DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-04/MENKO/POLHUKAM/10/2011 Tahun 2011

Nomor: PER-04/MENKO/POLHUKAM/10/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 26 Oktober 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan;
4.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
5.Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 2 jdih.polkam.go.id
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
11.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-02/Menko/Polhukam/08/2011 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
12.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-03/Menko/Polhukam/08/2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
13.Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI;
14.Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 3 jdih.polkam.go.id

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah pedoman bagi pemeriksa dan pimpinan unit kerja dalam pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

Pasal 3

Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib dilaksanakan oleh pemeriksa dan pimpinan unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 26 Oktober 2011 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. DJOKO SUYANTO jdih.polkam.go.id Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-02/Menko/Polhukam/08/2011 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per- 03/Menko/Polhukam/08/2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah mengatur mengenai hak dan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin dan kode etik, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa (baik lisan maupun tertulis) terlebih dahulu pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik sehingga putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Tujuan hukuman disiplin dan kode etik adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berisi pedoman mengenai tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik terhadap pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diduga melanggar disiplin dan kode etik pegawai termasuk mengatur penanganan pengaduan dari berbagai pihak sampai dengan pemeriksaan dan penerbitan laporan pemeriksaan yang dilaksanakan Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai. Petunjuk pelaksanaan ini juga mengatur proses penjatuhan hukuman sampai dengan proses pengajuan keberatan atas putusan yang dijatuhkan yang administrasi pelaksanaannya ada pada Bagian Kepegawaian. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN LAMPIRAN PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 04 /MENKO/POLHUKAM/10/2011 TANGGAL : 26 OKTOBER 2011 1 jdih.polkam.go.id B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah untuk memberikan pedoman bagi pihak–pihak yang terkait dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta memberikan pedoman bagi pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan penegakkan disiplin dan kode etik pegawai. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan terdapat kesamaan persepsi dan terdapat kesamaan tindakan dalam menyusun program, pelaksanaan, pelaporan pemeriksaan, pemutusan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik, dan penyerahan hasil putusan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran. Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tersebut adalah untuk:

1.Memberikan pedoman kepada pemeriksa pada pihak–pihak terkait sehingga perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pemeriksaan, pemutusan penjatuhan hukuman dan penyerahan hasil putusan dapat selaras;
2.Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam kegiatan penegakkan disiplin dan kode etik pegawai;
3.Mengefektifkan pelaksanaan pemeriksaan agar mencapai hasil pemeriksaan yang optimal sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-02/Menko/Polhukam/08/2011 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-03/Menko/Polhukam/08/2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. C. Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan digunakan untuk pedoman pemeriksaan dimulai dari informasi yang diperoleh dari internal dan eksternal serta hasil pengawasan Inspektorat. Kemudian ke tahap perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan, pemutusan penjatuhan hukuman oleh Atasan yang berwenang menghukum (Ankum), penyerahan hasil putusan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sampai dengan tindak lanjut. 2 jdih.polkam.go.id D. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah:
1.Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per -401/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Pelaksanan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per -02/Menko/Polhukam/08/2011 tentang Peraturan Disiplin pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per -03/Menko/Polhukam/08/2011 tentang Kode Etik pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
8.Keputusan Panglima TNI No.: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI. E. Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagai berikut:
1.BAB I : Pendahuluan.
2.BAB II : Gambaran Umum Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai.
3.BAB III : Tata Cara Pemeriksaan.
4.BAB IV : Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik.
5.BAB V : Keberatan Atas Hukuman Disiplin dan Kode Etik
6.BAB VI : Tindak Lanjut dan Pemantauan atas Hukuman Disiplin dan Kode Etik.
