Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2021
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2021, No.1335
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG SATU DATA INDONESIA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:
2021, No.1335
BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BAB II
Bagian Kedua Walidata
Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi. 2021, No.1335
Walidata mempunyai tugas:
Bagian Ketiga Produsen Data
Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja eselon I di Kementerian Koordinator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Produsen Data mempunyai tugas:
Bagian Keempat Forum Satu Data Kementerian Koordinator
2021, No.1335
Forum Satu Data Kementerian Koordinator dilaksanakan melalui kegiatan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan kesepakatan mengenai:
Bagian Kelima Tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator
Membuka PDF…