.2 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan untuk menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Pembangunan ini memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah dinamika politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional, sehingga diperlukan upaya intens untuk menangani berbagai permasalahan di bidang polhukam. Koordinasi antar pemangku kepentingan, menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Beberapa potensi dan permasalahan bidang polhukam antara lain: jdih.polkam.go.id Upaya pembangunan hukum terus dilakukan di Indonesia selama lima tahun terakhir, tetapi indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) masih menunjukkan penurunan. Dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, terkait juga dengan kondisi sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan, serta ketiadaan praktek korupsi. Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain: Sebagai bagian dari anggota masyarakat global, Indonesia tengah dihadapkan dengan pergeseran paradigma. Perubahan dan pergeseran lingkungan strategis tersebut menuntut hadirnya Aparatur Sipil Negara (ASN) kreatif, netral, inovatif, berintegritas, professional dan berdaya saing, didukung birokrasi yang lebih sederhana, efektif dan dan efisien. jdih.polkam.go.id Pada tingkat domestik, perlu penataan peran dan fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan baik dalam maupun luar negeri. Indonesia dihadapkan dengan pergeseran paradigma dalam bidang sebagai berikut: jdih.polkam.go.id Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Permasalahan dalam lingkup strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya tergambar jelas dalam analisis permasalahan, kondisi umum dan potensi yang diuaraikan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara baik dan didukung oleh seluruh jajaran lembaga pemerintahan terkait dikoordinasikan dengan efektif maka tujuan nasional akan dapat tercapai. Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai- nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat. Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan jdih.polkam.go.id keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut: “Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” 2.2 Misi Kementerian/Lembaga Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan Misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masayarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu :
1. a.Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisai, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
2. b.Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
3. c.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga
4. a.Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik; jdih.polkam.go.id Indikator: Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
5. b.Terwujudnya Reformasi Birokrasi, good governance, dan menguatanya kelembagaan. Indikator: Indeks pelaksanaan good governace Kemenko Polhukam. 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut: Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik
  1. 1.Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
  2. 2.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam
  3. 3.Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam jdih.polkam.go.id Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong
6. a.Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisai, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
7. b.Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
8. c.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.  Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik;  Terwujudnya Reformasi Birokrasi, good governance, dan menguatanya kelembagaan.  Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik  Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik jdih.polkam.go.id Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini: Kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. jdih.polkam.go.id Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2020-2024 bab 1 sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025. Terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dikelompokkan terdiri atas:
9. a.Dalam bidang perekonomian tantangannya adalah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, defisit transaksi berjalan yang meningkat, revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital;
10. b.Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana;
11. c.Tantangan berikutnya adalah meningkatkan daya saing wilayah melalui re-industrialisasi khususnya yang berbasis potensi wilayah, menemukan dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru, meningkatkan sumber daya manusia dan tingkat kreativitas masyarakat, meningkatkan kualitas dan ketersediaan atau akses terhadap pelayanan dasar, meningkatkan komersialisasi inovasi lembaga penelitian dan perguruan tinggi, memanfaatkan teknologi digital dalam segala aspek untuk mengantisipasi Revolusi Industri 4.0, mengoptimalkan skema pembiayaan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), serta memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Selain itu, tantangan lainnya adalah mengharmoniskan peraturan perundang-undangan pusat-daerah dan antar sektor sesuai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, termasuk kerjasama daerah, kolaborasi, dan inovasi daerah;
12. d.Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai tantangan baru dalam pengelolaan desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang baik akan membuat pemerintah daerah membangun dengan lebih responsif dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di masingmasing daerah. Namun, pada sisi lain, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah saat ini masih sangat tergantung pada pemerintah jdih.polkam.go.id pusat terutama dari sisi transfer pendanaan dan pengaturan regulasi serta kebijakan. Selain itu, dari sisi pendanaan, pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan, sementara pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengakses sumber pembiayaan lain selain anggaran pemerintah. Dari sisi pengaturan regulasi dan kebijakan, masih banyak peraturan perundang- undangan turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang belum ditetapkan. Beberapa regulasi juga terindikasi belum harmonis satu dengan lainnya menyebabkan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa ragu atau mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu kebijakan nasional. Pelaksanaan kebijakan nasional di daerah belum optimal dilaksanakan, misalnya pelaksanaan SPM, peningkatan kerjasama daerah, dan peningkatan kemudahan perizinan investasi, juga antara lain disebabkan masih rendahnya kapasitas pemerintahan daerah di berbagai sisi, antara lain kelembagaan, keuangan, kapasitas aparatur, dan hambatan dari dinamika politik lokal, termasuk belum optimalnya kepedulian pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Berdasarkan dinamika tantangan tersebut, dalam strategi pembangunan nasional ditekankan pada beberapa hal berikut:
13. a.Membangun Kemandirian Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia. 1) Memiliki Kemampuan Ilmu Pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan. 2) Memiliki kecukupan sumber daya manusia yang memiliki skill dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. 3) Mampu mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa. 4) Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri. jdih.polkam.go.id 5) Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
14. b.Menjamin Keadilan Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 1) Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara. 2) Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan. 3) Memberikan share yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab. 4) Bersikap inklusif atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan. 5) Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas. 6) Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehinga setiap orang paham tentang hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi terhadap pembangunan.
15. c.Menjaga Keberlanjutan Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti. 1) Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi. jdih.polkam.go.id 2) Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara input, proses dan output pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi. 3) Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan inklusif dan interaksi sosial sebagai sebuah supporting system dalam koherensi pembangunan. 4) Terpatrinya orientasi sikap (attitude) yang bertanggung jawab sebaai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju. 5) Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan. 6) Bersifat inklusif dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara integratif. Selanjutnya untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarustamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (mainstreaming) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Uraian terkait pengarusutamaan disampaikan sebagai berikut:
16. a.Kesetaraan Gender Strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata jdih.polkam.go.id bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
17. b.Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
18. c.Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
19. d.Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
20. e.Modal Sosial dan Budaya Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
21. f.Transformasi Digital Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. jdih.polkam.go.id Kondisi tersebut merupakan pra-syarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah dinamika politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi, dan populisme, serta instabilitas di kawasan Timur Tengah. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.
22. a.Konsolidasi Demokrasi Arah Kebijakan Strategi Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi  Penguatan peraturan perundangan bidang politik;  Pemantapan demokrasi internal partai politik;  Penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik; dan  penguatan penyelengara pemilihan umum. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan  Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;  Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan  Penyelenggara kepemiluan yang baik. jdih.polkam.go.id Peningkatan Kualitas Informasi Publik  Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;  Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan  Penguatan peran dan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis. Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraa n, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme  Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;  Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);  Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan  Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama  Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;  Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan jdih.polkam.go.id  Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong-royong.
23. b.Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Arah Kebijakan Strategi Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri  Peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara;  Penegakan norma dan hukum internasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia;  Peningkatan kerja sama Internasional dalam pencegahan dan penangana kejahatan trans-nasional;  Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di Luar Negeri; dan  Penguatan peran serta aktor non-pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada WNI. jdih.polkam.go.id Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional  Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru;  Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerjasama pembangunan internasional;  Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi; dan  Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerjasama pembangunan internasional. Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional  Penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan koordinasi di tingkat Nasional; dan  Peningkatan peran serta aktor non-pemerintah dalam diplomasi publik yang Inklusif. jdih.polkam.go.id Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global  Peningkatan inisiasi/ posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global;  Peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia;  Peningkatan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen Internasional; dan  Penataan Peran, Struktur, SDM, dan Fungsi K/L dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia.
24. c.Sistem Hukum Nasional yang Mantap Arah Kebijakan Strategi Penataan Regulasi  Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus: • sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; • integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; • optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; • penguatan jdih.polkam.go.id harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan • dukungan database berbasis teknologi informasi; dan  Pembaruan substansi hukum antar lain perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional dan kepailitan. Perbaikan Sistem Peradilan  Penerapan pendekatan keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;  Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi jdih.polkam.go.id pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegakan hukum; dan  Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim. Optimalisasi Upaya Anti Korupsi  Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan  Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan  Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang jdih.polkam.go.id berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan  Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.
25. d.Reformasi Kelembagaan Birokrasi dan Tata Kelola Arah Kebijakan Strategi Penguatan Implementasi Manajemen ASN  Penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem MERIT ASN, Penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional  Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi. jdih.polkam.go.id Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja  Perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran Transformasi Pelayanan Publik  Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan terpadu.