7.BAB VII : Penutup. Lampiran 3 jdih.polkam.go.id
1.Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-401/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Pelaksanan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-02/Menko/Polhukam/08/2011 tentang Peraturan Disiplin pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-03/Menko/Polhukam/08/2011 tentang Kode Etik pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
8.Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI. B. Pengertian Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah:
1.Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai adalah proses identifikasi masalah, evaluasi, dan analisis yang dilakukan secara obyektif untuk menilai kebenaran pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 4 jdih.polkam.go.id
2.Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3.Penyalahgunaan wewenang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang melampaui wewenang yang dimilikinya dan atas perbuatannya dikenakan sanksi;
4.Perbuatan melanggar disiplin dan kode etik adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan dan atas perbuatannya dikenakan sanksi;
5.Pelanggaran disiplin dan kode etik adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan pegawai yang melanggar peraturan tentang disiplin dan kode etik pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
6.Pengaduan adalah informasi atau keterangan secara lisan atau tertulis dari sumber internal dan eksternal yang diterima atau diketahui oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
7.Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan;
8.Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya;
9.Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu;
10.Terperiksa adalah pegawai yang diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai;
11.Terhukum adalah pegawai yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai dan dijatuhi hukuman disiplin dan kode etik oleh pejabat yang berwenang;
12.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai yang didengar, dilihat, dan dirasakan sendiri;
13.Atasan yang Berwenang Menghukum, yang selanjutnya disebut Ankum, adalah Pejabat yang diberi dan atau memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan kode etik pegawai; 5 jdih.polkam.go.id
14.Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut TPDKE adalah tim yang bertugas untuk menerima pengaduan pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari sumber internal dan eksternal untuk diolah dan dilaporkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
15.Sidang Disiplin dan Kode Etik adalah Sidang yang dihadiri oleh Ankum dan TPDKE untuk menentukan jenis hukuman terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai;
16.Pejabat Penerima Delegasi Wewenang selanjutnya disingkat PPDW adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menjatuhkan hukuman disiplin ringan dan sedang. C. Klasifikasi Sumber Informasi Klasifikasi sumber informasi yang mengandung dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
1.Informasi yang diperoleh dari pengaduan internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pengaduan internal yang diperoleh dari informasi secara lisan atau tertulis atau dalam bentuk gambar dan/atau rekaman disertai dokumen pembuktian yang disampaikan oleh pegawai kepada TPDKE Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2.Informasi yang diperoleh dari pengaduan eksternal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pengaduan eksternal yang diperoleh dari informasi secara lisan atau tertulis baik langsung atau tidak langsung melalui pemberitaan media cetak dan elektronik dalam bentuk gambar dan/atau rekaman disertai dengan dokumen pembuktian yang disampaikan oleh orang, lembaga/instansi/organisasi kepada Menko Polhukam.
3.Informasi yang diperoleh dari pengawasan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Informasi yang mengandung dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai yang diperoleh dari hasil pengawasan Inspektorat terkait kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan.
4.Informasi yang diperoleh dari pengaduan internal dan eksternal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat berupa:

a.informasi yang tidak menyebutkan identitas dapat dijadikan bahan pertimbangan;
b.informasi yang diketahui identitas dan permasalahannya yang diperoleh dari: 6 jdih.polkam.go.id 1) informasi yang diperoleh dari pengawasan Inspektorat; 2) informasi yang diperoleh dari Pimpinan Unit Kerja/Atasan Langsung/Pegawai; 3) informasi dari media cetak dan/atau media elektronik.
1. 5.Prosedur Tindak Lanjut Hasil Informasi.
a.Penatausahaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai. 1) Pengaduan yang diperoleh dari Internal atau Eksternal. a) Pengaduan oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung/pegawai dan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai yang diterima oleh TPDKE Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setelah diproses disampaikan kepada Sesmenko Polhukam cq. Inspektur dengan tembusan Kepala Biro Umum dan atasan langsung. b) Sesmenko Polhukam menyampaikan kepada TPDKE untuk menindaklanjuti pengaduan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai dimaksud. c) Kepala Bagian Kepegawaian sebagai Sekretaris TPDKE melaksanakan penatausahaan pengaduan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai dimaksud. 2) Informasi yang diperoleh dari Media Cetak dan/atau Media Elektronik. a) Informasi adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai yang diketahui dari media cetak dan/atau media elektronik oleh TPDKEKementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setelah diproses disampaikan kepada Sesmenko Polhukam cq. Inspektur dengan tembusan Kepala Biro Umum dan atasan langsung. b) Sesmenko Polhukam menyampaikan kepada TPDKE untuk menindaklanjuti pengaduan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai dimaksud. c) Kepala Bagian Kepegawaian sebagai Sekretaris TPDKE melaksanakan penatausahaan pengaduan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai dimaksud; d) Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai melakukan telaahan dan pemberian pendapat atas laporan kepada Menko Polhukam.
b.Tindak Lanjut terhadap pengaduan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai. 7 jdih.polkam.go.id 1) Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai segera melakukan telaahan dan pemberian pendapat atas informasi/arahan yang diterima dari Sesmenko Polhukam. 2) Telaahan dan pemberian pendapat terhadap informasi atau keterangan yang diduga mengandung pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai memuat: a) dasar hukum; b) kronologis, merupakan uraian singkat mengenai pokok masalah/pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; c) analisis; d) saran dan Pendapat; e) referensi. 3) Apabila hasil telaahan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai, maka TPDKE melaporkan kepada Menko Polhukam tembusan Sesmenko Polhukam untuk menghentikan pemeriksaan. Kecuali, bila ditemukan bukti baru adanya pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai, maka dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan. 4) Hasil telaahan ditemukan ada dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai, yaitu sebagai berikut: a) Apabila terbukti melakukan pelanggaran dengan ancaman hukuman ringan maka atasan langsung dapat menjatuhkan hukuman disiplin dan kode etik kepada pegawai yang bersangkutan. b) Apabila terbukti melakukan pelanggaran dengan ancaman hukuman sedang atau berat, maka:

(1)Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai membentuk tim pemeriksa dengan memperhatikan pangkat dan/atau jabatan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai.
