DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN jdih.polkam.go.id

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
6.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2015-2019. jdih.polkam.go.id

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan, pengendalian, dan kegiatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan tahun 2015-2019.

Pasal 3

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sepanjang:

a.terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; atau
b.adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-13/Menko/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-13/Menko/6/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per- 13/Menko/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2010-2014 , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 November 2015. jdih.polkam.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. WIRANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1251 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Drs. Subroto, M.M. jdih.polkam.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2015-2019

1.Politik Dalam Negeri Kehidupan politik dalam negeri pada era reformasi saat ini, dibangun dengan lebih mengedepankan sistem politik demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan sistem demokrasi lebih mengedepankan pada proses pemenuhan hak-hak politik masyarakat yang berkualitas dengan ditandai meningkatnya kualitas pemilihan umum (yang selanjutnya disebut pemilu) baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden/Wakil Presiden, dan terbentuknya pemerintahan yang efisien dan efektif serta menurunnya intensitas permasalahan. Secara garis besar program politik dalam negeri dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kelembagaan terkait dengan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia; kondisi organisasi masyarakat sipil; pelaksanaan pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu Presiden/Wakil Presiden; pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; serta pengelolaan situasi politik di wilayah Aceh, Papua, dan Papua Barat. jdih.polkam.go.id

a.Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 1) Hasil yang dicapai: a) Sejak tahun 2010 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (yang selanjutnya disebut Kemenko Polhukam) telah melaksanakan penyusunan IDI bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan United Nations Development Programme (UNDP). b) Penyusunan IDI yang dibuat merupakan country-led assessment berdasarkan keadaan perkembangan demokrasi di setiap provinsi, yang meliputi 3 aspek (kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi), 11 variabel, dan 28 indikator. Proses penyusunan IDI melibatkan unsur pakar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta media massa. c) Hasil pengukuran IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia dan membantu perencanaan pembangunan politik tingkat provinsi. Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator yang tidak/kurang berkembang, sehingga perlu ditangani oleh pemerintah pusat atau Pemda. d) Perkembangan IDI dari tahun ke tahun mengalami perubahan secara fluktuatif, adapun hasil IDI tahun 2009 sebesar 67,30, mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar 63,17, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi sebesar 65,48, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2012 menjadi sebesar 62,63. Selanjutnya pada tahun 2013 capaian IDI mengalami kenaikan menjadi 63,72; sedangkan untuk tahun 2014, masih dalam proses pengkodingan yang dilakukan oleh BPS bersama Tim Ahli. jdih.polkam.go.id
b.Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 1) Hasil yang dicapai: a) Meningkatnya penataan OMS oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pendataan dan verifikasi dalam rangka menciptakan sistem informasi dan kemitraan OMS dengan Pemerintah. b) Meningkatnya pemberdayaan OMS melalui fasilitasi, pembinaan, dan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c) Meningkatnya koordinasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dengan stakeholder dalam penanganan tindak anarkis bermotif keagamaan. d) Hasil pendataan OMS yang tercatat pada K/L terkait sebanyak 163.362 OMS, terdata pada Kementerian Dalam Negeri 67.735, Kementerian Sosial 25.000, Kementerian Luar Negeri 109, Kementerian Pertanian 85, Kementerian Pemuda dan Olahraga 150, Kementerian Lingkungan Hidup 159, Kementerian Kelautan dan Perikanan 49, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 75, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 70.000 OMS.
c.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1) Hasil yang dicapai: a) Secara umum pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (yang selanjutnya disebut Pemilukada) telah berlangsung dengan aman, lancar, tertib, dan demokratis. Pada tahun 2010-2014 telah dilaksanakan 567 Pemilukada, terdiri dari 32 provinsi, 97 kota, dan 438 kabupaten, dengan rincian tahun 2010: 224 daerah, tahun 2011: 115 daerah, tahun 2012: 77 daerah, tahun 2013: 149 daerah, dan tahun 2014: 2 daerah. b) Berkurangnya sengketa Pemilukada, namun dalam segi kualitas permasalahan Pemilukada semakin memprihatinkan terutama dikaitkan dengan permasalahan yang melibatkan pejabat daerah maupun pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK). jdih.polkam.go.id c) Sengketa perkara Pemilukada direncanakan tidak ditangani lagi oleh MK, hal ini didasari atas Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
d.Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 1) Hasil yang dicapai: a) Ditetapkannya sejumlah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014. b) Putusan MK terkait pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 sebagai berikut:

(1)Putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden, dimana TNI/Polri tidak menggunakan hak pilihnya.
(2)Keputusan MK untuk mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 159 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diputuskan berlangsung satu putaran karena hanya ada dua calon pasangan.
(3)Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan amar putusan ditolak secara keseluruhan permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. c) Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, aman, tertib dan lancar serta berkualitas dan demokratis, dimana tingkat partisipasi pemilih untuk jdih.polkam.go.id Pemilu Legislatif sebesar 75,11% sedangkan untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden berkisar 70,91%.
1. e.Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 1) Hasil yang dicapai: a) Sejak tahun 1999 sampai saat ini telah terbentuk 223 Daerah Otonom Baru (DOB) yang terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian daerah otonom yang ada hingga saat ini berjumlah 542 daerah, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. b) Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Peraturan Pemerintah ini menjadi pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dan memuat persyaratan administrasi, persyaratan fisik, dan persyaratan teknis yang lebih ketat terhadap usulan pembentukan DOB. c) Terlaksananya evaluasi terhadap pembentukan DOB pada tahun 2011 dengan mengukur 4 (empat) variabel sesuai dengan tujuan dibentuknya daerah otonom, yakni: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki kualitas governance, dan meningkatkan daya saing daerah. Dari hasil evaluasi pada tahun 2011, hampir semua DOB belum memenuhi harapan, total nilai tertinggi yang diperoleh DOB provinsi sebesar 55,88, sedangkan rangking tertinggi kabupaten 59,43 dan kota 64,61. d) Ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri. jdih.polkam.go.id e) Beberapa rancangan peraturan yang sedang dalam proses finalisasi dan mendesak antara lain:
(1)Rancangan Undang-Undang revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
(2)Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah;
(3)Rancangan Peraturan Presiden tentang Musyawarah Pimpinan Daerah; dan
(4)Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah.
1. f.Pengelolaan Situasi Politik di Provinsi Aceh 1) Hasil yang dicapai: a) Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh terkait dengan penolakan beberapa Qanun. Qanun yang ditolak atau belum disetujui oleh Pemerintah dikembalikan ke Pemerintahan Aceh untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan. b) Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Aceh dalam penyelarasan dan harmonisasi substansi Qanun sesuai peraturan perundang-undangan.
2. g.Pengelolaan Situasi Politik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 1) Hasil yang dicapai: a) Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui kebijakan pembangunan sosial politik dan budaya serta pembangunan sosial ekonomi. b) Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang memberikan kekhususan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah untuk daerah-daerah terpencil melalui pengadaan langsung. jdih.polkam.go.id c) Terlaksananya sinkronisasi, koordinasi, monitoring serta evaluasi program pembangunan dan pengelolaan permasalahan terkait Papua, baik dalam hubungan internasional maupun pengelolaan permasalahan di dalam negeri, melalui kegiatan antara lain meredam isu pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di beberapa negara, fasilitasi penyelesaian permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pemilukada, fasilitasi kunjungan kerja para Menlu Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Papua dan Maluku, membuka website “We Love Papua” dengan 10 (sepuluh) feeder-nya, dialog interaktif media elektronik, dan membuka jaring informasi/komunikasi langsung dengan seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terkait masalah Papua. d) Dilaksanakannya pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Pemerintahan di Tanah Papua yang merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Papua dan saat ini sedang dalam tahap harmonisasi dengan melibatkan K/L terkait.
  1. 2.Politik Luar Negeri Dalam kurun waktu 2009-2014, pelaksanaan koordinasi politik luar negeri telah terlaksana dengan baik dan menunjukkan berbagai kemajuan hubungan Indonesia baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam kurun waktu tersebut, koordinasi politik luar negeri juga melakukan berbagai upaya untuk mendukung penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diantaranya mendorong pembentukan Flight Communication Information System dan Flight Information Region; pengelolaan isu perbatasan; pengelolaan penanganan isu Papua Merdeka di luar negeri serta pelaksanaan upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Dalam hubungan bilateral, fokus koordinasi politik luar negeri pada kurun waktu tersebut ditekankan pada upaya peningkatan hubungan dengan negara-negara yang memiliki kemitraan strategis atau kemitraan komprehensif dengan Indonesia. Dilakukan pula jdih.polkam.go.id upaya-upaya pembentukan forum bilateral antara Kemenko Polhukam dengan mitra di negara sahabat. Pada tataran regional, Indonesia berperan aktif dalam memantapkan pembentukan komunitas Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) dalam ketiga pilarnya dan pada saat yang sama mendorong kesiapan nasional guna mendapatkan manfaat optimal bagi kepentingan nasional. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, dan Badan Sektoral di bawah pilar politik dan keamanan ASEAN yang mengadakan pertemuan reguler setiap tahunnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (yang selanjutnya disebut Menko Polhukam) menjadi koordinator pilar politik dan keamanan dan Representative Indonesia pada Dewan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Di bidang hubungan multilateral, koordinasi politik luar negeri diarahkan pada pembahasan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional; landasan hukum bagi keberadaan Lembaga atau Badan Kerja Sama Asing di Indonesia; kejahatan lintas batas negara; pemajuan penanganan dan kepentingan nasional terkait pemeliharaan perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB); Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Kearifan Lokal; penyusunan dan penegakan konvensi internasional bagi kepentingan nasional; kerja sama maritim, migran ilegal, isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), dan pembangunan ekonomi internasional.
3. a.Kerja Sama Bilateral 1) Hasil yang dicapai: Meningkat dan berkembangnya hubungan kerja sama di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kawasan Amerika dan Eropa dengan hasil meliputi: a) 16 negara telah menjalin kemitraan strategis atau kemitraan komprehensif dengan Indonesia. b) Dukungan diplomasi perbatasan dengan Singapura telah ditandatangani untuk segmen timur. Sedangkan dengan Filipina, telah disepakati Exclusive Economic Zone Boundary Line dalam lima segmen, sehingga hal ini akan memberikan dampak positif kerja sama bidang perikanan, jdih.polkam.go.id patroli terkoordinasi, dan penanganan transnational crimes. c) Telah berjalannya forum bilateral tahunan Menko Polhukam dengan State Councillor Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak 2010. Pertemuan tahun 2014 akan dilaksanakan di Beijing RRT dan untuk tahun 2015 akan dilaksanakan di Kemenko Polhukam. Menko Polhukam juga melaksanakan forum bilateral dengan Secretary of the Security Council of the Russian Federation (sebagai mitra Menko Polhukam di Rusia) yang dikukuhkan melalui Memorandum of Understanding. d) Menjadi peserta aktif dalam pertemuan tahunan International Conference on High Officials Responsible for Security Matter di Rusia dan menjadi focal point dalam pertukaran pengalaman melalui kunjungan 2 (dua) pejabat Colombian Agency for Reintegration ke Aceh, serta focal point dalam beberapa komisi bersama bidang pertahanan dan keamanan seperti dengan Brasil dan Amerika Serikat. e) Memberikan briefing kepada Kepala Perwakilan Asing di Jakarta mengenai situasi politik, hukum dan keamanan Indonesia dalam acara An Update on Political and Security Situation in Indonesia.
4. b.Kerja Sama ASEAN 1) Hasil yang dicapai: a) Adanya percepatan pencapaian Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN dan kesiapan Indonesia menuju pembentukan komunitas ASEAN pada akhir tahun 2015. b) Terbentuknya blueprints Komunitas ASEAN khususnya cetak biru komunitas politik dan keamanan ASEAN pada tahun 2009. c) Diselesaikannya penyusunan dan proses ratifikasi ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang berlaku sejak 27 Mei 2011. d) Terbentuknya gagasan dan tindak tindak lanjut ASEAN Common Visa bagi peningkatan people to people termasuk bisnis. jdih.polkam.go.id e) Terimplementasikannya cetak biru pilar politik keamanan ASEAN dimana Indonesia mengambil prakarsa untuk melaksanakan 13 action lines dari 32 yang belum diimplementasikan pada tataran ASEAN untuk kurun waktu tahun 2014-2015. f) Terbentuknya ASEAN Maritime Forum dan Expanded Maritime Forum sejak tahun 2011. g) Tersusunnya visi ASEAN pasca 2015 terutama prakarsa Indonesia bagi arsitektur keamanan kawasan melalui konsep Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation yang diajukan pada tahun 2013.
