DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2013

Nomor: 7
Tahun: 2013
Ditetapkan: 27 Agustus 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional, Pasal 17 ayat (2) Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penetapan Peringkat/Grade Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/1/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional; MEMUTUSKAN… Jdih.polkam.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERINGKAT / GRADE JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan peringkat /grade jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana tersebut dalam jalur 3 (tiga) lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Dalam Melaksanakan tugasnya para pegawai pemangku jabatan agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing- masing jabatan dimaksud.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. DJOKO SUYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR jdih.polkam.go.id LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TANGGAL 27 AGUSTUS 2013 PENETAPAN PERINGKAT/GRADE JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. ESELON PERINGKAT JABATAN JABATAN

(1)(2) (3) (4) 1 I 17 - 16 - 15 - 2 II 14 Kepala Sekretariat 13 - 12 - 3 III 11 - 10 Kepala Bagian 9 - 4 IV 8 - 7 Kepala Sub Bagian 6 - 5 - Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Perencana Bendahara Pengeluaran Penyusun Laporan Administrasi Saran Keluhan Masyarakat Yang Diterima 5 Jabatan Fungsional Umum 4 Pengelola Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Penyusun Laporan Hubungan Lembaga Pemerintah Penyusun Laporan Hubungan Media dan Masyarakat Analis Kepegawaian Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara jdih.polkam.go.id Pengelola Rumah Tangga Arsiparis Pelaksana Verifikator 3 Pengadministrasi Keuangan Pengelola data dan Informasi SKM PengadministrasiPengadaan dan Perlengkapan Kantor Operator Komputer Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Hubungan Kelembagaan 2 Caraka 1 - MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, TTD. DJOKO SUYANTO

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011