(2)Tim pemeriksa segera melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan sesuai perintah dan wewenang yang diberikan TPDKE kepada yang bersangkutan.
1. c.Tindak Lanjut atas pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dalam proses peradilan dan mendapat hukuman dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas: 1) Proses peradilan atas perkara pidana 8 jdih.polkam.go.id a) Setelah mengetahui ada pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dalam proses peradilan, maka TPDKE mencari informasi pegawai yang bersangkutan dari pihak yang berwenang; b) Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) di atas, dapat mengusulkan kepada Sesmenko Polhukam supaya pegawai tersebut diberhentikan sementara sebagai pegawai. 2) Putusan pengadilan atas perkara pidana a) Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana yang lebih berat, mengusulkan kepada Menko Polhukam, agar pegawai yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai. b) Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana kurang dari 4 (empat) tahun, melakukan telaahan untuk mengusulkan penjatuhan hukuman.
2. d.Tindak Lanjut atas hasil pengawasan Inspektorat Apabila hasil pengawasan Inspektorat menemukan ada dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai, TPDKE segera menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Menko Polhukam dan atasan langsung. 9 jdih.polkam.go.id
  1. 1.Penyusunan Program Pemeriksaan, yang memuat antara lain:
3. a.Dasar Hukum. Peraturan yang menjadi landasan hukum bagi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap terperiksa.
4. b.Tujuan Pemeriksaan: 1) membuktikan terperiksa benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai; 2) faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan terperiksa melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai; 3) untuk mengetahui hal-hal yang memberatkan dan meringankan: a) seberapa jauh sistem/mekanisme kerja telah rusak akibat pelanggaran disiplin dan kode etik oleh terperiksa; b) seberapa jauh/besar pelanggaran tersebut telah menyebabkan kerugian kepada negara.
5. c.Sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan. Untuk membuktikan adanya pelanggaran peraturan disiplin dan kode etik oleh pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
6. d.Alasan Pemeriksaan. Untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai.
7. e.Identifikasi masalah. Memuat kronologis dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai.
8. f.Langkah-langkah pemeriksaan.
9. g.Susunan tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Ketua TPDKE melalui Surat Perintah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
10. h.Jangka waktu dan biaya pemeriksaan.
11. i.Kerangka laporan. 10 jdih.polkam.go.id
  1. 2.Rencana Pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua TPDKE.
  2. 3.Pendalaman terhadap pokok masalah/pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  3. 4.Ketua Tim Pemeriksa bertanggung jawab atas hal-hal berikut ini:
12. a.memberikan arahan kepada anggota tim pemeriksa;
13. b.membagi tugas kepada anggota tim pemeriksa;
14. c.menyusun rencana/jadwal pemeriksaan;
15. d.menyiapkan surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua TPDKE yang diadministrasikan di Bagian Kepegawaian dengan tembusan kepada Sesmenko Polhukam dan atasan langsung;
16. e.menyiapkan daftar pertanyaan;
17. f.menyiapkan format berita acara pemeriksaan;
18. g.menyiapkan surat keterangan klarifikasi/konfirmasi;
19. h.menyiapkan peralatan dokumentasi (tape recorder, foto, video film, dll). B. Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
  1. 1.Permintaan Keterangan. Tim pemeriksa dapat meminta keterangan dari terperiksa dan/atau pihak lain yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran.
  2. 2.Permintaan Keterangan kepada terperiksa. Sebelum dilakukan permintaan keterangan kepada terperiksa, dilakukan pemanggilan untuk permintaan keterangan, sebagai berikut:
20. a.surat panggilan permintaan keterangan disampaikan oleh Penata Usaha Bagian Kepegawaian kepada terperiksa paling lama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemeriksaan dengan tembusan kepada atasan langsung dan Inspektur. Penyerahan surat panggilan dibuktikan dengan tanda terima;
21. b.dalam hal terperiksa tidak berada di tempat, surat panggilan diserahkan kepada atasan langsung atau keluarganya atau pejabat pemerintah setempat;
22. c.apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka diberikan surat panggilan kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah panggilan pertama;
23. d.apabila panggilan kedua tidak dipenuhi, diberikan surat panggilan ketiga paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah panggilan kedua; 11 jdih.polkam.go.id
24. e.apabila panggilan ketiga juga tidak dipenuhi, tim pemeriksa langsung menghadirkan terperiksa dan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Ketua Tim Pemeriksa;
25. f.tim pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Ketua TPDKE.