5. c.Kerja Sama Multilateral 1) Hasil yang dicapai: a) Peran aktif Indonesia sebagai bagian dari solusi permasalahan global di berbagai forum internasional seperti menginisiasi perlindungan Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF) serta mendorong target Indonesia untuk mencapai peringkat 10 besar dunia melalui pencapaian 4.000 Indonesian peacekeepers dalam multidimensional mission. b) Berperan dalam pembentukan dan kelanjutan mekanisme Bali Process dan Bali Democracy Forum (BDF), penanganan perompakan internasional di perairan laut lepas Somalia dan Semenanjung Afrika serta pencegahan terorisme melalui Financial Action Task Force (FATF). c) Berperan dalam berbagai organisasi dan kegiatan internasional seperti Organisasi Konferensi Islam khususnya dalam isu Aktivitas Arakan Rohingya Union, isu HAM internasional seperti indigenous issue dan self determination, Open Government Partnership (OGP), dan berperan aktif dalam pencapaian perdamaian atas konflik di Timur Tengah.
6. d.Pemeliharaan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI 1) Hasil yang dicapai: a) Menangkal kegiatan kelompok Papua merdeka di luar negeri serta mempelopori pembentukan Flight Communication Information System (FCIS). jdih.polkam.go.id b) Menangkal kampanye kelompok Papua merdeka di luar negeri dan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada Perwakilan Republik Indonesia. c) Berperan aktif atas diterimanya Indonesia menjadi observer Melanesian Spearhead Group (MSG) melalui KTT ke-18 di Suva pada tahun 2011. d) Penolakan MSG atas aplikasi West Papua National Coalition for Liberation sebagai anggota MSG (Juni 2014) dan menetralisir isu-isu HAM oleh berbagai pihak dan NGO asing atas isu dalam negeri Indonesia.
7. e.Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) 1) Hasil yang dicapai: a) Menjadi penjuru dalam menangani kasus-kasus WNI yang bersifat masif dan sangat krusial seperti pemulangan WNI overstayers dari Kerajaan Arab Saudi baik melalui laut dan udara serta berperan aktif dalam Satuan Tugas Penanganan Kasus WNI atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. b) Berperan aktif dalam upaya pembebasan WNI awak kapal MV Sinar Kudus yang disandera di perairan Somalia dan pemulangan WNI di Suriah. c) Menangani 442 kasus WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, dimana 190 WNI berhasil lepas dari ancaman hukuman mati.
  1. 3.Kesatuan Bangsa Sejak awal berdirinya NKRI, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Namun, disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut, serta pengaruh negatif globalisasi telah mengakibatkan terjadinya berbagai gesekan dan konflik serta memudarnya implementasi nilai-nilai Pancasila yang berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pada 24 Mei 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono mengadakan pertemuan dengan 7 (tujuh) jdih.polkam.go.id pimpinan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi guna membahas penguatan Pancasila sebagai ideologi negara.
8. a.Wawasan Kebangsaan 1) Hasil yang dicapai: a) Tersusunnya draf final Desain Induk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Tahun 2012-2025 sebagai pedoman K/L, pemda, dan segenap komponen bangsa dalam memperkokoh kehidupan bangsa yang demokratis berdasarkan Empat Konsensus Dasar (Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). b) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Empat Konsensus Dasar, antara lain dapat dilihat dari makin banyaknya komponen masyarakat yang menyelenggarakan diskusi dan seminar tentang wawasan kebangsaan. c) Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis dan damai melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014.
9. b.Harmonisasi Sosial 1) Hasil yang dicapai: a) Terlaksananya fasilitasi penyelesaian gesekan berbagai kelompok masyarakat yang terkait dengan ajaran umat agama tertentu (Ahmadiyah dan Syiah) dan hubungan antar umat beragama (kasus pendirian rumah ibadah). b) Terlaksananya pencegahan konflik dan terciptanya suasana aman, tenteram, tertib, dan damai sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
10. c.Pemberdayaan Masyarakat 1) Hasil yang dicapai: a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah agar tercipta transparansi dan akuntabilitas. b) Terlaksananya fasilitasi organisasi kemasyarakatan dalam implementasi wawasan kebangsaan dan sosialisasi jdih.polkam.go.id Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. c) Terlaksananya fasilitasi pembahasan dan penyusunan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
11. d.Masyarakat Kawasan Tertinggal 1) Hasil yang dicapai: a) Terlampauinya target pengentasan kawasan tertinggal yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014, sebesar 70 kabupaten (27 kabupaten di wilayah Timur; 6 kabupaten di wilayah Kalimantan; 35 kabupaten di Wilayah Sumatera; dan 2 kabupaten di wilayah Jawa) dari target minimal 50 kabupaten dari 183 daerah tertinggal. b) Masyarakat di kawasan daerah tertinggal termasuk di kawasan perbatasan pada umumnya tetap bangga dan setia kepada NKRI, walaupun belum sejahtera.
12. e.Pengelolaan Wilayah Khusus 1) Hasil yang dicapai: Terlaksananya koordinasi antar K/L dalam upaya pengelolaan pascakonflik dan pascabencana, antara lain pasca meletusnya Gunung Sinabung, Sumatera Utara dan Banjir Bandang di Manado, Sulawesi Utara.
  1. 4.Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Regulasi di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu dioptimalkan pelaksanaannya jdih.polkam.go.id guna memperlancar proses dan meningkatkan intensitas pembangunan nasional.
13. a.Hasil yang dicapai: 1) Terciptanya iklim kebebasan pers yang semakin kondusif dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan media massa melalui penggunaan hak jawab/hak koreksi. 2) Terbentuknya Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 24 Tahun 2014 untuk mendorong terciptanya ketahanan informasi di lingkungan cyber nasional, meningkatkan kerja sama regional dan global untuk menangani 3 (tiga) isu utama dunia (food security/ketahanan pangan, energy security/ketahanan energi dan cyber space security/ketahanan ruang cyber) serta menjaga kemandirian bangsa dalam pengelolaan informasi di ruang cyber. 3) Dalam rangka mewujudkan transparansi informasi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dibentuk Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi di provinsi-provinsi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan-badan publik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, telah dapat diwujudkan pelayanan informasi yang relatif lebih cepat dan transparan. 4) Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 5) Penerapan program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online (self-assessment) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. 6) Reformasi birokrasi telah mampu mendorong secara signifikan 8 (delapan) area perubahan terutama menyangkut organisasi, ketatalaksanaan, perundang-undangan, Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset aparatur, dimana Kemenko Polhukam berdasarkan penilaian mandiri telah mencapai hasil rata-rata 71% namun belum diverifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. jdih.polkam.go.id 7) Terbangunnya pelayanan publik melalui mekanisme satu pintu meliputi pelayanan informasi oleh PPID, pelayanan pengadaan barang/jasa oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan pelayanan fungsional yang dilaksanakan oleh masing-masing kedeputian. B. BIDANG HUKUM DAN HAM Penegakan supremasi hukum (rule of law), dengan mengedepankan kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Dalam mendukung pencapaian penegakan supremasi hukum, Pemerintah telah melakukan upaya penataan produk hukum maupun penanganan permasalahan bidang hukum, seperti dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan yang diakomodasi melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Beberapa permasalahan penegakan hukum terkait penanganan kasus korupsi, penanggulangan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta pemajuan dan perlindungan HAM belum dapat diselesaikan secara tuntas karena adanya hambatan ego sektoral dari instansi terkait dan adanya aturan hukum yang ketinggalan seiring berkembangnya kasus kejahatan tersebut.
  1. 1.Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan
14. a.Hasil yang dicapai: 1) Dalam Prolegnas tahun 2010-2014, hingga bulan Juli 2014 telah disahkan sebanyak 96 Undang-Undang dari target 340 RUU, khusus Rancangan Undang-Undang terkait bidang politik, hukum, dan keamanan telah disahkan 36 Undang- Undang dari target 137 Rancangan Undang-Undang. 2) Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden bidang politik, hukum, dan keamanan khususnya terkait masalah Aceh baru diselesaikan pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilanjutkan rapat Eselon I di Kemenko Polhukam guna membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Rancangan jdih.polkam.go.id Peraturan Presiden tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagai revisi Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 3) Dalam mendukung terwujudnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan hukum internasional, Kemenko Polhukam telah menyelenggarakan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjaga Laut dan Pantai, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan, Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia, dan revisi Undang- Undang Perairan Nomor 6 Tahun 1996 yang didalamnya memuat pembentukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).
  1. 2.Peningkatan Peran dan Profesionalitas Aparat Hukum TNI
15. a.Hasil yang dicapai: Telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Panglima TNI dan Jaksa Agung terkait dengan tugas Liaison Officer kepada pihak Kejaksaan sebagai embrio terbentuknya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.
16. b.Permasalahan yang dihadapi: Belum disetujuinya keberadaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, karena diperlukan beberapa peraturan perundang-undangan pendukung persetujuan dimaksud.
  1. 3.Penataan Organisasi dan Manajemen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
17. a.Hasil yang dicapai: 1) Pemerintah telah menetapkan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan asimilasi menjadi lebih diperketat. Substansi dari salah satu perubahan adalah mengatur tentang syarat narapidana harus bersedia bekerjasama dengan penegak jdih.polkam.go.id hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 2) Diselenggarakannya Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, dengan hasil berupa rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membentuk Tim Terpadu Penataan Organisasi dan Sistem Manajemen Lapas; 3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan transisi melalui restrukturisasi program yang diampu oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan melakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka evaluasi organisasi Lapas.
  1. 4.Penegakan Hukum
18. a.Hasil yang dicapai: 1) Terbentuknya Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidana dan Aset dalam Perkara Tindak Pidana. Pada tahun 2014, tugas Tim Terpadu tidak hanya mencari tersangka dan terpidana, akan tetapi diperluas untuk mencari aset yang tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi melainkan juga aset yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang keuangan. Hasil kerja Tim Terpadu yang dicapai antara lain: a) mengajukan permintaan ekstradisi terhadap terpidana Edi Tansil yang melarikan diri ke China. b) mengajukan permintaan ekstradisi terhadap terpidana Adrian Kiki Ariawan ke Australia dan berhasil dipulangkan ke Indonesia pada 22 Januari 2014. c) mengajukan permintaan ekstradisi terhadap terpidana Djoko Soegiarto Tjandra yang melarikan diri ke Papua Nugini. d) melakukan pembahasan dan negosiasi perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Vietnam serta Papua Nugini. 2) Melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan memantapkan koordinasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya melalui koordinasi pelatihan berkala dan pelatihan bersama. 3) Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh jdih.polkam.go.id Kejaksaan dan Polri. 4) Merekomendasikan kepada Presiden bahwa kasus hukum PT Indosat Mega Media (IM2) masih dalam proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Semua pihak baik pemerintah maupun dunia usaha telekomunikasi seyogyanya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 5) Melakukan koordinasi dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia. 6) Memberikan pendapat hukum kepada Presiden atas permohonan grasi kepada terpidana mati. 7) Pembentukan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, yang dikenal dengan Badan REDD+ (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut. 8) Melaksanakan koordinasi penanganan kejadian tabrakan di perairan Selat Sunda antara Kapal Ferry Bahuga Jaya dan kapal tanker M.V. Norgas Chantika milik Norwegia; dan ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) untuk mendalami marine safety investigation guna perbaikan sistem transportasi. 9) Melakukan pengkajian ulang mengenai keberadaan Otoritas Pusat (Central Authority) yang saat ini berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengingat tidak lagi menjadi bagian dari integrated criminal justice system. Otoritas Pusat mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama internasional sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan internasional yang telah meratifikasi Konvensi PBB. 10) Melakukan pemantapan dengan K/L terkait dan pakar hukum lingkungan dalam penanganan dampak pencemaran jdih.polkam.go.id asap lintas batas (transboundary haze pollution) akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau, berupa pengajuan tuntutan, baik hukum pidana maupun perdata dari negara yang dirugikan akibat tercemar asap.
