DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
4.… jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per 367/Menko/Polhukam/ 10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini yang dimaksud dengan :

1.Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2.Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3.Pengguna Barang/Uasa adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/ atau jasa pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).
4.Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
6.… jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
6.Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat unit LPSE adalah unit yang melayani proses pengadaan barang jasa secara elektronik di lingkungan Kernenterian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kearnanan
7.Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa di lingkungan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
8.Kelompok Kerja Pengadaan, yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim kerja yang terdiri atas personil yang bersertifikat ahli pengadaan, berjurnlah gasal beranggotakan paling kurang tiga orang dan bertindak untuk rnelaksanakan pengadaan barang jasa di dalarn ULP.
9.Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang jasa dalarn satuan kerja.
10.Panitia Pejabat Penerirna Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan meneriksa hasil pekerjaan.
11.Penyedia Barang Jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang rnenyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi jasa lainnya.
12.Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisrne dalarn pengadaan barang/jasa.
13.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pernerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
14.Dokumen Pengadaan adalah dokurnen yang ditetapkan oleh ULP, memuat inforrnasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalarn proses pengadaan barang/jasa.
15.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia.
16.Sekretariat Unit Layanan Pengadaan adalah Sekretariat yang bertugas menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuk ULP adalah untuk melaksanakan pengadaaan barang/jasa, yaitu :
1. a.Pengadaan Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan.
2. b.Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
(2)Tujuan dibentuknya ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip efisien, efektif, ekonomis, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

BAB II

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 3

ULP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah unit organisasi fungsional yang berkedudukan di Biro Umum pada unit organisasi yang menangani pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

ULP mempunyai tugas :

a.melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
b.melakukan pembinaan dalam pengadaan barang/jasa;
c.menyampaikan laporan dan hasil evaluasi proses pengadaan barang/jasa;
d.melakukan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) bersama PPK dan Tim Teknis; dan
e.menjawab sanggahan. Pasal … jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN

Pasal 5

ULP mempunyai fungsi membantu PA/KPA dalam memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi ULP terdiri dari :

a.Kepala ULP;
b.Sekretariat ULP; dan
c.Kelompok Kerja (Pokja)

Pasal 7

Kepala ULP ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas usulan Biro Umum.

Pasal 8

Kepala ULP ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas usulan Biro Umum.

Pasal 9

Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

a.mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Kernenterian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.membuat rencana kerja pengadaan barang/jasa (procurement planning) tahunan yang akan diadakan melalui proses tender;
c.melakukan telaahan dan kajian usulan pengadaan barang/jasa;
d.membuat jadwal tahunan pelaksanaan lelang/ tender;
e.… jdih.polkam.go.id MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
e.menyiapkan organisasi pengadaan barangjjasa bagi setiap kegiatan pengadaan;
f.mengadakan rapat pra perencanaan dan perencanaan dengan unit terkait;
g.melaksanakan tugas administratif dan dukungan logistic untuk keperluan Unit Layanan Pengadaan;
h.melakukan pengawasan proses pengadaan barang/jasa;
i.membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA;
j.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
k.menetapkan calon pemenang; dan
l.melaksanakan evaluasi terhadap terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.

Pasal 10

Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh Sekretaris.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2023