Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 8 Tahun 2014
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kode Etik Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
jdih.polkam.go.id
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KODE ETIK AUDITOR APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Auditor adalah pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2. jdih.polkam.go.id
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. jdih.polkam.go.id
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II
Maksud ditetapkannya Kode Etik Auditor APIP adalah sebagai pedoman perilaku bagi Auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP.
Tujuan Kode Etik Auditor APIP adalah:
Ruang lingkup Kode Etik Auditor APIP mencakup:
BAB III jdih.polkam.go.id BAB III KODE ETIK AUDITOR APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
BAB III
Kode Etik Auditor APIP diberlakukan bagi seluruh Auditor dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan Pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Isi dari Kode Etik Auditor APIP ini memuat 2 (dua) komponen, yaitu prinsip-prinsip perilaku Auditor dan aturan perilaku Auditor. Bagian Kedua Prinsip-prinsip Perilaku Auditor
Tuntutan sikap dan perilaku Auditor dalam melaksanakan tugas Pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip dan perilaku, antara lain:
Auditor APIP dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal.
Auditor APIP harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data audit. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
Auditor APIP harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Auditor APIP hanya mengungkap informasi yang diperolehnya kepada yang berhak untuk menerima sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Auditor APIP dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Bagian Ketiga Aturan Perilaku Auditor
(3). Kerahasiaan jdih.polkam.go.id
BAB IV KODE ETIK AUDITOR APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
BAB IV
jdih.polkam.go.id
BAB V PENGADUAN, PENGECUALIAN, SANKSI ATAS PELANGGARAN DAN PENGADUAN Bagian Kesatu Pelanggaran
BAB V
Penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik auditor APIP adalah suatu tindakan positif agar ketentuan tersebut dipatuhi secara konsisten. Penetapan kebijakan atas pelanggaran Kode Etik Auditor APIP mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/ M.PAN/03/2008.
Pelanggaran Kode Etik Auditor yaitu:
Bagian Kedua jdih.polkam.go.id Bagian Kedua Pengecualian
Membuka PDF…