  1. 5.Perjanjian Bilateral Batas Wilayah Laut dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
19. a.Hasil yang dicapai: 1) Telah dilaksanakan perundingan Republik Indonesia- Singapura mengenai batas wilayah laut di segmen timur Selat Singapura antara Tim Teknis Delimitasi Batas Maritim kedua negara selama 9 (sembilan) putaran. Putaran ke-9 berlangsung pada 9-10 Desember 2013 di Singapura; dan telah disepakati Peta lampiran draft perjanjian oleh pihak berwenang kedua negara. Untuk Indonesia telah disetujui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dinas Hidrografi TNI AL. 2) Telah dilaksanakan perundingan batas ZEE RI-Filipina mulai tahun 2004 hingga tahun 2007, dengan hasil menyepakati 3 (tiga) segmen (segmen 1, 3, dan 5) dimana garis batas ZEE di segmen tersebut telah terletak pada posisi yang sama/berhimpitan (merged lines), Konstruksi garis dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), menggunakan prinsip proporsionalitas, dan mencari balance kebutuhan dan kepentingan kedua negara.
20. b.Permasalahan yang dihadapi: Belum dilaporkannya hasil 2 (dua) perundingan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, sehingga penandatangan perjanjian kedua negara belum dilaksanakan.
  1. 6.Pembahasan Mengenai Peran TNI Angkatan Udara sebagai Penegak Kedaulatan dan Hukum di Udara (Wacana revisi Undang-Undang tentang Penerbangan)
21. a.Hasil yang dicapai: Pada 11 Februari 2014 telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas peran TNI AU sebagai penegak kedaulatan dan hukum di udara. jdih.polkam.go.id
  1. 7.Perumusan Rules of Engagement pada Tataran Grand Strategy
22. a.Hasil yang dicapai: Pada 18 Februari 2013 telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas keperluan pembentukan Rules of Engagement (RoE) pada tataran grand strategy, sebagai dasar ketentuan yang legal terkait dengan penggunaan kekuatan dan kekerasan bersenjata sehingga dibenarkan menurut hukum, serta sesuai dengan kepentingan/misi yang harus dicapai.
  1. 8.Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Prajurit yang Sedang Tugas Operasi Perdamaian PBB
23. a.Hasil yang dicapai: Pada 19 Maret 2014 telah dilaksanakan rapat koordinasi membahas mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit yang sedang melaksanakan tugas operasi perdamaian PBB.
  1. 9.Pemajuan dan Perlindungan HAM
24. a.Hasil yang dicapai: 1) Penetapan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014 dan telah terbentuk Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Pusat sebanyak 40 (empat puluh) K/L dan Panitia RANHAM di daerah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) provinsi, dan 451 (empat ratus lima puluh satu) kabupaten/kota. 2) Ratifikasi sejumlah instrumen HAM Internasional: a) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa, masih menunggu waktu pembahasan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata). c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the jdih.polkam.go.id Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak). d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). 3) Pembentukan kelembagaan untuk perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. 4) Pengelolaan pengungsi dan korban kerusuhan horizontal di Ambon, Sampit, dan Poso, serta korban bencana alam di sejumlah daerah. 5) Pelaksanaan berbagai langkah peningkatan perlindungan TKI di luar negeri berdasarkan: a) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. b) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. 6) Penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. jdih.polkam.go.id 7) Tercapainya peningkatan citra Indonesia di dunia internasional dalam penghormatan HAM, antara lain: a) ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang dibentuk tahun 2009 sebagai Badan HAM ASEAN. b) ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) yang disahkan para Pemimpin ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada 18 November 2012. 8) Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM pada sidang Majelis Umum PBB: a) Dalam kiprahnya sebagai negara anggota, Indonesia pernah menjadi Wakil Presiden Dewan HAM untuk periode 2009-2010, yang dijabat oleh Wakil Tetap RI/Duta Besar Dian Triansyah Djani. b) Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan memperoleh jumlah suara 184, yang merupakan suara terbanyak yang diterima oleh seluruh kandidat negara dalam pemilihan. 9) Terlaksananya Universal Periodic Review (Pengkajian Berkala Universal terhadap situasi HAM di negara anggota PBB) di Indonesia. Sidang pembahasan laporan initial dan periodik pertama Indonesia sebagai negara Pihak International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Jenewa, Swiss pada tahun 2013. 10) Pemberian kompensasi dan bantuan lainnya kepada pengungsi eks Timor Timur yang bermukim di wilayah Indonesia. Melalui Direktif Presiden telah dilakukan program pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi NTT yang diperuntukkan bagi Eks warga Timor Timur beserta masyarakat lokal, dan telah dianggarkan sebesar Rp 1 trilliun untuk tahun 2011-2012 (belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena hambatan sistem penganggaran). 11) Disepakatinya pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste pada tahun 2005 untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Timor Timur yang jdih.polkam.go.id bersifat konstruktif dan didasarkan pada pendekatan restorative justice (penekanan pada pemulihan martabat dan perbaikan kondisi para korban), bukan pada prosecutorial justice. Hasil kerja sama Republik Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste adalah sebagai berikut: a) Terbentuknya Kelompok Kerja Tindak Lanjut Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste tahun 2005-2014, yang beranggotakan dari Kementerian/Lembaga terkait. b) Terlaksananya renovasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja Dili di Timor Leste. c) Diberlakukannya Pas Lintas Batas (PLB) di 7 (tujuh) wilayah perbatasan Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, dari 9 (sembilan) yang direncanakan. d) Dilakukan pengembalian/pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Tabungan Perumahan (Taperum), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri dan Pegawai Swasta Indonesia eks Provinsi Timor Timur oleh PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Jamsostek. e) Terbentuknya Kelompok Kerja Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk renovasi dan relokasi TMP Seroja di Republik Demokratik Timor Leste, dengan ketua pejabat Kemlu dan anggota dari K/L terkait. f) Terbentuknya Kelompok Kerja mengenai pembangunan Pusat Budaya Indonesia (PBI) di Dili, dengan ketua dari Kementerian Luar Negeri dan anggota dari Kementerian/Lembaga terkait. g) Dilaksanakannya kerja sama antara Kementerian/Lembaga di Republik Demokratik Timor Leste dengan Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai pelaksanaan pemantapan koordinasi terkait program Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Pemerintah Republik jdih.polkam.go.id Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste di bidang pendidikan. h) Dilaksanakannya kerja sama antara K/L di Republik Demokratik Timor Leste dengan rumah sakit, baik negeri maupun swasta, khususnya di Denpasar, Bali dan Surabaya, Jawa Timur sebagai pelaksanaan pemantapan koordinasi program Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Repubik Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste di bidang kesehatan. i) Ditandatanganinya berbagai dokumen Berita Acara Serah Terima Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Taperum, dan Dana Pensiun kepada mantan PNS, Prajurit TNI dan Polri eks Provinsi Timor Timur antara PT. Taspen, Bapertarum, PT. Asabri (Persero), dan Sepfope.
  1. 10.Penanganan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
25. a.Hasil yang dicapai: 1) Kejaksaan Agung telah menangani 7 (tujuh) laporan terkait pelanggaran HAM Berat, antara lain untuk Kasus Semanggi 1 dan 2, Kerusuhan Mei 1998, Kasus Wamena dan Wasior, Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Tahun 1997-1998, Kasus PKI Tahun 1965 dan 1966. Berkas tersebut telah dikembalikan kepada Komnas HAM selaku Penyidik pada 28 Mei 2014. 2) Terhadap kasus Penghilangan Orang secara Paksa, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke DPR untuk pembentukan Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM), untuk 6 kasus lainnya belum ada rekomendasi dari Komnas HAM.
  1. 11.Penanganan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melalui Mekanisme Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR)
26. a.Hasil yang dicapai: Untuk pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, RUU KKR diharapkan dapat menjadi solusi pembentukan Peradilan HAM di Indonesia dan akan segera diajukan ke DPR untuk disahkan. jdih.polkam.go.id
  1. 12.Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama kurun waktu tahun 2009-Mei 2014, KPK telah menangani total 265 kasus yang meliputi pengadaan barang/jasa 66 kasus, perijinan 7, penyuapan 149, pungutan 5, penyalahgunaan anggaran 22, tindak pidana pencucian uang 13, dan tindakan merintangi proses KPK 3 kasus. Keuangan negara yang diselamatkan dari penindakan tindak pidana korupsi dan disetor ke kas negara periode 2005-Mei 2014 total sejumlah Rp 999.947.998.138, sedangkan yang disetorkan ke kas daerah Rp 228.880.475.048 dan dari penindakan tindak gratifikasi Rp 19.628.559.562. Penyelamatan keuangan negara dari tindakan pencegahan terkait pengalihan hak milik negara, sektor migas, dan alokasi gas bumi untuk pupuk sebesar Rp 196.196.305.391.340, sedangkan pencegahan potensi keuangan negara terkait pinjam pakai kawasan hutan dan sumber daya mineral serta batu bara sebesar Rp 51.508.882.241.869,4. C. BIDANG KEAMANAN NASIONAL
  2. 1.Pertahanan Negara Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yang saling terkait, yaitu terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman militer, terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter, terselenggaranya pertahanan yang mampu untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional, serta terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan sasaran strategis guna mewujudkan pertahanan yang tangguh melalui pembangunan postur pertahanan, meskipun dihadapkan dengan terbatasnya keuangan negara, dengan alokasi anggaran pada awal RPJMN 2004-2009 sebesar 1,1% PDB namun terdapat penurunan belanja pertahanan pada tahun 2007 sebesar 0,92% jdih.polkam.go.id PDB, 0,70% PDN pada tahun 2008, dan 0,63% pada tahun 2009. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan pertahanan dihadapkan dengan berbagai ancaman dan gangguan kedaulatan NKRI. Sehingga Pemerintah mengambil kebijakan dalam pengembangan postur dan struktur pertahanan melalui pemenuhan tahapan Minimum Essential Force (MEF).
27. a.Pembangunan Kekuatan Pertahanan 1) Hasil yang dicapai: Realisasi pencapaian MEF pada Rencana Strategis II (2010 s.d. Mei 2014) telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran program dan anggaran yang telah ditetapkan yang meliputi pencapaian sasaran kekuatan organisasi, personel dan materiil/Alutsista dengan persentase capaian rata-rata sebesar 45,2%, dengan rincian TNI Angkatan Darat 61,6%, TNI Angkatan Laut 25,5%, dan TNI Angkatan Udara 50.7%. Hal tersebut bila dihadapkan pada pelaksanaan tugas pokok serta dukungan anggaran yang tersedia belum dapat meningkatkan kemampuan TNI secara keseluruhan, walaupun demikian TNI tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan cukup memadai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga sangat diperlukan kesinambungan pembangunan MEF sesuai tahapan Rencana Strategis jangka panjang yang telah ditetapkan.
28. b.Penggunaan Kekuatan Pertahanan 1) Hasil yang dicapai: Penggunaan kekuatan TNI pada dasarnya diarahkan untuk mampu mengatasi tantangan dan ancaman pertahanan negara baik isu global, regional maupun nasional utamanya isu kejahatan lintas negara, isu keamanan terkait terorisme internasional, isu keamanan laut dan udara, isu keamanan perbatasan serta isu-isu keamanan yang berdimensi nirmiliter. Dalam menghadapi ancaman digunakan kekuatan yang bersifat gabungan TNI (Tri Matra Terpadu) serta didukung oleh komponen pertahanan lainnya. Penggunaan kekuatan pertahanan yang telah dilakukan antara lain: a) melaksanakan operasi intelijen untuk memantau situasi wilayah terutama di daerah rawan konflik, pascakonflik, jdih.polkam.go.id daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar guna mencegah munculnya embrio separatisme, terorisme, dan kejahatan transnasional. b) melaksanakan operasi pengamanan di seluruh wilayah NKRI terutama di wilayah perbatasan, daerah rawan konflik, dan pulau-pulau terluar berdasarkan peraturan perundang-undangan. c) melaksanakan patroli laut dan udara serta patroli terkoordinasi yang diprioritaskan di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, Sulawesi, dan di sepanjang ALKI. d) melaksanakan bantuan bencana alam dan dukungan keamanan kepada Polri sesuai permintaan. e) meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan secara terpadu guna mewujudkan kondisi yang mendukung terselenggaranya Sishanta terutama di daerah rawan konflik, pascakonflik, dan rawan bencana. f) melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB dan organisasi internasional yang diakui oleh pemerintah.
