DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis kerja sama, tahapan kerja sama dalam negeri, tahapan kerja sama luar negeri, perpanjangan dan pengakhiran kerja sama, pemantauan dan evaluasi, penyimpanan dan publikasi naskah kerja sama, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115); www.peraturan.go.id 2023, No.460 MENETAPKAN: Memutuskan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Kementerian Koordinator dengan Mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
2.Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian Koordinator baik di dalam negeri atau luar negeri.
3.Kerja Sama Utama adalah Kerja Sama yang dilakukan para pihak yang menjadi landasan bagi Kerja Sama Teknis.
4.Kerja Sama Teknis adalah penjabaran atau turunan dari pelaksanaan Kerja Sama Utama yang bersifat teknis atau kerja sama bidang tertentu sesuai kebutuhan.
5.Pemrakarsa adalah unit kerja di Kementerian Koordinator.
6.Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
7.Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
8.Kepala Biro adalah kepala biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
9.Unit Eselon I adalah satuan kerja tingkat eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator.

BAB II

JENIS KERJA SAMA

Pasal 2

Jenis Kerja Sama pada Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Kerja Sama dalam negeri; dan
b.Kerja Sama luar negeri. www.peraturan.go.id 2023, No. 460

Pasal 3

(1)Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Kerja Sama Utama; dan
2. b.Kerja Sama Teknis.
(2)Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lembaga negara;
2. b.kementerian/lembaga;
3. c.lembaga nonpemerintah;
4. d.pemerintah daerah; dan
5. e.subjek hukum lain.

Pasal 4

(1)Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Menteri Koordinator; dan
2. b.Sekretaris Kementerian Koordinator.
(2)Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
1. a.pimpinan unit kerja; dan
2. b.pejabat pembuat komitmen.
(3)Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pimpinan Unit Eselon I;
2. b.pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Inspektorat, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, dan Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia; atau
3. c.pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 5

(1)Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.
(2)Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama Utama. www.peraturan.go.id 2023, No.460

Pasal 7

(1)Kerja Sama dalam negeri dapat langsung dilaksanakan dengan bentuk Kerja Sama Teknis tanpa didahului Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal:
1. a.Kerja Sama hanya mencakup substansi yang bersifat teknis; dan
2. b.didasarkan pada pertimbangan pimpinan unit kerja.
(2)Penentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Biro.

Pasal 8

(1)Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan pada tingkat:
1. a.Kementerian Koordinator; dan
2. b.Unit Eselon I.
(2)Kerja Sama luar negeri pada tingkat Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Koordinator.
(3)Kerja Sama luar negeri pada tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan Unit Eselon I.
(4)Kerja Sama luar negeri dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
1. a.subjek hukum internasional; dan
2. b.nonsubjek hukum internasional.
(2)Kerja sama luar negeri yang dilakukan dengan subjek hukum internasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 10

Kerja Sama dalam negeri disusun berdasarkan tahapan:

a.perencanaan;
b.penjajakan;
c.perumusan; dan
d.penandatanganan. www.peraturan.go.id 2023, No. 460

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…