26. e.Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Arah Kebijakan Strategi Penguatan Keamanan Dalam Negeri  Peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme;  Pengamanan obyek vital dan target rentan;  Pengutan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar;  Penyelamatan di wilayah rawan dan bencana; dan  Penanganan konflik secara humanis. jdih.polkam.go.id Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi Dengan Pendekatan Confidence Building Measures (CBM) dan Reformasi Anggaran  Penanjaman prioritas pengadaan alutsista dengan mempertimbangkan kapasitas pemeliharaan dan perawatan dan mengutamakan produksi dalam negeri;  Pembangunan sarana- prasarana pertahanan;  Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit;  Pembangunan pertahanan siber; dan  Penyusunan/revisi peraturan perundan- undangan tentang industri pertahanan. Penguatan Keamanan Laut  Penguatan kapasitas sistem peringatan dini terpadu;  Penguatan kapasitas operasi keamanan laut;  Peningkatan penyelesaian kasus keamanan laut; dan  Penyempurnaan regulasi tentang keamanan laut. jdih.polkam.go.id Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan perkusor narkotika;  Penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya;  Peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya; dan  Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraaan anggota Polri. Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber  Pembangunan dan penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber;  Penguatan infrastruktur, SDM dan regulasi keamanan siber;  Penyelesaian kejahatan siber; dan  Pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerja sama internasional bidang siber. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga Dalam mengawal arah kebijakan dan staretegi nasional Kemenko Polhukam mengawal dua Prioritas Nasional yakni Penguatan Gerakan Indonesia Tertib dan pengawalan penegakan hukum nasional jdih.polkam.go.id melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) sebagai upaya terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik, adapun arah kebijakan dan strategi bidang Kemenko Polhukam pada Tahun 2020–2024 yang disusun secara komprehensif dan inklusif dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta menjawab potensi dan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan selama 5 tahun kedepan yakni: Arah Kebijakan Strategi Konsolidasi Demokrasi  Sinkronisasi Peraturan Perundang- undangan bidang politik;  Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu;  Pengendalian situasi daerah otonomi khusus;  Optimalisasi fungsi otonomi daerah;  Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil;;  Simpilifikasi prosedur demokrasi di Indonesia;  Pengembangan teknologi Pemilu (E- Voting);  Sinkronisasi peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;  Mendorong pembinaan bela negara bagi ASN dan masyarakat;  Penguatan cara Pandang, Sikap dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk memperteguh Ke-Bhinekaa-an;  Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam menghadapi ancaman perang non- konvensional; jdih.polkam.go.id  Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses; dan  Penguatan peran pers dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri  Meningkatkan peran Indonesia dalam Forum Internasional tingkat regional dan global;  Sinergitas lintas sektoral kebijakan diplomasi Indonesia;  Penguatan Peran Pemerintah dan non-Pemerintah dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri; dan  Meningkatkan inisiatif Indonesia pada forum Internasional dalam menjaga citra positif Indonesia. Penegakan Hukum Nasional  Penataan regulasi bidang politik, hukum, dan keamanan;  Optimalisasi peran Teknologi Informasi (TI) dalam penegakan hukum nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);  Mendorong penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;  Penegakan norma dan hukum intenasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia;  Peningkatan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penanganan Kasus pelanggaran hak asasi manusia; jdih.polkam.go.id  Optimalisasi upaya penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa dan penangguhan penahanan; dan  Optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pengurangan kelebihan kapasitas. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan  Mendorong pemenuhan MEF;  Pemetaan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar;  Implementasi dan Sinergitas Rencana Aksi Nasional Penanganan terorisme dan radikalisme;  Sinergitas K/L dalam penanganan Bencana yang melibatkan TNI dan POLRI;  Mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri melalui penyusunan revisi regulasi terkait industri pertahanan dalam Negeri;  Penguatan kapasitas sistem peringatan dini terpadu melalui pembangunan National Crisis Center (NCC);  Mendorong penanganan konflik secara soft approach;  Sinergitas POLRI, BNN, dan lembaga lainnya dalam penanganan Narkotika;  Implementasi dan Sinergitas Rencana Aksi Nasional Penanganan terorisme dan radikalisme; jdih.polkam.go.id  Pengamanan obyek vital dan target rentan ;  Sinkronisasi tupang tindih dalam penaganan kasus ilegal fishing;  Penguatan kerja sama regional dalam penanganan kejahatan transnasional;  Penguatan regulasi terkait kejahatan perdagangan manusia; dan  Pengawalan Revolusi Mental melalui Penguatan Gerakan Indonesia tertib. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola  Sinergitas BSSN dan Kominfo dalam pengawalan keamanan siber;  Penyederhanaan Birokrasi dan mendorong penerapan manajemen talenta Nasional;  Mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran;  Penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (e-service) terutama untuk layanan dasar dan perijinan;  Penanganan Pungutan Liar melalui optimalisasi peran Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan  Penguatan Pelayanan Publik Secara Terpadu. Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik  Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi yang Optimal;  Menciptakan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis; jdih.polkam.go.id  Penguatan manajemen kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel;  Peningkatan Sistem Informasi yang Andal;  Penyusunan dan reviu peraturan perundang-undangan yang optimal;  Penataan Kelembagaan Kemenko Polhukam yang berbasis Kinerja dan Efisiensi;  Penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi;  Peningkatan profesionalisme pegawai Kemenko Polhukam;  Penguatan Pelayanan Publik yang responsif; dan  Perencanaan dan pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Kredibel. 3.3 Kerangka Regulasi Dalam 5 (lima) tahun kedepan dimulai dari tahun 2020 – 2024 Kemenko Polhukam akan menyusun regulasi, baik yang bersifat eksternal berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya maupun internal yang berupa peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) pada tabel terlampir. 3.4 Kerangka Kelembagaan Pembentukan Kementerian Kabinet Indonesia Maju dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia maju Periode Tahun 2019-2024 pada tanggal 23 Oktober 2019 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Adapun pembentukan Organisasi dari kedua jdih.polkam.go.id dasar tesebut masih relevan dengan dasar pembentukan Kemenko Polhukam Tahun 2015 yakni:
27. a.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
28. b.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dibantu oleh: 1) Pejabat Eselon I, terdiri dari: a) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam); b) Deputi:
(1)Deputi I, Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
(2)Deputi II, Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
(3)Deputi III, Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
(4)Deputi IV, Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
(5)Deputi V, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
(6)Deputi VI, Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; dan
(7)Deputi VII, Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur. c) Staf Ahli:
(1)Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
(2)Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
(3)Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman;
(4)Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan
(5)Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. d) Staf Khusus sebanyak 5 orang. jdih.polkam.go.id 2) Pejabat Eselon II kebawah: a) Asisten Deputi sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dengan masing-masing Deputi membawahi 4 (empat) orang Asisten Deputi; b) Sekretaris Deputi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan masing- masing Deputi membawahi 1 (satu) orang Sekretaris Deputi; c) Kepala Biro sebanyak 3 (tiga) orang di bawah Sesmenko Polhukam; d) Inspektur sebanyak 1 (satu) orang yang bertanggungjawab kepada Menko Polhukam dan secara administrasif dikoordinasikan oleh Sesmenko Polhukam dan pejabat struktural dan fungsional terkait lainnya. Struktur organisai Kemenko Polhukam termuat dalam lampiran 3 Renstra Kemenko Polhukam. jdih.polkam.go.id 4.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kemenko Polhukam akan menjalankan program teknis dan program generik. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan. Secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan kerangka pendanaan dari masing- masing program dan kegiatan Kemenko Polhukam dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut: (terlampir dalam Lampiran 1 dan 2 Renstra Kemenko Polhukam). Kemenko Polhukam juga berperan aktif dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai bentuk resktrukturisasi dalam rangka optimalisasi kegiatan jdih.polkam.go.id guna menjamin pencapaian sasaran K/L yang efektif dan efisien. Hal ini berakibat pada penyesuaian yang perlu dilakukan, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan Kemenko Polhukam dalam kurun waktu 2020–2024 terlampir dalam lampiran 1 Renstra Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam juga berperan aktif dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai bentuk resktrukturisasi dalam rangka optimalisasi kegiatan guna menjamin pencapaian sasaran K/L yang efektif dan efisien. Hal ini berakibat pada penyesuaian yang perlu dilakukan, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. jdih.polkam.go.id Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Indonesia Maju, demikian juga arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Presiden. Rencana Strategis ini berbeda dengan Rencana Strategis sebelumnya, karena memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur (hasil/outcome). Rencana Strategis Kemenko Polhukam ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dan unit-unit kerja internal Kemenko Polhukam. jdih.polkam.go.id Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Menko Polhukam 282.769,8 290.570,5 308.958,0 313.407,5 325.098,2 Menko Polhukam Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhanka m dan transformasi pelayanan publik Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah 80% 85% 90% 95% 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

