DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Permenko Polhukam ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024, No.21 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1321);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 467); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1321) diubah sebagai berikut:
1.Setelah huruf f Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meliputi:

a.organisasi Kearsipan;
b.pembinaan Kearsipan;
c.pengelolaan Arsip Dinamis;
d.program Arsip Vital;
e.pengelolaan Arsip elektronik;
f.pengawasan Kearsipan; dan
g.pendanaan. 2024, No.21
1. 2.Setelah huruf c Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui:

a.pendampingan pengelolaan Arsip;
b.penyusunan pedoman Kearsipan;
c.sosialisasi Kearsipan; dan
d.penghargaan Kearsipan.
1. 3.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pendampingan pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan Arsip sesuai dengan kaidah Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1a)Pendampingan pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.bimbingan dan konsultasi;
3. c.penyuluhan; dan/atau
4. d.supervisi.
(2)Pendampingan pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kearsipan kepada Unit Pengolah.
(3)Pendampingan pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

4.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, dan Pasal 9E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Penghargaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
(2)Penghargaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Unit Pengolah;
2. b.Arsiparis; dan/atau
3. c.pengelola Arsip.
(3)Bentuk penghargaan Kearsipan dapat berupa:
1. a.sertifikat;
2. b.piagam;
3. c.medali;
4. d.piala; dan/atau
5. e.plakat. 2024, No.21
(4)Pemberian penghargaan Kearsipan diumumkan melalui Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 9B

(1)Kriteria pemberian penghargaan Kearsipan kepada Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2) huruf a didasarkan pada pemenuhan standar pengelolaan Arsip Dinamis.
(2)Pemenuhan standar pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat mengacu pada hasil pengawasan Arsip internal yang dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 9C

(1)Kriteria pemberian penghargaan Kearsipan kepada Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2) huruf b didasarkan pada:
1. a.kompetensi;
2. b.kualitas hasil kerja;
3. c.integritas; dan
4. d.peran serta dalam organisasi profesi.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengetahuan Kearsipan;
2. b.keterampilan;
3. c.kemampuan; dan
4. d.sikap dan perilaku.
(3)Kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.melaksanakan kegiatan pengelolaan Arsip Dinamis;
2. b.melaksanakan kegiatan pembinaan Kearsipan;
3. c.melaksanakan kegiatan pengolahan dan penyajian Arsip menjadi informasi; dan
4. d.melaksanakan tugas tambahan Arsiparis.
(4)Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sikap:
1. a.telah melaksanakan tugas dan duduk dalam jabatan Arsiparis minimal selama 3 (tiga) tahun berturut turut atau selama 5 (lima) tahun secara terputus;
2. b.responsif terhadap persoalan bidang Kearsipan yang terjadi di unit kerja dan lingkungan sekitar;
3. c.menyebarkan pengetahuan dan keterampilan bidang Kearsipan kepada lingkungan kerjanya dan menunjukkan hasil nyata berupa tertib Arsip; dan
4. d.belum pernah menerima penghargaan sejenis di tingkat nasional. 2024, No.21

Pasal 9D

(1)Kriteria pemberian penghargaan Kearsipan kepada pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2) huruf c didasarkan pada:
1. a.kompetensi;
2. b.kualitas hasil kerja; dan
3. c.integritas.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengetahuan Kearsipan;
2. b.keterampilan;
3. c.kemampuan; dan
4. d.sikap dan perilaku.
(3)Kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.melaksanakan kegiatan pengelolaan Arsip Dinamis;
2. b.melaksanakan kegiatan pembinaan Kearsipan;
3. c.melaksanakan kegiatan pengolahan dan penyajian Arsip menjadi informasi; dan
4. d.melaksanakan tugas tambahan pengelola Arsip.
(4)Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sikap:
1. a.telah melaksanakan tugas dan duduk dalam jabatan pengelola Arsip minimal selama 3 (tiga) tahun berturut turut atau selama 5 (lima) tahun secara terputus;
2. b.responsif terhadap persoalan bidang Kearsipan yang terjadi di unit kerja dan lingkungan sekitar; dan
3. c.menyebarkan pengetahuan dan keterampilan bidang Kearsipan kepada lingkungan kerjanya dan menunjukkan hasil nyata berupa tertib Arsip.

Pasal 9E

(1)Dalam pelaksanaan pemberian penghargaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), Menteri Koordinator membentuk tim penghargaan Kearsipan berdasarkan usulan dari Unit Kearsipan.
(2)Tim penghargaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat unsur:
1. a.pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator;
2. b.pejabat dari Asosiasi Arsiparis; dan
3. c.tokoh/pakar lainnya yang berkompeten.
(3)Tim penghargaan Kearsipan minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal.

5.Setelah ayat (1) Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 2024, No.21

Pasal 10

(1)Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan melalui:
1. a.penciptaan Arsip;
2. b.penggunaan Arsip;
3. c.pemeliharaan Arsip; dan
4. d.penyusutan Arsip.
(2)Pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan juga terhadap Arsip Terjaga.

6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Unit Pengolah membentuk sentral Arsip Aktif untuk pemeliharaan Arsip Aktif.
(2)Sentral Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk pada Unit Pengolah setingkat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan/atau Administrator sesuai dengan beban volume Arsip yang dikelola.
(3)Sentral Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…