  1. 3.Permintaan keterangan kepada saksi pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
26. a.surat panggilan disampaikan oleh Penata Usaha Bagian Kepegawaian kepada saksi paling lama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemeriksaan dengan tembusan kepada atasan langsung;
27. b.penyerahan surat panggilan dibuktikan dengan tanda terima;
28. c.dalam hal saksi tidak berada di tempat, surat panggilan diserahkan kepada atasan langsung atau keluarganya;
29. d.apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka diberikan surat panggilan kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah panggilan pertama;
30. e.apabila panggilan kedua tidak dipenuhi, diberikan surat panggilan ketiga paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah panggilan kedua;
31. f.apabila panggilan ketiga juga tidak dipenuhi, tim pemeriksa langsung membuat berita acara keterangan saksi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa.
  1. 4.Permintaan keterangan kepada pihak lain sebagai saksi yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai:
32. a.tim pemeriksa memberitahukan kepada pihak lain untuk diminta keterangan paling lama 3 (tiga) hari kalender sebelum permintaan keterangan;
33. b.dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud di atas tidak bersedia memberikan keterangan, tim pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan/pemberian keterangan;
34. c.permintaan keterangan dilakukan secara tertulis dengan dibuatkan berita acara permintaan keterangan;
35. d.apabila pihak lain setelah memberikan keterangan tidak bersedia menandatangani berita acara pemberian keterangan, tim pemeriksa memberikan catatan pada penutup berita acara pemberian keterangan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani.
  1. 5.Tempat Pemeriksaan:
36. a.pemeriksaan terhadap terperiksa dan saksi pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan di ruang tertutup, di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 12 jdih.polkam.go.id
37. b.permintaan keterangan pihak lain sebagai saksi terkait dengan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai dilakukan di tempat yang ditentukan oleh tim pemeriksa dan/atau ditentukan oleh pihak lain yang disetujui oleh tim pemeriksa.
  1. 6.Pejabat yang Hadir dalam Pemeriksaan Pemeriksaan hanya dihadiri oleh tim pemeriksa yang ditugasi dan pegawai yang bersangkutan dan/atau saksi yang diminta keterangan atau penjelasannya dan dapat dihadiri oleh pejabat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan persetujuan Ketua TPDKE.
  2. 7.Waktu Pelaksanaan:
38. a.pemeriksaan terhadap terperiksa dilaksanakan pada hari kerja atau hari lain yang ditentukan oleh tim pemeriksa sesuai dengan persetujuan yang bersangkutan;
39. b.permintaan keterangan saksi terhadap pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai dilakukan pada hari kerja dan/atau ditetapkan oleh tim pemeriksa dengan persetujuan yang bersangkutan; dan
40. c.pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan dalam surat panggilan untuk diminta keterangan atau penjelasannya terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai.
  1. 8.Pejabat Pemeriksa
41. a.pemeriksa yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap terperiksa atau permintaan keterangan dari saksi terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai harus memiliki jabatan/pangkat tidak lebih rendah dari terperiksa, kecuali secara fungsional memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan;
42. b.pemeriksa tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan terperiksa atau saksi yang dimintai keterangan atau penjelasannya terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai yang dilakukan oleh terperiksa.
  1. 9.Pemeriksaan terhadap Terperiksa Pemeriksa dalam mengungkapkan dan/atau membuktikan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik sebagaimana dicantumkan dalam surat panggilan permintaan keterangan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan keterangan untuk mengetahui faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai. Pemeriksa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 13 jdih.polkam.go.id
43. a.pemeriksa harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya standar, antara lain keadaan kesehatan, bersedia memberikan jawaban yang benar, dll;
44. b.terperiksa atau saksi yang dimintai keterangan atau penjelasan tidak semata- mata sebagai obyek pemeriksaan;
45. c.tidak melakukan pemaksaan terhadap terperiksa/saksi yang dimintai keterangan atau penjelasan untuk mengakui pelanggaran yang dituduhkan;
46. d.tidak merendahkan martabat/harga diri dengan cara membentak, mengancam, menekan, dan meninggalkan sendirian dalam ruang pemeriksaan, atau cara lain yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia;
47. e.tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak;
48. f.memberikan kesempatan kepada yang diperiksa untuk mengemukakan pendapat atau pernyataan lainnya sebagai bahan pembelaan;
49. g.tidak memberikan nasihat atau saran kepada terperiksa atau saksi yang dimintai keterangan atau penjelasan mengenai adanya pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai tersebut, yang sifatnya menjerumuskan, dan harus dapat mencerminkan adanya suatu kepastian hukum tentang orang, adanya pelanggaran, waktu, tempat, mengapa, dan bagaimana pelanggaran disiplin dan kode etik dilakukan oleh terperiksa;
50. h.pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pemeriksa, antara lain sebagai berikut: 1) apakah terperiksa atau saksi yang dimintai keterangan atau penjelasan dalam keadaan sehat lahir dan batin sehingga dapat mengikuti pemeriksaan tersebut serta tidak mendapatkan tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun; 2) apakah terperiksa pernah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai dan menyebutkan jenis pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan, dan apakah sanksi tersebut sudah atau sedang dijalankan; 3) apakah terperiksa atau saksi mengetahui atau mengerti maksud pemanggilan dan bersedia untuk diperiksa: a) kepada terperiksa diberikan penjelasan oleh pemeriksa mengenai maksud dan tujuan pemanggilan dan dugaan pelanggaran yang disangkakan; b) saksi yang akan memberikan keterangan atau penjelasan atas apa yang dialami, dilihat, diketahui, dan didengar sendiri mengenai dugaan pelanggaran oleh pegawai tersebut. 14 jdih.polkam.go.id
51. i.dalam hal terperiksa mengakui perbuatannya, maka pengakuan dan keterangan mengenai kronologi peristiwa pelanggaran dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan pegawai yang diperiksa.
