DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Mengatur tentang ketentuan umum Tata cara penerimaan saran dan keluhan oleh pelapor beserta tindak lanjutnya oleh Kompolnas. Pelaporan disampaikan melalui E-SKM jika tidak berfungsi dapat disampaikan melalui penyampaian secara langsung ke Kompolnas, surat elektronik, surat nonelektronik, dan media sosial resmi Kompolnas Tata cara penanganan saran yang dilakukan melalui tahapan penanganan pelaporan dan pemberian rekomendasi Tata cara penanganan keluhan dilakukan melalui tahapan pelaporan, klasifikasi, verifikasi, klarifikasi dan, rekomendasi Kewajiban dan laranganAnggota Kompolnas dan pegawai Sekretariat Kompolnas dalam melakukan penanganan Saran dan Keluhan Pemantauan dan Evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kepolisian Nasional dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat di Komisi Kepolisian Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional; www.peraturan.go.id 2023, No.276
5.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 669); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT DI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Saran adalah pendapat dari masyarakat yang berkenaan dengan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.Keluhan adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.Pelapor adalah pihak yang menyampaikan Saran dan Keluhan berkaitan dengan kinerja dan integritas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Komisi Kepolisian Nasional.
4.Terlapor adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru.
5.Klasifikasi adalah kegiatan penggolongan Keluhan dalam materi Keluhan.
6.Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran dan validitas data yang dilaporkan oleh Pelapor.
7.Klarifikasi adalah kegiatan permintaan penjelasan atas Keluhan kepada Terlapor oleh Komisi Kepolisian Nasional.
8.Rekomendasi adalah pertimbangan dan saran tindak lanjut Komisi Kepolisian Nasional kepada Pelapor, Terlapor, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Saran dan Keluhan masyarakat.
9.Elektronik-Saran dan Keluhan Masyarakat yang selanjutnya disingkat E-SKM adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis Saran dan Keluhan masyarakat di Komisi Kepolisian Nasional.
10.Persuratan Elektronik adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk menerima Saran dan Keluhan masyarakat dari E-SKM untuk ditindaklanjuti oleh www.peraturan.go.id 2023, No.276 Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan anggota Komisi Kepolisian Nasional.
11.Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh minimal 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Komisi Kepolisian Nasional.
12.Hari adalah hari kerja.
13.Komisi Kepolisian Nasional yang selanjutnya disebut Kompolnas adalah lembaga kepolisian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
14.Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional yang selanjutnya disebut Sekretariat Kompolnas adalah unsur pendukung teknis dan administratif yang membantu Kompolnas dalam menyelenggarakan kesekretariatan di Kompolnas.
15.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk terpeliharanya keamanan dalam negeri.
16.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Kompolnas menerima Saran dan Keluhan yang disampaikan oleh Pelapor dan menindaklanjutinya.

Pasal 3

(1)Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.orang perseorangan;
2. b.badan hukum; atau
3. c.organisasi kemasyarakatan.
(2)Selain Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saran dan Keluhan dapat dilaporkan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.
(3)Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa.

Pasal 4

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan Saran dan Keluhan kepada Kompolnas melalui E-SKM.

Pasal 5

(1)Dalam hal Pelapor menyampaikan Saran dan Keluhan secara langsung kepada Kompolnas, Kompolnas mengarahkan Pelapor untuk melaporkan Saran dan Keluhan melalui E-SKM.
(2)Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mampu menggunakan E-SKM dan/atau merupakan kelompok rentan, Kompolnas membantu Pelapor dalam www.peraturan.go.id 2023, No.276 melaporkan Saran dan Keluhan melalui E-SKM.

Pasal 6

Dalam hal E-SKM mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, Pelapor dapat menyampaikan Saran dan Keluhan melalui:

a.penyampaian secara langsung ke Kompolnas;
b.surat elektronik;
c.surat nonelektronik; atau
d.media sosial resmi Kompolnas.

BAB II

TATA CARA PENANGANAN SARAN

Pasal 7

Tata cara Penanganan Saran dilakukan melalui tahapan:

a.penanganan pelaporan; dan
b.pemberian Rekomendasi.

Pasal 8

(1)Pelapor wajib melampirkan identitas dalam menyampaikan Saran kepada Kompolnas.
(2)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kartu tanda penduduk atau kartu identitas yang resmi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Pelapor orang perseorangan;
2. b.surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Pelapor organisasi masyarakat;
3. c.surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan pendirian bagi Pelapor badan hukum; dan
4. d.surat dengan kop kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bagi Pelapor kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.
(3)Dalam hal pelapor diwakili oleh kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), identitas kuasa berupa surat kuasa dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku.
(4)Pelapor mendapatkan tanda terima melalui E-SKM terhadap Saran yang disampaikan.

Pasal 9

(1)Sekretariat Kompolnas memeriksa kelengkapan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat
(3)paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Saran diterima.
(2)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) identitas dinyatakan tidak lengkap, unit kerja di Sekretariat Kompolnas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penerimaan dan analisis Saran dan Keluhan masyarakat menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor untuk www.peraturan.go.id 2023, No.276 melengkapi identitas paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak pemberitahuan diterima.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelapor tidak melengkapi identitas, Saran diarsipkan dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.
(4)Dalam hal identitas dinyatakan lengkap, unit kerja di Sekretariat Kompolnas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penerimaan dan analisis Saran dan Keluhan masyarakat menentukan kewenangan Kompolnas dalam penanganan Saran.

Pasal 10

(1)Dalam hal penanganan Saran bukan merupakan wewenang Kompolnas, unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meneruskan Saran dan hasil analisis kepada anggota Kompolnas melalui Kepala Sekretariat Kompolnas menggunakan Persuratan Elektronik.
(2)Anggota Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan disposisi penyusunan Rekomendasi penanganan Saran kepada instansi yang berwenang.
(3)Penyusunan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kompolnas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Klarifikasi Saran dan Keluhan masyarakat.
(4)Berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja di Sekretariat Kompolnas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Klarifikasi Saran dan Keluhan masyarakat menyusun surat pemberitahuan Saran telah diteruskan kepada instansi yang berwenang.
(5)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disampaikan kepada Pelapor.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…