29. c.Pengelolaan Wilayah Perbatasan 1) Hasil yang dicapai: a) Telah dilaksanakannya perundingan batas negara:
(1)Batas darat: (a) Diselesaikannya 1 Unresolved Segment di perbatasan darat Repubik Indonesia- Republik Demokratik Timor Leste, yaitu di wilayah Dilumil Memo. (b) Diperoleh kemajuan pembahasan Outstanding Boundary Problems (OBP) Republik Indonesia- Malaysia, yaitu di wilayah timur (Sabah- Kalimantan Utara). (c) Disepakatinya rencana pembangunan monumen di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia pada tahun 2014 dan rencana survei bersama untuk perapatan monumen batas MM. jdih.polkam.go.id
(2)Batas maritim: (a) Terkait batas maritim Republik Indonesia- Malaysia, telah dirundingkan konstruksi usulan garis batas laut wilayah di Laut Sulawesi, Laut China Selatan di perairan sekitar Tanjung Datu dan Selat Malaka bagian Selatan. (b) Tercapainya kesepakatan oleh Tim Teknis Perunding untuk penetapan titik-titik batas laut wilayah Segmen Timur RI-Singapura. (c) Ditandatanganinya penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Filipina di 5 (lima) segmen pada area delimitasi sepanjang 599,5 mil laut setara dengan 1.109,35 km. (d) Terkait batas maritim Republik Indonesia- Thailand, telah disepakati untuk melanjutkan perundingan penetapan batas ZEE di tingkat Tim Teknis. (e) Terkait batas maritim Republik Indonesia-Vietnam, telah disepakati penyelesaian guide lines penyelesaian batas ZEE Republik Indonesia- Vietnam. b) Pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar
(1)Telah dilaksanakan koordinasi pembangunan sarana prasarana infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau- pulau kecil terluar.
(2)Telah dilaksanakan rapat-rapat dalam rangka percepatan pembangunan jalan di sepanjang perbatasan Kalimantan dan Malaysia.
1. d.Pengelolaan Industri Pertahanan 1) Hasil yang dicapai: a) Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Pemerintah berupaya membangkitkan industri pertahanan dengan mewajibkan pemenuhan Alutsista TNI diupayakan dari produksi dalam negeri atau membeli material dari luar negeri dengan jdih.polkam.go.id menyertakan teknologinya atau Transfer of Technology (TOT). b) Sampai dengan tahun 2014 telah terpenuhi Alutisista yang didukung oleh produksi dalam negeri sebesar 43,6% sesuai program MEF.
  1. 2.Keamanan Terciptanya rasa aman secara umum diwujudkan dengan adanya ketenteraman merupakan kebutuhan mendasar dari setiap individu yang harus terpenuhi di dalam usahanya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang senantiasa mengharapkan suasana yang aman sehingga interaksi sosial dapat terwujud secara harmonis, demikian juga untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, sangat diperlukan adanya situasi keamanan yang kondusif. Situasi keamanan dewasa ini secara umum cukup kondusif namun masih terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan gangguan keamanan, antara lain dampak sengketa Pemilukada dan Pemilu Legislatif, separatisme dan terorisme, konflik sosial, kejahatan transnasional, dan unjuk rasa anarkis.
2. a.Pengelolaan Keamanan 1) Hasil yang dicapai: a) Meningkatnya peran Polri dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. b) Terselenggaranya kerja sama penanganan masalah keamanan nasional antara TNI dan Polri. c) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan stabilitas keamanan melalui Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dalam rangka penyelesaian permasalahan di Aceh dan Papua. d) Terlaksananya pengamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014. e) Meningkatnya efektivitas peran dan fungsi intelijen keamanan. jdih.polkam.go.id f) Meningkatnya peran masyarakat dalam memelihara keamanan. b.Pemberantasan Terorisme 1) Hasil yang dicapai: a) Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah dalam memerangi isu terorisme, salah satunya adalah dengan meningkatkan kerja sama internasional yang kuat dan berkelanjutan dalam memerangi kejahatan-kejahatan internasional bagi keamanan, ketenangan masyarakat, dan perdagangan. Upaya Indonesia dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme dilakukan secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional, bilateral, regional, maupun multilateral. b) Indonesia terus menyempurnakan peraturan perundang- undangan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, termasuk menyesuaikan rekomendasi-rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Pada tingkat regional, Indonesia berperan aktif dalam kegiatan Asia Pacific Group on Money Laundering, dan sebagai co-chair Southeast Asia Working Group dari Global Counter-Terrorism Forum dan tindak lanjut dari Konvensi Anti Terorisme ASEAN. Mekanisme regional lainnya adalah melalui ASEAN Regional Forum dan ASEAN Defense Ministrial Meeting. Pada tingkat multilateral, Indonesia telah meratifikasi sejumlah Konvensi Internasional dan Protokol terkait terorisme, yaitu 1963 Convention on Effences and Certain Other Acts Commited on Board Aircraft, Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, 1980 Conventions on the Physical Protection of Nuclear Material, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, Amandment to the Conventions on the Physical Protection of Nuclear Material, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation, dan United jdih.polkam.go.id Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Saat ini Indonesia sedang dalam proses meratifikasi International Convention on the Suppression of the Acts of Nuclear Terrorism yang diharapkan dapat diratifikasi pada awal tahun 2014. c) Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dan menyambut baik setiap keinginan masyarakat internasional dalam melakukan kerja sama guna penanggulangan segala bentuk kejahatan internasional. Di tingkat bilateral, Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian mengenai pemberantasan terorisme. Keterpaduan strategi, kebijakan dan pendekatan perlu dilakukan bukan hanya pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat internasional yang memerlukan koordinasi antar K/L terkait.
3. c.Tindak Pidana Kejahatan Konvensional, Transnasional, Kontijensi dan Kekayaan Negara 1) Hasil yang dicapai: a) Sepanjang tahun 2013, tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung naik. Data yang disajikan oleh Markas Besar Polri per 8 Januari 2014 menyebutkan terjadi peningkatan kasus kejahatan sebanyak 4.854 (1,56%). b) Tren tersebut antara lain kejahatan konvensional sebanyak 293.047 kasus (2012: 291.228), kejahatan transnasional 18.429 kasus (2012: 15.450), kejahatan terhadap kekayaan negara 4.144 kasus (2012: 3.837) dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi 398 kasus (2012: 649). Dengan demikian, jumlah keseluruhan kasus kejahatan tahun 2013 sebanyak 316.018 kasus (2012: 311.164). Sedangkan jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan hingga akhir November 2013 sebanyak 167.956 kasus atau naik 7.031 kasus, dengan penyelesaian kasus sebesar 53% (2012: 52%). c) Kasus kejahatan narkoba berdasarkan data akhir Badan Narkotika Nasional dan Badan Reserse Kriminal Polri sebanyak 14.441 kasus (2013: 35.586 kasus), dengan jdih.polkam.go.id jumlah tersangka 18.017 WNI dan 88 Warga Negara Asing (WNA) (2013: 43.683 WNI dan 149 WNA), sedangkan jumlah barang bukti ganja 17.790.323,76 gr (tahun 2013), heroin 7.889,6 gr, kokain 7.597,24 gr (tahun 2012), sabu 164.063,32 gr dan ekstasi 9.155 butir. 1.2 Potensi dan Permasalahan A. Potensi / Kekuatan
  1. 1.Secara umum stabilitas di bidang poltik, hukum dan keamanan semakin kondusif. Kehidupan politik yang sehat, kepastian hukum, dan stabilitas keamanan merupakan prasyarat dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
  2. 2.Konsolidasi Demokrasi menunjukan kemajuan (Data Indeks Demokrasi Indonesia).
  3. 3.Komitmen terhadap penegakan hukum semakin tinggi.
  4. 4.Secara umum kondisi keamanan dalam negeri dalam rangka menciptakan Kamtibnas menunjukan kemajuan.
  5. 5.Komitmen menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI ditunjukan oleh seluruh elemen bangsa.
  6. 6.Ketersediaan sumber daya aparatur dan infrastruktur pendukung dalam rangka koordinasi serta implementasi reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam sejak tahun 2010. B. Permasalahan / Kelemahan
  7. 1.Ancaman terhadap wibawaan negara Negara dianggap kurang memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, memberikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial.
  8. 2.Intoleransi dan krisis keperibadaian bangsa Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik kesektarian dan berbagai bentuk intolerensi dan menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.
  9. 3.Kuatnya arogansi sektoral.
  10. 4.Perlunya penguatan tata kerja koordinasi antara kementerian koordinator dengan kementerian teknis yang ada di bawahnya.
  11. 5.Potensi pemaknaan demokratisasi yang berlebihan. jdih.polkam.go.id
  12. 6.Adanya fenomena regulation trap dan d’botllenecking dalam peraturan perundang-undangan.
  13. 7.Masih adanya potensi separatisme dan terorisme yang menjadi faham sebagian kelompok tertentu yang mengganggu kedaulatan bangsa dan negara. C. Peluang
  14. 1.ASEAN Community 2015 merupakan peluang terutama dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
  15. 2.Secara geopolitik Indonesia sangat diuntungkan terutama dalam perwujudan keamanan kawasan.
  16. 3.Bonus demografi merupakan peluang tersedianya sumber daya manusia produktif dalam rangka pembangunan nasional.
  17. 4.Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kegiatan ilegal, pengembangan demokrasi, dan penguatan negara kesatuan. D. Tantangan
  18. 1.Peningkatan stabilitas keamanan negara Target utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara ke- bhineka-an Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan memperkuat Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur penegak hukum khususnya Polri, dan meningkatkan kekuatan Alutsista pada seluruh Matra.
  19. 2.Pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah masyarakat dan masyarakat. jdih.polkam.go.id
  20. 3.Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. E. Lingkungan Strategis
  21. 1.Lingkungan Geo-Politik Global Kontelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Kontelasi politik global ditandai dengan munculnya aktor non-negara yang memiliki kapasitas dan jejaring internasional. Terorisme global dan indikasi perang teknologi informasi merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang masih akan dihadapi.
  22. 2.Lingkungan Geo-Politik Regional Indonesia secara geo-politik akan menghadapi kepentingan negara- negara terdekat dalam konsentriknya seperti negara-negara anggota ASEAN dan Asia Pasifik, negara-negara yang berkepentingan dengan sumber daya alam termasuk perikanan, negara-negara yang memiliki armada niaga besar, memiliki kekuatan maritim, dan negara-negara besar dalam rangka mencapai tujuan global strateginya.