52. j.dalam hal terperiksa tidak mengakui perbuatannya, maka pemeriksa melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kepastian ada atau tidak adanya pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai sebagaimana yang disangkakan dalam surat panggilannya yang meliputi: 1) siapa yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik atau orang- orang yang bersangkutan dengan masalah yang diperiksa; pemeriksaan pegawai tetap dilanjutkan dengan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait dengan pelanggaran dimaksud; 2) apa pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai yang dilakukan; 3) kapan waktu terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai: 4) mengapa terperiksa melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai (faktor pendorong terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai dimaksud); 5) bagaimana cara pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai tersebut dilakukan; 6) pemeriksa pada waktu mengajukan pertanyaan dapat mengajukan alat bukti yang dimiliki kepada pegawai atau saksi yang dimintai keterangan atau penjelasan adanya pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai sebagaimana yang disangkakan dalam surat panggilan; 7) dalam hal terperiksa atau saksi mempersulit pemeriksaan, pemeriksa wajib melaporkannya kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang; 8) terperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan pemeriksa dan apabila terperiksa tidak memberikan jawaban atau tidak mau menjawab, maka ia dianggap mengakui pelanggaran yang disangkakan sebagaimana dalam surat panggilan; 9) dalam hal terperiksa tetap tidak mengakui pelanggaran yang disangkakan, maka sikap tersebut dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan; 10) pemeriksaan dilakukan secara tertulis dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
  1. 10.Penghentian Pemeriksaan.
53. a.dalam hal tidak mendapatkan cukup bukti, tim pemeriksa mengusulkan kepada Ketua TPDKE agar dilakukan penghentian pemeriksaan; 15 jdih.polkam.go.id
54. b.dalam hal Ketua TPDKE menyetujui usulan tim pemeriksa untuk dilakukan penghentian pemeriksaan, maka Ketua TPDKE mengajukan surat perintah penghentian pemeriksaan kepada Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam;
55. c.turunan surat perintah penghentian pemeriksaan tersebut disampaikan kepada terperiksa atau keluarganya dan atasan langsung;
56. d.apabila dikemudian hari ada alasan atau bukti baru, maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali atas kasus tersebut.
  1. 11.Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
57. a.berita acara pemeriksaan dibuat oleh tim pemeriksa;
58. b.berita acara pemeriksaan terperiksa berisi tanya jawab antara pemeriksa dengan terperiksa, apabila pemeriksaan terhadap terperiksa selesai, berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa;
59. c.berita acara pemeriksaan saksi berisi tanya jawab antara pemeriksa dengan saksi, apabila pemeriksaan terhadap saksi selesai, berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh saksi dan pemeriksa.
