DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER - 02/MENKO/POLHUKAM/08/2011 Tahun 2011

Nomor: PER - 02/MENKO/POLHUKAM/08/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 15 Agustus 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 3 jdih.polkam.go.id

3.Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan pegawai yang melanggar peraturan tentang disiplin pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan tentang disiplin pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
5.Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
6.Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
7.Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap Pegawai wajib:

a.setia dan taat sepenuhnya kepada empat konsensus dasar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pemerintah;
b.mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
c.menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa dan negara;
d.menaati sumpah/janji pegawai negeri dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e.menyimpan dan menjaga rahasia kedinasan dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
f.bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, dan bertanggungjawab untuk kepentingan negara; 4 jdih.polkam.go.id
g.menggunakan dan mengamankan barang milik negara yang berada di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan;
h.segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara, terutama berkaitan dengan keamanan personil, materiil, dan informasi;
i.memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan menurut bidang tugasnya masing-masing;
j.menjadi teladan yang baik terhadap bawahan;
k.bertindak dan bersikap tegas serta adil dan bijaksana terhadap bawahan;
l.membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
m.memberikan kesempatan yang adil kepada bawahan untuk mengembangkan karir;
n.menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.

Pasal 3

Setiap Pegawai dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain tanpa seijin pimpinan;
c.menyalahgunakan barang-barang, uang dan/atau surat-surat berharga milik negara;
d.melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
e.menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas;
f.memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat sebagai pegawai;
g.melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menurunkan citra lembaga. 5 jdih.polkam.go.id

BAB III

PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN Pembinaan Disiplin

Pasal 4

(1)Setiap pegawai mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada peningkatan kemampuan kinerja yang disertai dengan penghargaan dan hukuman.
(3)Wewenang dan tanggung jawab pembinaan disiplin pegawai ada pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
(4)Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)didelegasikan secara berjenjang. Penegakan Disiplin

Pasal 5

(1)Setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pelanggaran disiplin.
(2)Setiap pegawai yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh atasan yang berwenang memberikan hukuman sesuai dengan kewenangan pembinaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 6

(1)Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin oleh pegawai dilaksanakan oleh atasan langsung yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman.
(3)Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 6 jdih.polkam.go.id

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

(1)Setiap pimpinan unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan disiplin pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
(2)Pimpinan unit kerja, baik langsung maupun tidak langsung yang mengetahui adanya pelanggaran disiplin pegawai namun tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut atau membantu pegawai melakukan pelanggaran, dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran.
(3)Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penegakan peraturan disiplin, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat bekerja sama dengan Instansi/Lembaga lain.

Pasal 8

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 15 Agustus 2011 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. DJOKO SUYANTO

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…