1.Indeks Demokrasi Indonesia 76.9 7 75.3 5 75.4 0 75.4 5 75.50
2.Indeks Citra Indonesia Dimata Dunia Internasional 3.87 3.83 6 3.88 2 3.94 2 4
3.Indeks Perilaku Anti Korupsi 4 4.03 4.06 4.09 4.14
4.Indeks Pembangunan Hukum 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73
5.Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) 72% 79% 86% 93% 100%
6.Tingkat Kriminalitas 129 Oran g/10 0.00 0 Pend uduk 112 Oran g/10 0.00 0 pend uduk 112 Oran g/10 0.00 0 pend uduk 111 Oran g/10 0.00 0 pend uduk 111 Orang /100.0 00 pendu duk jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
7.Indeks Kerukunan Umat Beragama 73.8 7 73.9 9 74.4 5 75.8 75.8
8.Skor Global Cyber Security Index 0.79 2 0.79 2 0.82 6 0.82 6 0.838
9.Instansi Pemerintah dengan indeks RB Baik keatas 70 75 80 85 85 Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam 76 77 78 79 80 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenko Polhukam 70 71 72 73 74 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam WTP WTP WTP WTP WTP Program Dukungan Manajemen 152.000,7 156.397,0 169.082,0 167.619,9 173.191,7 Sesmenko Polhukam SDM yang Kompetitif Persentase Pegawai yang telah memenuhi persyaratan informasi jabatan 70 71 72 73 74 Organisasi yang Fit & Purpose Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam 76 77 78 79 80 Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks kepuasan layanan dukungan sekretariat 70 71 72 73 74 % (Persentase) Laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam 50 51 52 53 54 Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam WTP WTP WTP WTP WTP Nilai SAKIP Kemenko Polhukam 70 71 72 73 74 Nilai Evaluasi atas RKA- K/L Kemenko Polhukam 93 94 95 96 97 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data 6.274,9 6.463,1 6.657,1 6.856,7 7.062,4 Biro Perencanaan dan Organisasi 01- Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang akuntabel dengan data informasi yang akurat Skor Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran 70 71 72 73 74 Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L 93 94 95 96 97 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemenko Polhukam 75 76 77 78 79 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks SPBE 2.75 3 3,25 3,5 3,75 Skor Akreditasi Perpustakaan Nasional 70 71 72 73 74 Indeks Kepuasan pengguna layanan 70 71 72 72 74 02- Terwujudnya Layanan tata kelola organisasi yang efektif Skor Capaian Proses Bisnis dan SOP Utama (Area Perubahan Penataan Tata Laksana) 3 3 3 3 3 Skor Capaian Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi 3 3 3 3 3 Indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 70 71 72 73 74 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kepuasan pengguna layanan 70 71 72 72 74 Penyelenggaraa n Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga 2.108,2 2.171,4 2.236,6 2.303,7 2.372,8 Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang- undangan, Kualitas Layanan Hukum, serta Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif, dan Efisien Skor Capaian Area Perubahan Penataan Perundang- undangan 3 3 4 4 4 Skor keterbukaan informasi publik 3 3 4 4 4 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Opini Negatif Pemberitaan Kemenko Polhukam pada Media 30% 25% 20% 15% 10% Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Skala (1-4) 3 3 4 4 4 Waktu Rata- rata Penyelesaian Telaahan Hukum 1 Bula n 1 Bula n 1 Bula n 1 Bula n 1 Bulan Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian R.permenko/ R.kepmenko 3 3 4 4 4 Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan 108.062,7 110.931,8 114.259,8 117.687,5 121.218,2 Biro Umum jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 01- Pemenuhan Dukungan Layanan Administratif dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang Optimal Indeks Kepuasan pengguna layanan Umum 3 3 3 4 4 Persentase Kesesuaian Sarana dan Prasarana dengan Standar Sarana dan Prasarana Kantor 70% 72% 74% 76% 78% Skor Audit Kearsipan Nasional (ANRI) 80 80 81 82 83 02-Layanan Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Skor Capaian Area Perubahan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 11.7 5 12 12,2 5 12,5 0 12,75 03- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Optimal Opini atas Pemeriksaan LK Kemenko Polhukam oleh BPK WTP WTP WTP WTP WTP Pengelolaan Pengawasan Internal 2.046,8 2.108,2 2.171,4 2.236,6 2.303,7 Inspektorat jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terselenggaran ya Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan yang Transparan serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Efektif di Lingkungan Kemenko Polhukam Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti 85% 86% 87% 88% 89% Persentase Hasil Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti 80% 81% 82% 83% 85% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenko Polhukam 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 Jumlah Unit Kerja yang Diusulkan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Nilai Hasil Telaah Sejawat Cuku p Cuku p Cuku p Cuku p Baik Skor Penguatan Pengawasan 6 6.4 6.8 7.2 7.7 Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam 2.006 2.066 2.128 2.192 2.258 Staf Ahli jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Tersusunnya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam yang Berkualitas dan Dimanfaatkan dengan Optimal Persentase Telaahan dan Rekomendasi Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman yang ditindaklanjuti Menko Polhukam 50% 51% 52% 53% 54% Persentase Telaahan dan Rekomendasi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Menko Polhukam 50% 51% 52% 53% 54% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Telaahan dan Rekomendasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi yang ditindaklanjuti Menko Polhukam 50% 51% 52% 53% 54% Persentase Telaahan dan Rekomendasi Bidang Ketahanan Nasional yang ditindaklanjuti Menko Polhukam 50% 51% 52% 53% 54% Persentase Telaahan dan Rekomendasi Bidang Ideologi dan Konstitusi yang ditindaklanjuti Menko Polhukam 50% 51% 52% 53% 54% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 18.566,4 19.332,8 27.905,7 21.208,3 22.417,5 Sekretariat Kepolisian Nasional Memastikan Dukungan Teknis dan Administratif yang Profesional, Berkualitas serta Mandiri Persentase Capaian Tata Kelola Komisi Kepolisian Nasional Terhadap Implementasi Renaksi RB 72% 73% 74% 75% 76% Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kompolnas 3 3 4 4 4 Jumlah Rekomendasi Terkait Arah Kebijakan Kepolisian 2 2 2 2 2 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Set Kompolnas 80 81 82 83 84 Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana 80% 81% 82% 83% 84% Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI 12.935,6 13.323,7 13.723,4 15.135,1 15.559,1 Sekratriat Komisi Kejaksaan RI Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Komisi Kejaksaan RI Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Sekretariat Komisi Kejaksaan RI 80% 85% 90% 95% 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kepuasan Layanan Set Komjak RI 3 3.3 3.6 3.9 4.2 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Set Komjak RI 80 83 88 90 95 Jumlah Rekomendasi Terkait Arah Kebijakan Kejaksaan 5 5 6 6 6 Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana 90 93 95 98 100 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 130.769,1 134.173,4 139.876,0 145.787,6 151.906,5 Sesmenko Polhukam Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Sasaran Program 1) 25.635,2 26.464,9 27.323,2 28.209,5 29.125,2 Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral Yang Efektif Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Persentase Capaian Target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang didukung oleh Kemenko Polhukam 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti 85% 86,5 % 87,5 % 88,5 % 90% Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal Persentase (%) penyelesaian tugas khusus 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Nilai SAKIP A A A A A Nilai PMPRB 23,3 7 23,3 7 23,3 7 23,3 8 23,38 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi 4 4 4 4 4 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 80 83 85 87 90 Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil 10.083 10.385 10.697 11.018 11.348 Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penyelesaian Permasalahan Bidang Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Lintas Sektoral yang Efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Demokrasi dan Masyarakat Sipil 2 2 2 2 2 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil yang ditindaklanjuti 50% 50% 50% 50% 50% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Laporan Penyusunan IDI 1 1 1 1 1 Terwujudnya Penyusunan Laporan IDI yang Optimal Jumlah Laporan IDI yang dimanfaatkan Menko Polhukam 1 1 1 1 1 Koordinasi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah 1.703,1 1.788,2 1.877,6 1.971,5 2.070,1 Asdep Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Penyelesaian Permasalahan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lintas Sektoral yang Efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2 2 2 2 2 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti 50% 50% 50% 50% 50% Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik 3.352 3.453 3.557 3.663 3.773 Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Penyelesaian Permasalahan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Lintas Sektoral yang Efektif jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik 2 2 2 2 2 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik yang mendukung dokumen perencanaan nacional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik yang ditindaklanjuti 50% 75% 80% 85% 90% Jumlah Laporan Desk Pemilu/Pemilu kada 1 1 1 1 1 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Terwujudnya Pemilu/Pemilu kada yang Optimal Jumlah Laporan Desk Pemilu/Pemilu kada yang ditindaklanjuti 1 1 1 1 1 Koordinasi Otonomi Khusus 9.165 9.440 9.723 10.015 10.315 Asdep Koordinasi Otonomi Khusus Penyelesaian Permasalahan Bidang Otonomi Khusus Lintas Sektoral yang Efektif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus 1 2 2 2 2 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Bidang Otonomi Khusus yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Terwujudnya Laporan Desk Otonomi Khusus Jumlah Laporan Desk Otonomi Khusus 4 4 4 4 4 Jumlah Laporan Desk Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti 4 4 4 4 4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Politik Dalam Negeri 1.332,1 1.398,7 1.468,6 1.542,0 1.619,1 Sesdep Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri A A A A A Nilai PMPRB 23,3 7 23,3 7 23,3 7 23,3 8 23,38 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi 4 4 4 4 4 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 