  23. 3.Lingkungan Geo-Politik Nasional Pada lingkungan strategis nasional, Indonesia akan mengahadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non diskriminasi. Konflik- konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius. jdih.polkam.go.id Permasalahan dalam lingkungan strategis yang akan dihadapi dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tergambar jelas dalam kondisi umum, potensi dan analisis permasalahan yang diuaraikan sebelumnya. Pencapaian tujuan Nasional yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional dapat ditangani secara baik, apabila seluruh jajaran institusi pemerintah yang terkait dapat dikoordinasikan oleh satu institusi dalam jajaran pemerintah atau kabinet secara efektif. Selama ini koordinasi di bidang politik, hukum dan keamanan dalam jajaran kabinet dilakukan oleh Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan isu politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam. Kondisi tersebut sebagai konsekuensi logis karena bidang politik, hukum, dan keamanan adalah bidang yang memiliki irisan atau overlapping dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Kemenko Polhukam sebagai organisasi Pemerintah seharusnya memiliki kemampuan merespon secara cerdas kondisi dinamis lingkungan yang secara alamiah tumbuh, berkembang, dan pengaruh mempengaruhi. Terdapat fakta bahwa dinamika atau perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun dunia dengan munculnya isu- isu diseminasi nilai-nilai universal dan percepatan. jdih.polkam.go.id Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2015-2019 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010 – 2014. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2015-2019 disepakati sebagai berikut: “Terciptanya koordinasi yang efektif untuk mewujudkan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum.” Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dengan demikian Kemenko Polhukam memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan Kementerian/Lembaga melaksanakan kebijakan politik, hukum dan keamanan baik yang dihasilkan oleh Kemenko Polhukam maupun dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu politik, hukum, dan keamanan. Dengan visi tersebut, keberadaan Kemenko Polhukam sebagai koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi semakin penting dan bernilai manfaat yang tinggi, karena dapat diakui, dipercaya dan dihormati oleh semua pihak. Kemenko Polhukam bukan hanya bagian dari pemerintah, melainkan juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. jdih.polkam.go.id Visi Kemenko Polhukam tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum” dan “Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu”, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 2.2 Misi Kementerian/Lembaga Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi Kemenko Polhukam bertujuan untuk mampu: a) mencakup semua maksud yang terkandung di dalam pernyataan visi; b) menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang terkait; c) menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kemenko Polhukam; dan d) menjembatani penjabaran visi Kemenko Polhukam ke dalam Tujuan Kemenko Polhukam. Pernyataan misi Kemenko Polhukam yang dikaitkan dengan visi Kemenko Polhukam djabarkan sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.” 2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga
  24. 1.Tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan.
  25. 2.Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan. jdih.polkam.go.id 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut di atas maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu: a) Tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang poltik, hukum dan keamanan. Sasaran Indikator Semakin mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola
  26. 1.Skor Integritas Pelayanan Publik Terwujudnya penegakan hukum
  27. 1.Indeks Persepsi Korupsi
  28. 2.Indeks Perilaku Anti Korupsi Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi
  29. 1.Indeks Demokrasi Indonesia
  30. 2.Jumlah Perjanjian dan Kerja sama Internasional Yang disepakati dalam bidang politik, hukum, dan keamanan Terciptanya stabilitas keamanan
  31. 1.Tahap MEF
  32. 2.Persentase kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap MEF Terlaksananya Koordinasi/Konsolidasi Pengarusutamaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
  33. 1.Jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan koordinasi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (sesuai RPJMN) b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan. Sasaran Indikator Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemenko Polhukam
  34. 1.Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
  35. 2.Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kemenko Polhukam jdih.polkam.go.id Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran jdih.polkam.go.id Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3-1 berikut ini Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2015-2019 sub bab 2.2., bahwa terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan jdih.polkam.go.id birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. Berdasarkan dinamika tantangan tersebut, dalam strategi pembangunan nasional ditekankan pada beberapa hal berikut: pada konteks norma maka perlu diterapkan bahwa (i) membangun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, (ii) upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar, dan (iii) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak ekosistem. Selain itu pada konteks dimensi pembangunan terdapat juga dimensi pembangunan yaitu (i) pembangunan manusia dan masyarakat, (ii) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan (iii) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Mencermati kondisi tersebut, nampak bahwa aspek-aspek Sumberdaya manusia dan masyarakat sangat diperhatikan dalam strategi pembangunan Nasional. Selanjutnya untuk menunjukkan prioritas pembangunan, pada jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. Untuk mencapai Visi dan terlaksana dan tercapainya agenda pembangunan nasional 2015-2019 maka sasaran utama Pembangunan adalah: (i) Sasaran Makro; (ii) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, (iii) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; (iv) Sasaran Dimensi Pemerataan; (v) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; dan (vi) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Kemenko Polhukam berperan strategis dalam rangka mendukung dimensi pembangunan nasional yaitu, dimensi pembangunan manusia, dimensi sektor unggulan serta dimensi pemerataan antar kelompok dan antar wilayah. jdih.polkam.go.id Prakondisi yang harus diwujudkan adalah :
  36. 1.Kepastian dalam penegakan hukum;
  37. 2.Rasa aman dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat;
  38. 3.Kondisi politik yang sehat dan demokrasi yang substansial serta
  39. 4.Dukungan birokrasi yang profesional sebagai cerminan dari kesuksesan implementasi reformasi birokrasi; dan
  40. 5.Terlaksananya konsolidasi pengarusutamaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Peran strategis Kemenko Polhukam sejalan dengan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) Presiden Jokowi yaitu:
  41. 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.
  42. 2.Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  43. 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  44. 4.Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  45. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
  46. 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
  47. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi dan domestik.
  48. 8.Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
  49. 9.Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan ke-Bhineka-an dan menciptakan ruang dialog antar warga. jdih.polkam.go.id Peran strategis Kemenko Polhukam berdasarkan Nawacita dapat dirinci dengan sasaran dan arah kebiijakan sebagai berikut: Nawacita Bidang Sasaran Arah Kebijakan Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas- aktif Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif  Meningkatnya konsistensi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif  Menata kembali kebijakan luar negeri bebas aktif  Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga Penguatan Sistem Pertahanan  Peningkatan Kapasitas Pertahanan Nasional  Pemenuhan Alutsista  Meningkatkan Kesiapan Operasi TNI  Meningkatakan Fasilitas Perumahan dan pelatihan prajurit TNI Meningkatkan kualitas perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri  Meningkatnya kualitas WNI dan BHI di luar negeri  Peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia pada WNI/BHI  Mengedepankan keberpihakan dan kepedulian dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI  Pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri  Penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI jdih.polkam.go.id Nawacita Bidang Sasaran Arah Kebijakan Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran  Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri  Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penempatan  Memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan perlindungan  Membekali pekerja migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian  Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja Memperkuat peran dalam kerja sama global dan regional  Penguatan peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional  Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global  Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN  Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan trilangular  Pemajuan demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional Pembangunan Industri pertahanan nasional  Meningkatnya kemandirian pertahanan dengan semakin terpenuhinya alutsista TNI yang didukung Industri pertahanan dalam negeri.  Meningkatkan kontribusi Industri Pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan Alutsita TNI;  Meningkatkan kontribusi Litbang Pertahanan dalam menciptakan prototipe alpalhan TNI; jdih.polkam.go.id Nawacita Bidang Sasaran Arah Kebijakan Membangun Polri yang Profesional  Terwujudnya Polri yang profesional  Peningkatan profesionalisme personil Polri  Peningkatan pelayanan publik  Penguatan SDM  Pemantapan Manajemen Internal Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik  Terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diukur dengan angka indeks demokrasi Indonesia mencapai 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik mencapai 77,5 persen pada tahun 2019, dan terselenggaran ya pemilu yang aman, adil dan demokratis pada tahun 2019  Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil  Memperbaiki perundang- undangan bidang politik  Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan  meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan  meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di  Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan  Meningkatkan peran perempuan di bidang politik  Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) jdih.polkam.go.id Nawacita Bidang Sasaran Arah Kebijakan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan  meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan  Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik  Penerapan e- government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan  Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi  Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik  Restrukturisasi birokrasi pemerintah  Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional  Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit.  Peningkatan kualitas pelayanan publik jdih.polkam.go.id Nawacita Bidang Sasaran Arah Kebijakan Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik  Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik  Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik  Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Pelatakan dasar- dasar dimulainya desentralisasi asimetris:
  50. 1.Pengembangan wilayah perbatasan
  51. 2.Pengembangan daerah tertinggal  Berkembangnya kawasan perbatasan negara  Pendekatan pembangunan lintas batas sektor  Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang  Promosi potensi daerah tertinggal  Pemenuhan pelayan dasar publik  Pengembangan perekonomian dasar rakyat Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan  Meningkatnya kualitas penegakan hukum  Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.  Meningkatkan kualitas penegakan hukum  Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana  Melaksanakan sistem reformasi hukum perdata  Meingkatkan kualitas aparat penegak hukum  Membangun budaya hukum  Meningkatkan pendidikan HAM Pencegahan dan pemberantasan korupsi  Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan  Harmonisasi peraturan undang-undang di bidang korupsi  Penguatan kelembagaan jdih.polkam.go.id Nawacita Bidang Sasaran Arah Kebijakan pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi  Meningkatkan implementasi kebijakan anti korupsi  Meningkatkan pencegahan korupsi Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan penambangan liar  Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar  Mengurangi perikanan liar  Meningkatnya pelaksanaan pertambangan berkelanjutan  Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa izin  Peningkatan efektivitas dan instrumen penegakan hukum  Penguatan lembaga pengawasan laut  Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan  Penyederhanaan proses perizinan kegiatan pertambangan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba  Menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahguna- an narkoba  Mengintensifkan upaya sosialisasi bahay penyalahgunaan narkoba  Meningkatkan upaya terapi pecandu narkoba  Meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah  Cakupan peta dasar pertanahan tahun 2015- 2019 mencapai 60% dari wilayah darat nasional bukan hutan  Pendaftaran tanah stelsel jdih.polkam.go.id Nawacita Bidang Sasaran Arah Kebijakan Melakukan Revolusi Karakter Bangsa  Meningkatnya kualitas pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan  Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah  Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah  Meningkatkan permasyarakatan budaya produksi  Meningkatkan iklim kondusif bagi inovasi Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia  Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong- royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat.  Memperkuat pendidikan ke- Bhineka-an  Membangun kembali modal sosial  Meningkatkan peran lembaga sosial 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga Kemenko Polhukam dalam menciptakan stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan melaksanakan arah kebijakan dan strategi yaitu: Arah Kebijakan Strategi  Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat  Akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik  Penguatan pilar demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih  Koordinasi dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat  Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik  Koordinasi penguatan pilar demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih jdih.polkam.go.id Arah Kebijakan Strategi  Peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional  Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa  Koordinasi peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional  Koordinasi peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa  Kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN  Partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia  Promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM  Perlindungan WNI/BHI di luar negeri  Penguatan kerjasama internasional/ diplomasi  Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral  Koordinasi meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN  Koordinasi meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia  Koordinasi dan sinkronisasi dalam promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM  Koordinasi perlindungan WNI/BHI di luar negeri  Koordinasi penguatan kerjasama internasional/ diplomasi  Koordinasi penguatan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral  Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu  Sistem hukum perdata yang mudah dan cepat  Harmonisasi peraturan di bidang korupsi  Efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi  Pencegahan tindak pidana korupsi  Pemantapan Penegakan Hukum  Koordinasi mengembangkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu  Koordinasi mewujudkan sistem hukum perdata yang mudah dan cepat  Kordinasi dan sinkronisasi mewujudkan harmonisasi peraturan di bidang korupsi  Koordinasi meningkatkan efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi  Koordinas dalam pencegahan tindak pidana korupsi jdih.polkam.go.id Arah Kebijakan Strategi  Pemenuhan MEF  Upaya pemeliharaan dan perawatan (harwat)  Kontribusi industri pertahanan  Peningkatan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar  Koordinasi pemenuhan MEF  Koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan perawatan (harwat)  Koordinasi meningkatkan kontribusi industri pertahanan  Koordinasi peningkatan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar  Kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan sinergis  Pengelolaan reformasi birokrasi nasional  Penerapan Manajemen ASN berbasis Merit  Kualitas pelayanan publik  Penerapan e-government  Koordinasi mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan sinergis  Koordinasi dalam pengelolaan reformasi birokrasi nasional  Koordinasi pada penerapan Manajemen ASN berbasis Merit  Koordinasi meningkatkan kualitas pelayanan publik  Koordinasi menerapkan e- government  Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dan sosialisasinya.  Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi aparatur negara.  Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.  Pemetaan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat wawasan kebangsaan.  Internalisasi nilai revolusi mental di kalangan aparatur pemerintah dan BUMN/BUMD.  Koordinasi dalam rangka pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dan sosialisasinya.  Koordinasi dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi aparatur negara.  Koordinasi dalam rangka penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.  Koordinasi dalam rangka pemetaan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat wawasan kebangsaan. jdih.polkam.go.id Arah Kebijakan Strategi  Koordinasi dalam rangka internalisasi nilai revolusi mental di kalangan aparatur pemerintah dan BUMN/BUMD. 3.2.1 Program dan Kegiatan
