Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-03/MENKO/POLHUKAM/08/2011 Tahun 2011
- Nomor
- PER-03/MENKO/POLHUKAM/08/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999;
2 jdih.polkam.go.id BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 3 jdih.polkam.go.id
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK
BAB II
Pembentukan Kode Etik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimaksudkan untuk mengembangkan budaya kerja dan meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas pegawai.
Pembentukan Kode Etik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertujuan untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, terciptanya perilaku yang profesional, serta meningkatnya citra dan kinerja pegawai.
4 jdih.polkam.go.id BAB III ETIKA PEGAWAI
BAB III
Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sesama pegawai, dan etika bermasyarakat.
Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika dalam bernegara sebagai berikut:
Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika terhadap diri sendiri, sebagai berikut:
5 jdih.polkam.go.id
Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika terhadap sesama pegawai, sebagai berikut:
Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika bermasyarakat, sebagai berikut:
6 jdih.polkam.go.id BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK
BAB IV
Membuka PDF…