Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 9 Tahun 2014
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
2014, No.1042 2
menetapkan Pedoman Pengawasan Intern dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4890);
2014, No.1042 3
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini. 2014, No.1042 4
Pedoman Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan unsur pengawasan dan unsur yang diawasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli2014 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN DJOKO SUYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN 2014, No.1042 5 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERNDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan Negara dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.Penerapan unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Berdasarkan pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ditetapkan bahwa tugas Inspektorat Kementerian Koordinator adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan evaluasi lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian Koordinator dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk dapat melaksanakan tugas 2014, No.1042 6 pengawasan tersebut diatas, maka unit Inspektorat wajib memiliki standar dan kriteria yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjalankan tugasnya secara berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan perkembangan kebijakan pengawasan nasional, maka pengawasan Inspektorat Kementerian Koordinator meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti sosialisasi, asistensi, dan konsultasi. Pengawasan fungsional Inspektorat mendorong terwujudnya good governance dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Maksud dan Tujuan
Sehingga dengan Pedoman Pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diharapkan akan tercapai:
2014, No.1042 7 C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencakup pengawasan terhadap:
D. Pengertian
2014, No.1042 9
2014, No.1042 10 BAB II POKOK-POKOK PENGAWASAN A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas implementasi SPIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meliputi :
2014, No.1042 11
1) identifikasi risiko; 2) analisis risiko.
1) tujuan instansi pemerintah/satuan kerja; 2) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
1) kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah/satuan kerja; 2) kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah/satuan kerja; 4) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; 5) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan 6) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
1) reviu atas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2) pembinaan sumber daya manusia; 3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 2014, No.1042 12 4) pengendalian fisik atas aset; 5) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 6) pemisahan fungsi; 7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 9) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 10)akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 11)dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan 2) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari setiap kegiatan dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan. 2014, No.1042 13 B. Prinsip dan Asas
a) mengutamakan preventif diatas represif, berarti pengawasan intern diutamakan dan diusahakan tindakan yang bersifat pencegahan daripada penindakan setelah terjadi penyimpangan; b) peran serta, berarti pengawasan intern mengikutsertakan semua pihak untuk bertanggung jawab dan berdisiplin terhadap pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang berlaku. c) keadilan, berarti setiap tindakan dan/atau pemberian sanksi hukum harus didasarkan pada obyektivitas, kecermatan, ketelitian dan kebenaran, agar tercapai kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang; d) membimbing dan mendidik, berarti dalam melaksanakan pengawasan intern agar bersifat membimbing serta memberi petunjuk dalam mengambil tindakan bersifat mendidik.
a) manfaat, yaitu pelaksanaan pengawasan intern harus dapat bermanfaat untuk kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; b) transparan, yaitu pengawasan intern dilaksanakan secara transparan terhadap seluruh kegiatan dengan melibatkan semua bagian/tahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; c) efektif, yaitu pengawasan intern dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; d) efisien, yaitu pengawasan intern yang dilaksanakan dengan menggunakan daya dan dana yang sesuai untuk mencapai sasaran yang diharapkan; e) akuntabel, yaitu pelaksanaan pengawasan intern harus mecapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi 2014, No.1042 14 kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku. C. Standar Pengawasan Pengawasan Intern Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yangbaik, efisien, efektif, bersih, dan bertanggung jawab. Guna mewujudkan pengawasan yang berkualitas diperlukan ukuran mutu yang disebut Standar Audit sebagaiman diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
a) tujuan 1) menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mempresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya; 2) menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah; 3) menetapkan dasar-dasar pengukuran kerja audit; 4) mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi; 5) memantau, mengadakan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit; 6) menjadi pedoman dalam pelaksanaan audit; 7) menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit. b) fungsi 1) melaksanakan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menerapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit; 2) pelaksanaan koordinasi audit oleh Inspektorat; 3) pelaksanaan perencanaan audit oleh Inspektorat; 4) penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit. 2014, No.1042 15 5) audit atas hal-hal lain yang mencakup pengelolaan bidang tugas umum pemerintahan, pembangunan, sumber daya manusia, keuangan, dan asset Negara;
a) Standar Pelaksanaan Audit Standar pelaksanaan audit kinerja mendeskripsikan sifat kegiatan audit kinerja yang menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor. 1) Standar Pelaksanaan Audit Kinerja; 2) Standar Pelaporan Audit Kinerja; dan 3) Standar Tindak Lanjut Audit Kinerja. b) Standar Audit Investigatif 1) Standar Pelaksanaan Audit Investigatif; 2) Standar Pelaporan Audit Investigatif; dan 3) Standar Tindak Lanjut Audit Investigatif. D. Jenis dan Tujuan Pengawasan
a) Pengawasan Operasional/Kinerja Pengawasan operasional merupakan pemeriksaan manajemen atas semua atau bagian prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomis. Pengawasan operasional digunakan sebagai alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja organisasi. b) Pengawasan Keuangan Pengawasan keuangan merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan eksternal audit untuk memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh Auditi secara keseluruhan untuk dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. c) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 2014, No.1042 16 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) merupakan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pengawasan operasional/kinerja, dan pengawasan keuangan.PDTT mencakup pemeriksaan: 1) Pemeriksaan Ketaatan, dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pemeriksaan Investigatif, dilaksanakan untuk mebuktikan ada atau tidak ada indikasi kecurangan/penyimpangan.