4. a.Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 1) Kegiatan Prioritas Nasional :
5. a.Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Demokrasi ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Demokrasi yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan Bidang Demokrasi Sipil yang tersinkronisasi 004 Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 005 Laporan Seminar Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil 006 Laporan Kajian Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil 007 Laporan Utilisasi Hasil IDI 2014
6. b.Koordinasi Kerja Sama ASEAN, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Kerja Sama ASEAN yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kerja Sama ASEAN yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Kerja Sama ASEAN yang tersinkronisasi jdih.polkam.go.id
7. c.Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik, dengan indikator : 001 Persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Pelayanan Publik yang ditindak lanjuti 002 Persentase (%) Pengendalian kebijakan terkait Pelayanan Publik yang efektif 003 Jumlah analisa kebijakan terkait Pelayanan Publik 004 Persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah amanat dari Undang-Undang tentang Pelayanan Publik yang ditindak lanjuti
8. d.Koordinasi Penegakan Hukum, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Aparatur Hukum yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Aparatur Hukum yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Aparatur Hukum 004 Persentase (%) Rekomendasi Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidana dan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditindaklanjuti
9. e.Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, dengan indikator : 001 persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti 002 persentase (%) pengendalian rekomendasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang efektif jdih.polkam.go.id 003 Jumlah analisis Kebijakan Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang tersinkronisasi 004 Laporan Rapat Koordinasi Wiltas dan Tata Ruang Pertahanan 005 Laporan Penguatan Desk Wiltas dan PPKT
10. f.Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang tersinkronisasi 004 persentase (%) Rekomendasi terkait Desk Keamanan dalam Negeri yang ditindak lanjuti 005 persentase (%) Forum koordinasi pencegahan dan penanganan konflik sosial terbentuk di pusat dan daerah 006 Laporan Rapat Koordinasi Penanganan Keamanan Transportasi 007 Laporan Pemantapan Penanganan Keamanan Transportasi 008 Laporan Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 009 Laporan Pemantapan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
11. g.Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital yang ditindaklanjuti jdih.polkam.go.id 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital yang tersinkronisasi
12. h.Koordinasi Wawasan Kebangsaan, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait rekomendasi kebijakan terkait Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti 003 Jumlah rekomendasi Tim Terpadu Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti 004 Jumlah analisis kebijakan terkait Wawasan Kebangsaan yang tersinkronisasi 005 Laporan Desk Wawasan Kebangsaan 006 Dokumen panduan dan kriteria pengarusutamaan wasbang dan karbang dalam kebijakan dan regulasi 007 Jumlah regulasi penerapan wasbang dan karbang di Pusat dan Daerah 008 Jumlah K/L dan Pemerintah Daerah yang menerapkan pengarusutamaan wasbang dan karbang 2) Kegiatan prioritas bidang :
13. a.Koordinasi Otonomi Khusus, dengan indikator: 001 Jumlah (%) rekomendasi kebijakan terkait Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pemantapan Otonomi Khusus yang efektif jdih.polkam.go.id 003 Jumlah analisis kebijakan Otonomi Khusus yang tersinkronisasi 004 Laporan Desk Otonomi Khusus 005 Laporan Kajian Desk Otonomi Khusus
14. b.Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang tersinkronisasi
15. c.Koordinasi Organisasi Internasional, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Organisasi Internasional yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Organisasi Internasional yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Organisasi Internasional yang tersinkronisasi
16. d.Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan Kemampuan, Kerja Sama Pertahanan, Potensi Pertahanan, dan Integritas Nasional yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Kekuatan, Kemampuan, Kerja Sama Pertahanan, yang tersinkronisasi jdih.polkam.go.id 004 Persentase (%) rekomendasi Pertahanan dan Integritas Nasional yang ditindaklanjuti 005 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional yang efektif 006 Koordinasi Potensi Pertahanan dan Diplomasi Pertahanan
17. e.Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan dan Kejahatan Luar Biasa, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait rekomendasi kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang tersinkronisasi 004 Laporan Koordinasi Penanganan Narkoba 005 Laporan Koordinasi Penanganan Terorisme dan Radikalisme
18. f.Koordinasi Kesadaran Bela Negara, dengan indikator : 001 persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Kesadaran Bela Negara yang tersinkronisasi jdih.polkam.go.id
19. g.Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, dengan indikator : 001 persentase (%) kebijakan terkait Bidang Informasi Publik yang ditindaklanjuti 002 persentase (%) kebijakan terkait Bidang Media Massa yang ditindaklanjuti 003 Persentase (%) pengendalian kebijakan terkait Informasi Publik dan Media Massa yang efektif 004 Jumlah dokumen analisis regulasi media massa yang ditindaklanjuti 005 Laporan analisis PPID 006 Jumlah dokumen analisis media Cetak 007 Jumlah dokumen analisis media Penyiaran 008 Laporan analisis media Online 3) Kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga:
20. a.Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang efektif 003 Laporan Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 004 Laporan Kajian Otonomi Daerah
21. b.Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator : 001 Persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah amanat dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindak lanjuti 002 Persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah amanat dari Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang ditindak lanjuti jdih.polkam.go.id 003 Persentase (%) pengendalian kebijakan terkait Pendayagunaan Aparatur yang efektif 004 Jumlah analisa kebijakan terkait bidang Pendayagunaan Aparatur 005 Persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Tata Kelola Pemerintahan yang ditindak lanjuti 006 Persentase (%) Pengendalian kebijakan terkait Tata Kelola Pemerintahan yang efektif 007 Jumlah analisa kebijakan terkait Tata Kelola Pemerintahan
22. c.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, dengan indikator : 001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 002 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 003 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian 004 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fungsi Lainnya Deputi Bidang Pertahanan Negara
23. d.Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait terkait Doktrin dan Strategi Pertahanan yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Doktrin dan Strategi Pertahanan yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Doktrin dan Strategi Pertahanan yang tersinkronisasi
24. e.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, dengan indikator : 001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 002 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 003 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian jdih.polkam.go.id
25. f.Koordinasi Hukum Internasional, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Hukum Internasional yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Hukum Internasional yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Hukum Internasional
26. g.Koordinasi Intelijen Pertahanan, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait rekomendasi Intelijen Pertahanan yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Bidang Intelijen Pertahanan yang tersinkronisasi
27. h.Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Kerja Sama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kerja Sama Amerika dan Eropa yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Kerja Sama Amerika dan Eropa yang tersinkronisasi
28. i.Koordinasi Kewaspadaan Nasional, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Kewaspadaan Nasional yang tersinkronisasi jdih.polkam.go.id
29. j.Koordinasi Materi Hukum, dengan indikator : 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Materi Hukum yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Materi Hukum yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Materi Hukum yang tersinkronisasi
30. k.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, dengan indikator : 001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 002 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 003 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian
31. l.Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, dengan indikator : 001 persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional 002 persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Telekomunikasi dan Informatika 003 Persentase (%) pengendalian kebijakan terkait Telekomunikasi dan Informatika yang efektif 004 Jumlah dokumen Analisis Regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 005 Laporan Indeks Ketanggap siagaan sistem cyber nasional 006 Jumlah rekomendasi kebijakan oleh Pusat Pemantauan Krisis (PPK)
32. m.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan indikator: 001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 002 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 003 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian 004 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fungsi Lainnya Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri jdih.polkam.go.id
33. n.Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM, dengan indikator: 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM
34. o.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dengan indikator: 001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 002 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 003 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian
35. p.Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an, dengan indikator: 001 persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Memperteguh Ke-Bhineka-an yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Memperteguh Ke-Bhineka-an yang ditindaklanjuti 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Memperteguh Ke-Bhineka-an yang tersinkronisasi
36. q.Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator: 001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 002 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 003 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian 004 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fungsi Lainnya Deputi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat jdih.polkam.go.id
37. r.Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, dengan indikator: 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait rekomendasi kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang tersinkronisasi 004 Laporan Tim Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Pemberantasan Ikan secara Ilegal
38. s.Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, dengan indikator: 001 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pengelolaan Pemilu yang ditindaklanjuti 002 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pengelolaan Pemilu yang efektif 003 Jumlah analisis kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik 004 Jumlah Partai Politik yang memenuhi standar kelayakan 005 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Partai Politik yang ditindaklanjuti 006 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penguatan Partai Politik yang efektif 007 Laporan Pelaksanaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik jdih.polkam.go.id
39. t.Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, dengan indikator: 001 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 002 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 003 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian IV.2.b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam, dengan kegiatan : 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan, dan Data, dengan indikator : 001 Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 002 Dokumen Organisasi dan Tata Laksana 003 Dokumen Pemantapan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 004 Dokumen Data dan Informasi 2) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol, dan Keamanan, dengan indikator : 001 Dokumen Pengelolaan Tata Usaha dan Protokol 002 Dokumen Pengembangan Kepegawaian 003 Dokumen Pengelolaan Pengadaan dan Rumah Tangga 004 Dokumen Keuangan 005 Dokumen Pelaksanaan Tugas Lainnya 006 Layanan Perkantoran 007 Gedung/Bangunan (m2) 3) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga, dengan indikator : 001 Dokumen Layanan Hukum 002 Dokumen Penyusunan Persidangan dan Risalah 003 Dokumen Penyusunan Naskah Persidangan 004 Dokumen Penyusunan Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat jdih.polkam.go.id 4) Kegiatan Pengelolaan Pengawasan Internal, dengan indikator : 001 Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Kerja 002 Laporan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 003 Persentase (%) laporan pengawasan pelaksanaan rencana kerja yang akuntabel dan tepat waktu 004 Laporan Kinerja Kemenko Polhukam 005 Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 5) Kegiatan Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan indikator : 001 Jumlah laporan hasil telaahan dan rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dengan indikator: 001 Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Program Kerja 002 Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Sumberdaya 003 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantapan Kinerja Kepolisian 004 Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Kepolisian yang ditindaklanjuti 005 Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan 006 Jumlah Rekomendasi oleh Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden 007 Layanan perkantoran 008 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran jdih.polkam.go.id 7) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) dengan indikator: 001 Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Program Kerja 002 Jumlah Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 003 Layanan Data dan Perpustakaan 004 Laporan Pengawasan dan Pemantapan Kinerja Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan 005 Pengawasan, Pemantapan dan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat 006 Koordinasi dan Peningkatan Hubungan Antar Lembaga 007 Rekomendasi dan Laporan Komisi Kejaksaan 008 Layanan perkantoran 009 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran IV.2.c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenko Polhukam, dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan Indikator 001 Tersedianya sarana dan prasarana 002 Tersedianya kendaraan dinas 3.3 Kerangka Kelembagaan Dengan dibentuknya Kementerian Kabinet Kerja dengan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 pada tanggal 27 Oktober 2014, maka struktur organisasi Kemenko Polhukam telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Adapun sebagai tindak lanjut, perumusan tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Kemenko Polhukam telah ditetapkan dengan: jdih.polkam.go.id
