DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-03/MENKO/POLHUKAM/08/2011 Tahun 2011

Nomor: PER-03/MENKO/POLHUKAM/08/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 15 Agustus 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengamalan budaya kerja dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kode Etik Pegawai. Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; 2 jdih.polkam.go.id Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah pedoman sikap, tingkah laku, ucapan, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari.
2.Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5.Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
10.Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 3 jdih.polkam.go.id

3.Pelanggaran Kode Etik adalah segala sikap, tingkah laku, ucapan, dan perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari.
4.Pejabat berwenang adalah atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan cq. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Pembentukan Kode Etik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimaksudkan untuk mengembangkan budaya kerja dan meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas pegawai.

Pasal 3

Pembentukan Kode Etik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertujuan untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif, terciptanya perilaku yang profesional, serta meningkatnya citra dan kinerja pegawai.

Pasal 4

(1)Keberhasilan pelaksanaan Kode Etik ditentukan oleh kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab seluruh pegawai, serta keteladanan dan pengawasan dari atasan.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar Kode Etik dipatuhi. 4 jdih.polkam.go.id

BAB III

ETIKA PEGAWAI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sesama pegawai, dan etika bermasyarakat.

Pasal 6

Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika dalam bernegara sebagai berikut:

a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.memiliki moralitas yang baik;
d.memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
e.menghormati hak asasi manusia;
f.memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa, memiliki integritas dan tanggungjawab;
g.mengutamakan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
h.memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus- menerus;
i.bertindak profesional, proporsional, netral, objektif, dan tidak diskriminatif;
j.memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pasal 7

Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika terhadap diri sendiri, sebagai berikut:

a.jujur, terbuka, dan memberikan informasi yang benar;
b.bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; 5 jdih.polkam.go.id
d.berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
e.memiliki daya juang yang tinggi;
f.memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g.menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h.berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 8

Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika terhadap sesama pegawai, sebagai berikut:

a.menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
b.memelihara persatuan dan kesatuan;
c.saling menghormati antara sesama pegawai baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
d.menghargai perbedaan pendapat;
e.menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
f.menjaga dan menjalin kerja sama antar sesama pegawai;
g.menjaga dan menjalin solidaritas.

Pasal 9

Setiap Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mengembangkan etika bermasyarakat, sebagai berikut:

a.menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
b.mewujudkan pola hidup sederhana;
c.memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
d.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
e.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. 6 jdih.polkam.go.id

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 10

(1)Segala bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, atau tindakan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 adalah pelanggaran Kode Etik.
(2)Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
(3)Pengenaan sanksi moral dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…