a) Tujuan Pengawasan Operasional/Kinerja 1) mengidentifikasi kegiatan, program kerja, dan anggaran, serta aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan atas pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari obyek yang diperiksa dengan cara memberikan saran tentang upaya yang dapat ditempuh guna pendayagunaan sumber-sumber secara efisien, efektif, dan ekonomis. 2) mendorong tindakan perbaikan guna menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelemahan di masa yang akan datang. 3) hasil pengawasan operasional memuat rekomendasi perbaikan bagi manajemen atau konsultasi manajemen. b) Tujuan Pengawasan Keuangan 1) menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. 2) memperoleh bahan bukti yang cukup dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. c) Tujuan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 1) mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Auditi. 2) menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria penyimpangan yang ditemukan berdasar ukuran yang jelas. 3) membuat laporan berisi tentang kesesuaian antara informasi yang diuji dengan kriterianya serta menunjukkan fakta atas ketidaksesuaian tersebut. 2014, No.1042 17 BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN A. Kegiatan Pengawasan Intern dan Tugas
1) bersifat preventif diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 2) bersifat represif dilakukan melalui tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara (investigasi).
1) Audit Audit sebagaimana dimaksud meliputi: a) Audit Kinerja; 2014, No.1042 18 Audit Kinerja sebagaimana dimaksud meliputi:
b) Audit Dengan Tujuan Tertentu, meliputi:
2) Reviu Reviu sebagaimana dimaksud meliputi: a) Reviu laporan keuangan; b) Reviu perencanaan dan anggaran; c) Reviu kegiatan lainnya. 3) Evaluasi Evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi: a) Evaluasi terhadap pencapaian target; b) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; d) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP); e) Evaluasi pelaksanaan SPIP. 4) Pemantauan Pemantauan sebagaimana dimaksud meliputi: a) Pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat; b) Pemantauan tindak lanjut temuan BPK; c) Pemantauan tindak lanut temuan BPKP; d) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan; e) Pemantauan pelaksanaan SPIP. 5) Pengawasan Lainnya Kegiatan pengawasan lainnya, meliputi: 2014, No.1042 19 a) sosialisasi tentang Pengawasan Intern; b) bimbingan dan konsultasi; c) pengawalan pengadaan barang dan jasa serta Pendampingan program strategis; d) pemaparan hasil Pengawasan Intern; e) pelaksanaan Pemantauan penyelesaian kerugian negara.
2014, No.1042 20 B. Obyek dan Sasaran Pengawasan
1) unit organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2) Badan Koordinasi Keamanan Laut.
1) penyusunan dan pelaksanaan anggaran; 2) penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana; dan 3) pengelolaan aset dan kewajiban.
f. C. Tahapan Pengawasan
2014, No.1042 21
Susunan Tim Pengawas Intern Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek sasaran, metode dan ketersediaan tenaga Auditor yang tersedia.
1) Rencana Pengawasan (Renwas); 2) penyiapan surat pemberitahuan dan permintaan data kepada Auditi; 3) penyiapan naskah sambutan Inspektur; 4) penyiapan formulir Kertas Kerja Pengawasan (KKP).
2014, No.1042 22 1) data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya; 2) data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada.
1) menyamakan persepsi antara Auditor dengan Auditi terhadap temuan Tim Pengawasan; 2) meyakinkan Auditi untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pengawasan.
1) suatu Pernyataan Hasil Pengawasan (PHP) berupa kekurangan-kekurangan yang tertuang dalam naskah temuan dan upaya perbaikan dari pihak Auditi; 2) penyampaian PHP oleh Tim Pengawasan kepada Auditi pada saat taklimat akhir untuk ditindaklanjuti oleh Auditi; 3) tindak lanjut disertai dengan bukti-bukti pendukung sesuai rekomendasi temuan harus sudah diterima Inspektorat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya PHP.
2014, No.1042 23
1) diklarifikasikan terlebih dahulu kepada Auditi; 2) dilengkapi hasil klarifikasi yang dituangkan dalam surat kesanggupan menindaklanjuti hasil Pengawasan (Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut); 3) sesuai standar Audit APIP.
D. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan APIP
2014, No.1042 24
E. Koordinasi Pengawasan Intern
1) koordinasi tindak lanjut hasil Pengawasan antara Inspektorat dengan BPK berupa fasilitasi pembahasan tindak lanjut temuan BPK di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2) koordinasi tindak lanjut hasil Pengawasan antara Inspektorat dengan BPKP berupa fasilitasi pembahasan tindak lanjut temuan BPKP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2014, No.1042 25 BAB IV KETENTUAN TAMBAHAN
a) terprogram dan berkala; b) sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; c) terpadu dengan APIP lainnya.
2014, No.1042 26 BAB V PENUTUP Dengan ditetapkannya Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diharapkan pelaksanaan tugas Pengawasan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan guna mencapai sasaran strategis Pengawasan secara nasional yaitu terciptanya kondisi yang menguntungkan bagi kelancaran jalannya tugas pemerintahan yang baik, bersih dan terbebas dari KKN. Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas Pengawasan, diminta agar seluruh Aparat Pengawasan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan dukungan dan bantuan serta partisipasinya secara penuh. Karena Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak terpisahkan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN DJOKO SUYANTO
Membuka PDF…