DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 271 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu disusun peta proses bisnis di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2021, No.1489
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Peta Proses Bisnis di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PETA PROSES BISNIS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN. 2021, No.1489

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2.Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah Input menjadi Keluaran (Output).
3.Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
4.Keluaran (Output) adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
5.Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
6.Menteri Koordinator adalah Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini merupakan Peta Proses Bisnis antarunit organisasi di Kementerian Koordinator.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis disusun dengan memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 2021, No.1489

Pasal 4

Peta Proses Bisnis disusun dengan mengacu pada:

a.intensi strategis organisasi;
b.dokumen rencana strategis organisasi;
c.dokumen tugas dan fungsi organisasi; dan
d.dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Pasal 5

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk:

a.instrumen evaluasi dan penataan organisasi; dan
b.penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur.

Pasal 6

(1)Peta Proses Bisnis terdiri atas:
1. a.peta proses;
2. b.peta subproses;
3. c.peta relasi; dan
4. d.peta lintas fungsi.
(2)Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 7

Peta proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memuat seluruh proses bisnis Kementerian Koordinator yang terdiri atas:

a.proses bisnis utama
b.proses bisnis manajerial; dan
c.proses bisnis pendukung.

Pasal 8

(1)Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari 2021, No.1489 peta proses.
(2)Peta subproses menggambarkan peta proses yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

Pasal 9

(1)Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis.
(2)Peta relasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memahami peranan setiap unit organisasi dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai Keluaran (Output) yang ditentukan.

Pasal 10

Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit organisasi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…