  1. 1.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
  2. 2.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dibantu oleh:
  3. 1.Pejabat Eselon I, terdiri dari:
40. a.Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam);
41. b.Deputi: 1) Deputi I, Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; 2) Deputi II, Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; 3) Deputi III, Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) Deputi IV, Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; 5) Deputi V, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 6) Deputi VI, Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; dan 7) Deputi VII, Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
42. c.Staf Ahli: 1) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; 2) Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; 3) Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman; 4) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan 5) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
43. d.Staf Khusus (3 orang)
  1. 2.Pejabat Eselon II kebawah:
44. a.Asisten Deputi sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dengan masing-masing Deputi membawahi 4 (empat) orang Asisten Deputi;
45. b.Sekretaris Deputi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan masing- masing Deputi membawahi 1 (satu) orang Sekretaris Deputi;
46. c.Kepala Biro sebanyak 3 (tiga) orang di bawah Sesmenko Polhukam; jdih.polkam.go.id
47. d.Inspektur sebanyak 1 (satu) orang yang bertanggungjawab kepada Menko Polhukam dan secara administrasif dikoordinasikan oleh Sesmenko Polhukam; dan
48. e.Pejabat Eselon III dan IV sebanyak 141 orang. jdih.polkam.go.id 4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Kemenko Polhukam untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kemenko Polhukam dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut: jdih.polkam.go.id Kementerian/ Lembaga Tujuan/Sasaran Indikator Target Unit Penanggung jawab Rencana 2015 Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan Semakin mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola Menko Polhukam 1 Skor Integritas Pelayanan Publik a. Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,5 7,9 8,3 8,7 9 b. Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,9 7,3 7,7 8,1 8,5 Terwujudnya penegakan hukum Menko Polhukam 1 Indeks Persepsi Korupsi 3,59 3,63 3,7 3,73 3,75 jdih.polkam.go.id Kementerian/ Lembaga Tujuan/Sasaran Indikator Target Unit Penanggung jawab Rencana 2015 Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 2 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,75 3,8 3,85 3,9 4 Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Menko Polhukam 1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (1-100) 73 73,6 74 74,5 75 2 Jumlah Perjanjian dan Kerja sama Internasional Yang disepakati dalam bidang politik, hukum, dan keamanan 2 2 2 2 2 Terciptanya Stabilitas Keamanan Menko Polhukam 1 Pemenuhan MEF Tahap II Tahap II Tahap II Tahap II Tahap II jdih.polkam.go.id Kementerian/ Lembaga Tujuan/Sasaran Indikator Target Unit Penanggung jawab Rencana 2015 Prakiraan Maju 2016 2017 2018 2019 2 Kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap MEF (%) 12% 14% 16% 18% 20% Terlaksananya Koordinasi/ Konsolidasi Pengarusutamaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Menko Polhukam 1 Jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan koordinasi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa 25% 50% 75% 100% 100% jdih.polkam.go.id 4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, Kemenko Polhukam akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing- masing program dan kegiatan Kemenko Polhukam dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan Sesmenko Polhukam Tersedianya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam 2440 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan, dan Data Terselenggaranya penyusunan dokumen rencana kerja, evaluasi, organisasi dan tata laksana, perpustakaan, dan data Biro Perencanaan dan Organisasi 1 Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 13 13 13 13 13 2 Dokumen Organisasi dan Tata Laksana 5 5 6 6 6 3 Dokumen Pemantapan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5 5 6 6 6 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Dokumen Data dan Informasi 12 12 12 12 12 2441 Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga Terselenggaranya pelayanan persidangan dan Hubal Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan 1 Dokumen Layanan Hukum 1 1 1 1 1 2 Dokumen Penyusunan Persidangan dan Risalah 1 1 1 1 1 3 Dokumen Penyusunan Naskah Persidangan 1 1 1 1 1 4 Dokumen Penyusunan Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat 1 1 1 1 1 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2442 Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan Terwujudnya Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan Biro Umum 1 Dokumen Pengelolaan Tata Usaha dan Protokol 3 3 3 3 3 2 Dokumen Pengembangan Kepegawaian 5 5 5 5 5 3 Dokumen Pengelolaan Pengadaan dan Rumah Tangga 4 4 4 4 4 4 Dokumen keuangan 3 3 3 3 3 5 Dokumen Pelaksanaan Tugas Lainnya 137 137 137 137 137 6 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 7 Gedung/ Bangunan (m2) 16,978 16,978 16.000 16.000 16.000 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2443 Pengelolaan Pengawasan Internal Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif di lingkungan Kemenko Polhukam Inspektorat 1 Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Kerja 1 1 1 1 1 2 Laporan Hasil Audit dari BPK 2 2 2 2 2 3 Persentase (%) laporan pengawasan pelaksanaan rencana kerja yang akuntabel dan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 4 Laporan Kinerja Kemenko Polhukam 6 6 6 6 6 5 Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 2 2 2 2 2 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2444 Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam Terselenggaranya telaahan dan rekomendasi Biro Umum 1 Jumlah laporan hasil telaahan dan rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam 84 84 84 84 84 5041 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Kepala Sekretariat Kompolnas 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Program Kerja 5 5 5 5 5 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Sumberdaya 5 5 5 5 5 3 Jumlah Laporan Pengawasan, Pemantapan Kinerja Kepolisian 32 32 32 32 32 4 Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Kepolisian yang ditindaklanjuti 1300 1300 1400 1500 1600 5 Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan 11 11 11 11 11 6 Jumlah Rekomendasi oleh Komisi Kepolisian Nasional kepada 26 26 28 30 32 7 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 123 123 120 120 120 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5042 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komjak RI Kepala Sekretariat Komjak RI 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Program Kerja 8 8 8 8 8 2 Jumlah Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Komjak RI dan Sekretariat Komjak RI 4 4 3 4 5 3 Layanan Data dan Perpustakaan 12 12 12 12 12 4 Laporan Pengawasan, pemantapan Kinerja Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan 3 3 3 3 3 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5 Pengawasan, pemantapan dan Tindak Lanjut Laporan atau Pengaduan Masyarakat 25 26 27 28 30 6 Koordinasi dan Peningkatan Hubungan Antar Lembaga 7 7 7 7 7 7 Rekomendasi dan Laporan Komjak RI 5 6 7 8 10 8 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 9 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 21 21 20 20 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan Sesmenko Polhukam jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 Memadainya sarana dan prasarana aparatur 2445 Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Biro Umum 1 Tersedianya sarana dan prasarana 35 35 30 40 35 2 Tersedianya kendaraan dinas 15 15 10 10 5 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tercapainya efektifitas sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan Sesmenko Polhukam Semakin mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 Terwujudnya penegakan hukum Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Terciptanya Stabilitas Keamanan Terlaksananya Koordinasi/Konsolidasi Pengarusutamaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 2448 Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Terselenggaranya Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kedeputian IV 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait terkait Doktrin dan Strategi Pertahanan yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Doktrin dan Strategi Pertahanan yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Doktrin dan Strategi Pertahanan yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 2451 Koordinasi Hukum Internasional Terselenggaranya Koordinasi Hukum Internasional Kedeputian III 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Hukum Internasional yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Hukum Internasional yang efektif 100 100 100 100 100 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 3 Jumlah analisis kebijakan terkait hukum internasional 1 1 1 1 1 2453 Koordinasi Intelijen Pertahanan Terselenggaranya Koordinasi Intelijen Pertahanan Kedeputian IV 1 Persentase (%) rekomendasi kebijkan terkait Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait rekomendasi Intelijen Pertahanan yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Bidang Intelijen Pertahanan yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2454 Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Kedeputian II 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Kerja Sama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kerja Sama Amerika dan Eropa yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait kerja sama Amerika dan Eropa yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 2455 Koordinasi Kerja Sama ASEAN Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama ASEAN Kedeputian II jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Kerja Sama ASEAN yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kerja Sama ASEAN yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Kerja Sama ASEAN yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 2456 Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Kedeputian II 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 2458 Koordinasi Materi Hukum Terselenggaranya Koordinasi Materi Hukum Kedeputian VI 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Materi Hukum yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Materi Hukum yang efektif 100 100 100 100 100 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 3 Jumlah analisis kebijakan terkait materi hukum yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 2461 Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Terselenggaranya Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kedeputian VII 1 persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional 60 60 70 70 80 2 persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Telekomunikasi dan Informatika 60 60 70 70 80 3 Persentase (%) pengendalian kebijakan terkait Telekomunikasi dan Informatika yang efektif 100 100 100 100 100 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Jumlah dokumen Analisis Regulasi TIK 12 12 12 12 12 5 Laporan Indeks Ketanggap siagaan sistem cyber nasional 1 1 1 1 1 6 Jumlah rekomendasi kebijakan oleh Pusat Pemantauan Krisis (PPK) 12 12 12 12 12 2464 Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM Terselenggaranya Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM Kedeputian III 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM 60 60 70 70 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pemajuan dan Perlindungan HAM yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait pemajuan dan perlindungan HAM 1 1 1 1 1 2465 Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Terselenggaranya Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Kedeputian I 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Demokrasi ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Demokrasi yang efektif 100 100 100 100 100 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 3 Jumlah analisis kebijakan Bidang Demokrasi Sipil yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 4 Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 1 1 1 1 1 5 Laporan Seminar Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil 2 2 2 2 2 6 Laporan Kajian Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil 1 1 1 1 1 7 Laporan Utilisasi Hasil IDI 2014 1 1 1 1 1 2466 Koordinasi Desentralisai dan Otonomi Daerah Terselenggaranya Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kedeputian I jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang efektif 100 100 100 100 100 3 Laporan Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 13 13 13 13 13 4 Laporan Kajian Otonomi Daerah 1 1 1 1 1 2467 Koordinasi Otonomi Khusus Terselenggaranya Koordinasi Otonomi Khusus Kedeputian I 1 Jumlah (%) rekomendasi kebijakan terkait Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pemantapan Otonomi Khusus yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan Otonomi Khusus yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 4 Laporan Desk Otonomi Khusus 24 24 24 24 24 5 Laporan Kajian Desk Otonomi Khusus 2 2 2 2 2 2471 Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kedeputian V jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 persentase (%) Rekomendasi terkait Desk Keamanan dalam Negeri yang ditindak lanjuti 70 70 70 70 70 5 persentase (%) Forum koordinasi pencegahan dan penanganan konflik sosial terbentuk di pusat dan daerah 80 80 100 - - 6 Laporan Rapat Koordinasi Penanganan Keamanan Transportasi 10 10 10 10 10 7 Laporan Pemantapan Penanganan Keamanan Transportasi 15 15 15 15 15 8 Laporan Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 12 12 12 12 12 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 9 Laporan Pemantapan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 8 8 8 8 8 2472 Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kedeputian V 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait rekomendasi kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 4 Laporan Tim Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satgas Pemberantasan Ikan secara Ilegal 12 12 12 12 12 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2473 Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kedeputian V 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang ditindaklanjuti 70 70 80 80 85 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait rekomendasi kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang efektif 100 100 100 100 100 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 4 Laporan Koordinasi Penanganan Narkoba 16 16 16 16 16 5 Laporan Koordinasi Penanganan Terorisme dan Radikalisme 16 16 16 16 16 2474 Koordinasi Penegakan Hukum Terselenggaranya Koordinasi Penegakan Hukum Kedeputian III 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Aparatur Hukum yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Aparatur Hukum yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Aparatur Hukum 1 1 1 1 1 4 Persentase (%) Rekomendasi Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidanam dan Aset dalam Perkara Tipikor yang ditindaklanjuti 70 70 70 70 70 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2475 Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Terselenggaranya Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kedeputian I 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pengelolaan Pemilu yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Pengelolaan Pemilu yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik 1 1 1 1 1 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Jumlah Partai Politik yang memenuhi standar kelayakan 100% Penerbitan Standarisasi Kelayakan Partai Politik 100% Penerbitan Standarisasi Kelayakan Partai Politik 50% Diseminasi Nasional 100% Diseminasi Nasional 100% Assesment Partai Politik 5 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Partai Politik yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 6 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Penguatan