80 83 85 87 90 Skor Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 86,2 86,2 5 86,2 7 87,1 88,2 Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Sasaran Program 2) 10.828,6 11.730,0 11.938,6 12.535,4 13.162,2 Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri Lintas Sektoral Yang Efektif Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional 85% 87% 90% 92% 95% Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik luar negeri dalam dokumen perencanaan nasional 85% 87% 90% 92% 95% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik luar negeri yang ditindaklanjuti 85% 87% 90% 92% 95% Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Nilai SAKIP BB BB A A A Nilai PMPRB 18 19 20 21 22 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi 4 4 4 4 4 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 80 85 87 90 95 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa 2.424,1 2.545,4 2.672,6 2.806,2 2.946,6 Asdep Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerjasama Bilateral Amerika dan Eropa Lintas Sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang kerjasama Bilateral amerika dan eropa 4 4 5 5 5 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Kerjasama amerika dan eropayang mendukung dokumen perencanaan nasional 90% 93% 95% 96% 98% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan kerjasama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti 80% 83% 85% 90% 95% Koordinasi Kerjasama ASEAN 2.635,9 2.767,7 2.906,1 3.051,4 3.203,9 Asdep Koordinasi Kerjasama ASEAN Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerjasama ASEAN Lintas Sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang kerjasama ASEAN 4 4 5 5 5 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Kerjasama ASEAN yang mendukung dokumen perencanaan nasional 75% 80% 85% 90% 95% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan kerjasama ASEAN yang ditindaklanjuti 75% 80% 85% 90% 95% Koordinasi Kerjasama ASIA, Pasifik, dan Afrika 2.578,8 2.707,7 2.843,1 2.985,3 3.134,5 Asdep Koordinasi Kerjasama ASIA, Pasifik dan Afrika Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika Lintas Sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika 5 5 6 6 6 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang mendukung dokumen perencanaan nasional 85% 87% 90% 98% 98% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti 85% 87% 90% 95% 98% Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional 1.689,8 1.774,2 1.863,0 1.956,1 2.053,9 Asdep Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerjasama Organisasi Internasional Lintas Sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang kerjasama Organisasi Internasional 2 3 3 4 4 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Kerjasama Organisasi Internasional yang mendukung dokumen perencanaan nacional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan kerjasama Organisasi Internasional yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 1.500 1.575,0 1.653,8 1.736,4 1.823,3 Sesdep Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal Nilai SAKIP BB BB A A A Nilai PMPRB 18 19 20 21 22 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi 4 4 4 4 4 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 80% 87% 85% 90% 95% Nilai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 60 63 66 69 70 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sasaran Program 3) 11.943,5 12.948,6 13.973,0 15.016,0 16.078,8 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Lintas Sektoral Yang Efektif jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nacional 80% 80% 85% 85% 85% Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam dokumen perencanaan nasional 50% 50% 55% 55% 60% Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti 50% 50% 55% 55% 60% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal Persentase (%) penyelesaian tugas khusus 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Nilai SAKIP B B BB BB BB Nilai PMPRB 17 18 19 20 21 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi 4 4 4 4 4 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 75 80 85 85 90 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 1.500 1.575,0 1.653,8 1.736,4 1.823,3 Sesdep Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal Nilai SAKIP B B BB BB BB Nilai PMPRB 17 18 19 20 21 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi 4 4 4 4 4 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 75 80 85 85 90 Skor Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 70 70 75 75 75 Koordinasi Materi Hukum 2.193,1 2.302,8 2.417,9 2.538,8 2.665,8 Asdep Koordinasi Materi Hukum jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penyelesaian Permasalahan Bidang Materi Hukum Lintas Sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Materi Hukum 3 3 3 3 3 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Materi Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional 50% 50% 50% 50% 50% Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum yang ditindaklanjuti 50% 50% 50% 50% 50% Koordinasi Penegakan Hukum 4.908,5 5.591,0 6.277,7 6.967,1 7.659,1 Asdep Koordinasi Penegakan Hukum jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penyelesaian Permasalahan Bidang Penegakan Hukum Lintas Sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Penegakan Hukum 5 5 5 5 5 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Penegakan Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional 50% 50% 50% 50% 50% Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti 50% 50% 50% 50% 50% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum yang Optimal Jumlah Kebijakan Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum 1 1 1 1 1 Koordinasi Hukum Internasional 1.462,1 1.506,0 1.551,1 1.597,6 1.645,6 Asdep Koordinasi Hukum Internasional Penyelesaian Permasalahan Bidang Hukum Internasional Lintas Sektoral yang efektif jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Hukum Internasional 2 2 2 2 2 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Hukum Internasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional 50% 50% 50% 50% 50% Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti 50% 50% 50% 50% 50% Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 1.879,8 1.973,8 2.072,5 2.176,1 2.285,0 Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Lintas Sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 2 2 2 2 2 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang mendukung dokumen perencanaan nasional 50% 50% 50% 50% 50% Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti 50% 50% 50% 50% 50% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Sasaran Program 4) 14.813,4 15.476,5 16.150,0 16.864,8 17.612,5 Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral Yang Efektif Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nacional 80% 85% 90% 95% 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara dalam dokumen perencanaan nasional 80% 85% 90% 95% 100% Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80% Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal Persentase (%) penyelesaian tugas khusus 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Pertahanan Negara jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai SAKIP BB BB BB BB A Nilai PMPRB 19 20 21 21 21 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi 4 4 4 4 4 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 80 80 85 85 90 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pertahanan Negara 1.500 1.575,0 1.653,8 1.736,4 1.823,3 Sesdep Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal Nilai SAKIP BB BB BB BB A Nilai PMPRB 19 20 21 21 21 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi 4 4 4 5 5 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 80 80 85 85 90 Skor Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 75 75 75 75 75 Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara 1.272,9 1.311,1 1.350,5 1.391,0 1.432,7 Asdep Koordinasi Pengembangan Sistem, Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara Penyelesaian Permasalahan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan 2 2 2 2 2 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan yang ditindaklanjuti 50% 50% 50% 50% 50% Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara 3.095,9 3.188,7 3.284,4 3.382,9 3.484,4 Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara Penyelesaian Permasalahan Bidang Intelijen Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang efektif jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Intelijen Pertahanan 3 3 3 3 3 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Intelijen Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti 65% 65% 65% 65% 65% Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan 6.035,9 6.337,6 6.654,5 6.987,3 7.336,6 Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penyelesaian Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan 3 3 3 3 3 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahananyan g ditindaklanjuti 65% 65% 65% 65% 65% Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan dan Percepatan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara Jumlah Pengelolaan dan Percepatan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara yang ditindaklanjuti 1 1 1 1 1 Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan 2.908,7 3.064,1 3.206,8 3.367,2 3.535,5 Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penyelesaian Permasalahan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan 3 3 3 3 3 Persentase (%) rekomendasi kebijakan Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan yang ditindaklanjuti 65% 65% 65% 65% 65% Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sasaran Program 5) 16.339,5 22.378,6 23.187,0 24.013,7 24.859,1 Deputi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Litas Sektoral yang efektif jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Presentase (%) capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional 65% 70% 75% 75% 75% Presentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Presentase (%) rekomendasi kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindaklajuti 60% 60% 60% 60% 60% Pelaksana Tugas Khusus yang Optimal Presentase (%) penyelesaian tugas khusus 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas BB BB BB BB BB Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas 20 21 22 22 22 Indeks Kualitas perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas 80 80 80 80 80 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas 4 4 4 4 4 Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transpotasi 4.000,0 4.120,0 4.243,6 4.370,9 4.502,0 Asdep Koordinasi Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keselamatan Transpotasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Lintas sektoral yang efektif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Lintas Sektoral yang efektif 3 3 3 3 3 