60. d.berita acara pemeriksaan memuat antara lain: 1) tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan; 2) nama dan/atau identitas pejabat yang melakukan pemeriksaan dan terperiksa atau saksi; 3) nomor dan tanggal surat tugas; 4) pasal dari peraturan yang dilanggar; 5) keadaan kesehatan jasmani dan rohani terperiksa atau saksi; 6) kesediaan terperiksa atau saksi untuk diperiksa dan kesediaan memberikan jawaban yang sebenarnya atas pertanyaan yang diajukan pemeriksa; 7) mencerminkan kejelasan melalui pertanyaan, siapa, apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana terjadi pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai; 8) kronologis terjadinya dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai; 9) kebebasan pihak yang diperiksa dalam memberikan jawaban kepada pemeriksa dengan pertanyaan apakah terperiksa merasa tertekan dalam menjawab pertanyaan; 10) dalam penutup, dicantumkan pernyataan dari pemeriksa, bahwa berita acara pemeriksaan dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh terperiksa atau saksi dan pemeriksa; 16 jdih.polkam.go.id 11) sebelum berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh terperiksa atau saksi, kepada mereka diberikan kesempatan untuk membaca dan memberikan tanggapan atas berita acara pemeriksaan tersebut; 12) apabila terperiksa atau saksi berkeberatan terhadap seluruh atau sebagian dari berita acara pemeriksaan, maka keberatan tersebut didiskusikan dengan tim pemeriksa dan dilakukan perbaikan; 13) setelah tidak ada lagi keberatan dari terperiksa atau saksi, maka pada berita acara pemeriksaan diberi paraf pada setiap lembarnya dan pada lembar terakhir ditandatangani oleh terperiksa atau saksi dan tim pemeriksa. 14) apabila terperiksa atau saksi menolak menandatangani berita acara tersebut, maka pada berita acara pemeriksaan diberi paraf pada setiap lembarnya dan pada lembar terakhir ditandatangani oleh tim pemeriksa dengan menyebutkan dalam berita acara pemeriksaan bahwa terperiksa atau saksi menolak menandatangani berita acara pemeriksaan disertai alasan terperiksa atau saksi menolak menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. C. Pelaporan Laporan hasil pemeriksaan atas pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu:
  1. 1.Penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Tim pemeriksa membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terperiksa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan kepada TPDKE, yaitu:
61. a.tim pemeriksa paling lama 6 (enam) hari kerja, setelah selesai melakukan pemeriksaan, menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Ketua TPDKE dilengkapi dengan berkas pemeriksaan;
62. b.laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap terperiksa, saksi, dan barang bukti;
63. c.paling lama 6 (enam) hari kerja TPDKE sudah dapat menyetujui laporan hasil pemeriksan dan usul penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai dan menyampaikan kepada Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam selaku pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai;
64. d.dalam melakukan koreksi dan pemberian persetujuan atas laporan hasil pemeriksaan, Ketua TPDKE dapat meminta penjelasan dari tim pemeriksa. 17 jdih.polkam.go.id
  1. 2.Materi Laporan Hasil Pemeriksaan :
65. a.Laporan hasil pemeriksaan harus memuat: 1) dasar hukum; 2) tujuan; 3) jangka waktu; 4) kronologis; 5) pembahasan/analisis hukum; 6) pendapat dan rekomendasi pemeriksaan secara lengkap, rinci, dan akurat.
66. b.Laporan hasil pemeriksaan harus dilengkapi dengan ikhtisar pemeriksaan, resume hasil pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, dan bukti-bukti pendukung.
  1. 3.Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan dilengkapi dengan berkas-berkas hasil pemeriksaan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua TPDKE dan disampaikan kepada Menko Polhukam cq Sesmenko Polhukam selaku pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai (ANKUM) dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum dan atasan langsung.
  2. 4.Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai menyampaikan laporan perkembangan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai kepada Sesmenko Polhukam secara periodik. 18 jdih.polkam.go.id A. Sidang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
  3. 1.Waktu dan Tempat Penyelenggaran Sidang Disiplin dan Kode Etik
67. a.Sesmenko Polhukam paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan TPDKE menetapkan waktu pelaksanaan sidang disiplin dan kode etik dan memerintahkan Ketua TPDKE untuk mempersiapkan sidang disiplin dan kode etik sesuai waktu yang telah ditentukan.
68. b.Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Sesmenko Polhukam belum menetapkan waktu pelaksanaan sidang, Ketua TPDKE mengajukan usulan waktu pelaksanaan sidang disiplin dan kode etik kepada Sesmenko Polhukam.
69. c.Sesmenko Polhukam segera menindaklanjuti usulan Ketua TPDKE sebagaimana tersebut dalam huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya usulan.
70. d.Ketua TPDKE setelah mendapatkan perintah dari Sesmenko Polhukam segera menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang disiplin dan kode etik kepada para pejabat terkait.
71. e.Sidang Disiplin dan Kode Etik dilakukan secara tertutup di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada hari kerja.
  1. 2.Pejabat yang hadir dalam proses Sidang Disiplin dan Kode Etik:
72. a.Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
73. b.Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai memberikan penjelasan dan pertimbangan mengenai kronologis pelanggaran disiplin dan kode etik.
74. c.Atasan langsung terperiksa untuk memberikan pertimbangan kepegawaian.
75. d.Demi menjaga asas obyektivitas, keadilan, dan transparansi maka Sidang disiplin dan kode etik baru dapat dilaksanakan jika dihadiri Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam dan sekurang-kurangnya salah satu pejabat pada huruf b dan c di atas. 19 jdih.polkam.go.id
  1. 3.Jenis Hukuman Disiplin:
76. a.Hukuman Disiplin: 1) hukuman disiplin ringan: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 2) hukuman disiplin sedang a) penundaan kenaikan gaji berkala; b) penurunan gaji; c) penundaan kenaikan pangkat. 3) hukuman disiplin berat a) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah; b) pembebasan dari jabatan; c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.