Partai Politik yang efektif 100 100 100 100 100 7 Laporan Pelaksanaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik 1 1 1 1 1 5906 Koordinasi Kesadaran Bela Negara Terselenggaranya Koordinasi Kesadaran Bela Negara Kedeputian VI jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Kesadaran Bela Negara yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 2477 Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Terselenggaranya Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kedeputian IV 1 Persentase (%) rekomendasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan Kemampuan, Kerja Sama Pertahanan, Potensi Pertahanan, dan Integritas Nasional yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Kekuatan, Kemampuan, Kerja Sama Pertahanan, yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 4 Persentase (%) rekomendasi Pertahanan dan Integritas Nasional yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 5 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional yang efektif 100 100 100 100 100 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 6 Koordinasi Potensi Pertahanan dan Diplomasi Pertahanan 12 12 12 12 12 5907 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kedeputian II 1 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 7 7 7 7 7 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 4 4 4 4 4 3 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian 12 12 12 12 12 2479 Koordinasi Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kedeputian VI 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait rekomendasi kebijakan terkait Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 3 Jumlah rekomendasi Tim Terpadu Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti 1 1 1 1 1 4 Jumlah analisis kebijakan terkait Wawasan Kebangsaan yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 5 Laporan Desk Wawasan Kebangsaan 12 12 12 12 12 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 6 Dokumen panduan dan kriteria pengarusutamaan wasbang dan karbang dalam kebijakan dan regulasi 40% Daerah 40% Daerah 80% daerah 100% daerah 100% daerah 7 Jumlah regulasi penerapan wasbang dan karbang di Pusat dan Daerah 30% kabupaten/ kota 30% kabupaten / kota 50% kabupaten / kota 100% kabupaten / kota 8 Jumlah K/L dan Pemerintah Daerah yang menerapkan pengarusutamaan wasbang dan karbang 50% Kementerian /Lembaga 50% Kementerian /Lembaga 100% Kementerian /Lembaga dan 30% Pemerintah Daerah 50% Pemerin- tah Daerah 100% Pemerin- tah Daerah 2480 Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kedeputian IV 1 persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti 70 70 75 75 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 persentase (%) pengendalian rekomendasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang efektif 70 70 75 75 80 3 Jumlah analisis Kebijakan Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 4 Laporan Rapat Koordinasi Wiltas dan Tata Ruang Pertahanan 2 2 2 2 2 5 Laporan Penguatan Desk Wiltas dan PPKT 12 12 12 12 12 5893 Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Terselenggaranya Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kedeputian VII jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 Persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang ditindak lanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah amanat dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang ditindak lanjuti 100 100 100 100 100 3 Persentase (%) pengendalian kebijakan terkait Pendayagunaan Aparatur yang efektif 100 100 100 100 100 4 Jumlah analisa kebijakan terkait bidang Pendayagunaan Aparatur 1 1 1 1 1 5 Persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Tata Kelola Pemerintahan yang ditindak lanjuti 70 70 70 80 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 6 Persentase (%) Pengendalian kebijakan terkait Tata Kelola Pemerintahan yang efektif 100 100 100 100 100 7 Jumlah analisa kebijakan terkait Tata Kelola Pemerintahan 1 1 1 1 1 5894 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kedeputian IV 1 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 7 7 7 7 7 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 4 4 4 4 4 3 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian 12 12 12 12 12 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 4 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fungsi Lainnya Deputi Bidang Pertahanan Negara 6 6 6 6 6 5895 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kedeputian VI 1 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 7 7 7 7 7 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 4 4 4 4 4 3 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian 12 12 12 12 12 5896 Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional Kedeputian II jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Organisasi Internasional yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Organisasi Internasional yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Organisasi Internasional yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 5897 Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Terselenggaranya Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Kedeputian V jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital yang efektif 60 60 70 70 80 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital yang tersinkronisasi 12 12 12 12 12 5898 Koordinasi Kewaspadaan Nasional Terselenggaranya Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kedeputian VI jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Kewaspadaan Nasional yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 5899 Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Terselenggaranya Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Kedeputian VII 1 persentase (%) kebijakan terkait Bidang Informasi Publik yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 persentase (%) kebijakan terkait Bidang Media Massa yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 3 Persentase (%) pengendalian kebijakan terkait Informasi Publik dan Media Massa yang efektif 100 100 100 100 100 4 Jumlah dokumen analisis regulasi media massa yang ditindaklanjuti 12 12 12 12 12 5 Laporan analisis PPID 12 12 12 12 12 6 Jumlah dokumen analisis media Cetak 300 300 300 300 300 7 Jumlah dokumen analisis media Penyiaran 1 1 1 1 1 8 Laporan analisis media Online 1 1 1 1 1 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5900 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kedeputian VII 1 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 7 7 7 7 7 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 4 4 4 4 4 3 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian 12 12 12 12 12 5901 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Terselenggaranya Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kedeputian VII 1 Persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Pelayanan Publik yang ditindak lanjuti 60 60 70 70 80 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Persentase (%) Pengendalian kebijakan terkait Pelayanan Publik yang efektif 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisa kebijakan terkait Pelayanan Publik 1 1 1 1 1 4 Persentase (%) Rekomendasi kebijakan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah amanat dari Undang-Undang Pelayanan Publik yang ditindak lanjuti 70 70 70 80 80 5902 Sekretarisl Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kedeputian I 1 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 7 7 7 7 7 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 4 4 4 4 4 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 3 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian 12 12 12 12 12 4 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fungsi Lainnya Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 12 12 12 12 12 5903 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kedeputian III 1 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 7 7 7 7 7 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 4 4 4 4 4 3 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian 12 12 12 12 12 5904 Koordinasi Memperteguh Ke- Bhineka-an Terselenggaranya Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an Kedeputian VI jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 1 persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Memperteguh Ke-Bhineka-an yang ditindaklanjuti 60 60 70 70 80 2 Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Memperteguh Ke-Bhineka-an yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 3 Jumlah analisis kebijakan terkait Memperteguh Ke-Bhineka-an yang tersinkronisasi 1 1 1 1 1 5905 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kedeputian V 1 Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi 7 7 7 7 7 jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Tujuan/ Sasaran Indikator Target Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penanggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Ketatausahaan 4 4 4 4 4 3 Bulan Layanan Administrasi Kedeputian 12 12 12 12 12 4 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fungsi Lainnya Deputi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12 12 12 12 12 jdih.polkam.go.id 4.2 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasasaran strategis Kemenko Polhukam. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut: Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam 176.295.700,00 266.718.659,00 280.054.592,00 294.057.321,50 308.760.187,60 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam 101.349.000,00 153.042.339,00 160.694.456,00 168.729.178,70 177.165.637,70 Sesmenko Polhukam 2440 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan, dan Data 2.764.844,00 4.230.000,00 4.441.500,00 4.663.575,00 4.896.753,80 Biro Perencanaan dan Organisasi 2441 Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga 415.530,00 670.000,00 703.500,00 738.675,00 775.608,80 Biro Hukum, Persidangan, dan Hublem jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2442 Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan 79.402.298,00 110.445.739,00 115.968.026,00 121.766.427,20 127.854.748,60 Biro Umum 2443 Pengelolaan Pengawasan Internal 1.428.070,00 1.784.000,00 1.873.200,00 1.966.860,00 2.065.203,00 Inspektorat 2444 Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam 1.166.900,00 2.550.000,00 2.677.500,00 2.811.375,00 2.951.943,80 Biro Umum 5041 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 16.817.500,00 19.820.000,00 20.811.000,00 21.851.550,00 22.944.127,50 Kaset Kompolnas 5042 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) 9.542.600,00 13.542.600,00 14.219.730,00 14.930.716,50 15.677.252,30 Kaset Komjak RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam 7.073.300,00 20.696.604,00 21.731.434,20 22.818.005,90 23.958.906,20 Sesmenko Polhukam jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2445 Peningkatan Sarana dan Prasarana 7.073.300,00 20.696.604,00 21.731.434,20 22.818.005,90 23.958.906,20 Biro Umum Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 67.873.400,00 92.979.716,00 97.628.701,80 102.510.136,90 107.635.643,70 Sesmenko Polhukam 2448 Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan 962.106,00 1.132.106,00 1.188.711,30 1.248.146,90 1.310.554,20 Kedeputian IV 2451 Koordinasi Hukum Internasional 659.000,00 859.000,00 901.950,00 947.047,50 994.399,90 Kedeputian III 2453 Koordinasi Intelijen Pertahanan 816.132,00 2.018.732,00 2.119.668,60 2.225.652,00 2.336.934,60 Kedeputian IV 2454 Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa 1.572.963,00 1.210.363,00 1.270.881,20 1.334.425,20 1.401.146,50 Kedeputian II 2455 Koordinasi Kerja Sama ASEAN 1.220.924,00 1.334.324,00 1.401.040,20 1.471.092,20 1.544.646,80 Kedeputian II 2456 Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika 1.124.928,00 1.250.928,00 1.313.474,40 1.379.148,10 1.448.105,50 Kedeputian II jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2458 Koordinasi Materi Hukum 739.800,00 939.800,00 986.790,00 1.036.129,50 1.087.936,00 Kedeputian VI 2461 Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika 2.685.170,00 3.078.900,00 3.232.845,00 3.394.487,30 3.564.211,60 Kedeputian VII 2464 Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM 1.663.200,00 1.063.200,00 1.116.360,00 1.172.178,00 1.230.786,90 Kedeputian III 2465 Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil 9.876.723,00 11.196.475,00 11.756.298,80 12.344.113,70 12.961.319,40 Kedeputian I 2466 Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah 929.300,00 2.229.300,00 2.340.765,00 2.457.803,30 2.580.693,40 Kedeputian I 2467 Koordinasi Otonomi Khusus 12.196.674,00 19.912.319,00 20.907.935,00 21.953.331,70 23.050.998,30 Kedeputian I 2471 Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi 6.899.666,00 12.035.516,00 12.637.291,80 13.269.156,40 13.932.614,20 Kedeputian V jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2472 Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara 1.223.500,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 2.431.012,50 Kedeputian V 2473 Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa 1.540.200,00 4.078.506,00 4.282.431,30 4.496.552,90 4.721.380,50 Kedeputian V 2474 Koordinasi Penegakan Hukum 2.002.700,00 3.211.700,00 3.372.285,00 3.540.899,30 3.717.944,20 Kedeputian III 2475 Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik 2.469.519,00 3.875.522,00 4.069.298,10 4.272.763,00 4.486.401,20 Kedeputian I 2477 Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan 1.203.650,00 1.871.050,00 1.964.602,50 2.062.832,60 2.165.974,30 Kedeputian IV jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 2479 Koordinasi Wawasan Kebangsaan 3.032.579,00 8.975.433,00 9.424.204,70 9.895.414,90 10.390.185,60 Kedeputian VI 2480 Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan 2.426.542,00 10.606.542,00 11.136.869,10 11.693.712,60 12.278.398,20 Kedeputian IV 5893 Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan 609.000,00 1.076.086,00 1.129.890,30 1.186.384,80 1.245.704,10 Kedeputian VII 5894 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 644.375,00 1.324.375,00 1.390.593,80 1.460.123,40 1.533.129,60 Kedeputian IV 5895 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa 569.900,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 Kedeputian VI 5896 Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional 1.134.700,00 1.235.500,00 1.297.275,00 1.362.138,80 1.430.245,70 Kedeputian II jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5897 Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional 869.500,00 9.484.968,00 9.959.216,40 10.457.177,20 10.980.036,10 Kedeputian V 5898 Koordinasi Kewaspadaan Nasional 659.000,00 869.000,00 912.450,00 958.072,50 1.005.976,10 Kedeputian VI 5899 Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa 827.700,00 1.577.700,00 1.656.585,00 1.739.414,30 1.826.385,00 Kedeputian VI 5900 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 714.086,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 Kedeputian VII 5901 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1.127.730,00 1.016.000,00 1.066.800,00 1.120.140,00 1.176.147,00 Kedeputian VII 5902 Sekretarisl Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 929.300,00 2.260.625,00 2.373.656,30 2.492.339,10 2.616.956,00 Kedeputian I 5903 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 609.000,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 Kedeputian III jdih.polkam.go.id Kode Program/Kegiatan Alokasi (Rp. Miliar) Unit Rencana 2015 Prakiraan Maju Penangggung Jawab Keg 2016 2017 2018 2019 5904 Koordinasi Memperteguh Ke-Bhineka-an 569.900,00 769.000,00 807.450,00 847.822,50 890.213,60 Kedeputian VI 5905 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.944.528,00 2.278.404,00 2.392.324,20 2.511.940,40 2.637.537,40 Kedeputian V 5906 Koordinasi Kesadaran Bela Negara 569.900,00 869.000,00 912.450,00 958.072,50 1.005.976,10 Kedeputian VI 5907 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 776.780,00 799.180,00 839.139,00 881.096,00 925.150,70 Kedeputian II 176.295.700,00 266.718.659,00 280.054.592,00 294.057.321,50 308.760.187,60 jdih.polkam.go.id Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Kerja. Demikian juga, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut diatas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Presiden melalui Nawacita. Rencana Strategis ini berbeda dengan Rencana Strategis sebelumnya, karena memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur (hasil/outcome). Rencana Strategis Kemenko Polhukam ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dan unit-unit kerja dalam kantor Kemenko Polhukam. jdih.polkam.go.id Mengingat bahwa Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi segenap pejabat terkait, maka penetapannya dilakukan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. WIRANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Drs. Subroto, M.M.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…