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang mendukung dokumen perencanaan nasional 66% 66% 66% 66% 66% Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 2.700,0 8.187,0 8.432,6 8.685,6 8.946,2 Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penyelesaian Permasalahan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara lintas sektoral yang efektif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 2 2 2 2 2 Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang Mendukung Dokumen Perencanaan Nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Presentase Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Konvensional dan kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang ditindaklanjuti 60% 60% 60% 60% 60% Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa 3.139,5 3.233,6 3.330,6 3.430,6 3.533,5 Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Penyelesaian Permasalahan Bidang Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Lintas Sektoral yang Efektif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa 3 3 3 3 3 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Presentase Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Presentase Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang ditindaklanjuti 59% 59% 59% 59% 59% Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional 5.000,0 5.293,0 5.588,8 5.887,5 6.189,1 Asdep Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Penyelesaian Permasalahan Bidang Penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional Lintas sektoral yang efektif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Intelijen Keamanan Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional 2 2 2 2 2 Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Vital Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional Presentase (%) rekomendasi Kebijakan Penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional yang ditindaklanjuti 60% 60% 60% 60% 60% Peningkatan perilaku tertib diruang publik Gerakan Indonesia Tertib Jumlah Rekomendasi kebijakan penguatan Gerakan Indonesia Tertib 1 1 1 1 1 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.500,0 1.545,0 1.591,4 1.639,1 1.688,3 Sesdep Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas BB BB BB BB BB Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas 20 21 22 22 22 Indeks Kualitas perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas 80 80 80 80 80 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas 4 4 4 4 4 Nilai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 75 75 75 75 75 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Sasaran Program 6) 14.748,2 15.190,8 15.646,4 16.115,8 16.599,4 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral tang efektif jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Presentase (%) capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional 65% 70% 75% 80% 85% Presentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Presentase (%) rekomendasi kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditindaklajuti 85% 85% 85% 85% 85% Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Nilai SAKIP BB BB BB A AA Nilai PMPRB 19 20 20 21 22 Indeks Kualitas perencanaan Kinerja dan Anggaran 80 80 85 85 90 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas 4 4 4 5 5 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Koordinasi Wawasan Kebangsaan 6.312,2 6.501,6 6.696,6 6.897,5 7.104,5 Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan Lintas Sektoral yang efektif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan 1 2 2 3 4 Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Koordinasi Meperteguh Ke- Bhinekaan 2.312,0 2.381,4 2.452,8 2.526,4 2.602,2 Asdep Koordinasi Memperteguh Ke- Bhinekaan Penyelesaian Peremasalaha n Bidang Memperteguh Kebhinekaan Lintas sektoral yang efektif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Kebhinekaan 1 2 2 3 4 Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinekaan yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Koordinasi Kewaspadaan Nasional 2.312,0 2.381,4 2.452,8 2.526,4 2.602,2 Asdep Koordinasi Kewaspadaan Nasional Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional Lintas sektoral yang efektif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional 1 2 2 3 4 Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Presentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Koordinasi Kesadran Bela Negara 2.312,0 2.381,4 2.452,8 2.526,4 2.602,2 Asdep Koordinasi Kesadaran Bela Negara Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara Lintas sektoral yang efektif Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara 1 2 2 3 4 Presentase (%) Rekomendasi kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Presentase (%) Rekomendasi kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bidang Kesatuan Bangsa 1.500,0 1.545,0 1.591,4 1.639,1 1.688,3 Sesdep Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal Nilai SAKIP BB BB BB A AA Nilai PMPRB 19 20 20 21 22 Nilai Zona Integritas 75.0 1 75.5 1 75.5 9 76 76.5 Indeks Kupuasn pelayanan Sekretariat Deputi 4 4 4 4 4 Indeks Kualitas perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 80 80 85 85 90 Skor Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 75,0 1 75,5 1 75,5 9 76 76,3 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Sasaran Program 7) 36.460,7 29.958,9 30.857,7 31.783,4 32.736,6 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Lintas Sektoral Yang Efektif Persentase (%) capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi, dan aparatur pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional 65% 70% 75% 80% 85% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi, dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang komunikasi, informasi, dan aparatur yang ditindaklanjuti 85% 85% 85% 85% 85% Penanganan Tugas Khusus yang Optimal Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus 80% 80% 80% 80% 80% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Yang Baik Nilai SAKIP BB BB BB A AA Nilai PMPRB 19 20 20 21 22 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi 4 4 4 4 4 Indeks Kualitas perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 80 80 85 85 90 Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika 11.328,9 2.661,1 2.740,9 2.823,1 2.907,6 Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Pernyelesaian permasalahan bidang telekomunikas i dan informatika lintas sektoral yang efektif Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang telekomunikas i dan informatika 6 6 6 6 6 Jumlah rekomendasi kebijakan bidang keamanan siber 1 1 1 1 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan telekomunikas i dan informatika yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) rekomendasi kebijakan telekomunikas i dan informatika yang ditindaklanjuti 90% 90% 90% 90% 90% Jumlah rekomendasi kebijakan bidang keamanan siber 1 1 1 1 1 Koordinasi Tata kelola Pemerintahan 1.948,4 2.006,8 2.067,0 2.129,1 2.192,9 Asdep Koordinasi Tata kelola Pemerintahan Penyelesaian permasalahan bidang tata kelola pemerintahan lintas sektoral yang efektif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang tata kelola pemerintahan 4 6 6 8 8 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) rekomendasi kebijakan tata kelola pemerintahan yang mendukung dokumen perencanaaan nacional 100 % 100 % 100 % 100 % 1005 Persentase (%) rekomendasi kebijakan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti 50% 75% 80% 95% 100% Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bidang komunikasi, informasi dan aparatur 1.500,0 1.545,0 1.591,4 1.639,1 1.688,3 Sesdep Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal Nilai SAKIP BB BB BB A A Nilai PMPRB 20 20 21 21 22 Nilai Zona Integritas 75.0 1 75.5 1 75.5 9 76 76.5 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kupuasn pelayanan Sekretariat Deputi 4 4 4 4 4 Indeks Kualitas perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 80 82 85 87 90 Skor Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 75,0 1 75,5 1 75,5 9 76 76,5 Koordinasi informasi publik dan media massa 11.267,8 7.581,8 7.809,3 8.043,5 8.284,8 Asdep Koordinasi Informasi publik dan media massa Penyelesaian Permasalahan bidang informasi publik dan media massa lintas sektoral yang efeltif Jumlah rekomendasi kebijakan bidang informasi publik dan media massa 5 5 5 7 7 jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 jumlah rekomendasi kebijakan terkait penyehatan media sosial 1 1 1 1 1 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait konten digital dan pro apro 1 1 1 1 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan informasi publik dan media massa yang mendukung dokumen perencanaaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Persentase (%) rekomendasi kebijakan informasi publik dan media massa yang ditindaklanjuti 50% 75% 80% 95% 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 10.415,6 16.164,2 16.649,1 17.148,6 17.663,0 Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Penyelesaian permasalhan bidang peningkatan pelayanan publik lintas sektoral yang efektif jumlah rekomendasi kebijakan bidang peningkatan pelayanan publik 4 6 6 8 8 Persentase (%) rekomendasi kebijakan penigkatan pelayanan publik yang mendukung dokumen perencanaan nasional 100 % 100 % 100 % 100 % 100% jdih.polkam.