77. b.Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai 1) Penjatuhan hukuman disiplin oleh Menko Polhukam cq Sesmenko Polhukam pada saat Sidang Disiplin, yang diikuti dengan penerbitan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan Sidang Disiplin. 2) Menko Polhukam dapat mendelegasikan penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang kepada Atasan Langsung dan PPDW. 3) Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagai berikut: a) Teguran Lisan:
(1)hukuman disiplin teguran lisan dinyatakan oleh ANKUM atau PPDW kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin secara tertutup dan rahasia;
(2)atasan yang berwenang menghukum atau PPDW harus menyatakan dengan tegas kepada terhukum bahwa teguran sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, merupakan hukuman disiplin; 20 jdih.polkam.go.id
(3)terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin teguran lisan berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) atas perintah ANKUM sesuai dengan hasil Sidang ANKUM; (b) atas inisiatif PPDW itu sendiri setelah dilakukan pemeriksaan secara lisan dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, terhukum terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
(4)setiap jenis hukuman disiplin teguran lisan yang dijatuhkan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Biro Umum. b) Teguran Tertulis:
(1)hukuman disiplin teguran tertulis ditetapkan dengan Keputusan Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam atau Keputusan PPDW;
(2)dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, harus disebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum;
(3)terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin teguran tertulis berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan huruf a angka (3). c) Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis:
(1)hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan Keputusan Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam atau Keputusan PPDW;
(2)dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, harus disebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum;
(3)terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan huruf a angka (3). d) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala:
(1)hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan Keputusan Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam atau Keputusan PPDW sesuai dengan hasil Sidang ANKUM;
(2)dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, harus disebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum; 21 jdih.polkam.go.id
(3)hukuman disiplin penundaan gaji berkala ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk masa paling lama 1 (satu) tahun;
(4)masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya;
(5)terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan atas perintah ANKUM sesuai hasil sidang ANKUM. e) Penurunan Gaji:
(1)hukuman disipin penurunan gaji ditetapkan dengan Keputusan PPDW;
(2)dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, harus disebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum;
(3)hukuman disiplin penurunan gaji ditetapkan untuk masa sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk masa paling lama 1 (satu) tahun;
(4)terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, dalam menjatuhkan disiplin penurunan gaji berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan huruf d angka (5). f) Penundaan Kenaikan Pangkat:
(1)hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat ditetapkan dengan Keputusan Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam atau Keputusan PPDW;
(2)dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, harus disebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum;
(3)hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
(4)tehadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan huruf d angka (5). g) Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah:
(1)hukuman disiplin penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah ditetapkan dengan Keputusan Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam dengan menyebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum; 22 jdih.polkam.go.id
(2)hukuman disiplin penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. h) Pembebasan dari Jabatan:
(1)hukuman disiplin pembebasan dari jabatan ditetapkan dengan Keputusan Keputusan Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam dengan menyebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum;
(2)selama menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatan, terhukum masih tetap menerima penghasilan sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil:
(1)hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai ditetapkan dengan Keputusan Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam dengan menyebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum.
(2)pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, harus disebutkan secara jelas dalam Keputusan Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam. j) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil:
(1)hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai ditetapkan dengan Keputusan Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam dengan menyebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum.
(2)dalam Keputusan Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, harus dimasukkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin.
(3)pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai tidak diberikan hak-hak kepegawaian, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 23 jdih.polkam.go.id
1. c.Tata Cara Penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai 1) panggilan penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin; 2) panggilan penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Kepala Biro Umum secara tertulis kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin melalui atasan pegawai yang bersangkutan dengan menggunakan surat panggilan penerimaan keputusan; 3) apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka surat panggilan disampaikan kepada keluarga yang bersangkutan; 4) apabila surat panggilan pertama tidak dipenuhi maka dilakukan surat panggilan kedua dengan memperhatikan waktu yang diperlukan untuk penyampaian surat panggilan pertama; 5) apabila surat penggilan kedua tidak dipenuhi juga maka pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dianggap telah menerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
2. d.Tempat Penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan di ruangan tertutup di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada hari kerja.
3. e.Pejabat yang Menyerahkan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin 1) penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Kepala Biro Umum atau Inspektur; 2) pejabat yang menyerahkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus memiliki pangkat atau jabatan sekurang-kurangnya sama dengan terhukum.
