DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; www.peraturan.go.id 2021, No.1192 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. 5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. www.peraturan.go.id 2021, No.1192
2.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
4.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
6.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
10.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antarsimpul jaringan dalam suatu organisasi.
11.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program www.peraturan.go.id 2021, No.1192 komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
13.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
14.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
15.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17.Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18.Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
19.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
20.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau www.peraturan.go.id 2021, No.1192 menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
21.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
22.Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
23.Menteri Koordinator adalah Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Kementerian Koordinator.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

(1)Menteri Koordinator menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
(2)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3)Unsur SPBE di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis; www.peraturan.go.id 2021, No.1192
5. e.Data dan Informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 4

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Kementerian Koordinator.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis di Kementerian Koordinator;
2. b.domain arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE di Kementerian Koordinator;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE di Kementerian Koordinator;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE di Kementerian Koordinator; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian Koordinator.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan www.peraturan.go.id 2021, No.1192 Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
(7)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(8)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
(4)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
3. c.perubahan pada unsur SPBE di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
4. d.perubahan rencana strategis Kementerian Koordinator.
(5)Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 6

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE; www.peraturan.go.id 2021, No.1192
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Kementerian Koordinator.
(3)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Kementerian Koordinator.
(4)Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
(5)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
(6)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 7

(1)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Kementerian Koordinator;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; atau
4. d.hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE. www.peraturan.go.id 2021, No.1192
(4)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 8

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja serta diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(3)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan berkoordinasi kepada unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
(4)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan www.peraturan.go.id 2021, No.1192 penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2)Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis disusun oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Data dan Informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi.
(4)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 10

(1)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
(2)Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di Kementerian Koordinator sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip satu data indonesia.
(3)Unit kerja di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018