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase (%) rekomendasi kebijakan informasi publik dan media massa yang ditindaklanjuti 50% 75% 80% 95% 100% Penyelesaian permasalahan pungutan liar yang optimal Persentase (%) jumlah aduan pungutan liar yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80% jdih.polkam.go.id Lampiran 2: Kerangka Pendanaan Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2020-2024 Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) Kemenko Polhukam 282,769,8 290.570,5 308.958,0 313.407,5 325.098,2 Menko Polhukam Program Dukungan dan Manajemen 152.000,7 156.397,0 169.082,0 167.619,9 173.191,7 Sesmenko Polhukam 2440 Penyusunan dan Pengembanga n Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data 6.274,9 6.463,1 6.657,1 6.856,7 7.062,4 Biro Perencanaan dan Organisasi 952 Layanan Perencanaan 2.113,8 2.177,2 2.242,6 2.309,8 2.379,1 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.179,6 1.215,0 1.251,5 1.289,0 1.327,7 960 Layanan Manajemen Organisasi 868,7 894,7 921,6 949,2 977,7 961 Layanan Reformasi Birokrasi 1.085,2 1.117,7 1.151,2 1.185,8 1.221,4 963 Layanan Data dan Informasi 1.027,7 1.058,5 1.090,2 1.122,9 1.156,6 jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 2441 Penyelenggar aan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga 2.108,2 2.171,4 2.236,6 2.303,7 2.372,8 Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan .001 Layanan Persidangan 735,6 757,7 780,4 803,8 827,9 957 Layanan Hukum 433,3 446,3 459,7 473,4 487,7 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 683,9 704,4 725,5 747,3 769,7 969 Layanan Bantuan Hukum 255,5 263,1 271,0 279,1 287,5 2442 Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan 108.062,7 110.931,8 114.259,8 117.687,5 121.218,2 Biro Umum .001 Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 362,3 362,3 362,3 362,3 362,3 .003 Layanan Pimpinan 8.119,5 8.363,1 8.613,9 8.872,4 9.138,5 jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 951 Layanan sarana dan prasarana internal 5.502,5 5.667,6 5.837,6 6.012,7 6.193,1 954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 1.546,2 1.592,5 1.640,3 1.689,5 1.740,2 955 Layanan Manajemen Keuangan 1.223,1 1.259,8 1.297,6 1.336,5 1.376,6 956 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) 428,7 441,6 454,8 468,5 482,5 959 Layanan Protokoler 58,1 59,9 61,7 63,5 65,4 962 Layanan Umum 1.303,9 1.343,0 1.383,3 1.424,8 1.467,6 966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 1.135,4 1.169,4 1.204,5 1.240,7 1.277,9 994 Layanan Perkantoran 88.383,0 91.034,5 93.765,6 96.578,5 99.475,9 2443 Pengelolaan Pengawasan Internal 2.046,8 2.108,2 2.171,4 2.236,6 2.303,7 Inspektorat .965 Layanan Audit Internal 2.046,8 2.108,2 2.171,4 2.236,6 2.303,7 2444 Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam 2,006,040 2,066,221 2,128,208 2,192,054 2,257,816 Staf Ahli jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) .001 Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam 2,006,040 2,066,221 2,128,208 2,192,054 2,257,816 5041 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 18,566,433 19,123,42 6 19,697,129 20,288,043 20,896,68 4 Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional .001 Rekomendasi terkait Arah Kebijakan POLRI Kepada 5.302,0 5.766,3 5.979,3 6.688,7 7.404,4 .002 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat KOMPOLNAS RI 3.383,8 3.705,6 11.769,6 4.058,1 4.237,9 951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.000,0 1.200,0 9.188.9 1.400,0 1.500,0 994 Layanan Perkantoran 9.045,0 9.045,0 9.316,4 9.595,9 9.883,8 jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 5042 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI 12.935,6 13.323,7 13.723,4 15.135,1 15.559,2 Sekretariat Komisi Kejaksaan RI .001 Rekomendasi terkait Arah Kebijakan Kejaksaan Kepada 2.421,2 2.809,3 2.893,5 3.980,3 4.069,7 .002 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Komisi Kejaksaan RI 2.373,4 2.373,4 2.444,6 2.517,9 2.593,0 951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.085,8 1.085,8 1.118,4 1.151,9 1.186,5 994 Layanan Perkantoran 7.055,1 7.055,1 7.266,7 7.484,7 7.709,3 Program Koordinasi Kebijakan 130.769,1 134.173,4 139.876,0 145.787,6 151.906,5 Sesmenko Polhukam Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 25.635,2 26.464,9 27.323,2 28.209,5 29.125,2 Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 5902 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 1.332,1 1.398,7 1.468,6 1.542,0 1.619,1 Sekretariat Deputi, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.332,1 1.398,7 1.468,6 1.542,0 1.619,1 2465 Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil 10.083 10.385 10.697 11.018 11.348 Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Demokrasi dan Organisasi Masyarakat sipil 10.083 10.385 10.697 11.018 11.348 2466 Koordinasi Desentralisas i dan Otonomi Daerah 1.703,1 1.788,2 1.877,6 1.971,5 2.070,1 Asisten Deputi Kooordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah 1.703,1 1.788,2 1.877,6 1.971,5 2.070,1 2475 Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik 3.352 3.453 3.557 3.663 3.773 Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik 1.750 1.802 1.857 1.912 1.970 .002 Desk penanganan Pemilukada 1.602 1.650 1,700 1751 1.803 2467 Koordinasi Otonomi Khusus 9.165 9.440 9.723 10.015 10.315 Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Bidang Otonomi Khusus 1,581 1,628 1,677 1,727 1,779 .002 Laporan Desk Otonomis Khusus 7,584 7,811 8,046 8,287 8,536 Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 10.828,6 11.730,0 11.938,6 12.535,4 13.162,2 Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 5907 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 1.500 1.575,0 1.653,8 1.736,4 1.823,3 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.500 1.575,0 1.653,8 1.736,4 1.823,3 2456 Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika 2.578,8 2.707,7 2.843,1 2.985,3 3.134,5 Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika 2.578,8 2.707,7 2.843,1 2.985,3 3.134,5 2454 Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa 2.424,1 2.545,4 2.672,6 2.806,2 2.946,6 Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerjasama Amerika dan Eropa 2.424,1 2.545,4 2.672,6 2.806,2 2.946,6 2455 Koordinasi Kerja Sama ASEAN 2.635,9 2.767,7 2.906,1 3.051,4 3.203,9 Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerjasama ASEAN 2.635,9 2.767,7 2.906,1 3.051,4 3.203,9 5896 Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional 1.689,8 1.774,2 1.863,0 1.956,1 2.053,9 Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerjasama Organisasi Internasional 1.689,8 1.774,2 1.863,0 1.956,1 2.053,9 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 11.943,5 12.948,6 13.973,0 15.016,0 16.078,8 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAK ASASI MANUSIA 5903 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 1.500 1.575,0 1.653,8 1.736,4 1.823,3 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.500 1.575,0 1.653,8 1.736,4 1.823,3 2458 Koordinasi Materi Hukum 2.193,1 2.302,8 2.417,9 2.538,8 2.665,8 Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum 2.193,1 2.302,8 2.417,9 2.538,8 2.665,8 2474 Koordinasi Penegakan Hukum 4.908,5 5.591,0 6.277,7 6.967,1 7.659,1 Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum 2.806,8 2.891,0 2.977,7 3.067,0 3.159,1 .002 Rekomendasi Kebijakan Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum 2.101,6 2.700,0 3.300 3.900. 4.500. 2451 Koordinasi Hukum Internasional 1.462,1 1.506,0 1.551,1 1.597,6 1.645,6 Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Internasional 1.462,1 1.506,0 1.551,1 1.597,6 1.645,6 jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 2464 Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 1.879,8 1.973,8 2.072,5 2.176,1 2.285,0 Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 1.879,8 1.973,8 2.072,5 2.176,1 2.285,0 Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 14.813,4 15.476,5 16.150,0 16.864,8 17.612,5 Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 5894 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 1.500 1.575,0 1.653,8 1.736,4 1.823,3 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.500 1.575,0 1.653,8 1.736,4 1.823,3 2448 Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara 1.272,9 1.311,1 1.350,5 1.391,0 1.432,7 Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan 1.272,9 1.311,1 1.350,5 1.391,0 1.432,7 2453 Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara 3.095,9 3.188,7 3.284,4 3.382,9 3.484,4 Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan 3.095,9 3.188,7 3.284,4 3.382,9 3.484,4 2480 Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan 6.035,9 6.337,6 6.654,5 6.987,3 7.336,6 Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan 2,449,2 2,522,6 2,598,4 2,676,3 2,756,6 .002 Laporan Desk Penanganan Wilayah Perbatasan dan PPKT 3,586,87 3,694 3,805,1 3,919, 4,036 2477 Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan 2.908,7 3.064,1 3.206,8 3.367,2 3.535,5 Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan 2.908,7 3.064,1 3.206,8 3.367,2 3.535,5 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 16.339,5 22.378,6 23.187,0 24.013,7 24.859,1 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 5905 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.500,0 1.545,0 1.591,4 1.639,1 1.688,3 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.500,0 1.545,0 1.591,4 1.639,1 1.688,3 5897 Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional 5.000,0 5.293,0 5.588,8 5.887,5 6.189,1 Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelejen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital nasional 3,125 3,219 3,315,8 3,414,5 3,517,1 .002 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan indonesia Tertib 1,875 1,931 1,989,0 2,048,0 2,110,0 2472 Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 2.700,0 8.187,0 8.432,6 8.685,6 8.946,2 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap kekayaan Negara 2.700,0 8.187,0 8.432,6 8.685,6 8.946,2 2473 Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasiona l dan Kejahatan Luar Biasa 3.139,5 3.233,6 3.330,6 3.430,6 3.533,5 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa 3.139,5 3.233,6 3.330,6 3.430,6 3.533,5 2471 Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi 4.000,0 4.120,0 4.243,6 4.370,9 4.502,0 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi 4.000,0 4.120,0 4.243,6 4.370,9 4.502,0 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 14.748,2 15.190,8 15.646,4 16.115,8 16.599,4 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 5895 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 1.500,0 1.545,0 1.591,4 1.639,1 1.688,3 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.500,0 1.545,0 1.591,4 1.639,1 1.688,3 jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 2479 Koordinasi Wawasan Kebangsaan 6.312,2 6.501,6 6.696,6 6.897,5 7.104,5 Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan 2,312,0 2,381,4 2,452,8 2,526,4 2,602,2 .002 Tim Koordinasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 4,000,2 4,120,2 4,243,8 4,371,1 4,502,3 5904 Koordinasi Memperteguh Ke- Bhinekaan 2.312,0 2.381,4 2.452,8 2.526,4 2.602,2 Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke- Bhinekaan 2.312,0 2.381,4 2.452,8 2.526,4 2.602,2 5898 Koordinasi Kewaspadaan Nasional 2.312,0 2.381,4 2.452,8 2.526,4 2.602,2 Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional 2.312,0 2.381,4 2.452,8 2.526,4 2.602,2 5906 Koordinasi Kesadaran Bela Negara 2.312,0 2.381,4 2.452,8 2.526,4 2.602,2 Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara 2.312,0 2.381,4 2.452,8 2.526,4 2.602,2 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 36.460,7 29.958,9 30.857,7 31.783,4 32.736,6 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 5900 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 1.500,0 1.545,0 1.591,4 1.639,1 1.688,3 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.500,0 1.545,0 1.591,4 1.639,1 1.688,3 5899 Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa 11.267,8 7.581,8 7.809,3 8.043,5 8.284,8 Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa .001 Rekomendasi kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa 1,807,9 1,862,1 1,918 1,975,5 2,034,8 jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) .002 Rekomendasi Penyehatan Media Sosial 714,9 736,3 758,7 781,2 804,6 .003 Rekomendasi Kebijakan Bidang Konten Digital dan Pro Apro 8,745,0 9,007,4 9,277,6 9,555,8 9,842,4 2461 Koordinasi Telekomunik asi dan Informatika 11.328,9 2.661,1 2.740,9 2.823,1 2.907,6 Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika 2,583,5 2.661,1 2.740,9 2.823,1 2.907,6 .002 Rekomendasi Kebijakan Bidang Keamanan Siber 8,745,4 - - - - 5893 Koordinasi Tata Kelola Pemerintaha n 1.948,4 2.006,8 2.067,0 2.129,1 2.192,9 Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 1.948,4 2.006,8 2.067,0 2.129,1 2.192,9 5901 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 10.415,6 16.164,2 16.649,1 17.148,6 17.663,0 Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik jdih.polkam.go.id Kode Kegiatan Output Anggaran (Dalam Juta) Unit 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) .001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik 1,915,6 1,973,0 2,032,2 2,093,2 2,156,0 .002 Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 8,500,000 14,191,2 14,616,9 15,055,4 15,507 jdih.polkam.go.id Menteri Koordinator Sekretariat Kementerian Koordinator Inspektorat Staf Ahli Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