  1. 4.Jenis Sanksi Kode Etik:
4. a.setiap pegawai yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral;
5. b.sanksi moral berupa perintah atau kewajiban untuk mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan secara tertutup atau secara terbuka;
6. c.keputusan penyampaian sanksi moral secara tertutup atau terbuka didasarkan pada pertimbangan besar atau kecilnya akibat dari perbuatan dan atau sensitifitas perbuatan yang dilakukan;
7. d.penyampaian pernyataan penyesalan secara terbuka dan tertutup sebagaimana diatur Pasal 11 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-03/Menko/Polhukam/8/2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 24 jdih.polkam.go.id B. Sidang Disiplin dan Kode Etik Prajurit TNI dan Anggota Polri Sidang penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik bagi prajurit TNI dan anggota Polri dilakukan oleh TPDKE atas perintah Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam untuk memperoleh masukan, pendapat, dan pertimbangan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan kode etik, sebagai berikut:
  1. 1.bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin ringan dan kode etik diberlakukan sebagaimana tercantum pada Bab IV huruf A lampiran peraturan ini setelah melalui sidang penjatuhan disiplin dan kode etik. Sedangkan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin berat diberlakukan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005 tentang Atasan yang Berhak Menghukum dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan rekomendasi TPDKE kepada Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam;
  2. 2.bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin ringan dan kode etik diberlakukan sebagaimana tercantum pada Bab IV huruf A lampiran peraturan ini setelah melalui sidang penjatuhan disiplin dan kode etik. Sedangkan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin berat diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 25 jdih.polkam.go.id
  3. 1.hukuman disiplin ringan;
  4. 2.hukuman disiplin sedang yang ditetapkan dengan Keputusan Menko Polhukam cq Sesmenko Polhukam. B. Hukuman Disiplin yang Dapat Diajukan Keberatan
  5. 1.hukuman disiplin sedang yang ditetapkan dengan keputusan ppdw;
  6. 2.hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai;
  7. 3.hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai. C. Prosedur Pengajuan Keberatan Keberatan atas hukuman disiplin harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Terhadap keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu tersebut dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat dipertimbangkan.
  8. 1.Keberatan atas Hukuman Disiplin Sedang yang ditetapkan dengan Keputusan PPDW.
8. a.Keberatan diajukan dalam bentuk tertulis dengan memuat alasan-alasan pengajuan keberatan secara lengkap kepada Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam melalui PPDW.
9. b.Pejabat Penerima Delegasi Wewenang menyampaikan keberatan tersebut pada huruf a di atas beserta tanggapan tertulis atas keberatan tersebut kepada Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan.
10. c.Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam wajib mengambil keputusan atas keberatan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keberatan beserta tanggapannya. 26 jdih.polkam.go.id
11. d.Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPDW melalui Keputusan Menko Polhukam.
12. e.Keputusan Menko Polhukam tersebut dalam huruf d bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  1. 2.Keberatan atas Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai atau Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai.
13. a.Keberatan diajukan dalam bentuk tertulis dengan memuat alasan-alasan pengajuan keberatan secara lengkap kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melalui Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam.
14. b.Menko Polhukam cq. Sesmenko Polhukam menyampaikan keberatan tersebut pada huruf a di atas kepada BAPEK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan, dengan disertai: 1) tanggapan tertulis atas keberatan; 2) berita acara pemeriksaan (BAP); dan 3) keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
15. c.Apabila pegawai yang bersangkutan keberatan atas Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh BAPEK dapat mengajukan upaya keberatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 27 jdih.polkam.go.id
  1. 1.Pelaksanaan atas Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Tindak lanjut atas pelaksanaan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik dilaksanakan oleh Kepala Biro Umum dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
16. a.mencatat setiap jenis hukuman disiplin dan kode etik dalam kartu hukuman disiplin dan kode etik;
17. b.menunda kenaikan gaji berkala sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin dan kode etik;
18. c.menunda kenaikan pangkat sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin dan kode etik;
19. d.menunda promosi jabatan struktural dan fungsional tertentu sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin dan kode etik;
20. e.menunda pemberian tanda penghargaan, baik yang diperoleh dari dalam maupun dari luar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
21. f.menunda pemberian tugas belajar, baik dari dalam maupun dari luar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin dan kode etik.
  1. 2.Berakhirnya Masa Hukuman Disiplin dan Kode Etik Penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik dilakukan sebagai upaya administratif untuk mendidik terhukum serta sebagai peringatan bagi pegawai lain. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap hukuman yang telah berakhir masa hukuman disiplin dan kode etik, Kepala Biro Umum melakukan hal-hal sebagai berikut:
22. a.Terhadap Hukuman Disiplin Penurunan Gaji 1) setelah masa hukuman disiplin dan kode etik penurunan gaji berakhir, maka gaji pokok terhukum langsung dikembalikan pada gaji pokok semula; 2) apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin dan kode etik terhukum memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya hukuman disiplin dan kode etik. 28 jdih.polkam.go.id
23. b.Terhadap Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat 1) setelah masa hukuman disiplin penurunan pangkat berakhir, maka pangkat terhukum dengan sendirinya kembali kepada pangkat sebelum dijatuhi hukuman disiplin. 2) masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. 3) kenaikan pangkat berikutnya baru dapat dipertimbangkan setelah pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.
24. c.Terhadap Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Terhukum yang dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatan, baru dapat diusulkan untuk diangkat lagi dalam suatu jabatan setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjalani hukuman disiplin. B. Pemantauan Tim Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik. 29 jdih.polkam.go.id DJOKO SUYANTO 30

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…