1.Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
2.Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
3.Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
4.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi
5.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Lampiran 3: Susunan Organisasi Kemenko Polhukam jdih.polkam.go.id Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
b.Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
c.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
e.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:
a.Kementerian Dalam Negeri;
b.Kementerian Luar Negeri;
c.Kementerian Pertahanan;
d.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
g.Kejaksaan Agung;
h.Badan Intelijen Negara;
i.Tentara Nasional Indonesia;
j.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
k.Instansi lain yang dianggap perlu. jdih.polkam.go.id Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:
a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
c.Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
d.Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
f.Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
g.Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
h.Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
i.Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
j.Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
k.Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman;
l.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan
m.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:
a.Koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
c.Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
d.Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi Bidang Otonomi Daerah Bidang Desentralisasi Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Bidang Penguatan Partai Politik Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Sekretariat Deputi Subbagian Penyusunan Program Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Subbagian Tata Usaha Subbagian Umum Bagian Program dan Evaluasi Bagian Tata Usaha dan Umum Kelompok Jabatan Fungsional jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
a.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
b.Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
c.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi;
d.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
e.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan sipil;
f.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
g.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
h.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
i.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika dan Timur Tengah Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN Bidang Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Deputi Subbagian Penyusunan Program Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Subbagian Tata Usaha Subbagian Umum Bagian Program dan Evaluasi Bagian Tata Usaha dan Umum jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
a.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
b.Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
c.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Asia dan Pasifik;
d.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Afrika;
e.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Timur Tengah;
f.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Amerika;
g.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Eropa;
h.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ASEAN;
i.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama multilateral;
j.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri;
k.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; dan
l.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Bidang Materi Hukum Privat Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum Bidang Penyelesaian Kasus Hukum Bidang Materi Hukum Publik Bidang Hukum Laut dan Dirgantara Bidang Hukum Humaniter Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Deputi Subbagian Penyusunan Program Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Subbagian Tata Usaha Subbagian Umum Bagian Program dan Evaluasi Bagian Tata Usaha dan Umum jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia. Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
a.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b.Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
c.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum;
d.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur hukum;
e.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum;
f.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional;
g.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
h.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
i.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA Bidang Doktrin Pertahanan Bidang Ancaman Intelijen Bidang Kontra Intelijen Bidang Strategi Pertahanan Bidang Wilayah Perbatasan Bidang Tata Ruang Pertahanan Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Bidang Kerja Sama Pertahanan Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Deputi Subbagian Penyusunan Program Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Subbagian Tata Usaha Subbagian Umum Bagian Program dan Evaluasi Bagian Tata Usaha dan Umum jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara. Deputi Bidang Pertahanan Negara, menyelenggarakan fungsi:
a.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
b.Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
c.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin dan strategi pertahanan;
d.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen pertahanan;
e.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
f.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan;
g.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan;
h.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara;
i.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Bidang Intelijen Keamanan Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik Bidang Penanganan Keamanan Transportasi Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Deputi Subbagian Penyusunan Program Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Subbagian Tata Usaha Subbagian Umum Bagian Program dan Evaluasi Bagian Tata Usaha dan Umum SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Deputi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
a.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
b.Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
c.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat;
d.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
e.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
f.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
g.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengamanan obyek vital nasional dan transportasi;
h.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
i.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA Bidang Materi Wawasan Kebangsaan Bidang Pembauran Bangsa dan Kearifan Lokal Bidang Kerukunan Suku dan Umat Beragama Bidang Etika dan Karakter Bangsa Bidang Potensi Ancaman Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Bidang Bela Negara Lingkungan Pemukiman Bidang Bela Negara Lingkungan Kerja dan Pendidikan Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Deputi Subbagian Penyusunan Program Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Subbagian Tata Usaha Subbagian Umum Bagian Program dan Evaluasi Bagian Tata Usaha dan Umum jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang persatuan dan kesatuan bangsa. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, menyelenggarakan fungsi:
a.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
b.Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
c.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan;
d.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang memperteguh ke-Bhinneka-an;
e.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional;
f.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang etika dan karakter bangsa;
g.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesadaran bela negara;
h.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa;
i.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN APARATUR Bidang Informasi Publik Bidang Informatika Bidang Telekomunikasi Bidang Media Massa Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Aparatur Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa Bidang Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Deputi Subbagian Penyusunan Program Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Subbagian Tata Usaha Subbagian Umum Bagian Program dan Evaluasi Bagian Tata Usaha dan Umum jdih.polkam.go.id Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
b.Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
c.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang media massa;
d.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang telekomunikasi dan informatika;
e.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infomasi publik dan kehumasan;
f.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur;
g.Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan reformasi birokrasi;
h.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
i.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; dan
j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. jdih.polkam.go.id Inspektorat Subbagian Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a.Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b.Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri koordinator;
d.Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e.Pelaksanaan administrasi inspektorat. jdih.polkam.go.id Lampiran 4: Matriks Kerangka Regulasi Kemenko Polhukam No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Target Penyelesaian
1. 1.Peraturan Menteri Koordinator tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kemenko Polhukam Mengatur kedudukan, tugas, fungsi jabatan, dan susunan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan Perpres Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Tahun 2021 jdih.polkam.go.id No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Target Penyelesaian
2. 2.Peraturan Menteri Koordinator tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemenko Polhukam Sesuai arahan Presiden untuk melaksanakan penyederhanaan eselonisasi, sehingga perlu diatur lebih lanjut fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sehubungan dengan kebijakan pengalihan jabatan Administrasi ke jabatan Fungsional dan pengaturan terhadap tugas Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Tahun 2021 jdih.polkam.go.id No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Target Penyelesaian
3. 3.Peraturan Menteri Koordinator tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2020- 2024 Visi dan Misi Kemenko Polhukam yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam perlu diatur dalam Rencana Strategis Kemenko Polhukam yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mengawal program prioritas Presiden, serta mengacu pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam Seluruh unit Kemenko Polhukam Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 jdih.polkam.go.id No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Target Penyelesaian Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
4. 4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2024 Dalam rangka mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per- 12/MENKO/POLHUKAM/6/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam Seluruh unit Kemenko Polhukam Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 jdih.polkam.go.id No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Target Penyelesaian Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
5. 5.Peraturan Menteri Koordinator tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kemenko Polhukam Tahun 2020- 2024 Dengan berlakunya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu diatur tentang tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kemenko polhukam sehingga dapat mengintegrasikan layanan SPBE, manajemen SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta audit teknologi informasi dan komunikasi Bagian Data dan Informasi, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam Seluruh unit Kemenko Polhukam Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 jdih.polkam.go.id No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Target Penyelesaian
6. 6.Peraturan Menteri Koordinator tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang akan mengatur tentang penerima tunjangan kinerja dan pengecualian penerima tunjangan kinerja, ketentuan hari dan jam kerja, unsur yang menentukan pemberian tunjangan kinerja, mekanisme pencatatan kehadiran, pemotongan tunjangan kinerja, dan penyampaian dokumen terkait presensi, dan komponen penentu besaran dan pengurangan tunjangan kinerja Bagian Kepegawaian, Biro Umum Kemenko Polhukam Seluruh unit Kemenko Polhukam Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 jdih.polkam.go.id No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Target Penyelesaian
7. 7.Peraturan Menteri Koordinator tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 Untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan membangun aparatur negara yang mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya secara bersih, efektif, dan efisien untuk pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi/Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Seluruh unit Kemenko Polhukam Tahun 2020 s.d. Tahun 2021
8. 8.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Sesuai arahan Perpres 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bahwa perlu mengatur bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi/Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas Saber Pungli dan seluruh Unit Pemberantasan Pungli K/L dan Daerah Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 jdih.polkam.go.id No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Target Penyelesaian dan mekanisme peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar
9. 9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Kelompok Ahli, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Sesuai bunyi Pasal 11 Perpres 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bahwa Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Kelompok Ahli, Kelompok Kerja, dan Sekretariat harus diatur oleh Menko Polhukam Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi/Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas Saber Pungli dan seluruh Unit Pemberantasan Pungli K/L dan Daerah Tahun 2020 s.d. Tahun 2021
10. 10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Sekretariat Kompolnas Melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Tahun 2021 jdih.polkam.go.id No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Target Penyelesaian
11. 11.Aturan tentang Kepolisian Perlu memberi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap aliran dan Ormas yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020 s.d. Tahun 2024
12. 12.Aturan tentang Kewarganegaraan Perlu memperluas pengertian masuk dinas tentara asing bukan hanya dinas di sebuah negara resmi, tapi juga negara yang tidak atau belum diakui secara internasional. Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 s.d. Tahun 2024
13. 13.Aturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perlu diperluas pengaturan perlindungan atas penggunaan aplikasi online dan pembatasan terkait mengeluarkan pendapat di media sosial Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kominfo Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 jdih.polkam.go.id No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait Target Penyelesaian
14. 14.Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik Perlu diatur sanksi untuk Badan Publik sehingga tidak mengabaikan pentingnya penyediaan informasi publik. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kominfo Tahun 2020 s.d. Tahun 2024
15. 15.Aturan tentang Narkotika Perlu ditambah hukuman sehingga memberi efek jera bagi pengedar dan terkait penyalahgunaan obat-obatan atau zat baru. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 jdih.polkam.go.id Lampiran 5: Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 Area Perubahan Indikator Kegiatan Manajemen Perubahan 1. Indeks Kepemimpinan Perubahan • Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform); • Penguatan nilai integritas; • Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model; • Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0; Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan
16. 2.Indeks Reformasi Hukum
17. 3.Indeks Kualitas Kebijakan • Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan); • Deregulasi aturan yang menghak asasi manusiabat birokrasi; • Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; • Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; • Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun Penataan Organisasi/ Kelembagaan
18. 4.Indeks Kelembagaan • Asessment organisasi berbasis kinerja; • Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen; jdih.polkam.go.id Area Perubahan Indikator Kegiatan • Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. Penataan Tatalaksana 5. Indeks SPBE
19. 6.Indeks Pengawasan Kearsipan
20. 7.Indeks Pengelolaan Keuangan
21. 8.Indeks Pengelolaan Aset • Penerapan Tata Kelola SPBE • Penerapan Manajemen SPBE • Penerapan Layanan SPBE • Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan; • Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital); • Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; • Mengimplementasikan digitalisasi arsip; • Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan; • Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku. • Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; • Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; • Penyelarasan Proses bisnis dan SOP; Sistem Manajemen SDM
22. 9.ndeks Profesionalitas ASN
23. 10.Indeks Merit System
24. 11.Indeks Tata Kelola • Menerapkan prinsip-prinsip manejemen ASN secara professional; • Implementasi manajemen ASN berbasis merit system; • Penetapan ukuran kinerja individu; • Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; jdih.polkam.go.id Area Perubahan Indikator Kegiatan Manajemen ASN • Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja; • Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; • Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; • Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; • Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool); • Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN; Penguatan Akuntabilitas
25. 12.Nilai SAKIP
26. 13.Indeks Perencanaan • Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting); • Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; • Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade); • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; • Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; jdih.polkam.go.id Area Perubahan Indikator Kegiatan • Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja; Pengawasan 14. Maturitas SPIP
27. 15.Kapabilitas APIP
28. 16.Opini BPK
29. 17.Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa • Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; • Meningkatkan Kompetensi APIP; • Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas); • Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; Pelayanan Publik 18. Indeks Pelayanan Publik
30. 19.Hasil Survei Kepuasan Masyarakat • Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; • Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; • Penguatan pengendalian gratifikasi; • Penguatan penganganan pengaduan dan komplain; • Penguatan efektivitas manajemen risiko; • Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; • Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) • Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; jdih.polkam.go.id Area Perubahan Indikator Kegiatan • Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; • Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau. • Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; • Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik; • Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala; • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala. • Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; • Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. jdih.polkam.go.id Lampiran 6: Peta Strategis Kemenko Polhukam jdih.polkam.go.id KERANGKA LOGIS RENSTRA KEMENKO POLHUKAM TAHUN 2020 - 2024 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TTD. MOH. MAHFUD MD Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Sidiq Mustofa jdih.polkam.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…